Makassar –

Wali Kota Makassar, M Ramdhan ‘Danny’ Pomanto membuka secara resmi Smart Transportation Forum 2021. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini mengangkat tema ‘Better Cities, Better Transportation’.

“Setelah saya banyak berdiskusi dengan international agensi dan saya juga bicara dengan Pak Dirjen Kemenhub dan Makassar ditunjuk mendapatkan fasilitas Buy The Service (BTS) atau angkutan umum massal yang disebut Teman Bus. Dan alhamdulillah Makassar punya progres terbaik dari semua kota,” kata Danny di Gammara Hotel, Rabu (1/12/21).

Hal ini mendapat dukungan penuh dari Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub dan pihaknya siap memfasilitasi secara penuh, utamanya bagian konstruksi. Salah satu contohnya yakni perbaikan pedestrian.

“Saya belum tahu berapa unit tapi nilai proyeknya ini senilai Rp 1,3 T semua anggaran dari pusat dan memang kita akan nanti buat jalur khusus motor. Bagusnya ini BTS karena rendah beda sama BRT yang tinggi. Jadi BTS ini ramah disabilitas,” sebut Danny.

Hal senada disampaikan secara virtual oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi. “Kami terima masukan dari Pak Wali dan kami siap support penuh semoga bisa masuk pada anggaran 2022. Karena kita lihat progresnya Makassar sangat baik dari daerah lain,” ujarnya.

Karenanya, Budi menilai peran pemerintah daerah sangat turut andil sehingga program pusat ke daerah berjalan dengan lancar. Peluncuran BTS ini juga ditandai dengan beberapa perwakilan disabilitas yang langsung merasakan kenyamanan BTS.

Ke depannya, penyempurnaan baik dari segi aplikasi dan konstruksi akan bertahap mendapatkan perbaikan demi kenyamanan masyarakat Makassar.

Kegiatan ini dihadiri juga oleh First Secretary For Climate and Environment, Embassy Of The Federal Republic of Germany, Warthane Puvanarajah, dan Deputy Head, Economix and Development, Andrea Zbinden.

(rfs/rfs)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Polda Metro Jaya menegaskan tak memberikan izin untuk acara Reuni 212. Namun, Streering Committee Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma’arif, menyebut Reuni 212 tetap digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

“(Reuni 212 di) Patung Kuda,” kata Slamet Ma’arif kepada wartawan menjawab pertanyaan di mana lokasi Reuni 212, Rabu (1/12/2021) malam.

Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) Reuni Aksi 212 Ismail Ibrahim mengirimkan poster terkait Reuni 212 yang tetap digelar di kawasan Patung Kuda Jakarta. Bertuliskan kegiatan besok ‘Aksi Super Damai’.

Di poster itu sebutkan kegiatan dimulai pukul 08.00 WIB hingga 11.00 WIB. Peserta aksi diimbai untuk menjaga protokol kesehatan.

Adapun disebutkan instruksi untuk peserta aksi tidak membawa senjata tajam, terprovokasi, membawa anak di bawah umur, berkata kasar, hingga dilarang membuang sampah sembarangan.

Peserta aksi diwajibkan menjaga keamanan dan ketertiban, menjaga prokes, menjaga wudhu dan barakhlawul karimah. Peserta juga disarankan perbanyak zikir sepanjang aksi hingga membawa masker cadangan.

Sebelumnya, panitia mengubah agenda Reuni 212 yang semula digelar di Masjid Az Zikra, Sentul, Bogor, kini juga menyatakan akan menggelarnya di Patung Kuda. Terkait hal ini, Polda Metro Jaya menegaskan tidak akan mengeluarkan izin untuk acara tersebut.

“Polda Metro tegas tidak akan berikan izin untuk kegiatan ini. Kami sudah sampaikan tidak akan berikan izin,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan saat dihubungi detikcom, Selasa (30/11).

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Sumur resapan di Jl Lebak Bulus III Jakarta Selatan membuat permukaan jalan tidak rata dan membahayakan pengendara. Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan (Sudin SDA Jaksel) bakal membuat permukaan tutup sumur resapan dengan permukaan jalan sama rata dan rapi.

“Kemarin sudah saya sampaikan ke pelaksananya. Sudah saya minta untuk segera ditindaklanjuti,” kata Kepala Sudin SDA Jaksel, Mustajab, kepada detikcom, Rabu (1/12/2021).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Selasa (30/11) kemarin, tampak retakan yang menyambung dari satu sumur resapan ke sumur lainnya. Retakan paling panjang ada di sumur resapan nomor 1323 hingga nomor 1325 dengan panjang retakan kurang lebih 7 meter.

