Beranda blog Halaman 1281

Bertemu Leganes, Ronaldo dan Ramos Diistirahatkan

Zinedine Zidane

MADRID,Tribun Riau- Real Madrid mengistirahatkan Cristiano Ronaldo dan Sergio Ramos untuk pertandingan Liga Spanyol menjamu Leganes pada Sabtu (28/4). Pelatih Madrid, Zinedine Zidane merotasi skuatnya menjelang leg kedua semifinal Liga Champions pekan depan melawan Bayern Muenchen.

Bek Prancis, Raphael Varane juga tidak dimasukkan ke dalam skuat ketika Zidane terlihat ingin menjaga kesegaran timnya untuk pertandingan melawan sang juara Liga Jerman pada Selasa pekan depan. Di mana, Real unggul agregat 2-1 setelah pertandingan leg pertama di Muenchen.

Zidane memiliki kebiasaan untuk menyimpan pemain tersuburnya, Ronaldo (33) dari skuat untuk pertandingan-pertandingan tandang dalam dua bulan terakhir. Zidane sengaja melakukan itu untuk menjaga Rondalo tetap berada dalam kondisi ideal untuk pertandingan-pertandingan Liga Champions.

Inilah pertama kalinya penyerang Portugal itu akan absen pada pertandingan kandang di La Liga sejak ia tidak dapat tampil karena terkena skors ketika timnya bermain imbang 1-1 dengan Levante pada 9 September. Absennya kapten Ramos dan Varane serta cedera yang diderita Dani Carvajal dan Nacho Fernandes membuat Real hanya memiliki lima pemain bertahan di skuatnya.

Gelandang Spanyol Isco juga cedera saat ia terpaksa meninggalkan lapangan ketika Real menang di markas Bayern karena masalah pada bahunya. Madrid kini berada di peringkat ketiga di klasemen La Liga dengan 68 angka, tertinggal 15 angka dari pemuncak klasemen Barcelona dan tertinggal empat angka dari rival sekota Atletico Madrid. (rci/red)

Ribuan Warga Etnis Kachin di Myanmar Utara Mengungsi

Ilustrasi - Ribuan warga etnis Kachin mengungsi
Ilustrasi - Ribuan warga etnis Kachin mengungsi

MYANMAR,Tribun Riau- Dampak dari pertempuran terbaru antara Kachin Independent Army (KIA) dengan militer Myanmar, ribuan warga etnis Kachin di Myanmar utara terpaksa mengungsi.

Pertempuran antara gerilyawan KIA dengan militer Myanmar kembali memanas. Militer Myanmar dilaporkan membombardir basis-basis para gerilyawan dengan serangan udara dan artileri. Hal ini menyebabkan warga sipil di negara bagian Kachin mengungsi.

PBB melaporkan sejak awal April hingga saat ini, terdapat sekitar 4.000 warga etnis Kachin yang telah meninggalkan rumahnya dan mengungsi. Selain itu, muncul pula kekhawatiran tentang terperangkapnya warga sipil di daerah-daerah yang berkecamuk dekat perbatasan Cina. Hal ini menjadi perhatian PBB.

“Perhatian terbesar kami adalah keselamatan warga sipil, termasuk wanita hamil, orang tua, anak-anak, dan orang-orang difabel. Kami harus memastikan orang-orang ini dilindungi,” ujar Kepala Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), dikutip laman BBC, Sabtu (28/4).

Etnis Kachin, yang mayoritas beragama Kristen, telah berjuang untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar di Myanmar sejak 1961. Militer Myanmar sendiri sempat menyepakati gencatan senjata dengan KIO. Namun kesepakatan tersebut hancur pada 2011. Pertempuran yang sempat mereda selama 17 tahun akhirnya meletup kembali.

Pada Rabu (25/4), sebanyak 32 kelompok masyarakat sipil Kachin di Myanmar dan luar negeri membuat sebuah surat bersama dan dikirim ke Dewan Keamanan PBB. Mereka mendesak Dewan Keamanan agar mengambil tindakan terhadap militer Myanmar yang dianggap berupaya melenyapkan identitas mereka.

