Padang –

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Padang tengah memproses pemberhentian dua orang ASN yang dilaporkan menjadi istri kedua. Dua ASN wanita itu dinilai melanggar aturan PP 45/1990 soal izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.

“Saat ini kami sedang memproses seorang ASN yang berstatus sebagai istri kedua, sebelumnya sudah ada yang diberi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat pada 2020 untuk kasus serupa,” kata Kepala BKPSDM Padang, Arfian, dilansir dari Antara, Kamis (30/9/2021).

Dia mengatakan pihaknya tidak memberi toleransi dalam kasus ini. ASN yang terbukti bersalah, bakal diberi sanksi tegas.

“Jika terbukti akan langsung diberhentikan,” kata dia.

Dia mengatakan seorang ASN perempuan tidak boleh menjadi istri kedua. Namun ASN laki-laki boleh berpoligami dengan syarat mendapat izin atasan dan istri pertama.

PP 45/1990 soal izin perkawinan dan perceraian pasal 4 ayat 2 menyatakan PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga dan keempat. Pasal 15 ayat 2 juga menyatakan PNS wanita yang melanggar dikenai sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Pada 2020, ada 10 PNS di Pemkot Padang yang telah diproses karena melanggar PP 53/2010 tentang Disiplin Kepegawaian.

Dari 10 orang tersebut, tujuh orang murni melakukan pelanggaran disiplin, satu orang karena memakai narkoba, satu orang melakukan pelecehan namun tidak terbukti, dan satu lagi menikah kedua kali tanpa izin atasan.

Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Padang, Agustini, mengatakan, ketika ASN diduga melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian, ada proses pemeriksaan dari atasan langsung hingga dilimpahkan ke BKPSM.

“Di BKPSDM akan ada tim ad hoc dari unsur kepegawaian, inspektorat, dan atasan langsung yang melakukan pemeriksaan hingga persidangan dan pengambilan putusan,” kata dia.

Dia juga membenarkan soal adanya laporan dan proses pemberian sanksi dua ASN wanita yang menjadi istri kedua. Dia juga mengatakan pihaknya belum pernah menerima izin pengajuan poligami dari ASN pria.

(haf/idh)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Mantan Pangkostrad, Letjen TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution, merasa berdosa karena telah menggagas pembuatan patung yang menggambarkan sosok Soeharto, Letjen TNI Sarwo Edhie Wibowo, dan Jenderal AH Nasution di markas Kostrad, Jakarta Pusat. PBNU memberikan penjelasan soal hukum membuat patung.

“Pembuatan patung, boneka, lukisan, gambar dan diorama sudah ada dari zaman ke zaman, apalagi saat ini, beberapa hal tersebut sudah menjadi barang kebutuhan karena kegunaannya,” kata Ketua PBNU, Marsudi Syuhud, kepada wartawan, Kamis (30/9/2021).

Marsudi mengatakan hukum membuat patung itu mubah selama penggunaannya untuk hal-hal yang tidak menyebabkan mudarat. Hukum membuat patung disebut haram jika barang itu digunakan untuk sembahan.

“Jika barang-barang tersebut misalnya kegunaannya adalah untuk alat peraga mengajarkan ilmu pengetahuan, mengingat peristiwa peristiwa yang maslahahnya harus dijaga dan di butuhkan, atau barang tersebut adalah untuk permainan anak yang tidak menimbulkan madhorot, hukumnya adalah boleh (mubah),” kata Marsudi.

“Yang tidak boleh (haram) adalah jika barang barang tersebut adalah untuk dijadikan Tuhan lalu disembah sebagaimana zaman jahiliyah, patung-patung atau berhala dijadikan sesembahan dijadikan Tuhan maka itu musyrik,” sambung Marsudi.

Marsudi menjelaskan patung yang digunakan untuk permainan tidak menjadi masalah. Dia lantas menceritakan soal istri Nabi Muhammad SAW.

