Dengan menulis tagar #EnergyofBerqah, Caren Delano seakan meniru pasangan Syahrini dan Reino Barack dengan hastag yang kerap mereka gunakan di postingan masing-masing yaitu #EnergyofAkad.
“Kayak nyindir nih,” tulis salah satu netizen.
“Gaya fotonya mirip Syahrini dan Reino,” tambah lainnya.
Sementara itu, tak diketahui bagaimana hubungan Caren Delano dan Zaskia Gotik sebenarnya. Keduanya sama sekali tak pernah dikabarkan dekat sebelum pada akhirnya mengunggah foto mesra. (detik/red)
JAKARTA, Tribunriau- Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam UU dilarang menampilkan keberpihakannya dalam konstentasi politik, namun faktanya hal tersebut tak dapat dibendung, berapakah jumlah laporan pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2019 ini?
Dikutip dari Detik, Bawaslu menerima 165 laporan terkait pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). KPU meminta ASN untuk tidak menampilkan kecenderungan sikap.
“Jadi dalam kontestasi persaingan politik dalam pemilu, menurut saya sebaiknya menghindarkan diri dalam kecenderungan. Jangankan menyampaikan dukungan, kecenderungan saja itu mestinya tidak boleh,” ujar komisioner KPU, Hasyim Asyari, di Gado-gado Boplo, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019).
Hasyim mengatakan tugas ASN telah diatur dalam undang-undang. Menurutnya, ASN perlu memperhatikan tugasnya dalam melayani publik. “Jadi pegawai negeri atau aparat sipil negara inikan harus tahu bahwa tugasnya itu diberi amanah undang-undang itu untuk apa, melayani publik,” kata Hasyim.
Terkait sanksi bagi ASN yang melanggar, Hasyim mengatakan terdapat lembaga yang berwenang memberikan peringatan. Selain itu, dia juga mengatakan saat ini seluruh pihak perlu aktif mengawasi netralitas ASN.
“Lembaga-lembaga yang punya otoritas untuk mengontrol atau memberikan peringatan, memberikan sanksi kepada ASN sudah ada. Ini yang saya kira untuk aktif mengawasi atau memantau itu,” tuturnya.
Sebelumnya, Bawaslu melakukan rekapitulasi jumlah laporan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak masa kampanye Pemilu 2019. Tercatat sebanyak 165 laporan pelanggaran diterima Bawaslu RI.
“Bawaslu melakukan rekapitulasi terhadap jumlah pelanggaran netralitas ASN hingga 1 Maret 2019 sebanyak 165 pelanggaran,” ujar anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2019).
Ratna mengatakan laporan pelanggaran ini tercatat terjadi di 15 provinsi. Jumlah pelanggaran paling banyak terjadi di Jawa Tengah sebanyak 43 pelanggaran, Sulawesi Selatan 26 pelanggaran dan Sulawesi Tenggara 19 pelanggaran. (detik/red)
JAKARTA, Tribunriau- Forum Betawi Rempug (FBR) bulat tekad mendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Sikap politik ini berbeda dengan Pilpres 2014 di mana FBR mendukung Prabowo Subianto yang saat itu berpasangan dengan Hatta Rajasa. Kenapa?
Ketua Umum FBR Lutfi Hakim buka-bukaan menjawab saat berbincang dengan wartawan, Sabtu (9/3/2019). Dia mengatakan, ada sejumlah alasan kenapa FBR tidak mendukung Prabowo-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.
“Mungkin ada beberapa faktor ya, tapi saya sebut satu saja yang menjadi alasan teman-teman kenapa harus memindah dukungan,” kata Lutfi membuka cerita.
Lutfi menjelaskan, FBR memang sedang mencari siapa pasangan di Pilpres 2019 yang lebih peduli dengan warga Betawi. Dia menyebut, apa yang mereka harapkan itu ada pada pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Saat 2014 kita ke Prabowo-Hatta ya dan kedua ke Bang sandi all out bahkan sampai secara resmi kami menurunkan 4.280 orang saksi waktu Pilkada DKI. cuma kemudian begitu kita cermati tidak ada, kurang lah kepeduliannya terhadap Betawi. Kita pun harus mencari dong siapa rekam jejaknya yang memang layak untuk kita dukung, asalkan kepentingan masyarakat Betawi bisa diakomodir. Itu kemudian kenapa kami beralih dukungan,” jelasnya.