Sumur resapan di Lebak Bulus, Jaksel, dikeluhkan pengguna jalan. Pasalnya, pengendara mesti melintas agak ke tengah jalan demi menghindari sumur resapan. Foto: Andhika Prasetia

Perbaikan bakal dilakukan dengan pemadatan titik-titik sumur resapan supaya permukaan tidak ambles. Pengaspalan juga bakal dilakukan dengan lebih baik.

“Saya minta, pokoknya dibikin rata jalan. Saya minta itu dikerok, dipadatkan lagi, baru diaspal yang rapi. Mengaspalnya jangan kayak menambal lubang. Saya minta itu diaspal memanjang rata,” kata Mustajab.

Sebelumnya, warga menilai kondisi ini membahayakan pengguna kendaraan. Warga berharap pemerintah segera bisa membenahi kerusakan jalan yang ada terutama demi keselamatan pengguna jalan.

“Jelas bahaya, soalnya kan ini jalanan bagus, jadi orang kadang ngebut di sini. Terus ini kan retak terus jelek, bahaya juga. Soalnya kadang mobil atau yang lain nggak mau ngenain lobang ini jadi mepet ke arah sana,” kata warga sekitar bernama Ilham saat ditemui detikcom di lokasi, Selasa (30/11) kemarin.

(dnu/aik)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Proses administrasi pelimpahan Jerinx ke Kejari Jakarta Pusat telah selesai. Jaksa memutuskan Jerinx ditahan atas kasus pengancaman melalui media elektronik.

“Iya betul (ditahan),” ujar pengacara Jerinx, Sugeng Teguh Santoso saat dihubungi detikcom, Rabu (1/12/2021).

Sugeng mengatakan penahanan Jerinx dititipkan di Rutan Polda Metro Jaya. Setelah proses pelimpahan di kejaksaan selesai, Jerinx dibawa ke Rutan Polda Metro Jaya.

“Di Rutan Polda,” katanya.

Seperti diketahui, Jerinx ditetapkan tersangka atas kasus yang dilaporkan oleh Adam Deni. Jerinx kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Jerinx dan Adam Deni sempat dimediasi, tetapi gagal. Kasus terus bergulir hingga akhirnya berkas dinyatakan lengkap (P21).

Siang tadi penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan pelimpahan tahap 2 Jerinx ke Kejari Jakpus.

(mea/mea)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Korlantas Polri menegaskan tidak akan ada kendaraan yang diputar balik di pos pemeriksaan selama masa hari raya Natal dan tahun baru 2022 (Nataru). Polri menyatakan pola pengamanan tidak bersifat represif.

“Perlu disampaikan kepada bapak ketua bahwa pos pelayanan ini yang dulunya adalah pos-pos penyekatan, untuk pos kegiatan pengamanan sekarang tidak dilaksanakan secara represif,” kata Plt Kabag Operasional Korlantas Polri Kombes Dodi Darjanto, yang hadir secara virtual dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (1/12/2021).

“Jadi tidak ada kendaraan yang diputar balik dan sesuai arahan Bapak Presiden, jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan atau menjadi susah. Jadi pola operasinya bersifat preventif,” lanjutnya.

Dodi mengatakan pihaknya bersama instansi terkait juga menyediakan pos pelayanan untuk vaksinasi hingga pemeriksaan antigen. Jadi, pelaku perjalanan yang tidak membawa dokumen lengkap ketika diperiksa akan dibawa ke pos pelayanan tersebut.

“Jadi dengan adanya pos pelayanan ini apabila ada masyarakat yang secara random sampling ternyata belum melaksanakan vaksin, maka di dalam pos pelayanan tersebut sudah disediakan pos vaksinasi dan masyarakat yang belum vaksin pertama atau kedua dia dilaksanakan vaksin di pos tersebut,” ujarnya.

Jika didapati adanya warga yang positif maka akan dibawa ke tempat karantina di wilayah tersebut.

“Dan apabila saat random sampling tersebut ditemukan ada yang positif, maka di pos tersebut disediakan tempat karantina terbatas yang disediakan petugas medis dan ambulans. Ini ada di sepanjang jalan tol yang nanti akan kami siapkan,” ucapnya.

Pernyataan Menko PMK

Perihal tak ada penyekatan selama masa libur natal dan tahun baru ini juga sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Kendati demikian, pengetatan perjalanan tetap akan dilakukan.

“Jadi yang digunakan bukan menyekat tapi betul-betul memperketat mereka-mereka yang melakukan perjalanan. Baik dari mulai berangkat sampai tujuan,” ujar Muhadjir dalam konferensi pers di Grha Oikoumene, Jakarta Pusat, Selasa (30/11).

