Beranda blog Halaman 1280

Sekber Gerindra-PKS Diresmikan, Ini Tanggapan Sekjen PDIP

Penulis
Redaksi
-
Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto
Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto

JAKARTA,Tribun Riau- Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menganggap pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKS adalah hal yang lumrah.

Menurut Hasto, setiap partai memiliki kebebasan untuk berkumpul atau berserikat karena mungkin ada kesamaan agenda.

“Itu kan berserikat berkumpul dalam sebuah strategi partai itu adalah kedaulatan setiap partai. Ada yang bergabung karena merasa lemah sehingga kemudian bergabung ada pula yang bergabung karena kesamaan agenda,” kata Hasto di Season City, Tambora, Jakarta Barat, Minggu (29/4/2018).

Hasto mengatakan bertemu dan berkumpul antar partai sesama pendukung pemerintah juga sering dilakukan oleh PDIP. Hasto mengatakan pertemuan kerja sama antar partai itu harusnya demi kemajuan bangsa bukan masalah suka tidak suka.

“Ini buat kami bertemu berkumpul bekerja sama antar partai itu untuk kepentingan kemajuan bangsa dan negara bukan faktor suka dan tidak suka. Perkumpulan itu akan baik kalau menghasilkan sebuah kinerja konkret sebagai bandingannya,” tutur Hasto.

Hasto pun kemudian sedikit menyinggung PKS yang kerap mengkritik terhadap harga kebutuhan pokok. Menurutnya selama sepuluh tahun kepemimpinan PKS di sektor pertanian juga tidak menunjukkan suatu yang positif

“Bagaimana selama kepemimpinan PKS sepuluh tahun di sektor pertanian bukannya malah banyak permasalahan korupsi di sana, bukankah yang kegiatan hajat kehidupan orang banyak hanya diambil dengan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Tampilkan saja dari PKS kepala daerah mana yang berprestasi,” pungkasnya. (dtc/red)

Cekcok di Mal Kelapa Gading, Polisi Panggil Akan Panggil Kedua Pihak

Penulis
Redaksi
-
Cekcok di Mal Kelapa Gading, Polisi Panggil Akan Panggil Kedua Pihak
Cekcok di Mal Kelapa Gading, Polisi Panggil Akan Panggil Kedua Pihak

JAKARTA,Tribun Riau- Polisi akan panggil pihak orang tua yang bercekcok di Mal Kelapa Gading, Jakarta Utara akibat tendangan yang dilayangkan ke anak salah satu dari mereka. Polisi sudah periksa ibu dari anak yang ditendang.

“Kita masih dalam proses penyelidikan, kita kumpulkan bukti-buktinya, kita dapati dulu informasi dari orang orang yang mengetahui kejadian tersebut,” ujar Kapolsek Kelapa Gading Kompol Arif Fazrulrahman dilansir detikcom, Minggu (29/4/2018).

Arif mengatakan pihaknya sudah memeriksa Dewi, ibu dari anak lelaki tersebut. Namun pemeriksaan tersebut belum dilakukan secara lengkap.

“Baru orang tua dari korban yang sudah hadir memenuhi undangan kami di polsek untuk kita mintai keterangan, namun belum maksimal. Oleh sebab itu besok akan kami lanjutkan,” ucapnya.

Selanjutnya, untuk penyelidikan lebih lanjut polisi akan mempertemukan kedua belah pihak. “Nanti rencana hari Senin atau Selasa kita hadirkan kedua belah pihak,” tutupnya.

Sebelumnya telah beredar rekaman video percekcokan antar orang tua yang viral di media sosial. Peristiwa itu disebut-sebut terjadi di playground depan sebuah restoran cepat saji di Mal Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu (25/4) sekitar pukul 16.40 WIB.

Bermula ketika anak-anak tersebut bermain di playground. Tiba-tiba, anak perempuan tertabrak dari belakang oleh anak laki-laki yang tengah bermain ayunan. Si anak perempuan ini kemudian menangis.

