JAKARTA, Tribunriau – Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta Santoso sepakat dengan usulan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk menerapkan bea masuk kendaraan dari luar Jakarta. Santoso mendukung penuh usulan tersebut asalkan disertai payung hukum.
“Kalau ada payung (hukum)nya tidak masalah,” kata Santoso saat berbincang via telepon, Minggu (25/3/2018).
Santoso beralasan selama ini warga Bekasi, Depok, dan Tangerang juga menggunakan plat B yang juga digunakan oleh warga Jakarta. Hanya saja, pajak kendaraan bermotor itu dibayarkan di wilayah masing-masing sehingga Jakarta tidak mendapatkan retribusi.
“Karena pelat B itu kan mobilnya terdiri dari Bekasi, Depok, Tangerang, itu termasuk B. Dia makai kendaraan dari Jakarta, tapi bayar pajaknya di wilayah masing-masing. Menurut saya memang dikenakan, untuk pengenaan itu pelatnya harus beda, misalnya warnanya. Jadi kalau Polda yang ngeluarin itu harus ditandain,” usulnya.
Santoso menambahkan selama ini kemacetan di jalan-jalan Jakarta didominasi oleh kendaraan yang berasal dari luar Jakarta. Soal aturan berbayar itu, menurutnya bisa dianggap sebagai kontribusi bagi Jakarta.
“Buat ngurangi lalu lintas, biar mereka dari luar Jakarta kalau ke Jakarta naik kendaraan umum. (Soal bayar) ya karena mereka makai jalan DKI nggak bayar apa-apa, nggak berkontribusi, yang ada cuma kemacetan, saya kira cukup adil jugalah,” ujar Ketua Komisi C DPRD DKI itu.
Sebelumnya, Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan usulan mobil masuk ke Jakarta berbayar merupakan salah satu program jangka panjang untuk mengurai macet. Diharapkan dengan usulan ini memaksa orang untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum. (dtc/red)
BAGAN BATU, Tribunriau- Berbagai macam cara dilakukan untuk mengelabui petugas, Ibu rumah tangga (IRT) inisial STD Br LB Alias Tika (30 thn), warga Km 5 Gang Olah Raga, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagansinembah, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) digiring petugas ke balik jeruji setelah ditemukan sabu di dalam keranjang cabe di dapur rumahnya.
Awalnya, rumah Tika digeledah anggota tim opsnal kepolisian sektor Bagan Sinembah. Selanjutnya STD Br LB alias Tika berikut BB digiring ke Mapolsek Bagan Sinembah, Sabtu (24/3/2018).
Informasi yang didapat sekira jam menunjukkan pukul 11.30 wib Tim Opsnal Polsek Bagan sinembah mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah warga di Km 5 gang Olah Raga, kepenghuluan Bahtera Makmur, sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
Selanjutnya informasi tersebut diteruskan ke Kanit Reskrim. Selanjutnya Kanit Reskrim menyampaikan informasi kepada Kapolsek Bagan sinembah. Kemudian Kapolsek Bagan sinembah memerintahkan Kanit Reskrim menindaklanjuti informasi tersebut.
Sesampainya di rumah Tika, Tim Opsnal melakukan penggeledahan rumah yang didampingi oleh Tika dan ketua RW setempat dan saat itu di dapur rumah tersebut ditemukan bungkusan tisu warna putih yang terletak di keranjang cabe warna merah.
Setelah dibuka, ternyata ada bungkusan plastik hitam yang di dalamnya terdapat 6 bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening di duga narkotika jenis shabu-shabu dan 23 plastik bening kosong. Kemudian Tika menjelaskan bahwa barang tersebut di dapat dari Ratu yang rumahnya tak jauh dari rumah Tika. Selanjutnya Tim opsnal menggiring Tika ke rumah Ratu.
Setibanya di rumah Ratu, posisi rumah tertutup dan rumah dalam keadaan kosong. Kemudian dibuka oleh Tika yang selanjutnya dilakukan penggeledahan. Di Kamar tidur Ratu ditemukan satu bungkus tisu merk Alfamart yang telah terbuka yang didalamnya terdapat bungkusan tisu berisikan 1 bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat 7 bungkus plastik bening berukuran sedang yang masing-masing berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu.
Selanjutnya Tika berikut seluruh BB diamankan dan dibawa ke Mapolsek Bagan sinembah.
Kapolres Rokan Hilir (Rohil) AKBP Sigit Adiwuryanto melalui Kasubag Humas Polres Rohil, AKP Ruslan membenarkan kepolisian resort Bagan Sinembah melakukan pengungkapan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polsek Bagan sinembah.
