Tribunriau- Kabinet Jokowi-Ma’ruf periode 2019-2024 ini diisi dengan wakil menteri (Wamen) yang berjumlah empat kali lipat dari periode sebelumnya. Akibatnya, Jokowi banjir kritikan dari sejumlah politisi.
Salah satu kritikan tersebut datang dari Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Desmon J Mahesa.
“Sebelum ada Wamen, saya lihat Pak Jokowi ini agak serius kali ini. Sesudah ada Wamen, saya lihat kayak bagi-bagi kekuasaan saja. Jadi Indonesia Kerja cuma berubah jadi Indonesia Maju, harapan itu berbanding terbalik,” kata Desmond di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/10) dilansir Kumparan.
Tak hanya jumlah, Desmon juga mengkritisi pemilihan Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono yang tidak tepat. Sebab, Trenggono bukan berasal dari kalangan militer.
“Minimal dia itu paham militer dan strategi pertahanan. Harusnya kan bersama-sama dengan Pak Prabowo membenahi kekurangan-kekurangan persoalan pertahanan nasional kita. Tapi kalau orang ditaruh di situ karena waktu kampanye membantu Pak Jokowi, kesannya, saya pikir kasihan Pak Prabowo, ya,” tambah Desmond.
Selain dari Gerindra, kritikan juga datang dari partai yang mantap oposisi, PAN. Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay menyindir pernyataan Jokowi saat pidato pelantikan 20 Oktober, yang ingin memangkas jabatan eselon III dan IV di setiap kementerian dan lembaga.
“Tetapi pada sisi yang lain kita mendengar ada 12 yang sedang diperkenalkan di Istana untuk menjadi wakil menteri. pertanyaannya, apakah ini tidak bertentangan atau kontradiktif dengan gagasan presiden untuk memangkas birokrasi di pemerintahan itu tadi,” kata Saleh.
Begitu pula dengan pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Dia mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam membentuk posisi Wamen.
“Keberadaan Wamen perlu hati-hati. Bukan hanya tidak sesuai dengan reformasi birokrasi tapi juga berpeluang mengganggu harmoni karena ada dua matahari kembar. Plus membuat atmosfir tidak sehat,” kata Mardani.
Kritikan-kritikan tersebut sudah ditanggapi Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Ia menjelaskan, Jokowi hanya ingin pemerintahannya bisa bekerja lebih cepat.
“Jadi perintah presiden harus kerja keras, kerja cepat maka memang perlu ada back up dengan kapasitas yang ada ini ditambah lagi. Sehingga nanti capaian yang diharapkan mungkin bisa lebih cepat,” kata Moeldoko.
Penentuan para wamen tersebut, kata Moeldoko, dengan pertimbangan para tokoh yang berasal dari berbagai latar belakang. Sehingga, ada unsur-unsur keterwakilan di dalam masyarakat Indonesia.
“Presiden juga, pertama mempertimbangkan kapasitas organisasi yang harus ditingkatkan. Kedua dalam rangka pencapaian target, menjaga keseimbangan antar satu etnis agama dan seterusnya,” ujarnya.
“Itu juga menjadi pertimbangan tapi pertimbangan utamanya adalah itu tadi meningkatkan kapasitas organisasi,” lanjutnya. (red)
