ROHIL, Tribunriau – Bupati Rohil H Bistamam memimpin langsung gerakan Aksi bersih bersih( Gotong royong Massal) dalam rangka peringatan World Clean Up Day (WCD) 2025 yang dipusatkan di Pasar Bintang Hilir Kota Bagansiapiapi, Dalam kegiatan aksi bersih bersih tersebut Dinas lingkungan hidup Rohil menurunkan sebanyak 500 Petugas kebersihan dan Taman.
Selain petugas kebersihan dan Taman dari Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Rokan Hilir, Kegiatan world Clean Up Day (WCD) ini juga melibatkan seluruh Dinas, pemerintah Kecamatan, kelurahan hingga ke Rukun Tetangga (RT) yang juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan aksi bersih bersih lingkungan serentak ini.
Kepala dinas lingkungan hidup Rohil Suwandi Ssos saat dikonfirmasi Sabtu, (20/9/2025) mengatakan dalam kegiatan aksi bersih bersih World Cleanup Day dilaksanakan secara serentak di 180 negara, termasuk seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. kabupaten Rokan Hilir dalam kegiatan aksi ini memilih Pasar Bintang Hilir Kota Bagansiapiapi sebagai pusat kegiatan, karena mengingat kawasan ini merupakan salah satu titik dengan volume sampah yang sangat tinggi.
” Dalam kegiatan aksi world clen Up Day ini langsung dipimpin oleh Pak Bupati kita, tentu dengan kehadiran pak bupati yang turun langsung untuk memberikan semangat kepada petugas kebersihan dan seluruh yang ikut melaksanakan kegiatan ini. dan ini merupakan bentuk dukungan penuh Pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir terhadap aksi bersih bersih lingkungan serentak, sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan sekitar lingkungan kita,” Ucap Suwandi.
Suwandi menambahkan, selain kegiatan aksi bersih bersih, Dinas lingkungan hidup Rohil juga menyiapkan 200 batang pohon ketapang dan bunga Alamda untuk ditanam sebagai kawasan penghijauan disepanjang kawasan Jalan Bintang hilir, dan kegiatan gotong royong juga difokuskan pada pembersihan sampah rumah tangga, pemangkasan rumput liar, drainase disepanjang jalan Bintang, hingga penataan lingkungan dengan melibatkan 500 petugas yang bekerja secara kolektif.
” Dengan Melalui aksi bersih-bersih ini, Pemerintah daerah Kabupaten kabupaten Rokan Hilir menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dan sekaligus juga Peringatan World Clean Up Day menjadi momentum yang sangat penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kabupaten Rokan Hilir yang bersih, nyaman, dan berkelanjuta, Menuju Indonesia Bersih 2029,” Ungkap Suwandi.
ROHIL, Tribunriau – Dalam Rangka World Cleanup Day (WCD) 2025 yang akan dilaksanakan Hari Sabtu Besok, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas lingkungan hidup Rohil melakukan berbagai persiapan. Aksi bersih lingkungan serentak kabupaten Rokan Hilir ini akan dipusatkan di Pasar Bintang Hilir. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas lingkungan hidup Rohil Suwandi Ssos saat dikonfirmasi, Jumat (19/9/2025).
Suwandi menjelaskan bahwa kegiatan gotong royong massal lingkungan serentak di kabupaten Rokan Hilir ini dengan Tema” Menuju Indonesia Bersih 2029. Yang merupakan wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan dan sekaligus mengajak kepada seluruh masyarakat kabupaten Rokan Hilir untuk bersama-sama menangani persoalan sampah yang ada di sekitar kita masing masing.
“ Dengan adanya kegiatan aksi bersih bersih lingkungan( Gotong royong Massal) serentak ini, diharapkan ke depannya kesadaran warga kabupaten Rokan Hilir untuk menjaga kebersihan lingkungannya akan semakin meningkat, sekaligus menjadi momentum Kabupaten Rokan Hilir untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia Bersih 2029,” Ucap Suwandi.
Lanjut Suwandi,” Sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui surat edaran Nomor S.1053/A/G/PLB0.3/B/09/2025 tentang Dukungan Kegiatan World Cleanup Day Indonesia Tahun 2025, aksi bersih bersih (Gotong royong Massal) serentak dijadwalkan pada Sabtu besok Tanggal 20 September 2025,” Kata Suwandi.