“Tersangka dan Barang Bukti saat ini sudah diamankan di Mapolsek bagan sinembah guna proses penyidikan lebih lanjut,” pungkas AKP Ruslan melalui pesan WhatsApp Humas Polres Rohil. (hrc/red)
JAKARTA, Tribunriau – Facebook sedang jadi bahan bahasan karena 50 juta data penggunanya disalahgunakan oleh perusahaan Cambridge Analytica untuk kepentingan Pilpres Amerika Serikat. Sang pendiri dan CEO Mark Zuckerberg pun sibuk dibuatnya.
Setelah mengeluarkan pernyataan resmi dan minta maaf, Zuck pun menenangkan para karyawan Facebook. Facebook mengadakan pertemuan karyawan belum lama ini menghadirkan pengacara Facebook, Paul Grewal yang menjawab berbagai pertanyaan karyawan soal skandal Cambridge Analytica.
Kemudian seperti dikutip detikINET dari New York Times, dua sumber karyawan Facebook menyatakan Zuck sendiri hadir menemui para pegawai. Namun tidak dijelaskan secara detail apa yang ia katakan dalam pertemuan tersbut.
Sang sumber mengatakan moral karyawan Facebok saat ini sedang menurun karena berbagai kasus yang menimpa perusahaan. Dan tidak salah kalau Zuck sendiri turun tangan karena persaingan memperebutkan karyawan di Silicon Valley sangat ketat.
Bahkan kabarnya, sudah ada beberapa karyawan Facebook yang minta pindah ke divisi lain, seperti ke WhatsApp atau Instagram yang sejauh ini tidak tertimpa krisis besar.
Salah satu perekrut karyawan Facebook yang tak mau disebut identitasnya menyatakan ada kecemasan para karyawan top akan dibajak perusahaan lain. Ditambah lagi ada kabar minat untuk masuk Facebook merosot.
“Pada 10 tahun lalu, Facebook adalah tempat yang paling diinginkan oleh para lulusan kampus. Tapi tahun ini, para lulusan terbaik tidak lagi mencari kerja di sana,” sebut Eric Schiffer, chairman Reputation Management Consultants. (dtc/red)
JABAR, Tribunriau- Ini lah Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kerta Jati yang direncanakan akan diresmikan pada bulan Agustus 2018 mendatang.
Setelah Bandara ini diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, sekaligus pemberangkatan jamaah Haji Jawa barat di tahun 2018.
Pantauan di lapangan pembangunan infrastruktur, jalan non tol menuju Bandara dari Kerta Jati terus dikebut.
Salah seorang petugas satpam yang bertugas di lapangan Bandara yang enggan dipublis identitasnya ketika diminta tanggapannya mengatakan, penyelesaian pembangunan Bandara tersebut terus dikebut.
“Memang pembangunan Bandara ini belum sepenuhnya selesai, masih ada yang kurang, seperti di lantai 3 dan lantai 2. Namun itu terus dikebut dan tidak ada penghalang untuk peresmian Bandara tersebut,” ungkapnya. (Ariston)
MAKASSAR, Tribunriau – Para relawan di Sulsel mendeklarasikan Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) jadi calon Presiden 2019. Acara ini juga dihadiri TGB.
Acara digelar di Hotel Arthama, Jl Baji Gau, Makassar, Sulsel, Sabtu (24/3/2018) lalu. Spanduk bertuliskan TGB Capres 2019-2024 dibentangkan saat deklarasi.
Dalam sambutannya, TGB mengaku tak tahu bahwa ada deklarasi ini. Oleh sebab itu, ia menyampaikan rasa terima kasihnya.
Makassar – Para relawan di Sulsel mendeklarasikan Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) jadi calon Presiden 2019. Acara ini juga dihadiri TGB.
Acara digelar di Hotel Arthama, Jl Baji Gau, Makassar, Sulsel, Sabtu (24/3/2018). Spanduk bertuliskan TGB Capres 2019-2024 dibentangkan saat deklarasi.
Dalam sambutannya, TGB mengaku tak tahu bahwa ada deklarasi ini. Oleh sebab itu, ia menyampaikan rasa terima kasihnya. (dtc/red)
JAKARTA, Tribunriau- Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf menegaskan tetap konsisten sebagai oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Saya kira posisi PKS di pemerintahan sudah jelas, sejak awal kita berada di oposisi, kita konsisten. PKS sejak awal tetap dalam oposisi sampai 2019,” kata Muzammil dalam rilis, Sabtu (24/3).
