Seorang bocah bernama Nugi (10) dilaporkan hilang terbawa arus Sungai Belawan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Bocah itu ditemukan sudah dalam kondisi meninggal di Sungai Belawan.
Seperti dilansir Antara, Rabu (24/11/2021), Nugi dilaporkan hilang sejak Minggu (21/11), dan ditemukan tim pencarian dan pertolongan (SAR) gabungan pada Selasa (23/11).
Kepala Kantor Search and Rescue (SAR) Kota Medan Toto Mulyono mengatakan bahwa korban ditemukan sekitar pukul 15.11 WIB dalam keadaan meninggal dunia.
Toto mengatakan bahwa jenazah korban pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan yang melintas di daerah muara sungai berjarak sekitar 18 kilometer dari lokasi awal korban hanyut.
Nelayan tersebut kemudian melapor ke tim SAR yang masih melakukan pencarian di hilir sungai. Setelah berhasil mengevakuasi jenazah korban, selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dilakukan dikebumikan.
Dengan penemuan jenazah korban, maka seluruh operasi SAR pencarian korban dihentikan dan ditutup. “Seluruh unsur yang terlibat mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan,” kata Toto.
Sebelumnya, Nugi dilaporkan hilang terbawa arus Sungai Belawan di Sumatera Utara sejak Minggu (21/11). Korban hilang saat sedang berenang di aliran sungai bersama teman-temannya.
Angin kencang yang melanda wilayah DKI Jakarta menyebabkan sejumlah pohon di Jakarta Selatan (Jaksel) tumbang pada Selasa malam. Pohon tumbang itu terjadi di Kalibata hingga wilayah Manggarai.
Salah satunya terjadi di depan Puskemas Kalibata, Pancoran, pohon tumbang menimpa kabel listrik Puskemas Kalibata 2 hingga menyebabkan arus listrik di layanan kesehatan itu terputus. Petugas keamanan puskemas, Maulana, mengatakan peristiwa itu terjadi pada pukul 19.00 WIB dan sempat membuat arus pendek listrik (korsleting).
“Kejadiannya kurang lebih jam 7 malam. Alhamdulillah tidak ada korban cuma menimpa kabel aja jadi kabelnya korslet yang di dalam kotak PLN ini sehingga agak keluar percikan api,” kata Maulana seperti dilansir Antara, Rabu (24/11/2021).
Maulana mengatakan Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) langsung mendatangi lokasi untuk mengevakuasi batang pohon tersebut.
“Satu pohon aja tepatnya di depan pintu masuk utama. Di sini akses warga itu tidak terlalu ramai, motor aja paling, nimpanya ke dalam puskesmasnya tidak keluar jalanan,” tutur dia.
Pohon tumbang juga terjadi di depan Gang Satria, Jalan Bangka Raya, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jaksel. Pohon tumbang pada Selasa malam sekitar pukul 19.00 WIB.
Penyebab tumbangnya pohon tersebut diduga akibat angin kencang yang menimpa gerobak milik seorang pedagang. Arus lalu lintas kendaraan di jalan tersebut pun sempat tersendat lantaran badan pohon tersebut menutupi badan jalan.
Petugas PPSU bersama masyarakat setempat pun telah mengevakuasi batang pohon untuk melancarkan kembali arus lalulintas.
Selain itu, pohon tumbang juga terjadi di Jalan Gandaria Tengah I, RT 04/01, Kramat Pela, Kebayoran Baru, yang menimpa sebuah bajaj berbahan bakar gas. Hal itu disampaikan akun @kelurahan.kramatpela.
Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Anturan, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, Bali berinisial NAW ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng. Ia diduga telah menyelewengkan dana sebesar Rp 137 miliar.
“Tim Penyidik telah menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAW yang menjabat selaku Ketua LPD Anturan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor B-713/N.1.11/Fd.2/11/2021 tanggal 22 November 2021,” kata Kejari Buleleng I Putu Gede Astawa dalam keterangan resminya kepada wartawan, Selasa (23/11/2021).
