Polisi memburu dua pria yang diduga ikut terlibat dalam kasus dugaan pemukulan kepada pedagang wanita oleh pria diduga preman di Pajak atau Pasar Gambir, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Dua pria ini diburu tim yang sudah dibentuk.
“Tim yang sudah dibentuk ini pun juga diperintahkan untuk mengejar dan menangkap dua orang pelaku lainnya,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi di Polrestabes Medan, Sabtu (9/10/2021).
Hadi mengatakan pihaknya sudah mengetahui identitas kedua pria ini. Dia meminta dua pria ini datang menyerahkan diri ke Polrestabes Medan.
“Identitasnya yaitu berinisial DD dan FR. Oleh karenanya kami mengimbau kepada dua pelaku ini menyerahkan diri dan menghadap ke Satreskrim Polrestabes Medan,” tutur Hadi.
Hadi menyebut peristiwa itu terjadi pada 5 November 2021. Polisi akan terus mendalami kronologi kasus dugaan penganiayaan ini.
“Tim juga akan mendalami kembali kronologi kejadian tersebut untuk memastikan apa latar belakang dan penyebab kejadian penganiayaan tersebut,” jelas Hadi.
Tak hanya itu, Hadi mengatakan Pimpinan Polri dan Kapolda Sumatera Utara juga telah mendengar terkait penetapan tersangka terhadap pedagang wanita yang dipukul oleh preman di Pasar Gambir. Dia memastikan Kapolda Sumut turut prihatin atas penetapan tersangka itu.
“Pimpinan Polri dan bapak Kapolda Sumatera Utara telah mendengar dan merespon dengan cepat. Dan juga ikut prihatin atas berita yang viral terkait penganiayaan dan penetapan tersangka kepada seorang ibu yang berinisial LG, penjual sayur di Pasar Gambir,” tutur Hadi.
Video aksi joget terajana di kediaman pribadi Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto viral di media sosial (medsos). Danny mengatakan, kejadian dalam video itu bukan pesta, hanya sebuah jamuan.
Dalam video yang beredar, tampak suasana malam hari di kediaman Danny yang mana Danny dan sejumlah orang berdiri. Sebagian orang lainnya kemudian berjoget diiringi lagu terajana.
Video juga memperlihatkan sejumlah orang lainnya dengan sajian makan dan minum di atas meja. Juga terekam sebuah panggung asal lagu terajana itu disenandungkan.
Danny tidak membantah terkait video viral itu. Dia menjelaskan duduk perkara video itu.
“(Kejadian dalam video) tadi malam,” ucap Danny saat dihubungi detikcom, Sabtu (9/10/2021) malam.
Danny mengatakan, dia kedatangan tamu dari jauh sehingga dia membuat jamuan di kediaman pribadinya. Menurut dia, peristiwa dalam video hanya jamuan semata.
“Jadi bukan pesta. Cuma makan malam. Mumpung dia datang ke makassar. Itu saja,” katanya.
Sementara soal aksi joget terajana dalam video, kata Danny, bermula saat lagu diputar dan tamu tersebut diminta bernyanyi. Maka tamu tersebut terpaksa bernyanyi.
“Lagi makan semua, terus tiba-tiba nyanyi siti terajana,” kata Danny.
“Tiba-tiba mic-nya dibawa, begitu. Terus tiba-tiba dia ikut nyanyi juga. Surprise kan orang berdiri foto. Habis itu normal lagi, begitu,” pungkas Danny.
Beredar kabar Peneliti dan Profesor di National University of Singapore, Kishore Mahbubani merupakan Dewan Penasihat Golkar Institute. Ketua Golkar Institute Ace Hasan Syadzily membenarkan bahwa Kishor merupakan salah satu Board of Advisor Golkar Institute.
Kabar Profesor Kishore adalah Dewan Penasihat Golkar Institute disampaikan oleh mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah. Dia menyinggung Prof Kishore yang sempat memuji Jokowi merupakan Dewan Penasihat Golkar Institute.
“Pak @jokowi disebut sebagai Pemimpin Jenius oleh Kishore Mahbubani, peneliti Asia Research Institute yg juga Dewan Penasihat Golkar Institute,” kata Febri Diansyah lewat akun Twitternya @febridiansyah, Sabtu (9/10/2021). Dia juga menyertakan salah satu poster acara Golkar Institute dalam cuitannya.