Lutfi menilai, Jokowi sudah menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat Betawi sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta hingga kini Presiden RI. Sementara Prabowo, mereka mengaku belum bisa menilai karena belum pernah menjabat gubernur maupun presiden.
Ditambahkan Lutfi, FBR menilai Jokowi langsung menunjukkan kepedulian pada Betawi saat menjabat Gubernur DKI. Salah satunya memasukkan baju adat Betawi sebagai salah satu pakaian resmi karyawan Pemprov DKI.
“Tapi Anies-Sandi 2 bulan dia menajabat gubernur, kami masyarakat Betawi memberi dia gelar Abang Betawi, namun sampai saat ini implementasi dari Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang Pelestarian dan Kebudayaan Betawi itu terkesan setengah hati dia lakukan. Memang waktu kemarin dia mengangkat beberapa wali kota dari Betawi tapi kita tidak bicara person lah. Kita bicara sistem yang bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat Betawi,” jelas Lutfi.
“Perda itu masih perlu disempurnakan dengan beberapa pergub. Tapi itu tidak terealisasi hingga saat ini. padahal Jokowi tidak pernah kita kasih gelar abang. Anies-Sandi lah yang kita kasih gelar Abang Betawi tapi kepeduliannya kepada masyarakat Betawi itu masih setengah hati. Padahal ketika masyarakat Betawi memberi dia gelar abang, itu merupakan komitmen dari masyarakat Betawi untuk terus mengawal dan mendukung program-program Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies-Sandi saat itu,” sambungnya panjang lebar.
Secara spesifik, FBR mengaku kecewa terhadap Sandiaga sejak menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta. “Bisa jadi begitu lah,” ucap Lutfi.
BPN Prabowo Tak Masalah FBR Gabung Jokowi
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga sebelumnya sudah berkomentar mengenai FBR yang beralih dukungan ke Jokowi-Ma’ruf. BPN tak mempermasalahkan sikap FBR.
“Bagi kami, ya kami hormati keputusan FBR kalau memang di 2019-2024 ini ingin dukung Jokowi, itu haknya FBR. Tentu kami tidak mungkin ikut campur hak setiap organisasi. Kami hormati keputusan FBR, selamat sudah mendukung Pak Jokowi,” ujar juru bicara BPN, Andre Rosiade, Jumat (8/3).
“Tapi meskipun FBR mendukung Pak Jokowi, kami BPN sangat optimis sekali bahwa Pak Prabowo dan Bang Sandi akan menang di Jakarta. Dari berbagai survei internal, kami dari awal kampanye sampai selesai di Maret ini, kami unggul terus di Jakarta. Kami optimis. Insyaallah masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang ingin perubahan, ingin Indonesia adil dan makmur bersama Prabowo-Sandi,” sambung Andre. (detik/red)
Pekanbaru –(TRIBUNRIAU.COM) Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto,SH hadir pada Upacara puncak Satu Abad Pemadam Kebakaran (Damkar) tahun 2019 tingkat Nasional yang dipusatkan di Stadion Kaharuddin Nasution Rumbai Pekanbaru, Rabu (6/3/2019).
Selain HUT Damkar ke-100, juga sekaligus peringatan Hari Ulang tahun
Peringatan HUT Satpol PP ke-69 dan Satlinmas ke -57 tahun 2019 yang secara langsung dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo.
Bupati Kampar yang hadir pada acara tersebut menyampaikan bahwa petugas pemadam adalah garda terdepan untuk meneruskan tradisi perjuangan kita. Nama petugas damkar tak selalu diingat dan dikenal, tapi bagi orang yang saudara selamatkan saudara diingat, dido’akan, dan insya Allah dicatat sebagai amal Soleh.
“Dengan seabadnya usia Damkar yang merupakan dibawah naungan Satpol PP, Catur berharap kepada seluruh satuan Pemadam Kebakaran untuk tidak lengah, sigap, cepat dan cerdas dalam mengembang tugas”.
Selain itu Satlinmas walaupun bukan merupakan ASN atau Honorer yang bekerja, sama halnya tak lain adalah untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat.”unjar Catur”.