Kemudian ayah dari anak perempuan itu marah lalu membalas dengan menendang anak tersebut. Ibu dari bocah laki-laki mengetahui hal itu dan marah. (dtc/red)

Sempat Dilaporkan Hilang, Ibu dan Anak di Inhil Tenggelam di Kanal

Penulis
Redaksi
-

INHIL,Tribun Riau- Setelah dilaporkan hilang pada Jumat (27/4/2018) lalu, akhirnya Mistawati (32) dan anaknya Akbar Maulana yang berusia 15 bulan ditemukan di Parit 6 Kolektor Dusun Cabang Galah Desa Mumpa, Kecamatan Tempuling Kabupaten Inhil.

Korban ditemukan sudah mengapung di dalam kanal, Sabtu (28/4/2018) sekitar pukul 04.00 WIB.

Kapolres Inhil AKBP Christian Rony, SIK MH melalui Kapolsek Tempuling AKP Suwernedi membenarkan kejadian tersebut.

“Biasanya, korban selalu mengantarkan makan siang suaminya, Selamat (42 tahun),” jelas AKP Suwernedi.

Namun hari itu, sampai pukul 11.00 WIB, korban tidak kunjung datang. Selamat lalu mencari istrinya ke rumah, namun disana, Selamat, juga tidak menemukan istri dan anaknya.

Bersama warga sekitar, Selamat mencari keberadaan istri dan anaknya, sampai ke areal perkebunan milik masyarakat. Pencarian dilakukan hingga larut malam, namun Mistawati dan Akbar Maulana, tetap raib tanpa jejak.

Pada hari Sabtu, (28/4/2018), sekira pukul 04.00 WIB, Jamian (37 tahun), warga Parit 5 Kolektor Dusun Cabang Galah Desa Mumpa, yang hendak buang hajat di Kanal Parit 5 di samping rumahnya, melihat ada sosok seperti mayat yang mengapung di WC dekat rumahnya itu.

Saat diperhatikan dengan lebih seksama, ternyata sosok tersebut, adalah 2 (dua) mayat manusia dalam kondisi mengapung di dalam kanal.

Dari hasil pemeriksaan oleh Tim Medis, di tubuh kedua jasad, tidak ditemukan bekas tanda – tanda kekerasan. Diduga korban terjatuh ke dalam kanal dan karena tidak bisa berenang, korban akhirnya tenggelam bersama anaknya. Keluarga tidak bersedia jasad kedua korban diautopsi, dan membuat surat pernyataan tidak bersedia diautopsi.

“Saat ini, jasad kedua korban sudah diserahkan ke pihak keluarga, untuk dikebumikan,” tutupnya. (grc/red)

Pemkab Inhil Sambut Tim Wasef TMMD ke-101 Kodim0 314

Penulis
Redaksi
-

INHIL,Tribun Riau- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyambut kedatangan Tim Wasef TMMD ke 101 Kodim 0314/ Inhil.

Kedatangan Perwira Tinggi (Pati) Markas Besar (Mabes) TNI berpangkat bintang satu ini disambut langsung oleh Pejabat (Pj) Bupati Inhil, Rudiyanto di kediamanya Jalan Kesehatan Tembilahan bersama beberapa pejabat Pemerintahan Kabupaten Inhil lainnya.

Kehadiran Brigjen TNI Hartanta ke Kabupaten Inhil tersebut, juga dihadiri perwira lainnya seperti Letkol INF Ganda Simatupang, Mayor Inf Marjin dari Korem 031 Wira Bima yang juga mewakili Danrem.

Dalam penyambutan Ketua Tim Wasef TMMD kodim 0314/ Inhil, Pjs Bupati mempersilahkan kepada Berigjen Hartanta dan rombongan ruang jamuan makan sambil memperkenalkan para petinggi yang ada di Kabupaten Inhil.

Tak lupa usai menjamu makan, Pjs memakaikan tanjak melayu kepada Brigjen Hartanta sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang datang.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Inhil, atas penerimaan dan sambutannya yang sangat hangat ini,” ucap Brigjen Hartanta.

Sebagaimana diketahui, kedatangan Jendral bintang satu ini salah satu tim Wasev TMMD ke 101 untuk melihat langsung pekerjaan fisik TMMD Kodim 0314/ Inhil, bertempat di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Inhil.