Adapun Lokasi yang akan dilaksanakan gotong royong massal tersebut antara lain adalah Pasar bintang, Jalan bintang, Jalan purna MTQ dari tugu ikan ke tugu gong, Jalan adiyaksa 2 Dan Kantor kantor pemerintahan.
” Disamping dipusatkan di kecamatan Bangko, gotong royong masaal ini juga dilaksanakan di 18 kecamatan dan kelurahan/kepenghuluan se kabupaten Rokan hilir,” Jelas Suwandi.
ROHIL, Tribunriau – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar rapat paripurna Dalam Rangka Penyampaian Rancangan Perubahan kebijakan umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan prioritas plafon Anggaran sementara (PPAS) Tahun 2025, kamis (18/9/2025) malam diruang sidang utama DPRD Rohil, Bagansiapiapi.
Rapat paripurna Dipimpin Ketua DPRD Rohil Ilhammi.S.Tr.Keb didampingi wakil ketua DPRD Rohil Imam seroso. SE dan wakil ketua DPRD Rohil Basiran Nur Efendi, Hadir Anggota DPRD Rohil, Bupati Rohil H. Bistamam, Seksa Rohil Fauzi Efrizal, kepala OPD Rohil, sekwan Rohil Budi Fitriadi.
Sekretaris DPRD Rohil Budi Fitriadi.S.Sos dalam sambutannya memyampaikan, Dengan memperhatikan Daftar hadir anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, dari 45 orang yang menandatangani daftar hadir sebanyak 23 orang, yang terdiri dari unsur fraksi -fraksi yang ada di DPRD kabupaten Rokan Hilir.
Ketua DPRD Rohil Ilhammi.S.Tr.Keb menyampaikan, hari ini, kamis tanggal 18 september tahun 2025, Rapat paripurna ke-22 masa sidang 3 tahun sidang 2025 dengan agenda pokok penyampaian rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS tahun 2025 dibuka dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum, kata Ilhammi.
Ia menjelaskan, Beberapa hal yang menjadi dasar pelaksanaan acara ini antara lain satu surat Bupati Rokan Hilir nomor 900.1.1/ BPKAD anggaran 2025 / 444 tanggal 16 september 2025 penyampaian rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2025 untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala Daerah dan DPRD sebagai perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2025 yang nantinya akan dijadikan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025.
“Hasil keputusan rapat badan musyawarah tanggal 17 september 2025 terkait penjadwalan penyampaian rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara kabupaten hilir tahun anggaran 2025”, sebutnya.
Kata Ilhammi, perubahan atas kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dalam KUA dan PPAS APBD induk atau murni tahun anggaran berjalan baik pada sisi pendapatan belanja dan pembiayaan.
“kebijakan umum APBD KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara secara substansial merupakan salah satu formulasi kebijakan penganggaran yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah KUA dan PPAS mengarahkan bagaimana alokasi dan kebijakan anggaran yang akan dilakukan dapat memenuhi prinsip-prinsip penganggaran berdasarkan program skala prioritas daerah”, ujar ilhammi
Ilhammi menambahkan, Sejalan dengan hal tersebut guna memenuhi ketentuan pasal 162 ayat 1 peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025
“Bupati Rokan Hilir mengajukan kepada DPRD rancangan perubahan kebijakan umum apbd dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2025 sebagai bentuk penyesuaian atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna DPRD untuk selanjutnya dibahas guna disepakati dan disetujui bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, kata ilhammi
Selanjutnya, Bupati Rokan Hilir H. Bistamam menyampaikan secara resmi menyampaikan Rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025, Bupati mengatakan, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku Sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor :12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah , dimana pemerintah Daerah bersama dengan DPRD dapat melakukan perubahan APBD, apabila terjadi :
1.perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi kebijakan umum anggaran
2.Terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran Anggaran antara unit organisasi , antara kegiatan dan antara jenis belanja.
3. Ditemui yang menyebabkan silva lebih pada tahun sebelumnya yang harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
4.keadaan Darurat.
5.keadaan luar biasa .