Muhadjir menjelaskan nantinya akan dilakukan pengawasan ketat terhadap status kesehatan setiap orang yang melakukan perjalanan. Misalnya, pelaku perjalanan tersebut harus sudah melakukan vaksin COVID-19 sebanyak dua kali dan menunjukkan hasil negatif swab antigen ataupun PCR.

“Nanti di perjalanan ada pemeriksaan ulang di beberapa tempat. Sehingga mereka yang dalam perjalanan itu sesuai prokes sampai tujuan. Mereka akan disambut oleh aparat untuk diperiksa lagi kondisi kesehatannya. Tapi nggak ada penyekatan,” kata Muhadjir.

“Hanya sebaiknya lebih baik tak berpergian dalam Nataru. Libur bersama keluarga dan kualitasnya nggak jauh berbeda,” sambungnya.

(eva/knv)

Sumber: DetikNews

Jayapura –

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengungkap, kebijakan baru pengamanan di Papua menggunakan pola pendekatan teritorial. Pola pengamanan baru yang dimaksud akan lebih mengedepankan tugas Kodim dan Babinsa yang bisa langsung menyentuh masyarakat setempat.

“Sejak saya dilantik menjadi Panglima TNI, pada tanggal 27 November 2021 saya telah membuat kebijakan baru untuk pola pengamanan di Papua melalui pendekatan teritorial dan pendekatan sosial,” ujar Jenderal Andika kepada wartawan dalam jumpa pers di Makodam XVII/Cenderawasih Jayapura, Papua, Rabu (1/12/2021).

Dia menjelaskan, semua organisasi satuan yang ditugaskan dari Mabes TNI baik tugas pokok organik maupun Satgas akan ditempatkan di Kodim dan Koramil setempat.

“Intinya kita mengorganisir satuan tugas yang digelar Mabes TNI yang tugas pokok organik maupun satgas TNI AD ditempatkan di Kodim dan Koramil yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan teritorial,” katanya.

Demikian juga dengan Satgas TNI AU di mana pangkalan udara dengan tugas pokok dan fungsi pengamanan pangkalan udara serta pembinaan kedirgantaraan dan pembinaan teritorial. Demikian juga TNI AL menjadi bagian pangkalan TNI AL dengan tugas pokok pembinaan kemaritiman dan pembinaan potensial daerah.

“Pola pengamanan ini sama di seluruh wilayah Indonesia. Kita punya 15 Kodam tugasnya pembinaan teritorial dan di bawahnya ada 333 Kodim dan 3.620 Koramil. Ada 42 Pangkalan Usara (Lanud). Ada 65 Pangkal Laut dan ada 204 jajaran Pos,” jelasnya.

Khusus di Papua, Andika mengakui bahwa Kodim dan Koramil masih sangat kurang seperti Korem 174/Merauke hanya ada 3 Kodim, Korem 173/Biak hanya ada 4 Kodim dan Korem 172/ Jayapura hanya ada 5 kodim.

“Seharusnya di Papua 1 Korem memiliki 12 Kodim untuk itu dalam waktu dekat kita akan tambah 8 kodim,” ujarnya.

(jbr/jbr)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Insiden penembakan di Exit Tol Bintaro, Jakarta Selatan (Jaksel) yang menewaskan 1 orang, diketahui dilakukan anggota satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Metro Jaya, Ipda OS. Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menyoroti senjata api (senpi) yang seharusnya tak digunakan sembarangan oleh kepolisian.

“Yang memegang senjata jangan semua polisi. Ada petugas-petugas tertentu. Kalau orang main senjata sembarangan itu kan berbahaya, bisa abuse of power. Bisa menyerang masyarakat,” ujar Achmad Dimyati saat dihubungi, Selasa (30/11/2021).

Achmad berharap kasus penembakan oleh polisi ini menjadi perhatian Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Dia mendorong Propam Polri memeriksa kondisi psikologis pelaku, serta polisi lainnya yang diizinkan memegang senpi.

“Ini juga harus jadi perhatian Pak Kapolri, ya. Itu nanti dari Propam atau Kapolda harus betul-betul memeriksa termasuk kejiwaan orang tersebut. Tidak hanya polisi yang sekarang bermasalah, juga dengan polisi-polisi lainnya, maka polisi itu jangan semua dikasih senjata api,” katanya.