“Jika misalnya barang tersebut digunakan untuk perhiasan, mainan dan tidak mendatangkan fitnah atau maksiat maka boleh-boleh saja. Sebagaimana Sayyidatina Aisyah dan teman temannya senang bermain boneka, Rosululloh tidak melarang,” ujar Marsudi.

Perihal Letjen (Purn) Azmyn Yusri Nasution merasa berdosa membuat patung ini sebelumnya disampaikan oleh Pangkostrad Letjen Dudung Abdurachman. Dudung menyebut Azmyn Yusri Nasution telah meminta izin untuk membongkar patung-patung yang ada di Kostrad.

“Kini patung tersebut, diambil oleh penggagasnya, Letjen TNI (Purn) AY Nasution yang meminta izin kepada saya selaku Panglima Kostrad saat ini. Saya hargai alasan pribadi Letjen TNI (Purn) AY Nasution, yang merasa berdosa membuat patung-patung tersebut menurut keyakinan agamanya. Jadi, saya tidak bisa menolak permintaan yang bersangkutan,” tutur Dudung.

Dudung menepis jika pengambilan patung itu disimpulkan TNI melupakan peristiwa G-30S-PKI. Dudung menegaskan pihaknya tak pernah melupakan peristiwa itu.

“Jika penarikan tiga patung itu kemudian disimpulkan bahwa kami melupakan peristiwa sejarah pemberontakan G-30S-PKI tahun 1965, itu sama sekali tidak benar. Saya dan Letjen TNI (Purn) AY Nasution mempunyai komitmen yang sama tidak akan melupakan peristiwa terbunuhnya para jenderal senior TNI AD dan perwira pertama Kapten Piere Tendean dalam peristiwa itu,” kata Dudung.

(knv/fjp)

Sumber: DetikNews

Banda Aceh –

Sekelompok warga mengacak-acak lokasi vaksinasi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Serangga, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya. Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin menduga insiden itu dipicu strategi pendekatan yang salah.

“Pendekatan yang dilakukan petugas kesehatan tidak dengan cara persuasif dan tidak didasari semangat kearifan lokal yang dimiliki di daerah setempat. Ini strategi pemerintah salah dan keliru,” kata Safaruddin kepada wartawan, Kamis (30/9/2021).

Dia menduga aksi warga menolak vaksinasi itu karena belum masifnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah setempat. Seharusnya, petugas dapat lebih dulu melakukan pendekatan, termasuk melalui kepala desa.

Menurut politikus Partai Gerindra ini, petugas harus menyampaikan baik-buruknya vaksinasi ke warga. Hal itu dinilai penting agar masyarakat dapat mengikuti vaksinasi tanpa paksaan.

Selain itu, Safaruddin menyoroti petugas yang membuat posko vaksinasi di kompleks PPI Ujong Serangga. Menurutnya, keberadaan posko di sana berdampak terhadap pendapatan nelayan dan penjual ikan di lokasi.

Dia meminta petugas tidak melakukan pemaksaan saat menggelar vaksinasi. “Model sistem paksa, orang tidak mau datang ke sana. Sikap dan kebijakan yang sedikit tidak populis ini harus ditinggalkan,” jelas Safaruddin.

“Saya sebagai putra daerah merasa kecewa dan minta kejadian ini tidak terulang lagi. Saya mendukung vaksin, tapi strategi pendekatannya harus dilakukan secara persuasif dan humanis. Jangan ada unsur paksaan,” lanjutnya.

Sebelumnya, sekelompok warga mengacak-acak lokasi vaksinasi Corona yang digelar di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Serangga, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya.

“Kita akan tetap lakukan penyelidikan,” kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardy kepada wartawan, Rabu (29/9).

Winardy meminta Forkopimda Aceh Barat Daya terus memberikan edukasi-edukasi terkait pentingnya vaksinasi. Hal itu dinilai perlu dilakukan supaya insiden serupa tidak terulang.