Lebih lanjut Bupati mengatakan, Pada pelaksanaan APBD hingga pertengahan tahun anggaran 2025 dapat saya sampaikan telah terjadi perubahan-perubahan Ansumsi pada kebijakan umum anggaran tahun 2025 beberapa diantaranya dengan adanya instruksi presiden nomor: 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dan keputusan Gubernur Riau Nomor : KPPS 224/3/2025 tentang perubahan alokasi dan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten kota yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 dan adanya silva tahun 2024.
pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025 sebagai berikut:
pendapatan Daerah kabupaten Rokan Hilir tentang APBD Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp.2.528 .646.813.009
Sementra pendapat Daerah pada rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon Anggaran sementara tahun anggaran 2025 diperkirakan sebesar Rp.2.547.877.168.009, bertambah sebesar Rp.19.230.355.000.
secara keseluruhan belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp.2.619.533.279.824.
Sementra Belanja Daerah pada Rancangan perubahan kebijakan umum Anggaran dan perubahan prioritas plafon Anggaran sementara kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp. 2.562.198.102.739. Berkurang sebesar Rp. 57.335.177.085.
Demikianlah gambaran umum kebijakan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025
yang dapat saya sampaikan, Ujar Bistamam.
Ia berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama kita dapat menyepakati nota kesepakatan yang akan ditandatangani oleh pemerintah kabupaten Rokan Hilir dan pimpinan DPRD kabupaten Rokan hilir yang kami hormati .
“Saya selaku kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah kabupaten Rokan Hilir , tentunya bersama DPRD Bertekad memberikan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat kabupaten Rokan Hilir”, kata Bistamam mengakhiri
Selanjutnya, penyerahan Rancangan perubahan kebijakan umum Anggaran (KUA) Rancangan Perubahan prioritas plafon Anggaran sementara (PPAS) Tahun 2025 oleh Bupati Rokan Hilir kepada pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hilir.(Hen)
Tribunriau.com. Sungai Pakning Penjabat (Pj) Kepala Desa Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Erwan, S.AP, secara tegas meminta agar perbaikan Jalan Bandes A dijadikan skala prioritas dalam usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA). Permintaan ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang digelar di Balai Desa, Jumat (19/9/2025).
Menurut Erwan, kondisi jalan Bandes A saat ini sudah sangat memprihatinkan dan kerap menimbulkan keluhan masyarakat. Bahkan, kerusakan jalan tersebut sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. “Usulan rehab jalan Bandes A ini sudah beberapa kali kami sampaikan di forum musrenbang sebelumnya, tapi belum pernah diakomodir. Dewan dan dinas pun sudah turun langsung meninjau kondisi jalan ini,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Desa Sungai Selari hanya memiliki dua ruas jalan utama yang digunakan masyarakat. Jika salah satu mengalami kerusakan parah, maka mobilitas warga sangat terganggu. Saat ini, kondisi jalan tersebut semakin memburuk dan mendesak untuk segera diperbaiki.
“Kami mohon kepada Bapak Camat agar usulan ini dapat diperjuangkan sampai ke tingkat kabupaten. Jangan sampai jalan ini terus terabaikan,” tegas Erwan di hadapan peserta musrenbang.
Selain infrastruktur jalan, Erwan juga mengusulkan pembangunan parit beton di beberapa titik strategis desa. Langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi banjir akibat pasang air laut yang kerap terjadi setiap tahun dan mempercepat kerusakan badan jalan yang sudah ada.
Usulan lainnya adalah rehabilitasi dan peningkatan jalan desa yang menjadi kewenangan Dinas PUPR dan Perkimtan. Erwan berharap seluruh usulan ini bisa masuk dalam daftar prioritas dan terealisasi tahun depan demi meningkatkan akses dan kesejahteraan warga.
Pj Kades juga menyinggung soal kebutuhan pengadaan tiang listrik untuk penerangan jalan desa. Ia mengaku sudah beberapa kali menyampaikan permintaan ke Dinas Perhubungan, namun belum juga mendapat respon yang jelas hingga saat ini.
“Karena belum ada bantuan, kami terpaksa menggunakan dana desa untuk membantu warga memasang tiang listrik. Tapi ini tidak bisa jadi solusi jangka panjang. Kami minta agar usulan pengadaan tiang listrik ini masuk dan direalisasikan pada tahun anggaran mendatang,” ujarnya.
Tidak hanya itu, pada kesempatan yang sama, Erwan juga mengajukan beberapa program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Di antaranya adalah pembangunan rumah layak huni (RLH), rehabilitasi bangunan sekolah madrasah, serta bantuan pendidikan untuk siswa miskin yang berprestasi.