Atas kedatangan Ketua Tim Wasef TMMD ini, Pjs Bupati mengatakan setiap tamu yang datang ke Riau selalu kita sambut dengan pemasangan tanjak karena ini merupakan jati diri budaya melayu Riau. (humas)

DPRD Rohul Sahkan Empat Ranperda

Penulis
Redaksi
-

PASIR PANGARAIAN,Tribun Riau- Empat rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang disampaikan pertengahan Maret 2018 lalu oleh Pemerintah Kabupaten Rohul akhirnya secara resmi disahkan, Jumat (27/4/2018) lalu.

Adapun ranperda tersebut terkait tentang Negeri Seribu Suluk, tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2016, serta aturan tentang pemilihan kepala desa.

Lalu, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum, dan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Rohul H Zulkarnain SSos didampingi Wakil Ketua DPRD Rohul Hardi Chandra dan H Abdul Muas, di Gedung Paripurna DPRD Rohul.

Dalam pengesahan empat Ranperda tersebut, dihadiri Bupati Rohul H Sukiman, para Staf Ahli Bupati, Asisten dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Anggota DPRD dan Forkopimda Rohul.

Dengan telah disahkannya empat Ranperda tersebut, maka ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Rohul oleh DPRD. Setelah juru bicara dari masing-masing empat Pansus secara langsung menyampaikan laporan pembahasan dan persetujuan di dalam paripurna.

Dalam sambutannya, Bupati Rohul H Sukimanm mengucapkan terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya ke pimpinan dan anggota DPRD terutama Tim Pansus yang sudah membahas 4 Ranperda dan telah bekerja maksimal tanpa mengenal lelah dalam melakukan pembahasan, terutama Ranperda Pilkades. Dengan sudah disahkannya empat perda tersebut, maka menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan apa yang menjadi isi Perda tersebut.

Bupati menyebutkan, dengan bersinerginya pemerintah daerah dan DPRD Rohul, maka dapat menciptakan suatu kerjasama yang lebih baik, juga mempererat koordinasi, saling mengisi satu sama lain, sehingga sesuatu yang dihasilkan secara bersama sesuai dengan yang diharapkan.

Wakil Ketua DPRD Rohul H Zulkarnain SSos menyatakan, bahwa keempat Ranperda yang telah disahkan DPRD Rohul menjadi Perda sudah sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.

“Akhirnya empat Ranperda yang sudah dibahas Pansus, disetujui menjadi Perda dalam rapat paripurna. Dengan waktu lebih kurang 6 minggu, DPRD dapat mengambil keputusan 4 Ranperda tersebut menjadi produk hukum Rohul,’’ ujarnya.

Dalam perubahan Ranperda Pilkades lanjutnya, hanya ada beberapa point yang ditambah, yakni tentang persyaratan pencalonan Kades. Mungkin selama ini terhambat dan bertentangan Undang undang yang lebih tinggi itu dihilangkan. Salah satunya persyaratan pencalonan kades harus mendapatkan izin dari atasannya, misalnya ASN, BUMN atau BUMD.

“Berharap, Perda yang disahkan agar dapat berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan Pilkades benar benar murni. Tentunya Perda yang telah disetujui, dapat disosialisasikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat di 16 kecamatan se Rohul,’’ tegas Politisi Partai Golkar.

Penyampaian Hasil Reses Masa Sidang II 2018.

Di sidang paripurna DPRD, juga digelar penyampaian hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Rohul masa persidangan ke II tahun 2018, disampaikan melalui sidang paripurna DPRD. (Humas)

Selisih Ratusan Ribu, Ini Jumlah DPT di Sumsel Setelah Direvisi

Penulis
Redaksi
-

SUMSEL,Tribun Riau- Hasil rapat pleno perbaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan, jumlah DPT mengalami perubahan drastis dengan selisih mencapai 142.428 pemilih.

Berdasarkan rapat pleno KPU Sumatera Selatan pada 21 April 2018 lalu, jumlah DPT yang ditetapkan mencapai 5.792.956 pemilih. Sementara itu, hasil revisi kemarin, DPT Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan hanya 5.649.682 pemilih.