“Kita berharap kejadian serupa tidak terulang,” ujar Winardy.

Menurutnya, insiden di PPI tersebut terjadi karena kurangnya edukasi tentang pentingnya vaksinasi. Selain itu, masyarakat juga tidak terima vaksinasi digelar di lokasi.

“Mereka marah dan tidak mau mengikuti kegiatan vaksin yang diadakan oleh pihak Polsek Susoh, Koramil/04 Susoh, Pol Aiurud, dan Puskesmas Sangkalan, karena kegiatan vaksinasi tersebut menyebabkan pengunjung di PPI Ujung Serangga sepi dan mempengaruhi pendapatan mereka,” jelas Winardy.

Akibat insiden tersebut, satu posko gerai vaksin, 9 vial vaksin (10 dosis), 33 vial vaksin Sinovac (2 dosis), alat medis berupa masker, hand sanitizer, alat tensi, jarum suntik, dan obat-obatan rusak serta tidak dapat digunakan lagi.

“Satu tenaga kesehatan atas nama Fanni Eprilia Tika (28) mengalami lebam di betis kanan bagian belakang akibat terkena benturan kursi plastik,” jelas Winardy.

(agse/knv)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Polisi menyelidiki laporan dugaan penipuan tes CPNS oleh anak Nia Daniaty, Olivia Nathania, dan suaminya Rafly N Tilaar atau Raf. Polisi menjadwalkan undangan pemeriksaan kepada pihak pelapor pada pekan depan.

“Kemarin sudah kita layangkan undangan untuk klarifikasi kepada para pelapornya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi, Kamis (30/9/2021).

Yusri mengatakan laporan kasus dugaan penipuan itu kini telah masuk ke tahap penyelidikan. Polisi selanjutnya akan mengklarifikasi pelapor hingga terlapor.

Dia menyebut pihak pelapor dijadwalkan bakal diperiksa penyelidik di Polda Metro Jaya pada Senin (4/10) pekan depan.

“Baru kita layangkan (undangan klarifikasi). Senin diperiksa,” katanya.

Diduga Tipu 225 Korban

Olivia Nathania dan suaminya Rafly N Tilaar dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindakan penipuan. Keduanya dilaporkan atas penipuan tes CPNS.

Pengacara pihak korban, Odie Hodianto, mengatakan terlapor telah melakukan aksinya sejak 2019. Ada 225 orang yang telah ditipu atas aksi Olivia dan Rafly.

“Total kerugian Rp 9,7 miliar,” kata pengacara pihak korban, Odie Hodianto, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (24/9).

Pihak Olivia Nathania lewat pengacaranya, Susanti Agustina, pun telah angkat suara mengenai laporan polisi tersebut. Pihak Olivia kini tengah menyiapkan bukti untuk membantah tudingan dari pelapor.

“Kami tim kuasa hukum sedang mempersiapkan bukti-bukti. Nanti kalau sudah ada, kami akan klarifikasi,” kata pengacara Olivia, Susanti Agustina, saat dihubungi, Senin (27/9).

Susanti belum bicara lebih jauh perihal bukti-bukti yang tengah disiapkan. Dia menyebut akan membeberkan kepada publik saat bukti tersebut telah terpenuhi.

“Kita tidak mau bicara tanpa bukti-bukti autentik yang sudah dibantah oleh Oi (Olivia),” jelas Susanti.

Simak video ‘Janji Manis yang Ditawarkan Anak Nia Daniaty kepada Korban CPNS’:

[Gambas:Video 20detik]

(ygs/mea)

Sumber: DetikNews

Tangerang –

Wanita berinisial RNA (27) mengaku tidak menuntut proses hukum atas perilaku oknum polisi FA yang memintanya nomor handphone seusai menilangnya. Pemotor wanita itu hanya menuntut klarifikasi berupa video dari FA.