Ia turut mengusulkan program pemberdayaan ekonomi seperti pengadaan bibit ikan untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan warga. Menurutnya, pembangunan tidak hanya soal fisik, tetapi juga menyangkut kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui Musrenbangdes ini, Erwan berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dan benar-benar memperhatikan suara masyarakat. Ia menekankan pentingnya musrenbang sebagai wadah formal untuk menyampaikan kebutuhan riil masyarakat desa secara terstruktur dan terencana
ROHIL, Tribunriau – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Dalam Rangka Penyampaian Rancangan peraturan Daerah (Ranperda) Rancangan pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir 2025-2029, kamis (18/9/2025) malam di ruang sidang utama DPRD Rohil, Bagansiapiapi.
Rapat paripurna Dipimpin Ketua DPRD Rohil Ilhammi.S.Tr.Keb didampingi wakil ketua DPRD Rohil Imam seroso. SE dan wakil ketua DPRD Rohil Basiran Nur Efendi, Hadir Anggota DPRD Rohil, Bupati Rohil H. Bistamam, Seksa Rohil Fauzi Efrizal, kepala OPD Rohil, sekretris DPRD Rohi Budi Fitriadi.SSos
Sekretris DPRD Rohl Budi Fitriadi.S.Sos menyampaikan, Dengan memperhatikan Daftar hadir anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, dari 45 orang yang menandatangani daftar hadir sebanyak 23 orang, yang terdiri dari unsur fraksi-fraksi yang ada di DPRD kabupaten Rokan Hilir.
Ketua DPRD Rohil Ilhammi.STrKeb menyampaikan, hari ini, kamis tanggal 18 september tahun 2025 rapat paripurna ke-22 masa sidang 3 tahun sidang 2025 dengan agenda pokok penyampaian Ranperda RPJMD kabupaten Rokan Hilir 2025-2029 dan penyampaian rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS tahun 2025 dibuka dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum.
“Berdasarkan surat yang disampaikan Bupati Rokan Hilir nomor 000.7.2.2 /Baperida bidang TTE/2025/246 tanggal 8 september 2025 perihal penyampaian Ranperda RPJMD kabupaten Rokan Hilir tahun 2025 -2029 yaitu : Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kabupaten Rokan Hilir 2025-2029”, ujar Ilhammi.
Lanjut Dia, Adapun rancangan peraturan daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten hilir tahun 2025 2029 yang diajukan merupakan Ranperda yang ditetapkan dalam program pembentukan peraturan daerah atau propemprda tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara dprd dan pemerintah daerah kabupaten rokan hilir.
kemudian atas rancangan peraturan daerah yang diajukan dengan memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh badan pembentukan peraturan daerah dan hasil rapat badan musyawarah dprd kabupaten rokan hilir tanggal 17 september 2025 perlu diadakan penyampaian secara resmi oleh bupati dalam rapat paripurna, kecuali atas ranperda yang belum selesai dibahas tidak perlu diajukan kembali karena telah diajukan pada tahun sidang sebelumnya dan proses selanjutnya tetap dilakukan sesuai tahapan pembicaraan yang diatur pada pasal 15 peraturan dprd kabupaten hilir nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib, sebut Ilhammi.
Ia menjelaskan, sesuai ketentuan pasal di atas pembicaraan tingkat 1 meliputi kegiatan dalam hal Ranperda berasal dari Bupati tahapan pertama adalah penyampaian atau penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Ranperda yang diajukan.
kemudian pandangan umum fraksi atas ranperda dan tanggapan atau jawaban bupati atas pandangan umum fraksi kemudian pembahasan akan dilaksanakan oleh panitia khusus DPRD atau alat kelengkapan DPRD yang ditugaskan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk, kata Ilhammi.
Selanjutnya, Bupati Rokan Hilir H.Bistamam menyampaikan secara resmi atas Ranperda RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025. Ia mengatakan, Atas nama pemerintah kabupaten Rokan Hilir mengapresiasi kepada seluruh anggota dprd yang telah mengagendakan rapat paripurna ini sebagai bukti kesamaan dalam langkah konkrit untuk percepatan penyusunan RPJMD kabupaten Rokan Hilir tahun 2025 2029 .
“Kita sangat optimis atas apa yang di tuangkan dalam dokumen RPJMD tahun 2025 -2029 telah mengakomodir program prioritas yang dijabarkan secara teknoratif dengan tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur dikuatkan dengan strategi dan arah kebijakan Daerah yang akan bermuara pada perwujudan masyarakat Rokan Hilir yang maju dan sejahtera”, sebut Bistamam.