Ketua KPU Sumsel Aspahani mengungkapkan, jumlah DPT menyusut setelah tiga KPU kabupaten/kota melakukan pleno perbaikan atau revisi. Paling signifikan ialah DPT Kota Palembang yang menyusut cukup banyak hingga 137.693 pemilih.

Jumlah DPT awal untuk di Palembang 1.244.870 pemilih. Namun, setelah direvisi menjadi 1.107.177 pemilih. Perubahan jumlah DPT juga terjadi di Kabupaten Lahat dan Muratara, namun selisihnya tidak terlalu banyak.

Aspahani mengatakan, untuk di Lahat jumlah DPT berkurang 3.254 pemilih dari DPT awal sebanyak 295.585 menjadi 292.331 pemilih. Selanjutnya di Muratara selisih DPT hanya 1.481 pemilih, dari DPT awal 144.870 menjadi 143.389 pemilih.

“Pleno perbaikan DPT kami lakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Sumsel. Selain data di Palembang, Lahat, dan Muratara, DPT di kabupaten/kota lain tidak mengalami perubahan,” kata Aspahani, Sabtu, 28 April 2018.

Mengenai adanya penyusutan jumlah DPT, terang Aspahani, diketahui setelah jajaran KPU di tingkat bawah melakukan verifikasi ulang calon pemilih. Di mana ada kemungkinan pemilih ganda. Pihaknya berjanji akan mengevaluasi ulang adanya ketidaksinkronan hasil DPT di beberapa daerah.

“Nanti akan dilihat di mana kesalahan, bisa saja hal itu karena faktor-faktor di luar, seperti data mereka belum masuk di data sistem kependudukan. Kalau datanya ada namun belum dimasukkan, maka KPU (kota/kabupaten) yang akan kami tegur,” tuturnya.

KPU tetap akan mengakomodasi semua masyarakat yang sudah memenuhi syarat memilih, namun belum masuk DPT. Nantinya, pemilih yang belum terdata akan dimasukkan dalam DPT hasil perbaikan, sehingga pemilih tidak hilang haknya.

“Syaratnya harus mengurus data kependudukan e-KTP atau Suket ditambah form C6 (undangan). Kalau tidak membawa e-KTP atau Suket, mereka masih diragukan meski sudah masuk DPT,” tuturnya. (dtc/red)

Dari Tarif Hingga Bawa Cewek, Polisi Ini Ungkap Bilik Seks di LP Rajabasa

Penulis
Redaksi
-
Ilustrasi - Lembaga Pemasyarakatan
Ilustrasi - Lembaga Pemasyarakatan

LAMPUNG,Tribun Riau- Ternyata bilik seks yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa, Lampung, tak bisa dimanfaatkan semua narapidana. Sebab, baru bisa dipakai dengan cara sewa.

Tarif sewa bilik untuk seks itu tidaklah murah, oknum LP memasang tarif Rp1,5 juta untuk pemakaian siang hari. Sementara itu, bagi narapidana yang ingin bercinta malam hari, maka harus membayar Rp2,5 juta.

Mau ML sama napi? Bisa kok… ada bilik asmara yg disewakan di dalam Lapas Rajabasa…Tarifnya? Bila ML siang hari maka sewa bilik asmara Rp 1.5 juta kalau malam hari lebih mahal soalnya bisa sampai subuh. Cewek aja bisa dibawa masuk ke Lapas kan? Apalagi cuma handphone….,” tulis Kompol Bayu Suseno dalam unggahan di akun Twitter dan Facebooknya, Sabtu, (28/4/2018).

Menurut informasi yang diterima Bayu, bilik seks itu berada di dalam area LP. Dan hanya narapidana di Blok C yang bisa menyewa bilik seks itu.

Narapidana yang sudah membayar, bisa memasukkan wanita yang diinginkannya ke dalam LP, untuk melakukan hubungan intim. Bilik seks LP Rajabasa memiliki luas ruangan dua kali empat meter.

