Pemilihan President tahun 2014

JAKARTA- Pasca penetapan hasil Pilpres 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) segera mengevaluasi hasil kerja KPU tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie di kantornya usai melaksanakan rapat internal dengan KPU dan Bawaslu, Rabu 23 Juli 2014 kemarin.

“Hal-hal yang sifatnya keseluruhan akan kami evaluasi pelaksanaan pilpres ini dari tugas masing-masing,” kata Jimly.

Mantan Ketua MK ini juga mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan dan kepada semua pihak, terutama para penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu telah menyelesaikan tahapan pemilihan presiden.

“Semoga hasil kinerja kita berguna bagi perjalanan bangsa ke depan. Semua tahapan sudah dilewati, jauh lebih baik dari pemilihan legislatif (pileg) dari segala aspek karena peserta juga hanya dua,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui selama ini antara DKPP, KPU dan Bawaslu selalu melakukan rapat rutin dalam tahapan Pilpres. Dan ini merupakan rapat tahapan terakhir setelah proses penetapan hasil rekapitulasi 22 Juli 2014 kemarin.

“Sebagai wadah untuk tukar informasi mengenai tahapan pemilu, dan akhirnya selesai juga dengan adanya penetapan KPU yang secara hukum sudah sah walaupun belum final,” jelasnya.(rtc)

Jakarta: Anggota tim sukses Prabowo-Hatta, Ahmad Yani mengatakan pihaknya akan mendaftarkan perkara pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pihaknya 90 persen yakin akan mengadukan dugaan adanya kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

“Dari pernyataannya Pak Fadli Zon, dari pernyataan Pak Idrus Marham, saya dapat komunikasi, dipastikan 90 persen ke MK,” ujar Politisi PPP ini di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Rabu, (23/7/2014) siang.

Ahmad Yani mengatakan, pernyataan salah satu sesepuh koalisi merah putih, Amin Rais kemarin, merupakan hasil dari rapat sebelumnya. Sementara dalam perkembangannya, niat untuk mengadukan ke MK sudah menjadi kesepakatan bersama anggota koalisi merah putih lainnya.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI tersebut, melaporkan terjadinya dugaan kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, adalah bentuk dari pengklarifikasian hak warga negara dan bukan sebagai sikap tidak siap kalah.

“Kalau saya untuk mengklarifikasi beberapa hak langkah ke MK, itu bukan langkah, bahwa kita tidak siap kalah,” tegas Ahmad Yani.

Sementara kuasa hukum yang akan diajukan untuk menggugat di MK, belum diketahui persis. Menurutnya, kuasa hukum tersebut harus mendapatkan mandat dari Prabowo-Hatta. Kata Yani, bisa saja tim hukum yang sudah ada, atau tim hukum profesional yang baru.

“Kuasa yang harus diberikan oleh pasangan calon, bisa dia menggunakan tim hukum yang kemarin, (atau) bisa meng-hire pak Prabowo-Hatta pengacara-peengacara yang profesional,” imbuhnya.

Saat disinggung tentang salah satu target yang ingin dicapai melalui MK, pihaknya mengaku ingin KPU dapat menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) di berbagai tempat yang terindikasi ada kecurangan dan penyimpangan.

“Menurut keterangan pak Yunus kan, untuk melakukan pemungutan suara ulang atau pemilu ulang,” tutupnya.

Pasangan Capres-Cawapres terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Jakarta, Joko Widodo dan Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019. Keputusan dituangkan dalam Keputusan KPU nomor 536/KPTS/KPU/2014.

Penetapan ini disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik usai menyelesaikan rekapitulasi nasional perolehan suara pasangan capres-cawapres di Kantor KPU, Jakarta, Selasa malam, 22 Juli 2014.

Pertama, menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih dalam Pemilu Presiden 2014 nomor urut dua, Saudara Ir. H. Joko Widodo dan Drs. HM. Jusuf Kalla, karena memperoleh suara sebanyak 70.997.833 suara, atau 53,15 persen dari total suara sah nasional.

“Kedua, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019,” ujar Husni Kamil Manik.

Kata Husni, salinan ini akan disampaikan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Presiden, pimpinan Partai Politik, atau gabungan partai pengusung pasangan calon, dan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” kata Husni.

Usai pembacaan keputusan, Ketua KPU mempersilahkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla maju ke depan dan menerima surat keputusan KPU tentang Penetapan Capres dan Cawapres Terpilih.(vnc)

Joko Widodo

Kairo: Terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden periode 2014-2019 menjadi perhatian media massa sejumlah negara di dunia. Di kawasan Timur Tengah, sejumlah surat kabar memberitakan pertarungan sengit pemilihan presiden (Pilpres) Indonesia dengan berbagai judul.

Koran yang tersebar luas dan berpengaruh di Timur Tengah, Al Hayat, dalam edisi cetak Rabu (23/7/2014) memberi judul di rubrik internasional, “Capres Kalah Menuduh ‘kecurangan massif dan terencana’: Penguasa Jakarta jadi Presiden RI”. Menurut Al Hayat, Pilpres dengan dua pasangan capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan pertarungan yang sengit sejak tumbangnya rezim diktator Presiden Kedua RI Soeharto pada 1998.

Jokowi digambarkan sebagai pemimpin baru yang tidak terkait dengan rezim Soeharto dan belum pernah berurusan dengan hukum. Adapun Probowo digambarkan sebagai capres yang memiliki hubungan erat dengan rezim Orde Baru pimpinan Soeharto dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Koran Al Ahram yang berkantor pusat di Boulaq, Kairo menyoroti pengunduran diri Prabowo dari pencalonan presiden menjelang pengumuman hasil pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Capres Indonesia yang kalah mengumumkan penarikan pencalonannya dari Pilpres,” demikian judul harian berbahasa Arab itu.

Dikemukakannya, Prabowo mengundurkan diri dari capres sebagai protes atas kecurangan dalam proses penyelenggaraan pilpres. Dikutip juga bahwa pengunduran diri Prabowo itu diduga menyalahi Undang-Undang Pilpres dan dapat diancam hukuman selama lima tahun penjara dan denda sebesar 5 juta dolar AS.

Sedangkan koran Al Sharq menggambarkan Jokowi sebagai pemimpin baru Indonesia berusia 53 tahun yang mendapat pujian dari mayoritas rakyat Indonesia. Jokowi disebutkan pula sangat peduli terhadap rakyat miskin dan memiliki kharisma dekat dengan rakyat kecil.

Sementara itu, koran Akhbar Al Arab mewartakan bahwa Amerika Serikat menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Jokowi sebagai Presiden RI ketujuh. “AS yang menempatkan Indonesia sebagai sekutu sangat penting di Asia dalam menghadapi China, segera menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Jokowi,” katanya.

Pernyataan serupa diutarakan sejumlah surat kabar di Timur Tengah di antaranya Al Yaoum, Al Balad,  Al Anba, dan Al Masai.(ant)