Sebab, menurutnya, polisi yang diizinkan menggunakan senpi harus memiliki kecerdasan emosional sehingga tak membahayakan masyarakat. Terlebih, polisi bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Yang megang senjata itu harus yang kecerdasan emosionalnya bagus, jangan yang kecerdasan emosionalnya rendah. Kalau rendah ya begitu, main tembak. Kan polisi itu manusia yang diberikan kewenangan undang-undang. Jadi memang harus memiliki kemampuan menjaga emosinya itu,” katanya.

“Karena polisi itu kan tugasnya kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat),” sambung dia.

Ia berharap agar Kapolri mengeluarkan instruksi ke jajaran Polda dan Polres untuk memperketat penyimpanan senjata. Lantas, insiden penembakan seperti penembakan di Exit Tol Bintaro oleh polisi di luar proses hukum tak terulang lagi.

“Saya berharap Pak Kapolri membuat edaran lah ke Polda maupun Polres agar senjata itu diinventarisir dan disimpan di tempat senjata. Kalau diperlukan baru ambil senjata itu. Jangan salah. Nanti salah gunakan berbahaya, jadi bar-bar nanti,” ujar dia.

“Mudah-mudahan sih ke depan tidak ada lagi polisi main tembak, polisi main bunuh. Penanganannya harus sesuai hukum. Belum diputus oleh pengadilan, belum diputus oleh sidang, main bunuh aja. Ini yang salah,” kata Dimyati.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap pelaku penembakan di Exit Tol Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, adalah anggota Satuan PJR Polda Metro Jaya. Pelakunya adalah Ipda OS, yang berdinas di Induk 4 Sat PJR.

“Bahwa Ipda OS ini adalah anggota Dirlantas Polda Metro. Tepatnya di Sat PJR,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Penembakan di exit tol Bintaro terjadi pada Sabtu (27/11) dini hari. Ada dua korban dari kasus penembakan ini. Kedua korban diketahui bernama Poltak Pasaribu dan M Aruan.

Keduanya dilaporkan mengalami luka tembak di bagian perut. Kedua korban sempat dilarikan ke RS Pelni, namun kemudian dipindahkan ke RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

(gbr/gbr)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Bergerak meminta agar Resimen Mahasiswa (Menwa) dibubarkan. Hal itu buntut dari adanya mahasiswa yang meninggal saat mengikuti kegiatan Pembaretan Menwa.

Tuntutan itu disampaikan Aliansi UPNVJ saat melakukan audiensi dengan pihak rektorat kemarin. Namun, pihak rektorat tidak memenuhi tuntutan tersebut.

“Baru pukul 3 sore hari ini (kemarin). Kami sudah menyampaikan 5 poin tuntutan dan salah satunya memberikan sanksi tegas berupa pembubaran menwa. Namun pihak rektorat belum mau memenuhi tuntutan karena berdalih menunggu hasil pencarian fakta komisi disiplin mahasiswa,” kata Negosiator UPNVJ Bergerak, Ivanno Julius, kepada wartawan, Selasa (30/11/2021).

Lebih lanjut, Ivanno mengatakan keluarga mahasiswa yang meninggal tidak melaporkan kasus itu ke polisi. Namun, dia meminta agar pihak kampus terbuka atas kasus itu.

“Kasus ini memang tidak diusut atau dilaporkan ke kepolisian. Dikarenakan tidak adanya laporan dari pihak keluarga korban. Namun, dasar kami melakukan aksi pada hari ini adalah menuntut pertanggungjawaban dari pihak rektorat dan menwa. Dikarenakan bahkan dari pihak menwa tidak ada keterbukaan ucapan bela sungkawa dan rektorat tidak memberikan keterbukaan informasi kepada mahasiswa,” ujarnya.

Ivanno mengatakan pihaknya merasa janggal karena tidak adanya transparansi dari pihak kampus atas kasus itu. Terutama ketika adanya anggapan kalau mahasiswa yang meninggal itu sempat kesurupan.

“Dari rektorat yang tidak transparan. Dan juga dari kronologis yang tersebar bahwa korban pada awalnya dianggap ‘kesurupan’ dan bukannya diberikan penanganan medis preventif membuktikan bahwa sebenarnya ada kecacatan prosedural di dalam menwa,” ucapnya.

Ivanno juga menyayangkan kalau tidak ada dari pihaknya yang diikutsertakan dalam tim yang dibentuk kampus dalam pengusutan kasus itu.

“Bahkan dari pihak mahasiswa sama sekali tidak mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan oleh komdis. Kami pun tidak mengetahui pembentukan komdis dimulai dari kapan dan siapa-siapanya saja hingga saat ini,” tuturnya.

Simak selengkapnya di halaman berikut

Sumber: DetikNews