Lebih lanjut Dikakannya, Tahapan demi tahapan penyusuhan RPJMD kabupaten Rokan Hilir tahun 2025 2029 telah dilakukan melalui tahapan, komsultasi, dokumen perencanaan awal ke Gubernur dilanjutkan dengan penyempurnaan tahapan rancangan awal dan dengan memperhatikan masukan pemangku kepentingan dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbag) RPJMD.
“Kita sangat berharap RPJMD ini dapat
secara berkualitas dan menjadi langkah awal kita di dalam mendudukan rokan hilir lebih sejahtera, maju dan bermartabat”, harap Bistamam.
Ia menambahkan, Awal dari keseluruhan proses tersebut adalah pembahasan rancangan dan penetapan peraturan daerah tentang RPJMD yang sesuai ketentuan dengan dukungan DPRD dan komunikasi Intensif antara lembaga kita antara lembaga, kita meyakinkan bahwa keseluruhan rangkaian tahapan ini dapat diselesaikan dengan baik.
“Marilah kita memohon bimbingan dan petunjuk Allah subahanahuwata’ala, kita senantiasa diberikan kemampuan dan kekuatan lahir bhatin dalam mengemban rahmat rakyat untuk melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara”, pungkas Bistamam.
Selanjutnya, penyerahan Rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2029 oleh Bupati Rokan Hilir kepada pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hilir.(Hen)
Tribunriau.com. Sungai Pakning, 12 September 2025 – PT Pertamina Kilang Internasional RU II Sei Pakning memperkuat aspek keamanan dan keselamatan operasional melalui kegiatan Simulasi Minor Emergency Drill. Agenda yang berlangsung pada Rabu–Kamis, 3–4 September 2025 di lapangan depan Kantor Induk RU II Sei Pakning ini menghadirkan skenario penanganan unjuk rasa, potensi terorisme, serta prosedur mitigasinya.
Kegiatan berlangsung selama dua hari dengan melibatkan seluruh personel security PT KPI RU II Sei Pakning sebagai peserta utama. Dari pihak perusahaan, hadir Manager Production RU II, Ririanti Safrida, Group Head Security, Daryono, serta Jr. Assistant 2 Security, Yadi Novrizal. Tidak hanya internal perusahaan, sejumlah unsur eksternal juga turut hadir, di antaranya Kapolsek Bukit Batu Kompol Rohani bersama jajaran, Bripka Swarjana dan Bripda Dambris.
*Meningkatkan Kapasitas & Kesiapsiagaan*
Dalam sambutannya, Manager Production RU II, Ririanti Safrida, menyebutkan bahwa peran security tidak hanya sebatas penjaga aset, tetapi juga garda terdepan dalam memastikan kelancaran operasional kilang.
“Kesiapan mental dan fisik security adalah modal utama dalam mendukung ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, setiap latihan harus dimaknai sebagai investasi kapasitas dan kewaspadaan menghadapi potensi ancaman,” jelas Ririanti.
Hal senada disampaikan Group Head Security, Daryono, yang menambahkan bahwa simulasi darurat juga berfungsi untuk memperkuat disiplin, koordinasi, dan kecepatan pengambilan keputusan di lapangan.
*Latihan Lapangan dengan Formasi Tali Dalmas*
Salah satu sesi utama dalam kegiatan ini adalah praktek lapangan penanganan unjuk rasa dengan penerapan formasi Tali Dalmas. Metode ini menjadi formasi dasar pengendalian massa yang menekankan pada kekompakan barisan, kedisiplinan, serta kecepatan respon.
Personel security terlebih dahulu menerima materi terkait prosedur pengendalian massa sesuai standar operasional, yang mengedepankan prinsip preventif, persuasif, dan humanis. Setelah itu, latihan langsung dilakukan di lapangan dengan simulasi situasi unjuk rasa di area operasional kilang.
“Melalui metode Tali Dalmas, setiap anggota dilatih agar sigap menjaga keselamatan diri, melindungi aset perusahaan, sekaligus menghormati hak-hak masyarakat,” terang Daryono.
*Penajaman Materi Terorisme & Ancaman Massa*
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Kapolsek Bukit Batu, Kompol Rohani, memberikan materi terkait potensi ancaman terorisme, dinamika unjuk rasa, hingga prosedur standar penanganan keamanan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Paparan ini dilanjutkan dengan simulasi lapangan tambahan yang dipandu langsung oleh jajaran Polsek Bukit Batu.