Menurut dia, sebagai oposisi, dinilai merupakan hal yang wajar bila PKS memberikan kritik yang konstruktif kepada pemerintahan dalam banyak hal. Ia juga menyebutkan bagaimana jumlah utang sebanyak tiga tahun dari pemerintahan Presiden Jokowi sama dengan 10 tahun pemerintahan Presiden SBY.
Muzammil juga menyorot sejumlah catatan dalam konteks penegakan hukum, seperti kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan yang masih gelap penyingkapannya hingga kini.
Sebelumnya, pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai saat ini partai oposisi tidak bekerja semestinya, sehingga tidak membuat demokrasi di Indonesai lebih baik. “Partai oposisi ini juga harus kita kritik, tidak berlaku semestinya. Yang efektif memberikan pendidikan politik itu oposisi,” katanya dalam diskusi di Jakarta, Jumat (9/3).
Akibatnya, menurut Ray Rangkuti, demokrasi di Indonesia juga tidak tumbuh membaik. Ray mengatakan, partai oposisi tidak melaksanakan tugasnya untuk mengagregasi kepentingan masyarakat, yang kemudian disalurkan dalam parlemen. Namun demikian, justru sejumlah politisi oposisi lebih banyak bergenit-genit melalui sosial media.
Ia mencontohkan, ketika UU MD3 yang salah satu pasalnya memasukkan ayat untuk memberikan perlindungan kepada kehormatan anggota dewan, tidak ada penolakan dari oposisi. Sementara di sisi lain, ujar dia, ada penolakan terhadap penggunaan pasal penghinaan terhadap presiden dalam RUU KUHP. “Bedanya UU dipakai siapa, kalau UU digunakan untuk melindungi oposisi, dia juga mau. Ini di mana nalar publiknya,” katanya. (rci/red)
JAKARTA, Tribunriau – Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2018 berkisar pada angka 132.000 hingga 154.000, Jumlah tersebut di luar formasi tenaga kesehatan dan pendidikan.
Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur di Jakarta, Jumat (23/3/2018) kemarin.
“(Jumlah tersebut) kecuali guru dan tenaga kesehatan tersendiri. (Itu nanti) formasi khusus karena kita masih kekurangan tenaga pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Dijelaskannya, jumlah rekrutmen tersebut didasarkan pada angka pensiun. Dia memastikan jumlah rekrutmen tidak akan melebihi angka pensiun. “Nah, sampai tahun ini jumlah PNS yang pensiun 220 orang. Kita sudah sepakat menerapkan zero atau minus growth. Jadi tidak boleh lebih dari jumlah yang pensiun. Nah, yang biasanya minus growth,” katanya di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jakarta, Jumat (23/3/2018).
Politikus PAN ini berharap jumlah formasi setidaknya 60%-70% dari angka pensiun. Jika didasarkan angka tersebut, formasi yang mungkin dibuka pada kisaran 132.000 sampai 154.000. Dia menambahkan jumlah tersebut di luar formasi tenaga kesehatan dan pendidikan.
Meski begitu, Asman mengatakan Kemenpan-RB saat ini terus melakukan kajian jumlah formasi yang tepat. Dia menargetkan agar jumlah formasi dapat segera ditetapkan. “Jadi, nanti secara hitung-hitungan kami tuntaskan sebelum bulan Mei. Kami berharap bulan Mei sudah kami tetapkan, termasuk kebutuhan formasi daerah,” paparnya.
Dengan pengumuman formasi pada bulan Mei, Asman mengatakan seleksi CPNS ditargetkan setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Pasalnya, sampai saat ini belum semua usulan kebutuhan pegawai masuk. “Setelah pilkada. Tapi yang jelas formasinya sedang kita proses,” katanya.
Sebelumnya Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan-RB Herman Suryatman mengatakan waktu usulan telah molor dari apa yang ditetapkan. Menurut Herman, seharusnya usulan paling lambat adalah akhir Januari lalu. “Iya sampai dengan sekarang belum semua usulan masuk. Hanya sebagian kecil yang belum usulkan. Tapi, secara nasional kita terus lakukan kajian, termasuk soal kapasitas fiskal,” ungkapnya.
Herman menuturkan bahwa instansi yang belum mengusulkan adalah pemerintah daerah (pemda). Dia menilai dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berbeda-beda membuat daerah membutuhkan tambahan waktu. “Kan kondisi SDM baik kualitas ataupun kuantitas berbeda-beda. Faktanya belum tuntas semua. Kita tetap lakukan pendalaman,” paparnya.