Astawa mengatakan LPD Anturan sejak 2010 sampai sekarang menjalankan usaha simpan-pinjam. Selain itu juga ada usaha tanah kavling, penerimaan pembayaran rekening listrik, air, telpon, pembayaran pajak dan ekspansi penyaluran kredit sampai keluar wilayah berdasarkan hasil pararem prajuru (pengurus) Desa Adat Anturan.
Pada 2019 LPD Desa Adat Anturan memiliki aktiva lain-lain berupa tanah kavling senilai Rp 28.301.572.500 yang tersebar di 34 lokasi yang berbeda. Namun dalam aktiva lain-lain berupa tanah kavling tersebut juga dimasukkan dana punia senilai Rp 500 juta.
Astawa mengungkap, usaha kavling tanah dikelola atau dilaksanakan oleh Ketua LPD Anturan. Dalam pengelolaan usaha kavling tanah tersebut tidak memiliki tenaga pemasaran.
“Sehingga untuk pemasaran tanah kavling tersebut menggunakan jasa perantara (makelar) dengan memberikan fee sebesar 5% dari hasil penjualan,” terangnya.
“Selanjutnya, dana hasil penjualan tanah kavling tersebut disimpan pada rekening simpanan LPD Anturan atas nama Penjualan TKV sesuai dengan lokasi tanah kavling dan mendapatkan bunga,” tambahnya.
Astawa menjelaskan, hasil penjualan tanah kavling tersebut ada yang dipergunakan untuk melakukan tirta yatra (wisata spiritual) diantaranya ke Kalimantan sebesar Rp 500 juta, Lombok sekitar Rp 75 juta ke Gunung Salak sekitar Rp 150 juta dan di Bali sekitar Rp 50 juta.
Wisata spiritual tersebut diikuti oleh semua karyawan dan prajuru (pengurus) Desa Adat, keluarga serta Ketua LPD yang menyimpan dana di LPD Anturan. Namun penggunaan dana tersebut untuk wisata spiritual tidak dilaporkan.
Selain itu, menurut Astawa kredit yang disalurkan LDP Anturan juga bermasalah. Dari jumlah kredit yang disalurkan pada 2019 sebesar Rp 244.558.694.000, terdapat tunggakan bunga yang belum dibayar oleh nasabah sebesar Rp 12.293.521.600.
Tunggakan bunga nasabah tersebut kemudian dijadikan kredit, namun tanpa ada perjanjian antara nasabah dengan pihak LPD Anturan. Kredit tersebut juga tidak memiliki dokumen alias kredit fiktif sebesar Rp 150.433.420.956.
Karena itu, dalam pengelolaan LPD Anturan pada 2019 terdapat selisih antara modal sebesar Rp 29.262.215.507,50 dan simpanan masyarakat senilai Rp 253.981.825.542 dengan total asset Rp 146.175.646.344 sehingga kurang lebih menjadi sebesar Rp 137.068.394.705,50.
“Berdasarkan hasil perhitungan sementara tim penyidik Kejari Buleleng diduga ada temuan selisih dana yang berindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp 137 miliar. Sampai saat ini penyidik masih menunggu perhitungan selisih dana tersebut dari pihak Tim Inspektorat Daerah Buleleng,” jelas Astawa.
NAW saat ini disangkakan melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Adapun barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya berupa dokumen kredit LPD, kendaraan roda empat, 12 sertifikat tanah dan laporan-laporan keuangan tahunan.
Chandra menjelaskan, Partai Ummat masih dipimpin oleh Ketua Umum, Ridho Rahmadi, dan Sekjen dijabat Muhajir S. Sementara itu, Waketum Partai Ummat dijabat empat orang yakni, Chandra Tirta Wijaya, Nazwar Nazaruddin, Benny Suharto, dan Buni Yani.