Kompol Bayu merupakan seorang anggota Polri yang aktif menyuarakan waspada terhadap kejahatan skimmer di media sosial. Bahkan, saat ini dia aktif menjadi pembina akun Twitter WSC atau Waspada Scammer Cinta. (dtc/red)

Penggunaan Jilbab Jelang Pemilu Termasuk Politisasi Agama

Penulis
Redaksi
-
Sekertaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni’am Sholeh
Sekertaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni’am Sholeh

JAKARTA,Tribun Riau- Majelis Ulama Indonesia (MUI) melarang keras adanya politisasi agama yang dilakukan hanya untuk kepentingan sesaat. Salah satu modus yang menjadi sorotan adalah penggunaan atribut keagamaan jelang pilkada maupun pilpres.

“MUI melarang keras adanya politisasi agama, misalnya, pada jelang pilkada ataupun pilpres ramai-ramai pakai jilbab, sekadar kepentingan sesaat, mengelabui umat atas nama agama. Itulah yang namanya politisasi agama, salah satunya. Atau ramai pakai uniform keagamaan hanya sekadar mencari simpati komunitas agama, hanya untuk kepentingan politik sesaat,” kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni’am Sholeh, saat ditemui awak media di Hotel Margo, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 28 April 2018.

Akan tetapi, lanjut Asrorun Ni’am, kalau menjadikan tema politik di dalam kehidupan beragama yang memang dianjurkan dalam Islam, hal itu sudah sewajarnya dilakukan.

“Misalnya, di dalam pengajian memberikan penjelasan bagaimana tanggung jawab umat Islam di dalam merawat negara NKRI. Bagaimana tanggung jawab umat Islam untuk berpartisipasi dalam bernegara, pemilu. Bagaimana umat Islam memilih pemimpin yang jujur, yang berkompeten dan amanah itu bagian dari agama,” katanya.

Asrorun Ni’am juga mengungkapkan, ketika berbincang soal masalah politik dalam koridor keagamaan bukan hanya boleh, tapi diharuskan. “Karena Islam tidak memisahkan politik keumatan. Fenomena ini yang kami bahas jelang pilkada,” katanya.

Hal yang perlu dipahami adalah, kata Asrorun Ni’am, Islam memiliki aturan-aturan terkait dengan politik. Dalam kehidupan beragama, Islam tidak memisahkan antara agama dan politik.

“Agama harus jadi kaidah penuntun di dalam kehidupan politik kenegaraan, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan politik. Akan tetapi, kalau mengatasnamakan agama untuk kepentingan politik praktis tentu ini harus dikoreksi. Agama tidak boleh dijadikan sekadar justifikasi untuk meraih tujuan politik sesaat,” tegasnya.

Kampanye di masjid

Ketika disinggung soal kampanye di dalam masjid, Asrorun Ni’am mengungkapkan masjid adalah pranata keagamaan dan agama Islam tidak melarang untuk bicara politik. “Bukan sekadar tidak melarang, tapi Islam memiliki aturan soal masalah politik, bagaimana cara memilih pemimpin itu kan bagian dari instrumen politik dan Islam mengatur. Kalau di masjid ngomong bagaimana cara memilih pemimpin yang baik, itu bukan hanya dianjurkan tapi itu bagian dari ajaran agama,” katanya.

“Akan tetapi tidak pada politik praktis. Ada aturan kenegaraan, ada aturan yang harus dijaga. Kampanye tidak boleh di tempat-tempat tertentu salah satunya di tempat ibadah,” tuturnya. (vci/red)

Begini Klarifikasi Rekaman Menteri Rini dan Dirut PLN

Penulis
Redaksi
-
Menteri Rini dan Dirut PLN
Menteri Rini dan Dirut PLN

JAKARTA,Tribun Riau- Jejaring media sosial diramaikan dengan beredarnya rekaman diduga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dengan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir.

Dalam rekaman pembicaraan dari sambungan telepon tersebut, kedua sumber suara itu seperti membahas soal proyek.

Salah satu akun Instagram yang mengunggah rekaman ini adalah dengan nama pertahanan_sipil. Sebelum rekaman pembicaraan tersebut, ada tampilan gambar video tentang Rini Soemarno.

Dikutip dalam rekaman tersebut, Sabtu, 28 April 2018, ada kalimat yang menyinggung Pertamina dan PLN. Ada juga penyebutan Pak Ari.