Melalui kegiatan ini, PT KPI RU II Sei Pakning memperkuat komitmennya untuk terus meningkatkan resiliensi operasional dan kesiapsiagaan tim security. Latihan serupa rencananya akan menjadi agenda berkelanjutan agar setiap personel keamanan semakin siap menghadapi berbagai potensi ancaman di masa depan.
Bengkalis (Pinggir), Tribunriau – Pejabat Polda Riau didampingi Camat Pinggir Zama Rico Dakanahay mendatangi dan meninjau lokasi pelatihan Gajah di Pusat Latih Gajah (PLG) Sebanga, Jalan Gajahan RT 007/RW 003 Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Rabu (17/09/25).
Para pejabat Polda Riau itu yakni, Dirbinmas Polda Riau Kombes Pol Eko Budhi Purnwono dan Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto selaku mewakili Kapolda Riau.
Tujuan kedatangan pejabat Polda Riau dan Camat Pinggir tersebut adalah untuk memastikan kondisi fasilitas serta kegiatan pelatihan Gajah di PLG Sebanga berjalan dengan baik. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi sarana koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan pengelola PLG dalam mendukung upaya pelestarian satwa Gajah Sumatera.
Disadur dari Bersamakitanews.com, Camat Pinggir Zama Rico Dakanahay menyampaikan, ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pihak pengelola PLG Sebanga yang terus menjaga serta melatih Gajah-Gajah agar tetap sehat, terawat, dan dapat berperan dalam berbagai kegiatan konservasi maupun edukasi bagi masyarakat.
“Keberadaan PLG Sebanga bukan hanya menjaga kelestarian Gajah Sumatera yang merupakan satwa dilindungi, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai pusat edukasi dan wisata berbasis konservasi bagi daerah Kecamatan Pinggir dan Kabupaten Bengkalis secara umum,” kata Camat.
Camat Pinggir juga berkomitmen mendukung program-program yang dijalankan di PLG Sebanga, khususnya dalam menjaga kelestarian Gajah Sumatera sekaligus mengedukasi generasi muda tentang pentingnya menjaga lingkungan dan satwa liar.
“Kami mendukung penuh agar keberadaan PLG ini terus berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat. Kita berharap, selain sebagai pusat pelatihan, lokasi ini juga bisa menjadi destinasi edukasi dan wisata berbasis konservasi satwa,” kata Camat.
Dikesempatan ini, Kepala Desa Muara Basung Akhyar Mukmin juga menyampaikan, rasa bangga atas keberadaan PLG Sebanga di wilayah Desa Muara Basung, menjadi lokasi Pusat Latih Gajah dan ini merupakan aset yang sangat berharga, baik dari sisi konservasi maupun potensi pengembangan wisata.
“Kami berharap keberadaan PLG Sebanga mendapat perhatian lebih, baik dari pemerintah maupun pihak terkait lainnya. Semoga nantinya bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan yang tidak hanya melestarikan gajah, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Akhyar.
Selain dihadiri Dirbinmas beserta Kabid Humas Polda Riau, Camat Pinggir Zamarico Dakanahay, Kades Muara Basung Akhyar Mukmin, turut juga hadir Kapolsek Pinggir diwakili PLH Polsek Pinggir AKP M. Subkhan beserta para Kanit Polsek Pinggir, Perangkat Desa, Bhabinkamtibmas Desa Muara Basung Aipda Wawan Saputra, Babinsa Desa Muara Basung Serda Rico Rahman, Babinsa Desa Pinggir Koptu Bambang, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Pengelola PLG Sebanga.
ROHIL, Tribunriau – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melaksanakan Rapat Dengar pendapat (RDP) Dengan Eks Karyawan PT.Sarana pembangunan Rokan Hilir (SPRH) Dan Dinas Tenaga kerja (Disnaker) Rohil, selasa (16/9/2025) diruang sidang utama DPRD Rohil, Bagansiapiapi.
Rapat dengar pendapat tersebut tentang laporan karyawan terkait diberhentikannya sebanyak 31 pejabat BUMD dan 12 karyawan SPBU PT.SPRH.