Benny Suharto sebelumnya menjabat Bendahara Umum (Bendum) Partai Ummat. Sedangkan Buni Yani sebelumnya menjabat Ketua DPP Bidang Litbang.
“Untuk menggantikan dua Wakil Ketua Umum yang satu mengundurkan diri dan satu lagi meninggal dunia,” ujar Chandra menjelaskan perombakan.
Untuk jabatan Bendum Partai Ummat, kini dijabat oleh seorang pelaksana tugas atau Plt bernama Yudhi. Sementara jabatan Ketua DPP Bidang Litbang masih masih kosong.
RUPAT, Tribunriau- Menghadapi musim hujan yang disertai angin kencang, Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Batu Panjang, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkali, Rangga meminta pihak berwenang untuk memangkas beberapa pohon yang tinggi di area depan kantor Camat Rupat, Selasa (23/11).
“Untuk antisipasi angin kencang serta hujan deras, kami mengusulkan kepada Unit pelaksanaan Teknis (UPT) Perumahan dan Pemukiman Rakyat (Perkim), sebelumnya saya sudah pernah meminta supaya pohon ini, yang di depan kantor camat lama ini, ditebang, karena sangat berbahaya kalau ada angin kencang akan patah,” ujar Rangga.
Sebelumnya, Rangga sudah menemui pihak Dinas Kebersihan, namun usulan tersebut tampaknya tidak terealisasi dan ditakutkan akan menimbulkan korban.
“Saya sebagai RT sudah memberitahu keluhan masyarakat, sebelum nanti terjadi masalah dikarenakan banyak anak sekolah melintas, takutnya akan memakan korban. Yang penting saya sebagai RT sudah menyampaikan keluhan masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, warga setempat yang biasa disapa Edi berharap agar pohon-pohon yang tinggi tersebut segera dipotong. “Karena pernah juga kejadian malam-malam, angin kencang dan hujan, kebetulan ada yang melintas pohonnya patah, korbannya lecet,” jelasnya.
“Sebagai masyarakat kita juga sudah pernah menyampaikan kepada yang pihak yang bertanggung jawab tapi belum ada tindakan, apalagi ini kawasan sekolah, banyak anak sekolahan yang melintas,” tambah Edi.
UPT Perkim Kecamatan Rupat, Mujimin ketika dikonfirmasi awak media mengatakan
pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan RT setempat.
“Kemaren kita sudah ngomong dengan RT, pak Rangga, kapan waktunya bisa kami bantu, alat-alat nya kami ada tapi dengan gotong royong masyarakat, kapan bisanya, saya sudah ngomong dengan pak Rangga, namun kemaren terputus pembicaraan belum dapat keputusan, nanti kita jumpai lagi pak Rangga dulu,” ujarnya.
“Pokoknya dalam waktu dekat ini kita turunkan tim, jadi masayarakat mohon bersabar sebentar, pokoknya dalam minggu ini kita turun ke lapangan,” pungkasnya.
Bengkalis (Duri), Tribunriau – Hanya karena masalah lahan yang dibicarakan antara DT, PR dan JS.S di sebuah warung Desa Bumbung, mungkin ada kesalahpahaman diantara mereka, akhirnya terjadi pengeroyokan terhadap JS.S yang berujung adanya laporan kepada pihak polisi.
Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Mandau berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka D.T (24) dan P.R (20) di Jln Simpang Panam Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Senin (22/11/21).
Keduanya ditangkap dalam perkara tindak pidana diduga pengeroyokan sesuai dengan rumusan Pasal 170 KUHPidana. Sedangkan pelapor (korban) berinisial J.S S. (36), saksi I.P P. (31), dan barang bukti (BB) 1 (satu) lembar hasil Visum Et Revertum (VER).
Menurut keterangan Kapolsek Mandau AKP Jaliper Lumban Toruan melalui Kanit Reskrim Iptu Firman, Selasa (23/11/21) mengatakan, kronologis kejadian sekaligus membenarkan pada hari Sabtu 25 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB, tempat kejadian perkara (TKP) di Jl. Lintas Duri-Dumai Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh terlapor terhadap pelapor.
