Ekonomi Pengurusan Sertifikat Tanah di Batam Dirasa Memberatkan

Pengurusan Sertifikat Tanah di Batam Dirasa Memberatkan

6
BERBAGI

BATAM, Tribunriau- Persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat Batam yang memiliki surat Kavling tanah dalam pengurusan sertifikat dirasa sangat memberatkan.

Selain membayar WTO kepada Otorita Batam (BP Batam, red), juga harus dilengkapi dengan adanya bangunan fisik sekaligus rekening listrik dan air.

Hal tersebut diungkapkan salah seorang masyarakat kepada tribunriau.com di lokasi pengurusan legalitas tanah di Pasar BBC Sagulung, yang merupakan kantor cabang pembantu BP Batam, bersebelahan dengan kantor BPN Batam.

“Kami pak, sangat tak mampu dibuat persyaratan begini, kami hanya punya kavling tanah, situasi perekonomian Batam lagi terpuruk, PT lagi banyak tutup Galangan kapal lagi mati suri, untuk bertahan hidup juga sudah susah, tolonglah pak diberitakan ini supaya petinggi BP Batam mengerti situasi rakyatnya, kita mau ngasih uang aja sama pemerintah kok dipersulit,” ujar salah seorang masyarakat yang tak ingin namanya disebutkan, Jumat (13/10/2017).

Ditambahkannya, dirinya meminta Walikota Batam bisa mengerti dengan keluhan masyarakat. “Pak, kami juga meminta kepada Walikota Batam untuk dapat mengerti situasi, dapat membantu masyarakatnya, sudah harga pembayaran WTO mahal, kami juga nanti dikenakan pajak PBB, kalau bisa masyarakat tidak dikenakan WTO, Kami dapat terbantu, dan kami dapat membangun tanah kami berangsur-anggsur,” pungkasnya. (Pilian)