“Harusnya enggak (diproses lebih lanjut) sih, karena kalau dari saya memang saya cuma minta satu video klarifikasi,” kata RNA kepada wartawan di Polres Metro Tangerang Kota, Tangerang, Rabu (29/9/2021) malam.

Akan tetapi hal itu nampaknya belum bisa dikabulkan. Sebab, FA harus melalui prosedur ke atasan terlebih dahulu sebelum membuat video klarifikasi.

“Tapi itupun harus lewat persetujuan atasan-atasan polisi di sini, itupun saya kan harus kooperatif juga. Ya udah kalau mau kayak gitu terserah, nggak apa-apa,” ujarnya.

Saat ditanya apakah RNA menuntut permintaan maaf dari FA, RNA tidak menjawab secara lugas.

“Kalau ini (permintaan maaf) saya omongin lagi ke Propam,” katanya saat dihubungi detikcom.

Serahkan Proses Hukum ke Propam

RNA juga menyerahkan proses hukum lebih lanjut terhadap FA ke pihak Propam.

“Kalau untuk tindak lanjut semacam penertiban untuk pelakunya ini, itu saya serahkan ke kepolisian, jadi saya terserah,” kata RNA.

RNA belum mengetahui apakah FA akan diproses secara kode etik oleh internal kepolisian.

“Nunggu penyidikan lebih lanjut, untuk etika kerjanya atau apa yang akan diperiksa apakah itu benar atau enggaknya,” katanya.

“Soalnya seperti yang saya omongkan di dalam berdua, yang dikatakan FA ini tidak sesuai dengan yang saya alami, versinya dia lebih pendek dari yang saya alami,” tambahnya.

Kembali ke masalah sanksi bagi FA, RNA menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian. RNA masih akan menunggu informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian.

“Masih dalam pengecekan sih, kalau ke meja hijau atau enggak saya belum jelas yah. Karena saya pun nanti juga akan dihubungi lebih lanjut oleh Pak Badruz oleh tim penyidik,” katanya.

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya: FA meminta maaf

Simak juga ‘Oknum Dishub yang Peras Sopir Bus Vaksinasi Minta Laporan Dicabut’:

[Gambas:Video 20detik]

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Kasus dugaan penganiayaan Ayu Thalia alias Thata Anma memasuki babak baru. Nicholas Sean Purnama sebagai terlapor di kasus tersebut telah diperiksa polisi.

Anak dari Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu diperiksa di Polsek Penjaringan pada Selasa (28/9) kemarin. Dalam pemeriksaan tersebut Nicholas Sean menjelaskan kronologis kejadian versinya.

“Kemarin (Selasa-red) Nicholas Sean sebagai warga negara yang taat hukum memenuhi panggilan dan sudah dilakukan pemeriksaan di Polsek Penjararingan,” ujar kuasa hukum Nicholas Sean, Achmad Ramzy, dalam keterangan kepada detikcom, Rabu (29/9/2021).

Dalam pemeriksaan tersebut Nicholas Sean mendapatkan 20 pertanyaan dari penyidik. Pada intinya, penyidik menanyakan soal tuduhan penganiayaan Ayu Thalia.

Jelaskan Kronologi ke Penyidik

Ramzy mengatakan, dalam periksaan tersebut Nicholas Sean ditanya seputar kronologi kejadian. Nicholas Sean juga ditanya seputar latar belakang kejadian yang terjadi antara dirinya dengan Ayu Thalia.

“Secara garis besar (ditanya) itu terkait sebenarnya apa yang terjadi. Kan selama ini dia (pelapor) selalu bilang (Sean) mendorong tapi, ternyata ketika dipertanyakan adalah apakah Nicholas Sean menarik dari atas mobil,” jelas Ramzy.

Dalam pemeriksaan itu pula, Nicholas Sean membantah segala tuduhan Ayu Thalia. Nicholas Sean menegaskan dirinya tidak pernah melakukan kontak fisik dengan Ayu Thalia saat itu.