Usai pelaksana Upacara kegiatan dilanjutkan dengan penampilan atarksi menarik dari Satpol PP Rokan Hulu dan atrarkasi senam menggunakan alat Damkar oleh satuan damkar Kota Pekanbaru yang diwarnai juga dengan paralayang yang terus melintas dipusatkan Stadion(haim)
KAMPAR – (TRIBUNRIAU.COM) Satuan Reserse Kriminal Polres Kampar berhasil meringkus pelaku pencurian dan penggelapan Uang Gaji Karyawan PT. RAKA Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu, pelakunya HE (Lk 41) yang bekerja sebagai Karyawan di Perusahaan ini ditangkap di wilayah Simalungun Sumatera Utara pada Jumat (1/3) sekira pukul 06.30 wib.
Peristiwa ini terjadi pada Kamis (14/2) sekira pukul 11.35 wib, saat itu uang gaji karyawan baru saja diantarkan dari Kantor Pusat Pekanbaru ke Kantor Kebun PT. RAKA di Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
Sekira pukul 12.00 Wib sebagian karyawan PT. RAKA beristirahat siang, lalu pada pukul 13.30 Wib salahsatu karyawan sdr. Fadlan melihat tersangka HE keluar kantor dengan tergesa-gesa sambil membawa tas.
Setelah selesai jam istirahat sekira pukul 14.00 Wib, Sdri. Mesrawati yang merupakan kasir di PT. RAKA ini mendapati uang untuk gaji karyawan yang akan dibagikan sudah tidak ada lagi ditempatnya.
Selanjutnya beberapa karyawan berusaha mencari HE tetapi tidak ditemukan, akibat kejadian ini pihak PT. RAKA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.281.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta rupiah) lalu melaporkan kejadian ini ke Polsek Tapung Hulu untuk ditindaklanjuti.
Kasus ini kemudian diambil alih penanganannya oleh Satreskrim Polres Kampar melalui pelimpahan Laporan Polisi dari Polsek Tapung Hulu kepada Satreskrim Polres Kampar pada tanggal (21/2/2019).
Berdasarkan hasil penyelidikan dan Informasi dari masyarakat diketahui pelaku berada di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, selanjutnya pada tanggal (28/2/2019) Kapolres Kampar perintahkan Kasat Reskrim AKP Fajri SH SIK bersama Tim Opsnal Polres Kampar berangkat menuju Kabupaten Simalungun untuk mencari tersangka ini.
Keesokan harinya (1/3/2019) sekira pukul 06.30 wib Tersangka HE berhasil diamankan, Tim kemudian melakukan pengumpulan barang bukti kebeberapa lokasi karena diletakkan secara terpisah oleh pelaku ini.
Dari perburuan barang bukti ini berhasil ditemukan sejumlah barang bukti yaitu uang tunai sebesar Rp. 656.900.000, satu unit Mobil Nissan Xtrail Nopol BK-41-IM, satu unit Mobil Toyota Innova Nopol BM-1438-MJ, satu unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa plat nomor, satu unit Sepeda Motor CB Nopol BK-4355-NAT, sebuah kalung emas dan dua buah Cincin Emas.
Kapolres Kampar AKBP Andri Ananta Yudhistira SIK MH melalui Kasat Reskrim AKP Fajri SH SIK saat dikonfirmasi membenarkan telah menangkap pelaku pencurian dan penggelapan uang gaji Karyawan PT. RAKA ini, tersangka dan barang bukti saat ini telah diamankan di Polres Kampar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, jelasnya.(haim)
JAKARTA, Tribunriau- Sebanyak 4 bom lontong diamankan Satgas Tinombala dari lokasi persembunyian kelompok Ali Kalora. 2 bom lontong aktif, 2 bom lontong pasif.
“Ada 4 buah. 2 masih aktif dan 2 proses pembuatan,” kata Karo Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (5/3/2019).
Tempat persembunyian Ali Kalora cs yang dimaksud Dedi adalah lokasi kontak tembak, Padopi, Poso Pesisir Selatan, Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Selain bom lontong, satgas yang terdiri dari tim TNI-Polri juga menemukan amunisi senjata yang dimodifikasi kelompok Ali Kalora menyerupai bom.
“Ada amunisi yang dimodifikasi akan dijadikan seperti bom, berhasil diungkap oleh satgas,” ujarnya.
Dedi menyebut bom lontong adalah bom khas kelompok Ali Kalora. “Ini merupakan ciri khas Ali Kalora,” katanya.
Saat ini selain memeriksa anggota Ali Kalora yang tertangkap, Aditya, secara intensif, Satgas Tinombala masih terus lakukan pengejaran terhadap para DPO.