Di surat tersebut dijelaskan bahwa masyarakat Kachin telah mengalami berbagai pelanggaran hak asasi manusia, mencakup pemindahan paksa, pemerkosaan, penangkapan serta penahanan sewenang-wenang, dan eksekusi. Hal ini telah berlangsung selama konflik bersenjata berlangsung di Kachin.

“Jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia ini bukan hal baru bagi masyarakat Kachin atau kelompok etnis lain di Myanmar,” kata kelompok masyarakat Kachin dalam suratnya.

“Militer Myanmar telah menggunakan taktik ini untuk menanamkan rasa takut dan kontrol dalam upayanya menghancurkan identitas etnis kita, menghancurkan agama kita, menjajah tanah kita, dan mencuri sumber daya alam kita,” kata kelompok tersebut menambahkan.

Kelompok masyarakat sipil Kachin mendesak PBB agar segera menyeret Myanmar ke Pengadilan Pidana Internasional. Sebab mereka menilai Pemerintah Myanmar telah gagal melindungi komunitas etnis minoritas dari ancaman dan serangan militernya. (rci/red)

Lagi Pesta Nikah, 23 Orang di Lampung ini Malah Pesta Narkoba

ilustrasi pesta pernikahan
ilustrasi pesta pernikahan

LAMPUNG, Tribun Riau- Sebanyak 23 orang pelaku penyalahgunaan narkotika digrebek Polisi Bandar Lampung saat pesta pernikahan sedang berlangsung, Jumat (27/4/2018) lalu.

Kapolresta Bandar Lampung menjelaskan, penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat. Rumah yang digrebek berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Gang Lebak Budi Kecamatan Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung.

Dikatakannya, di lokasi pesta pernikahan, digelar acara musik hingga tengah malam, masyarakat menduga ada beberapa orang yang sedang melakukan pesta narkoba.

“Atas dasar laporan itu, anggota kami pun langsung meluncur ke tempat kejadian perkara. Setelah tiba di lokasi kami berhasil mengamankan salah satu pelaku yang sedang terbukti menggunakan narkoba jenis sabu-sabu,” ujarnya di Bandarlampung, Sabtu (28/4).

Dari penangkapan satu pelaku, polisi mengamankan beberapa pelaku lainnya. Namun, orang yang diduga sebagai bandar melarikan diri sebelum penggerebekan.

Para pelaku yang ditangkap adalah 16 laki-laki berinisial TR, HV, TJ, RN, DP, TB, MM, RD, SH, MH, RD, RO, MS, ES, AR, dan AS, dan tujuh perempuan berinisial MT, RN, SK, YT, TW, IR, MM. “Setelah melakukan penangkapan itu, anggota kami langsung mengejar bandar yang terlebih dahulu lari, para tersangka langsung dibawa ke Mapolresta untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” kata Murbani.

Atas penangkapan puluhan pelaku itu, polisi menyita barang bukti berupa pil ekstasi, dan beberapa bungkus plastik klip bening diduga sabu-sabu yang telah dipakai oleh para pelaku. “Tidak hanya itu kami juga menyita beberapa alat hisap (bong),” katanya.

Sementara itu, MM pemilik rumah sekaligus tuan rumah pesta pernikahan yang juga ikut diamankan karena positif menggunakan narkoba mengatakan, dia hanya diberi oleh seseorang.

“Saya cuma dikasih, katanya buat kuat begadang saja,” kata dia. (ant/red)

Ini Jadwal Pengumuman Hasil UNBK SMK dan SMA 2018

Ilustrasi - Peserta UNBK tengah serius menyelesaikan soal
Ilustrasi - Peserta UNBK tengah serius menyelesaikan soal

JAKARTA,Tribun Riau- hasil pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan diumumkan Senin (30/4/2018) mendatang.

Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy saat menjadi pembicara di Seminar Nasional Profesionalisme Guru abad 21.