Yangmana kronologis kejadian tersebut, pada saat pelapor (korban) sedang berada di warung yang berada di TKP, terjadi pertengkaran antara korban dan terlapor dikarenakan permasalahan lahan.Kemudian terlapor ( diduga pelaku) langsung memukul pelapor (korban) menggunakan tangan ke bagian wajah sebelah kiri dan beberapa teman terlapor yang berada di TKP ikut juga memukul pelapor (korban) ke bagian wajah, kepala, badan dan punggung secara bertubi-tubi. Selanjutnya pemilik warung yang berada di TKP berusaha melerai perkelahian tersebut.
“Atas kejadian tersebut pelapor mengalami sakit dibagian dada dan punggung.Selanjutnya melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” terang Firman.
Kemudian, sambungnya, berdasarkan laporan diatas, tim opsnal melakukan penyelidikan terhadap diduga pelaku pengeroyokan tersebut.Dari hasil penyelidikan tim mengetahui keberadaan kedua pelaku, dan tim langsung melakukan penangkapan.
“Selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahkan ke Penyidik Unit Reskrim Polsek Mandau untuk penyidikan lebih lanjut,” pungkas Firman. (jlr).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan dua instrumen yang digunakan untuk memperkuat batas wilayah antar negara di wilayah Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Tito tidak ingin ada bagian wilayah milik Indonesia yang lepas.
Hal itu disampaikan Tito, usai rapat koordinasi pengelolaan perbatasan negara di Kantor Bupati Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bersama Menko Polhukam Mahfud Md, Selasa (23/11/2021). Awalnya Tito menyampaikan ada permasalahan tumpang tindih terkait batas wilayah yang terjadi di Natuna.
“Kita tidak ingin ada bagian satu jengkal pun batas negara kita, teritorial kita lepas seperti kasus Sipadan Ligitan maka memperkuat segmen-segmen ada beberapa yang belum selesai seperti perbatasan Malaysia, barat dan kemudian di Timor Leste, kemudian Papua New Guinea sudah selesai,” kata Tito.
“Khusus di Natuna kita tahu ada permasalahan overlapping, ada claiming dari Vietnam tentang wilayah Zona Ekonomi Eksklusif mereka, yang menurut mereka itu masuk wilayah kita. Kedua, kita tahu Tiongkok juga mengklaim nine dash line sebagai tradisional fishing ground mereka sehingga ada kapal-kapal nelayan mereka masuk ke kita, kita tidak mengakui itu,” lanjutnya.
Tito menuturkan untuk memperkuat batas wilayah di Natuna, perlu ada dua instrumen yang harus dilakukan. Yakni tradisional instrumen melalui pertahanan militer dan non tradisional instrumen dengan cara percepatan pembangunan dan ekonomi wilayah.
“Oleh karena itu, kita perlu memperkuat batas claiming, batas wilayah kita, kedaulatan kita, dengan satu tradisional instrumen yaitu kehadiran militer, kedua memperkuat instrumen non tradisional non militer seperti pengembangan wilayah kekuatan ekonomi dan lain-lain,” ujarnya.
Tito menyampaikan untuk memperkuat dan membangun Natuna perlu ada kerja sama dari Pemerintah Pusat. Salah satunya terkait anggaran.