Terlebih usulan kebutuhan CPNS tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Dia mengatakan daerah harus memiliki analisis jabatan dan beban kerja. “Tidak bisa sembarangan. Harus ada landasan usulan yang berupa analisis jabatan dan beban kerja,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat administrasi publik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Yogi Suprayogi mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah dalam melakukan rekrutmen CPNS. Terlebih, kemungkinan rekrutmen ini didominasi untuk CPNS di pemerintah daerah. “Pemetaan pegawai harus dilakukan secara komprehensif. Hal ini mengingat ada perubahan di struktur organisasi daerah sebagai dampak lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016,” katanya.
Menurut Yogi, sebagian daerah terutama di luar Jawa belum siap melakukan pemetaan kebutuhan. Hal itu lantaran dalam proses restrukturisasi masih ada yang belum tuntas. “Kemenpan-RB harus melihat dahulu kesiapan diri daerah,” katanya.
Selain itu, jika tidak disiapkan secara matang, rekrutmen hanya akan asal-asalan sehingga akan didominasi kembali oleh jabatan-jabatan administratif. Padahal, di daerah banyak kekurangan jabatan pelaksana. “Kompetensinya harus jelas di setiap jabatan. Termasuk jenjang pendidikannya,” tuturnya. Tak kalah penting, perlu dipetakan persoalan keuangan negara, serta skema gaji dan tunjangan PNS baru. (hrc/red)
JAKARTA, Tribunriau- Baru saja awal tahun lalu, 20 Januari 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp100, kini per tanggal 24 Maret 2018 kembali naik sebesar Rp200.
Pertimbangan atas kenaikan itu tetap sama, seperti awal tahun kemarin, yaitu kenaikan harga bahan baku untuk BBM beroktan 90 tersebut.
Vice Presiden Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan harga Pertalite naik Rp 200 per liter per hari ini Sabtu (24/3). “Ini karena harga bahan baku naik di atas US$ 60 per barel,” kata dia dilansir dari Katadata.co.id, Sabtu (24/3).
Menurut Adiatma, Pertamina memang selalu memantau perkembangan harga minyak dunia. Jika selisih harga keekonomian terlalu tinggi dengan yang dijual masyarakat, perusahaan pelat merah itu akan mengambil kebijakan.
Kebijakan menaikkan harga Pertalit ini juga sudah diberitahukan kepada Pemerintah. Namun, untuk menaikkan harga Pertalite itu tidak perlu izin dari pemerintah dan mengumumkannya. Ini mengacu Peraturan Presiden/Perpres Nomor 191 tahun 2014, Pertalite merupakan Bahan Bakar Umum/BBU.
Atas dasar hukum itu, harga Pertalite diputuskan badan usaha. Jadi Pertamina bisa kapan saja menaikkan dan menurunkan harga. “Ada dasar hukumnya yakni mengacu Perpres 191 tahun 2014,” ujar dia.
Namun, dengan kenaikan harga itu bukan berarti harga Pertalite di seluruh Indonesia sama. Perbedaan itu karena besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/PBBKB di masing-masing daerah tidak sama.
Sebagai contoh, sesuai dengan pengumuman yang tertera di situs Pertamina, harga Pertalite di Jakarta, menjadi Rp 7.800 per liter. Sedangkan di Riau bisa Rp 8.150 per liter dan Papua Rp 8.000 per liter.
Menurut Adiatma, Pertamina memang selalu memantau perkembangan harga minyak dunia. Jika selisih harga keekonomian terlalu tinggi dengan yang dijual masyarakat, perusahaan pelat merah itu akan mengambil kebijakan.
Kebijakan menaikkan harga Pertalit ini juga sudah diberitahukan kepada Pemerintah. Namun, untuk menaikkan harga Pertalite itu tidak perlu izin dari pemerintah dan mengumumkannya. Ini mengacu Peraturan Presiden/Perpres Nomor 191 tahun 2014, Pertalite merupakan Bahan Bakar Umum/BBU.
Atas dasar hukum itu, harga Pertalite diputuskan badan usaha. Jadi Pertamina bisa kapan saja menaikkan dan menurunkan harga. “Ada dasar hukumnya yakni mengacu Perpres 191 tahun 2014,” ujar dia.
Namun, dengan kenaikan harga itu bukan berarti harga Pertalite di seluruh Indonesia sama. Perbedaan itu karena besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/PBBKB di masing-masing daerah tidak sama.