“Secara umum bagus, di luar perkiraan kita, terutama yang sempat mencuat ke permukaan itu masalah sulitnya soal, karena sebenarnya tidak banyak, kurang dari 10 persen total soal,” kata Muhadjir di samping Ruang Sidang Utama Rektorat Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sabtu (28/4/2018).

Ia menilai, kehadiran soal-soal itu masih sekadar perkenalan. Tapi nilai anak-anak terbilang sudah lumayan. Walau ada beberapa mata pelajaran yang sedikit menurun, konsep yang sama diakui akan dipertahankan tahun depan mengingat itu jadi standar.

Muhadjir mengingatkan, Ujian Nasional (UN) memang harus berstandar internasional, yang berarti menggunakan standar lembaga internasional yang sudah memiliki rekognisi. Dari sekian banyak lembaga internasional, Indonesia memang harus membuat pilihan. “Memang harus ada langkah konkrit, termasuk sosialisasi guru, melatih guru, dan guru-guru dibiasakan membuat berbagai macam soal itu,” ujar Muhadjir.

Tapi, ia menekankan, sebenarnya langkah itu sudah disosialisasikan kepada guru-guru selama satu tahun terakhir. Perihal itu belum familiar, Muhadjir melihatnya cukup wajar karena memang barus disosialisasikan satu tahun terakhir.

Untuk itu, pelaksanaannya masih terbilang kompromis, dan kehadiran soal-soal itu masih ada di bawah 10 persen. Selain itu, ia melihat, tingkat keluhan yang hanya sebagian siswa dibandingkan 4,2 juta siswa yang mengikuti UN tidak cukup signifikan. “Bukan berart saya tidak memperhatikan itu, tapi itu sebetulnya tidak signifikan, tapi karena memang dimuat di media sosial saja,” kata Muhadjir.

Artinya, tahun depan porsi soal-soal yang dikeluhkan pun akan lebih banyak diajarkan maupun diujikan. Bagi Muhadjir, itu merupkaan bagian dari wacana menyiapkan siswa yang nantinya akan menjadi penghuni abad 21.

“Ada 4C itu kan critical thinking, creativity, kemampuan berkomunikasi (communication) dan colaboration, untuk Indonesia ada tambahan satu confidence. Sistem pendidikan kita kurang memberikan peluang cukup untuk anak-anak punya kepercayaan diri tinggi,” ujar Muhadjir. (rci/red)

Kondisi Terkini Pasca Sumur Minyak Meledak di Aceh

Petugas berjaga di lokasi ledakan sumur minyak ilegal yang telah padam di Desa Pasir Putih, Rantau Pereulak, Aceh Timur, Aceh, Kamis (26/4). Meski api telah padam, minyak mentah dari pipa lubang sumur tersebut masih menyembur ke udara dan terjadi peningkatan bau minyak dan gas sehingga warga dilarang mendekat dengan radius 400 meter untuk titik aman.
Petugas berjaga di lokasi ledakan sumur minyak ilegal yang telah padam di Desa Pasir Putih, Rantau Pereulak, Aceh Timur, Aceh, Kamis (26/4). Meski api telah padam, minyak mentah dari pipa lubang sumur tersebut masih menyembur ke udara dan terjadi peningkatan bau minyak dan gas sehingga warga dilarang mendekat dengan radius 400 meter untuk titik aman.

ACEH, Tribun Riau- Semburan minyak beraroma gas yang keluar dari titik sumur milik masyarakat di Desa Pasir Putih, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, masih mencapai 30 meter dari permukaan tanah.

Demikian dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Timur, Syahrizal Fauzi. Bahkan, dia mengatakan, sesekali semburan mencapai 35 meter hingga 40 meter.

“Tekanan minyak yang menyembur setelah api padam belum stabil, sehingga warga kita harap jangan mendekat ke lokasi,” katanya kepada wartawan di Idi, Sabtu (28/4/2018).

