Semesta Riau BPN Dumai Tak Berani Proses Sertifikat Tanah Ex Konsesi CPI, Negara Harus...

BPN Dumai Tak Berani Proses Sertifikat Tanah Ex Konsesi CPI, Negara Harus Hadir

BERBAGI
Pusat perbelanjaan Ramayana di Jalan Jendral Sudirman, Kota Dumai.
Pusat perbelanjaan Ramayana di Jalan Jendral Sudirman, Kota Dumai.

DUMAI Tribun Riau- Harapan masyarakat Kelurahan Bukit Batrem, Bumi Ayu dan Teluk Binjai Kota Dumai untuk mendapatkan legalitas kepemilikan atas tanah yang disebut-sebut tanah ex konsesi PT. Chevron Pasifik Indonesia (CPI) seakan pupus. Yang menjadi pertanyaan, justru Walikota Dumai belum lama ini mengusulkan hibah kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terkait lokasi pusat perbelanjaan “Ramayana” Jalan Sudirman Dumai, Gedung LAM Jalan Putri Tujuh dan Terminal Barang, serta tanah kosong di samping Terminal Barang Bagan Besar Dumai yang dimohon Wako Dumai tersebut berada dalam ex konsesi PT.CPI SHP No.76 Tahun 1975.

Permohonan hibah kepada DJKN oleh Walikota Dumai Zulkifli As belakangan ini menjadi buah bibir di kalangan warga yang bermukim di areal ex konsesi PT.CPI, terindikasi mengenyampingkan warga Bukit Batrem, Teluk Binjai dan Bumi Ayu yang telah mendukungnya menjadi orang nomor 1 di Kota Dumai pada periode 2016-2021.

Pupusnya harapan warga untuk mendapatkan legalitas, berupa sertifikat atas tanah yang diduduki masyarakat Kelurahan Bukit Batrem, Teluk Binjai dan Bumi Ayu setelah awak media ini mendengarkan penjelasan dari Kepala Seksi Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Dumai, Syahrial di ruang kerjanya, Senin (7/01/2019). Ia mengatakan, BPN Dumai tak berani memproses sertifikat tanah di atas ex konsesi PT. CPI karena telah menjadi asset Negara yang diserahkan PT.CPI kepada Menteri Keuangan C/Q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), meskipun kawasan ex konsesi PT. CPI tersebut telah dinyatakan Areal Penggunaan lain (APL), sesuai Kepmen LH Kehutanan RI No.903 dan bukan kawasan hutan, namun karena areal ex konsesi PT. CPI tersebut telah diserahkan ke DJKN, berarti kawasan konsesi PT.CPI tersebut menjadi asset Negara.

“Pengadilan aja tak berani mengeksekusi, tanah yang berperkara di areal ex konsesi CPI, padahal pemenangnya ada,” ujar Syahrizal.

Secara terpisah, Amris mantan Anggota DPRD Dumai periode 2009-2014 mengaku telah berjuang sejak 2009 untuk mendapatkan hak-hak masyarakat terkait legalitas tanah warga yang diduga menduduki ex areal konsesi PT. CPI, menurut Amris, penguasaan dan pengelolaan lahan ex konsesi tersebut sudah berlangsung sejak lama, bahkan sudah puluhan tahun, mereka mendapatkan lahan tersebut dengan cara mengganti rugi, diketahui Penghulu Kampung dan Camat kala itu, mereka bukan penggarap, tapi pembeli yang baik sebagai warga Negara yang baik kewajibannya membayar pajak yaitu PBB.

“Mestinya Negara harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan tanah ex konsesi PT.CPI,” ujar Amris.

Sesuai data Komnas HAM RI, jumlah dan luas persil lahan konsesi ex CPI yang dikelola dan diduduki warga Kelurahan Teluk Binjai sekitar 1609 persil, Bukit Batrem 1568 persil, Bumi Ayu dan Bintan 1163 persil dan Tanjung Palas 21 persil jumlah 4.361 persil (data Komnas HAM Tahun 2013).

Jumlah warga yang disebut-sebut bermukim di areal konsesi ex PT.CPI Dumai diperkirakan tiga puluhan ribu jiwa, bermukim sejak tahun 1970an, sementara HGU PT. CPI No.76 Tahun 1975, dengan luas 3.163 Ha berakhir tahun 1989. Dan tahun 1990, Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan No.154/Kpts-II/90 menetapkan Kawasan Hutan Wisata Sungai Dumai yang lokasinya berada di antara Perumahan dan Area Industri/Perkantoran PT. CPI Dumai dengan luas area 4,721 Ha, dan 1.234 Ha diantaranya bertumpang tindih dengan tanah PT.CPI tertera dalam SHP No.76 Tahun 1975.

Berdasarkan data yang diperoleh menyebutkan bahwa sebahagian areal konsesi ex PT.CPI juga telah dihibahkan kepada Pemko Dumai, Bulog dan instansi lainnya. (s.purba)