“Kami berhasil memapping di mana lokasi kelompok tersebut melarikan diri. Satgas Tinombala melakukan lokalisir, pagar betis agar kelompok tersebut semakin tersudut karena pasokan logistiknya semakin menipis, amunisi semakin berkurang, senjata cuma satu laras panjang, laras pendek cuma dua,” jelas Dedi.
Minggu (3/3), Satgas Tinombala terlibat kontak tembak dengan sekitar 5 anggota Ali Kalora. Hasil kontak tembak tersebut, satu DPO atas nama Basir alias Romzi tewas dan satu anggota DPO atas nama Aditya tertangkap hidup. (detik/red)
JAKARTA, Tribunriau- Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu prihatin dengan mudahnya seseorang mencap orang lain dengan istilah kafir. Ryamizard menegaskan, persatuan harus dijaga meski berbeda agama.
“Kemudian ribut-ribut masalah agama, kan ini sudah ada wadah juga Ketuhanan Yang Maha Esa karena kita bukan negara agama, bukan negara Islam. Kita negara kesatuan RI,” ujar Ryamizard dalam sambutan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Bela Negara di Kemhan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019).
Ryamizard menekankan Pancasila sebagai dasar negara yang mengayomi umat beragama. Setiap orang harus saling menghormati.
“Saya selalu baca surat itu lakum diinukum waliyadiin, agamamu, agamamu. Kamu tidak menyembah apa yang saya sembah dan saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Masuk neraka itu urusan Tuhan, enaknya kalau bilang kafir-kafir. Kalau ada yang bilang kafir, saya tempeleng. Pancasila itu persatuan Indonesa yang berperikemanusiaan,” tuturnya.
Karena itu, masyarakat diminta tetap menjaga persatuan dan kesatuan. “Pancasila sama dengan ajaran Islam kok, silaturahmi, dengan silaturahmi itu kebersamaan. Yang tidak melaksanakan silaturahmi kata Allah, tidak akan diberikan rahmat dari Allah,” ujar Ryamizard. (detik/red)
JAKARTA, Tribunriau- Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan membagikan kartu Pra-Kerja kepada masyarakat lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan setaranya jika terpilih kembali.
Kartu Pra-Kerja menjadi satu dari tiga kartu ‘sakti’ yang dicanangkan oleh capres petahana ini. Salah satu yang dijanjikan dari kartu ini adalah nantinya pemegang kartu yang notabene pengangguran akan digaji oleh pemerintah.
Penting kah rencana kebijakan tersebut?
Menanggapi itu, Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai kebijakan tersebut tidak efektif dalam menekan pengangguran khususnya lulusan SMK dan setingkatnya.
“Jadi yang lebih urgent dilakukan oleh pemerintah semestinya mendorong penyediaan lapangan kerja formal sebanyak-banyaknya, khususnya untuk bisa menyerap penganggur muda yang persentasenya paling tinggi ini,” kata Faisal saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Dengan kartu Pra-Kerja, capres petahana ini menjanjikan akan memberikan pelatihan sesuai kebutuhan industri. Setelah dilatih, akan lebih mudah masuk ke dunia industri. Kartu itu disebut akan mempermudah mendapatkan pekerjaan.
Tidak hanya itu, pemegang kartu Pra-Kerja juga bisa digaji meski belum mendapat pekerjaan. Menurut Faisal, hal ini justru tidak efektif dalam menekan angka pengangguran lulusan SMK dan setingkatnya.
Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK sebesar 11,24% per Agustus 2018. Angka in jauh di atas rata-rata nasional yang sebesar 5,34% per Agustus 2018.
Oleh karena itu, kata Faisal, lebih efektif jika pemerintah membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk menyerap lulusan SMK yang masih menganggur.
“Hanya dengan memberikan bantuan uang (kartu) tidak akan efektif jika penyediaan lapangan kerjanya juga terbatas,” ungkap dia.
Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat membahas keuntungan memiliki Kartu Pra-Kerja.
Jokowi mengatakan kartu tersebut sangat baik untuk muda-mudi yang baru lulus SMA. Jiga sudah diberi pelatihan namun belum dapat kerja, para muda-mudi ini bakal digaji.
“Kan sudah dilatih sesuai bidang masing-masing. Namun, jika masih belum dapat kerja, kita akan berikan gaji, tapi besarannya berapa, itu masih dirahasiakan,” kata Jokowi. (detik/red)
Bangkinang Kota, (TRIBUNRIAU.COM), kekhawatiran masyarakat Kampar terhadap bencana kabut asap akibat terjadinya kebakaran lahan dan hutan di Kampar, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar, M Yasir sebut Kampar bebas dari titik Hotspot.