Selain itu, arah angin juga tidak menentu, sehingga radius 150 meter hingga 200 meter sangat membahayakan terhadap masyarakat. “Radius 200 meter sangat berbahaya untuk kesehatan, sehingga kita haruskan seluruh Satgas BPBD yang diposkan disana untuk selalu mengenakan masker setiap saat,” tegas Syahrizal.

Untuk menjaga keselamatan, dia mengatakan, masyarakat telah diungsikan. Seluruh rumah di sekitar lokasi ledakan dan kebakaran sumur minyak itu telah dikosongkan.

“Tidak ada aktifitas, bahkan petugas kita larang menggunakan handphone (HP) dari jarak yang telah ditentukan,” ujar Syahrizal.

Ledakan dan kebakaran sumur minyak tradisional terjadi di Desa Pasir Putih, Kecamatan Ranto Peureulak, Rabu (25/4) sekitar pukul 01.30 WIB. Akibatnya, 21 orang meninggal dunia, 39 orang luk-luka dan ratusan orang harus mengungsi.

Kini, lokasi ledakan yang masih mengeluarkan semburan minyak beraroma gas itu telah ditangani pihak PT Pertamina. Bahkan, semburan minyak yang mengalir dan ditampung seperti waduk kini mulai disedot dan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. (rci/red)

Duh, Kata Politisi Ini Jumlah TKA Puluhan Ribu Masih Sedikit

Anggota Komisi VI DPR RI, Juliari P Batubara dari PDIP
Anggota Komisi VI DPR RI, Juliari P Batubara dari PDIP

JAKARTA,Tribun Riau- Politikus PDI Perjuangan, Juliari P Batubara. menilai polemik soal Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) sengaja dipolitisasi. Sebab, jumlah TKA di Indonesia masih sedikit.

“Jumlah TKA di Indonesia masih kecil sekali, cuma puluhan ribu orang,” kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tersebut usai menghadiri Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) DPC PDI Perjuangan Kota Semarang di Semarang, Jumat (27/4) malam.

Juliari membandingkan dengan jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) di negara lain yang sangat besar, seperti Malaysia yang jumlah TKI-nya mencapai sekitar dua juta orang. “Sementara TKA di Indonesia cuma puluhan ribu orang. Bagaimana suatu saat kalau kita yang diributkan karena banyak mengirim TKI?,” ungkapnya.

Artinya, kata anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, investasi, dan BUMN itu, Perpres TKA tidak perlu diributkan. “Jumlah TKA masih kecil sekali, bukan jumlah yang bisa meresahkan. Cuma ini dipolitisasi. Itu saja. ‘Kan momentumnya pas udah mau Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres),” katanya,

Tahun politik, kata dia, polemik terkait dengan Perpres TKA bisa menjadi bentuk politisasi sebab jumlah TKA yang masuk ke Indonesia tidak banyak dan bukan tenaga kerja kasar. “Sebenarnya mau puluhan ribu, ratusan ribu, maupun jutaan TKA yang masuk, terpenting kalau mereka masuk secara legal enggak perlu diributkan. Kalau masuknya ilegal, baru diributkan,” katanya.

Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa keberadaan Perpres TKA itu sebenarnya bertujuan pertama untuk meningkatkan investasi di Indonesia. “Apakah investasi penting? Pasti penting. Pak Joko Widodo selalu bilang Indonesia bisa bertambah ekonominya dengan dua cara, yakni meningkatkan ekspor dan investasi,” katanya.

Selain itu, Juliari menjamin tidak akan terjadi serbuan TKA ke Indonesia, khususnya untuk tenaga kasar, sebab semuanya bergantung pada kesepakatan kedua pihak. “Harus dilihat dahulu apakah ada dalam perjanjiannya, misalnya, membolehkan investor membawa TKA sebagai pekerja. Kalau membolehkan, ya, harus bagaimana lagi?” tegasnya.

Berbeda soal, kata dia, jika dalam perjanjian antara investor dan Indonesia tidak diperkenankan membawa TKA dari negaranya, kemudian mereka melanggar dengan tetap mengirim. (rci/red)

Sering Ngupil?, Hindari Ini

Tribun Riau- Kebiasaan ini mungkin dilakukan hampir oleh setiap orang, mengorek hidung untuk mengeluarkan kotoran atau upil. Tapi, tahukah Anda bahwa sebenarnya membersihkan hidung tidak dibolehkan menggunakan jari.