Sebagai contoh, sesuai dengan pengumuman yang tertera di situs Pertamina, harga Pertalite di Jakarta, menjadi Rp 7.800 per liter. Sedangkan di Riau bisa Rp 8.150 per liter dan Papua Rp 8.000 per liter. (kdc/red)
JAKARTA, Tribunriau- Setya Novanto dalam persidangan kasus e-KTP menyebut nama Dua menteri dalam Kabinet Joko Widodo, dikatakan Novanto, Puan Maharani dan Pramono Anung menerima aliran dana e-KTP.
Presiden Joko Widodo pun meminta dua menterinya untuk bertanggung jawab jika secara hukum terbukti terlibat kasus korupsi KTP elektronik.
“Negara kita ini negara hukum, jadi kalau ada bukti hukum, fakta-fakta hukum, yah diproses aja,” ujar Presiden yang akrab disapa Jokowi, dilansir dari kompas.com, Sabtu (24/3/2018).
Presiden Jokowi menyerahkan pembuktian kesaksian Setya Novanto terkait dugaan Pramono Anung dan Puan Maharani ikut terima uang KTP elektronik kepada proses hukum.
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (23/3/2018), mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti pernyataan Setya Novanto atau Setnov, yang menyebut keterlibatan dua politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani dan Pramono Anung.
“Untuk tindak lanjut fakta persidangan ini, tentu kita perlu menunggu putusan Pengadilan tersebut. Karena agenda sidangnya tinggal sebentar,” ujarnya
Saat ini persidangan Setya Novanto telah mendengarkan keterangan dari terdakwa. Selanjutnya masuk pembacaan tuntutan dari jaksa KPK, dilanjutkan pembelaan terdakwa (pledoi) hingga putusan pengadilan.
Menurut Febri, pihak jaksa KPK sedang fokus menyusun tuntutan kepada Setya Novanto. Pengembangan fakta-fakta sidang kami lihat setelah putusan Pengadilan.
Febri mengungkapkan dalam rentan waktu tersebut pihaknya akan mempelajari keterkaitan fakta-fakta pada sidang Setya Novanto dengan penyidikan yang sedang berjalan. Termasuk penyebutan nama Puan dan Pramono di persidangan.
“Soal pemanggilan saksi-saksi tentu penyidik akan membicarakan lebih lanjut, mana saksi yang relevan yang akan dipanggil dan diperiksa,” jelas Febri. (kpc/tnc/red)
BLITAR, Tribunriau – Mohammad Diaudin Aridowi atau Udin (24), warga Dusun Bebekan, Desa Combong, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, memanen padi varietas PIM1 yang masih dalam tahap uji coba. Padi ini termasuk raksasa, karena tingginya bisa sampai 2 meter. Hasil panen menggembirakan.
Padi PIM1 dipanen pada Senin (19/3). Dari lahan seluas 1.400 meter persegi didapatkan gabah 13,35 kuintal.
Di halaman rumah Udin, Sabtu (24/3/2018), gabah PIM1 dijemur. Bulirnya lebih besar dibanding jenis Javanos yang dipanen sebelumnya. Bentuknya cenderung oval, padat, dan warnanya cerah. Sebagian gabah PIM1 sudah digiling jadi beras.
Beras padi PIM1 hasil panen petani Blitar (sebelah kanan)Beras padi PIM1 hasil panen petani Blitar
Udin dan keluarga sempat disentil warga sekitar karena menanam padi yang masih dalam tahap uji coba. “Buang-buang uang dan waktu saja. Mbok mending nanam padi yang jelas, hasilnya jelas,” kata ibu Udin, Siti Badriah (56), menirukan ucapan tetangga-tetangganya.
“Tapi Alhamdulillah hasil panen bagus. Mirip beras organik. Rasanya lebih gurih, kalau orang dulu menyebutnya seperti beras Lulut,” pungkas Siti.
Beras padi PIM1 hasil panen petani Blitar (sebelah kanan)Beras padi PIM1 hasil panen petani Blitar
Kekurangan padi PIM1 hanya durasi panen yang lebih lama dibanding padi varietas lain. Kalau padi varietas lain panen di usia 105 hari, PIM1 baru bisa dipanen di usia 120 hari.
Udin mendapatkan bibit PIM1 dari petugas penyuluh lapangan (PPL) di daerahnya. Bibit ditanam pada awal Januari 2018. Minggu ini dipanen. (dtc/red)