“Tapi kita bantah semua kita tidak pernah melakukan hal-hal sentuhan fisik di dalam mobil maupun di luar mobil,” katanya.

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya: Nicholas Sean serahkan bukti foto

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Di sela-sela kesibukannya mengikuti rangkaian PON XX Papua, Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid bersilaturahmi dengan pengurus Nahdlatul Ulama (PCNU) Mimika, Timika. Dalam kunjungan tersebut Yenny Wahid berpesan agar NU memperkuat persaudaraan antarumat beragama.

Kunjungannya ke PCNU Kota Mimika ini sekaligus untuk merajut kembali perjuangan (Alm) Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di tanah Papua. NU sebagai representasi Islam damai di Papua diharapkan mampu memperkuat tali persaudaraan sesama anak bangsa.

“Silaturahmi ini dibangun untuk menyambungkan nilai-nilai dan perjuangan Gus Dur di Papua. NU ini menjadi corong bagaimana nilai-nilai Islam damai disebarluaskan, bukan hanya bagi kita sesama muslim, tapi juga masyarakat lainnya. Inilah kenapa silaturahmi menyambung nilai-nilai menjadi penting,” ujar Yenny Wahid dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (29/9/2021).

Kedatangan Yenny Wahid dan rombongannya ini disambut hangat jajaran PCNU Mimika, di antaranya Ketua PCNU Mimika KH Imam Abadi dan sejumlah Badan Otonomi NU seperti Muslimat dan Fatayat.

Sebagai salah satu daerah transmigrasi, Papua, khususnya Timika tidak hanya dihuni oleh penduduk asli tetapi juga pendatang. Oleh karena itu, NU diharapkan mampu menjembatani keragaman di tanah Papua.

“Nilai-nilai toleransi dan persaudaraan betul-betul harus ditanamkan untuk menghindari potensi konflik yang bisa timbul kapan saja,” ujarnya.

Dalam kesempatan perbincangan dengan Yenny Wahid, KH Imam Abadi menyampaikan bahwa dirinya seringkali dikenalkan oleh sejumlah pendeta umat Kristiani di sana sebagai seorang pendeta dari kalangan umat Islam. Hal ini menurutnya menjadi bukti bahwa NU menjalin hubungan yang baik dengan umat agama lainnya di Papua.

Putri Gus Dur ini pun mengapresiasi nilai-nilai positif yang ditanamkan oleh pengurus PCNU Mimika ini. Ia meminta agar hal itu terus dipupuk demi menjaga persaudaraan antarumat beragama.

“Saya sangat mengapresiasi khidmat masyarakat untuk NU di sini. Tidak seperti di Jawa, konteks masyarakat di sini sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, pengurus dan segenap warga NU di sini masih terus berjuang menyebarkan nilai-nilai kebaikan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu pula, Yenny Wahid bersama pengurus dan warga NU Mimika mengucapkan selamat atas terselenggaranya Festival Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesperawi) 2021. Menurutnya, ucapan selamat tersebut bukan sekadar formalitas saja, akan tetapi sangat penting disampaikan sebagai komitmen persaudaraan antar umat beragama.

“Saya Yenny Wahid, putri Gus Dur, di sini saya bersama Habib Helmi dan juga teman-teman pengurus NU cabang Mimika, kami semua ingin menyambut terselenggaranya festival Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) yang ke-13. Semoga sukses dan bisa menyatukan hati kita semua. Torang Bisa, Mimika Siap,” lanjutnya.

(mea/mea)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Anggota DPD RI, Sabam Sirait, meningga dunia. Sabam Sirait yang juga tokoh senior PDIP wafat di RS Siloam Karawaci.

“Betul, berita juga sudah disebar oleh Bang Putra Nababan (yang) juga menantunya. Jadi sudah confirm,” kata Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Yuke Yurike, saat dihubungi, Kamis (30/9/2021).