Kabar yang disampaikan oleh Febri Diansyah, dijawab oleh Ace. Wakil Ketua Umum Golkar ini menyebut Profesor Kishore memang selama ini terlibat memberikan masukan bagi Golkar Institute.
“Memang betul Prof Kishore menjadi salah Board of Advisor Golkar Institute. Selama ini, beliau terlibat memberikan masukan-masukan terhadap pembentukan Golkar Institute sebagai Sekolah Kebijakan Publik dan Pemerintahan. Beliau juga menjadi pengajar dalam kursus-kursus politik tentang geopolitik di Golkar Institute,” ucapnya.
Meski begitu, Ace menilai pandangan Profesor Kishore tidak terkait dengan Golkar Institute. Menurutnya penilaian Profesor Kishore merupakan pandangan objektif.
“Namun pandangannya tentang Pemerintahan Jokowi dan kepemimpinan Presiden Jokowi, saya kira merupakan pandangan obyektif atas jalannya pemerintahan ini, bukan karena dipengaruhi kami di Golkar Institute. Kapasitasnya sebagai akademisi dan mantan diplomat terkemuka dunia tentu tak diragukan lagi. Saya kira beliau tidak akan mempertaruhkan reputasi akademiknya sebagai intelektual kelas dunia untuk menilai kepemimpinan tanpa parameter yang jelas,” ujarnya.
Tak hanya itu, Ace menyebut Profesor Kishore memiliki kapasitas untuk memberikan penilaian atas Pemerintahan Jokowi. Penilaiannya, kata Ace, juga dapat dipertanggungjawabkan.
“Prof Kishore memiliki kredibilitas untuk menjelaskan tentang Pemerintahan Jokowi dengan membandingkan kepemimpinan dunia pada negara lain. Beliau Akademisi di National University of Singapore dan mantan diplomat kelas dunia yang memiliki argumentasi dan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menilai pemerintahan suatu negara,” tuturnya.
Simak selengkapnya pujian Kishore untuk Jokowi di halaman berikutnya.
RUPAT, Tribunriau- Kepolisan Sektor Rupat beserta Bhayangkari Ranting Rupat mensukseskan pelaksanaan vaksinasi massal Covid-19, bantuan sosial dan santunan bagi anak yatim piatu yang diselenggarakan oleh Polres Bengkalis, Batu Panjang, (09/10/2021).
Saat dikonfirmasi di tempat pelaksaan vaksinasi massal di Halaman Kantor Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, Kapolres Bengkalis AKBP HENDRA GUNAWAN,S.I.K, MT melalui Kapolsek Rupat AKP SYAIDINA ALI,S.H. yang didampingi Ketua Bayangkari Ranting Rupat Ny IVO SYAIDINA ALI pada Sabtu Siang (09/10/2021), menerangkan bahwa suksesnya pelaksanaan vaksinasi covid-19 sebagai bentuk mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Kecamatan Rupat dan utamanya adalah demi kemanusiaan.
“Dengan adanya vaksinasi yang diselenggarakan oleh Polres Bengkalis ini sebagai percepatan pelaksanaan Vaksinasi bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis, khususnya masyarakat Kecamatan Rupat. adapun jumlah vaksin Sinovac disediakan oleh Polres Bengkalis sebayak 500 pial,” ujar Kapolsek.
“Pelaksanaan vaksin massal Polres Bengkalis ini dimulai dari pukul 08.00 WIB hingga 12.30 Wib, dipusatkan di Balai Pertemuan Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, dengan menggandeng Pihak Kesehatan yaitu UPT Puskesmas Teluk Lecah serta dukungan penuh oleh Forkopincam Rupat sehingga pelaksanaan vaksin yang diselenggarakan oleh Polres Bengkalis ini berjalan dengan aman, tertib dan lancar,” tambahnya.
Di sela-sela pelaksanaan vaksinasi massal ini, Kapolres Bengkalis AKBP HENDRA GUNAWAN,S.I.K. MT, Kapolsek Rupat AKP SYAIDINA ALI, S.H. dan Ketua Bayangkari Ranting Rupat Ny. IVO SYAIDINA ALI juga memberikan bantuan sosial berupa sembako serta memberikan santunan bagi anak-anak yatim piatu di Kecamatan Rupat.