“Tadi kita melaksanakan Rapat Dengar pendapat antara DPRD Rohil, Disnaker dan rekan -rekan Eks karyawan PT. SPRH , namun tadi tidak dihadirkan Direksi dan komisaris PT. SPRH”, Kata ketua Komisi D DPRD Rohil, purnomo.S.Ag
Lanjut Dia, Karena tidak hadirnya direksi dan komisaris PT.SPRH kami hanya mendengarkan keluhan apa yang di inginkan oleh kawan – kawan eks karyawan PT.SPRH, setidaknya ada 3 poin yang disampaikan, yakni : mereka meminta dasar hukum pemberhentian mereka dari PT.SPRH, mempertanyakan Gaji yang belum dibayarkan, kemudian mempertanyakan status mereka yang belum ada pemberhentian sampai saat ini.
DPRD Rohil mendorong mediasi antara eks karyawan PT.SPRH Bersama pemerintah Daerah, karena pemerintah “Direktur utama PT.
PEKANBARU, Tribunriau – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Layanan Jasa Perbankan, Selasa (16/9/2025), bertempat di Menara Dang Merdu, Pekanbaru.
Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, bersama Pelaksana Tugas Direktur Utama BRK Syariah, Helwin Yunus. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, H. Fauzi Efrizal, Kadis Kominfotik Rohil, H Mursal, beserta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari pihak BRK Syariah hadir jajaran direksi, di antaranya Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Fajar Restu Febrianto, serta sejumlah pejabat eksekutif bank.
MoU yang tertuang dalam Nomor 119/ROHIL/KB/2025/02 dan Nomor 101/HK.05/BAA/2025/07 tersebut dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga perbankan syariah dalam memperluas akses layanan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah. Ruang lingkup kerja sama meliputi penyelenggaraan layanan transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah, serta optimalisasi transaksi keuangan lainnya di lingkungan Pemkab Rohil.
Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, dalam sambutannya menekankan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam mempercepat pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah secara lebih efisien. “Kami berharap kesepakatan ini memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan di Negeri Seribu Kubah. Sinergi antara pemerintah daerah dan BRK Syariah akan memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang modern sekaligus sesuai syariat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Plt. Direktur Utama BRK Syariah, Helwin Yunus, menyampaikan bahwa sebagai lembaga keuangan daerah, BRK Syariah memiliki mandat untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah daerah. “Penandatanganan MoU ini adalah bagian dari komitmen BRK Syariah untuk menghadirkan layanan perbankan yang inklusif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya di Rokan Hilir,” tegasnya.
Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak 16 September 2025 hingga 16 September 2030, dengan ketentuan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak. Pembiayaan kegiatan akan bersumber dari anggaran masing-masing pihak tanpa menimbulkan ikatan yang memberatkan, serta tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Rohil optimistis penguatan tata kelola keuangan berbasis syariah akan semakin mendorong efektivitas pelayanan publik sekaligus memperluas akses keuangan syariah bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum.
Bengkalis (Mandau), Tribunriau – TP-PKK Kecamatan Mandau melakukan kegiatan OMASUKA (Ojek Makanan Sehat Khusus Balita) kepada warga yang memiliki anak balita, di Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Rabu (17/09/25).
OMASUKA termasuk salah satu Program Unggulan Bermasa Bupati Bengkalis Kasmarni, program dari TP-PKK Kecamatan Mandau pemberian makanan kepada balita dalam bentuk kudapan yang aman dan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan, serta mengandung gizi yang sesuai kebutuhan, pada penyerahan bantuan PMT (Paket Makanan Tambahan) dilakukan secara door to door atau ke rumah-rumah warga.
Tampak Ketua TP-PKK Kecamatan Mandau Dewi Asdinar didampingi pengurus PKK lainya, mendatangi rumah warga yang berada di Kelurahan Air Jamban.Terjalin komunikasi yang baik dan silaturahmi antar pihak TP-PKK dengan warga khususnya kaum ibu yang memiliki anak balita.Setelah menyapa dan bersendagurau, Dewi Asdinar memberikan bantuan Paket Makanan Tambahan kepada anak balita melalui ibu kandungnya.
“Ini bu kami berikan bantuan paket makanan tambahan untuk anak ibu, biar sehat dan cepat besar ya bu?,” ucap Dewi Asdinar.
Kemudian, para ibu-ibu yang menerima bantuan paket makanan tambahan tersebut tidak lupa menjawab,”terimakasih banyak bu, kami doakan semoga ibu sehat selalu dan keluarga juga,” ucap ibu-ibu tersebut.