Hal tersebut disampaikan M Yasir kepada Tribunriau.com selasa 5/3/2019, di Bangkinang, sampai saat ini Kampar masih terbebas titik Hotspot, yang ada titik Hotspot sampai sekarang adalah Kota Dumai, kabupaten Kepulauan Meranti dan Bengkalis.
Seperti yang saya sampaikan tadi malam selaku mewakili Bupati Kampar di Gedung Daerah Balai Serindid Pekanbaru ketika memenuhi undangan Gubernur Riau Drs Syamsuar, yang juga hadir Kepala BNPB Doni Monardo dan seluruh Bupati, Wali Kota se Provinsi Riau serta tokoh masyarakat dan Nenek mamak dan tamu undangan lainnya.
“Bahwa titik hotspot di Kampar nihil, namun demikian kita tetap waspada dan tetap bersinergi, selalu berkoordinasi dengan seluruh kecamatan, masyarakat peduli api ,.Tim karlahut Kampar, TRC posdalop BPBD kabupaten Kampar tetap melakukan kegiatan rutin melakukan koordinasi dan mengatur kebencanaan atau siaga selalu menghadapi bencana.”
“Untuk sementara kita tidak membuat posko darurat di lapangan yang terkait dengan karlahut, cukup di BPBD saja.”
“Mudah-mudahan harapan kita dapat bertahan dengan kondisi nihil hotspot ini “harap M. Yasir.”
“Kita selalu berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam mengantisipasi potensi bencana, Mari kita membebaskan alam, maka alam akan mengizinkan kita” pesan Yasir.
“Namun saya menghimbau kepada seluruh masyarakat kabupaten Kampar agar jangan melakukan pembakaran lahan dan hutan, disamping dampaknya sangat membahayakan terhadap kesehatan dan dampak lingkungan, sangsi hukumnya sangat tegas.” Tambah Yasir.(haim)
Bangkinang – (TRIBUNRIAU.COM) Dalam Rangka Hari Peduli Nasional (HPSN) tingkat Kabupaten Kampar tahun 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar Pencanangan Gerakan Kampar Bersih dan Aksi Bersih.
Dimana pencanagan tersebut dilaksanakan terlebih dahulu Apel bersama yang kemudian ditandai dengan penandatangan Baliho gerakan kampar bersih oleh Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto,SH di Lapangan Mardeka Bangkinang, senin (4/2/19).
Usai apel Bupati Kampar didampingi Sekda Kampar Drs Yusri,M.Si, Kapolres Kampar AKBP Andri Ananta Yudistira,SIK,MH, Kemenag Kampar Alfian,M.Ag, para Kepala Dinas, ASN dan THL langsung melakukan gotong royong bersama di Bangkinang Kota sekitarnya sesuai dengan tempat dan OPD yang telah ditentukan.
Catur Sugeng susanto dalam arahannya sebelum gotong royong menyampaikan bahwa Kabupaten Kampar menargetkan pada tahun 2025 bebas sampai hanya tinggal lebih kurang 30%. Hal ini sesuai dengan rakernas beberapa waktu yang lalu.
Dimana gerakan Kampar bersih ini juga merupakan wujud kita untuk mempertahankan Piala Adipura pertama diraih Kampar kategori Kota Kecil terbersih, untuk itu kedepan perlu kesadaran dan rasa gotong royong kita dalam hal sampah.
Dalam mengatasi hal tersebut saat ini dibeberapa Kecamatan dan Desa telah dibuat yang namanya Bank sampah, dimana di Bank sampah tersebut masyarakat bisa menjual sampah dengan dipilah terlebih dahulu sehingga sampah yang dibuang ke TPH bisa berkurang.
Sesuai dengan Tema “kelola sampah untuk peduli hidup bersih, sehat dan bernilai. Dengam demikian sekali lahi Catur berharap semoga ini ini menjadi momentum kita semua untuk bisa menjadi masyarakat yang peduli sampah agar terciptanya masyarakat bersih dan sehat.
Usai gotong royong bersama, orang nomor satu di Kampar tersebut melakulan blusukan atau menyambangi beberapa pedagang didalam pasar guna berkoordinasi langsung terkait keadaan dan harga pasar dan situasi jual beli saat ini. (Haim)