Menurut dr. S. Hendradewi, SpTHT-KL(K), Med, mengorek hidung bisa melukai kulit di bagian dalam hidung yang terdapat banyak pembuluh darah.

“Tangan yang kotor akan membuat bakteri tidak bagus masuk ke pembuluh darah dan berisiko infeksi, bisa mimisan,” ujar dokter yang disapa Dewi ini kepada VIVA.

Hal ini pun bisa berakibat fatal jika terus terjadi. Anda perlu tahu bahwa di dalam hidung ada pembatas antara hidung kanan dan kiri, jika dikorek dan terluka bisa terjadi abses atau bisul di dalam hidung. Risikonya bisa dikategorikan ke dalam gawat darurat dalam dunia THT.

Kuman yang menginfeksi hidung ini sangat merugikan yang bisa memengaruhi bagian atas hidung. Jika penanganan terlambat, sekat akan berlubang. Hal ini bisa mengakibatkan kondisi yang disebut dengan sadel nose atau hidung sepeda.

“Kalau berkelanjutan, kuman akan menembus batas atas dan bisa terjadi radang otak. Karena itu ini termasuk emergency dalam THT, apalagi kalau pasiennya menderita penyakit gula, sangat fatal lagi,” imbuh Dewi. (vci/red)

Kasak-Kusuk Dukungan di Pilpres, PBB Fokus ke Pileg 2019

JAKARTA,Tribun Riau- Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan tidak pernah diajak bicara untuk bergabung dalam sekretariat bersama (Sekber) yang dibentuk Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera.

“Sampai saat ini, PBB belum pernah diajak bicara soal capres cawapres, apalagi pemenangan salah satu calon,” kata Sekretaris Jenderal PBB, Ferry Noer dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/4/2018).

Ferry mengatakan, PBB saat ini sedang fokus memenangkan Pileg 2019 terlebih dahulu. Sebab, untuk saat ini, PBB sama sekali tidak memiliki perwakilan kursi di DPR RI. Untuk itu, pemilu legislatif 2019, diharapkan dapat menjadi kesempatan PBB mendapatkan kursi di DPR RI.

“Yang jelas, karena PBB tidak ada kursi, jadi PBB fokus mau konsentrasi menangkan pileg di 2019 dan target PBB sembilan persen,” ujarnya

PBB saat ini tengah merapatkan barisan dari tingkat atas hingga ke tingkat ranting untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan.

“PBB sekarang konsentrasi ke pileg, dengan gerakan konsolidasi nasional sampai ke anak ranting siap menangkan PBB 2019,” ujarnya

Diberitakan sebelumnya, Sekretariat Bersama (Sekber) Pemilihan Presiden 2019 ini dibentuk pada Jumat 27 April 2018 di Jalan Taman Amir Hamzah, Menteng, Jakarta Pusat. Posko ini bertujuan untuk menggalang kekuatan partai oposisi untuk memenangkan Pemilu Presiden 2019. (vci/red)

Soal Gaji TKA, ‘Temuan Ombudsman RI Berpotensi Timbulkan Konflik’

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri

JAKARTA,Tribun Riau- Temuan Ombudsman Republik Indonesia (RI), terkait keberadaan tenaga kerja asing atau TKA di 10 provinsi, harus diklarifikasi oleh Kementerian Tenaga Kerja.

Temuan itu dinilai mengejutkan, mengingat banyak buruh kasar yang dipekerjakan. Berbeda dengan klaim pemerintah selama ini.

Hal itu diutarakan Ketua DPR Bambang Soesatyo, dalam siaran persnya. Menurutnya, mengacu temuan Ombudsman, ada tujuh provinsi yang menjadi sasaran TKA pekerja kasar. Tujuh provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau.

Bahkan, gaji untuk TKA di posisi sopir mencapai Rp15 juta, sedangkan pekerja lokal hanya digaji Rp5 juta.