“Oleh karena itu perlu dikeroyok dari pemerintah provinsi bantu, buat program-program untuk Natuna, dana hibah, kemudian juga dari pemerintah pusat. Nah kita sudah merekap, pemerintah pusat membuat apa saja, kami sudah melakukan rapat dulu sebelum berangkat. Ada macem-macem misalnya mulai Kemenkominfo ada 38 BTS baru akan membuat dalam rangka bergerak IT di sini. Kedua, perumahan oleh kementerian PUPR kemudian perbaikan sarana pendidikan oleh Kemendikbud, kemudian juga pasar oleh Kementerian Perdagangan, ini sudah. Nanti kita tinggal evaluasi mana yang sudah dikerjakan mana yang belum,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut Tito menampung keluhan dan permasalahan yang disampaikan pemerintah daerah dan juga TNI-Polri yang bertugas menjaga kedaulatan di sana. Dia mengatakan permasalahan yang sudah ditampung akan disampaikan ke pemerintah pusat dikoordinasikan untuk ditindaklanjuti.
“Dengan pemerintah daerah kita juga belanja masalah, tadi kita sudah tahu diantaranya minta yang utama sekali urgen masalah listrik, tower. Kedua masalah air, kemudian masalah pengembangan perikanan untuk pusat industri perikanan,” imbuhnya.
Perosotan rusak di Taman Beringin, Medan, yang berada tepat di depan rumah dinas Gubernur Sumut akhirnya diperbaiki. Sejumlah anak terlihat bermain di perosotan itu.
Pantauan detikcom di lokasi, Selasa (23/11/2021), perosotan yang awalnya berwarna merah dan terdapat lubang di tengah-tengahnya telah diperbaiki. Warga perosotan juga berubah menjadi kuning.
Perosotan lain yang sempat berlubang juga sudah diperbaiki. Tampak sejumlah anak bermain di perosotan tersebut.
Perosotan rusak di Medan diperbaiki (Ahmad Arfah-detikcom)
Salah seorang warga, Lisa, mengaku tidak tahu pasti sejak kapan perosotan ini diperbaiki. Namun, dia mengaku senang karena perosotan yang sempat rusak itu diperbaiki.
“Nggak tahu ya kapan, hari ini kami ke sini sudah bagus. Kalau memang ada perbaikan, ya pasti bagus. Anak-anak bisa bermain disini jadinya,” kata Lisa.
Sebelumnya, perosotan rusak ini dikeluhkan warga dan viral di media sosial. Pantauan detikcom di Taman Beringin, Medan, Kamis (10/6), tampak ada dua perosotan yang rusak.
Penampakan perosotan di taman depan rumah Gubsu Edy Rahmayadi yang rusak Foto: Ahmad Arfah Fansuri Lubis/detikcom
Perosotan pertama berwarna merah dengan lubang di bagian atas. Perosotan lainnya berwarna biru dengan lubang di bagian bawah.
Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan akan mengecek kondisi perosotan di taman itu. Bobby berjanji memperbaiki fasilitas umum tersebut.
“Saya belum cek ke lokasi langsung ataupun belum saya lihat. Tentunya, kalau fasilitas umum, itu taman-taman kita, ini tadi saya sampaikan dari awal bahkan fasilitas umum kita, taman-taman itu harus kita perbaiki. Karena itu bisa nanti keinginan kita ke depannya taman-taman di Kota Medan ini bisa menjadi tempat wisata. Tentunya hal itu pasti kita perbaiki,” kata Bobby di kantor Ombudsman Sumut, Medan, Jumat (11/6).
Polisi telah menangkap empat orang diduga pelaku penembakan Pos Polisi Panton Reu, Polres Aceh Barat. Satu di antaranya ditembak mati. Keempat orang itu punya peran berbeda-beda.
Keempat orang yang ditangkap adalah AH (56), AD (61), CA (53), dan JH. Tiga orang ditangkap di lokasi persembunyian di kawasan Kecamatan Pasie Raya, Aceh Jaya. Satu di antaranya, AH, tewas ditembak polisi.
Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardy menyebut keempat pelaku punya berbeda dalam kasus penembakan pos polisi tersebut. JH disebut berperan sebagai mata-mata.
JH memantau menggunakan handy talky (HT). Sedangkan CA diduga memberikan perlindungan serta penampungan terhadap para pelaku selama jadi buron.