“Ya, ya, kemarin ngomong sama bapak kemarin, yang penting gini lah, sudah lah kan yang seharusnya ngambil Pertamina sama PLN, jadi dua-duanya punya saham lah pak, saya bilang begitu,” kata suara yang diduga Rini.

Kemudian, suara yang diduga Sofyan pun langsung merespons pernyataan dari orang yang diduga Rini.

“Dikasih kecil kemarin saya bertahan Bu, ya kan, beliau ngotot,” katanya.

“PLN. Waktu itu kan saya ketemu Pak Ari juga bu, saya bilang Pak Ari mohon maaf, masalah share ini kita duduk lagi lah Pak Ari. Ibu setuju bu,” suara diduga Sofyan menambahkan.

Suara yang diduga Rini pun kembali merespons. “Saya terserah bapak-bapak lah, saya memang kan konsepnya sama-sama Pak Sofyan”.

Penjelasan Kementerian BUMN

Kementerian BUMN memberikan klarifikasi terkait beredarnya rekaman antara Rini dan Sofyan. Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro membenarkan rekaman tersebut memang antara Rini dan Sofyan.

Menurutnya, pembicaraan itu terjadi setahun lalu terkait diskusi tentang rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.

Namun, Imam mengatakan, rekaman pembicaraan tersebut diedit untuk kepentingan informasi yang salah dan menyesatkan.

“Kementerian BUMN menegaskan bahwa percakapan tersebut bukan membahas tentang ‘bagi-bagi fee’ sebagaimana yang dicoba digambarkan dalam penggalan rekaman suara tersebut,” ujar Imam dalam keterangannya, Sabtu, 28 April 2018.

Dia menjelaskan, pembicaraan seutuhnya yang terjadi terkait upaya Dirut PLN Sofyan Basir untuk memastikan syarat perusahaan pelat merah itu ikut serta dalam proyek penyediaan energi.

“PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan. Sehingga PLN memiliki kontrol dalam menilai kelayakannya, baik kelayakan terhadap PLN sebagai calon pengguna utama, maupun sebagai pemilik proyek itu sendiri,” tuturnya.

Namun, dalam perkembangannya, proyek penyediaan energi ini pada akhirnya tidak terealisasi. Sebab, diyakini belum bisa memberikan keuntungan optimal, baik untuk Pertamina maupun PLN.

“Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG),” tuturnya.

Terkait beredarnya rekaman pembicaraan yang sudah diedit dan memberikan informasi keliru, Kementerian BUMN akan mengambil langkah hukum. “Untuk mengungkap pembuat serta penyebar informasi menyesatkan tersebut,” tuturnya. (vci/red)

Beredar Meme Disandingkan dengan Gatot, Ini Kata TGB

Penulis
Redaksi
-
Gubernur NTB, Zainul Majdi atau TGB
Gubernur NTB, Zainul Majdi atau TGB

JABAR,Tribun Riau- Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi tidak mempermasalahkan maraknya meme-meme yang menyandingkan dirinya dengan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di media sosial.

Bagi Gubernur NTB itu, hal tersebut merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang sedang dalam euforia mengekspresikan harapan, gagasan, dan keinginan.

“Jadi macam-macam meme, segala macam meme, menurut saya tidak apalah, sah-sah saja seseorang buat meme,” ujar TGB di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28/4).

Ia menilai, segala aspirasi dan harapan yang ditujukan dalam berbagai bentuk merupakan bagian dari ekspresi masyarakat yang perlu didengar. “Yang penting jangan kita menyebarkan hal-hal yang sifatnya hoaks, fitnah, dan merusak persatuan,” lanjutnya.

Disinggung mengenai perkembangan dirinya untuk maju dalam Pilpres 2019, TGB tidak ingin berandai-andai. Ia memilih melakukan yang terbaik bagi bangsa ini.

“Pertanyaannya terlalu jauh, jangankan sesuatu yang sifatnya sekian bulan ke depan. Sesuatu yang besok saja saya tidak tahu. Prinsipnya berbuat yang terbaik,” katanya menambahkan. (rci/re)

1...1,2791,2801,281...1,425Halaman 1,280 dari 1,425

Terbaru

Populer

© Tribunriau 2024