Sabam Sirait meninggal dunia pada pukul 22.37 WIB, Rabu (29/9). Sabam Sirait wafat pada usia 83 tahun.

Sabam adalah politikus senior. Dia pernah menjabat Anggota DPR Gotong Royong (DPR-GR) periode 1967-1973. Dia juga menjadi salah satu penandatangan deklarasi pembentukan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), tanggal 10 Januari 1973.

(aik/haf)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

PT Patra Badak Arun Solusi (PBAS) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan yang mengatasnamakan PBAS oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab. PBAS merupakan Subsidiary PT Pertamina Patra Niaga dan Member of Pertamina.

Beberapa modus penipuan, yakni proses penerimaan calon karyawan, penawaran kerja sama dengan PBAS yang disertai penawaran keuntungan dan/atau permintaan melakukan transfer sejumlah dana, permintaan sponsorship dalam bentuk pemasangan iklan/uang/materi lainnya, permintaan dana/komisi/fee terkait dengan pencairan bantuan dari PBAS, dan permintaan menghadiri seminar/lokakarya/undangan lainnya dengan menarik dana partisipasi.

Penipuan dengan modus pembukaan lowongan kerja terungkap setelah manajemen PBAS memperoleh pengaduan dari masyarakat, bahwa informasi lowongan kerja palsu ini beredar melalui instagram oleh akun @patrabadakarunsolusi.career. Proses rekrutmen palsu ini menggunakan google form yang dengan tautan tertera pada bio instagram @patrabadakarunsolusi.career dan meminta transfer sejumlah dana kepada pelamar.

Unggahan pertama mengenai informasi lowongan kerja palsu ini dibuat pada 12 Juni 2021 dan terakhir diunggah lagi pada Agustus 2021. Instagram @patrabadakarunsolusi.career menduplikasi akun instagram resmi PBAS.

Corporate Secretary PBAS Suparjono mengatakan, PBAS melakukan seleksi calon karyawan melalui https://www.pbasolusi.com/career.

“Konfirmasi dilakukan dengan panggilan langsung oleh Recruitment Officer PBAS, melalui nomor telepon (021- 83798585/86) dan Fax (021-83798591),” tutur Suparjono dalam keterangannya, Rabu (29/9/2021).

Suparjono menyebutkan, informasi resmi mengenai rekruitmen dan pengumuman seleksi calon karyawan PBAS dapat dilihat di website www.pbasolusi.com dan kanal sosial media resmi Instagram PBAS @patrabadakarunsolusi. PBAS juga tidak pernah memungut biaya apapun selama proses penerimaan calon karyawan.

“Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dengan adanya penipuan tersebut,” kata Suparjono.

“Kami saat ini belum membuka lowongan kerja baru. Informasi palsu tersebut merugikan dan mencemarkan nama baik kami sebagai perusahaan yang memiliki reputasi nasional. Oleh sebab itu, perusahaan resmi melaporkan hal ini kepada Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan pada medio Agustus 2021. Kami berharap aparat penegak hukum bisa menangkap pelaku, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan oleh informasi palsu tersebut,” jelas Suparjono.

Suparjono mengimbau kepada masyarakat agar tak mudah mempercayai informasi tidak resmi apapun terkait PBAS.

“Apabila menemukan atau mendapat informasi mengenai lowongan atau informasi lainnya agar masyarakat meminta konfirmasi kepada kami. Kami memiliki website, instagram resmi, maupun aku media sosial resmi lainnya,” imbaunya.

Untuk menghindari risiko atas hal-hal yang tidak diinginkan, masyarakat dapat melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada:

Corporate Secretary
Telepon : (021) 83798585
Fax.: (021) 837985891
(Hari Senin s.d. hari Jumat pukul 09.00 – 16.00)
E-mail : corporatesecretary@pbasolusi.com
Website : www.pbasolusi.com
Instagram : @patrabadakarunsolusi

(mpr/ega)

Sumber: DetikNews