Bambang menyatakan, Komisi IX DPR harus segera memanggil Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengklarifikasi temuan Ombudsman itu.

“Mengingat, hasil temuan tersebut berpotensi menimbulkan konflik,” ujar Bambang, Sabtu 28 April 2018.

Politisi Partai Golkar itu juga mengusulkan ke komisi terkait di DPR, segera menggelar rapat gabungan, guna mengkaji masalah TKA.

“Sekaligus, untuk memberikan solusi bagi pelaksanaan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing,” katanya.

Mantan ketua Komisi Hukum DPR itu juga meminta Menteri Hanif Dhakiri segera meningkatkan pengawasan terhadap TKA. Salah satunya adalah dengan menggunakan sistem teknologi informasi (TI) mengenai integrasi data penempatan TKA.

Dengan sistem TI, maka keberadaan TKA juga akan lebih mudah dipantau.

“Seperti memastikan lokasi kerja TKA dalam IMTA (izin mempekerjakan tenaga asing) sesuai dengan fakta lokasi kerja sebenarnya, mengingat sebanyak 90 persen dari TKA yang bekerja di Indonesia merupakan pekerja kasar,” tuturnya.

Selain itu, Bamsoet panggilan akrabnya, juga meminta Kemnaker bersama Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk meningkatkan sarana prasana pelatihan bagi tenaga kerja lokal.

“Sehingga, tenaga lokal dapat memiliki bekal keterampilan yang mumpuni dan mampu bersaing dengan TKA,” katanya. (vci/red)

May Day 2018 Akan Diwarnai Aksi Demo, Ini Tuntutan Buruh

JAKARTA,Tribun Riau- Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) akan menggelar aksi di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 1 Mei mendatang. Salah satu tuntutan pada hari buruh itu yakni agar Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri mundur.

“Instruksikan untuk ada May Day dan kami estimasi ada di pelabuhan Tanjung Priok pintu 9 karena disitu sangat serius masalah yang diomongin sekarang PP 78 dan TKA dan kita akan disitu ber-May Day,” kata Ketum DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Muchtar Pakpahan, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/4/2018).

Selain menuntut agar Hanif mundur, massa dalam aksi juga mendesak agar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing dihapuskan.

“Kalau mau hubungan industrial mau tenang, copot Hanif Dhakiri karena dia lebih banyak memelihara perselisihan serikat buruh dan mengadu domba serikat buruh,” kata Muchtar.

Muchtar menganggap Hanif tidak melakukan perubahan untuk mensejahterakan buruh. Ia menilai Hanif hanya melakukan pencitraan.

“Kebetulan ketenagakerjaan kita semakin rumit, Presiden mengangkat menteri yang tidak paham ketenagakerjaan, dan setelah setahun dia diangkat hampir minggu memanjat ke PJTKI tapi tidak melakukan apa-apa. Kalau dia mengerti ketenagakerjaan tidak perlu memanjat, pengawasan harus begini,” kata Muchtar.

“Karena Presiden kita terkenal blusukan lalu pak Hanif Dakiri ikut-ikutan blusukan, manjat di PJTKI, itu yang pertama. karena kehadiran Hanif Daliri sebagi Menaker itu menambah beban Presiden Jokowi, itu catatan kita,” imbuhnya.

Ia mengatakan akan ada 2.000 buruh menggelar aksi di pintu 9 pelabuhan Tanjung Priok untuk menuntut soal outsourcing. Sementara itu akan ada rombongan buruh lainnya yang berdemo di DPR maupun istana.

“Kalau kami di pelabuhan itu sekitar 2.000. Yang lain ada sekitar 20.000 di depan istana. Ada yang ke DPR mungkin sekitar 5.000. Ini kan perdebatan juga ngapain ke DPR, DPR libur pada tanggal 1 Mei. Presiden Juga libur kan. Jadi kita kan menyatakan ekspresinya ada dimana-mana,” ujarnya. (dtc/red)

Terbaru

Populer