“Pelaku AH dan AD diduga keras merupakan perencana penembakan Pospol,” kata Winardy kepada wartawan, Selasa (23/11/2021).
Winardy mengatakan penggerebekan lokasi persembunyian ketiga pelaku dilakukan setelah polisi melakukan pengintaian selama tiga pekan. Proses penangkapan ketiga pelaku dilakukan tim gabungan Ditreskrimum Polda Aceh, Satreskrim Polres Aceh Barat, dan Densus 88 Satgaswil Aceh, Senin (22/11).
Saat proses penangkapan, AD disebut menusuk seorang polisi menggunakan sangkur. Polisi yang ditusuk itu mengalami luka di ketiak kiri dan AD ditembak di dua kakinya.
Rencana PPKM Desember 2021 diberlakukan sebagai antisipasi lonjakan Corona. PPKM level 3 ini akan diberlakukan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan terkait rencana PPKM level 3 Desember 2021 se-Indonesia pada Senin (22/11/2021) kemarin. Jokowi juga mengungkapkan bahwa masih ada yang menolak kebijakan ini.
“Sampaikan mengenai perkembangan kasus-kasus, kenaikan kasus yang ada di Eropa ini penting sekali sebagai sebuah background keputusan yang akan kita ambil karena memang ada beberapa yang menolak pemberlakuan PPKM level 3 ini karena memang menginginkan situasi menjadi normal kembali,” kata Jokowi. dalam pengantar rapat terbatas evaluasi PPKM, Senin (22/11).
Simak informasi mengenai rencana PPKM Desember 2021 berikut ini yang sudah detikcom rangkum.
Pemerintah akan memberlakukan kebijakan PPKM Level 3 mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 mendatang. PPKM Level 3 juga akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.
Jokowi meminta rencana PPKM Desember 2021 ini disampaikan secara baik kepada masyarakat dengan menyertakan data-data kenaikan kasus Corona di Eropa. Jokowi menegaskan PPKM level 3 saat Natal dan tahun baru penting dilakukan untuk mencegah ekonomi bangsa terpukul lagi.
“Sampaikan mengenai perkembangan kasus-kasus, kenaikan kasus yang ada di Eropa ini penting sekali sebagai sebuah background keputusan yang akan kita ambil karena memang ada beberapa yang menolak pemberlakuan PPKM level 3 ini karena memang menginginkan situasi menjadi normal kembali,” kata Jokowi.
“Tetapi kita harus ingat bahwa apa pun, utamanya ini pariwisata di Bali terdampak paling dalam, tetapi perlu dijelaskan bahwa apabila situasi tidak terkendali justru akan memukul balik ekonomi dan pariwisata kita,” sambungnya.
Rencana PPKM Desember 2021: Antisipasi Gelombang Ketiga Covid
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan, rencana PPKM Desember 2021 ini diharapkan bisa mencegah gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia. Masyarakat diharapkan bisa lebih bijaksana menjalani aktivitas pada periode libur Nataru 2021.
“Kebijakan ini disiapkan untuk mengatur adanya pengetatan mobilitas masyarakat saat Natal dan Tahun Baru, guna menekan adanya kemungkinan lonjakan kasus COVID-19 serta upaya siap siaga adanya gelombang ketiga di tanah air,” jelas Johnny.
Selain penerapan PPKM Level 3 pada Nataru, pemerintah bersama Satgas COVID-19 juga mengantisipasi potensi kenaikan kasus melalui berbagai strategi kebijakan. Beberapa strategi kebijakan di antaranya:
Larangan cuti atau libur bagi ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN maupun swasta selama libur Nataru.
Pembatasan pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain.
Pengetatan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan mmasyarakat di seluruh fasilitas publik.
Perosotan rusak di Medan diperbaiki (Ahmad Arfah-detikcom) 
Penampakan perosotan di taman depan rumah Gubsu Edy Rahmayadi yang rusak Foto: Ahmad Arfah Fansuri Lubis/detikcom