Kegiatan Vaksin Massal yang diselenggarakan oleh Polres Bengkalis ini dihadiri oleh Kapolres Bengkalis AKBP Hendra Gunawan,S.I.K. MT., Camat Rupat Muhammad Rusydy. MR. S. STP, Kapolsek Rupat AKP Syaidina Ali, S.H., Ketua Bayangkari Ranting Rupat Ny.Ivo Syaidina Ali, Kepala UPT Puskesmas Teluk Lecah dr. Nelya Sasmita., Kades Pangkalan Nyirih Mursalim, S.Pdi., Masyarakat peserta Vaksinasi dan Anak Yatim Piatu Kecamatan Rupat.
Sedangkan pelaksana kegiatan vaksinasi nassal yang diselenggarakan oleh Polres Bengkalis adalah dr. Nelya Sasmita Kepala Puskesmas Teluk Lecah, dr. Indra Setiawan, Aipda Embridona Kepala Urusan Kesehatan Polres Bengkalis, Tim Kesesehatan Polres Bengkalis bersama Bhayangkari Cabang Bengkalis dan Bayangkari Cabang Rupat yang dibantu oleh Tim Kesehatan Upt Puskesmas Teluk Lecah.
Kegiatan vaksinasi massal yang diselenggarakan oleh Polres Bengkalis ini Juga diamankan oleh:
1. Polsek Rupat Sebanyak 12 Personil
2. Koramil 05 Rupat Sebanyak 5 Personil
3. Satpol PP Kec.Rupat Sebanyak 5 Personil
4. BPBD Kec.Rupat Sebanyak 5 Personil
5. Linmas Desa Pangkalan Nyirih 6 orang.
6. FKPM Desa Pangkalan Nyirih 6 orang.
Kapolsek Rupat jua menerangkan jumlah masyarakat yang telah divaksin sebanyak 468 orang.
Kapolres Bengkalis AKBP HENDRA GUNAWAN,S.I.K. MT melalui Kapolsek Rupat AKP SYAIDINA ALI,S.H. yang didampingi Ketua Bayangkari Ranting Rupat Ny.IVO SYAIDINA ALI mengucapkan terimakasih terhadap semua unsur, baik Forkopimcam Rupat, Kepala Desa Pangkalan Nyirih, Kepala UPT Puskesmas Teluk Lecah, BPD Desa Pangkalan Nyirih, LSM dan Awak Media yang terlibat dalam kelancaran vaksin massal yang diselenggarakan oleh Polres Bengkalis, pemberian bantuan sosial serta pemberian santunan bagi anak yatim piatu di Kecamatan Rupat. (rilis)
Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan (Jaksel), masih belum dibuka untuk umum. Pemprov DKI Jakarta menargetkan kebun binatang ini bisa segera menerima pengunjung lagi.
“Hari ini saya meninjau Marga Satwa Ragunan, ini kebun binatang yang paling luas kedua di dunia dengan luas 147 hektare. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi Ragunan bisa dibuka untuk umum sekalipun secara bertahap belum diperkenankan untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Masih menunggu, mudah-mudahan tidak lama lagi,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, di Ragunan, Jaksel, Sabtu (9/10/2021).
Riza mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan kasus Corona di DKI sebelum memutuskan membuka Ragunan. Dia mengatakan persiapan dilakukan sambil merenovasi sejumlah bagian di Ragunan.
“Memang kita masih di level 3, ini kita sedang lihat persiapannya untuk dibuka kemudian untuk dikembangkan dilakukan revitalisasi, supaya kebon binatang ini juga bisa menjadi hutan kota dan menyimpan air di sini,” ujarnya.
Riza mengatakan ada sejumlah waduk di Taman Margasatwa Ragunan yang sedang dalam proses pengerukan. Waduk tersebut dikeruk agar dapat menampung air saat musim hujan.
“Tadi kita lihat di sini ada waduk-waduk dan juga proses pengerukan persiapan musim hujan yang harus kita hadapi, maka debit air meningkat. Jadi daya tampung waduk harus ditingkatkan. SDA juga mengupayakan adanya pengerukan untuk menambah volume waduk yang ada di kebun binatang,” tuturnya.
Riza mengatakan pihaknya telah menyiapkan protokol kesehatan jika Ragunan dibuka lagi. Salah satunya, kata Riza, penggunaan aplikasi PeduliLindungi bagi para pengunjung.
“Berbagai protokol kesehatan sudah disiapkan, aplikasi PeduliLindungi, nanti pada akhirnya setelah siap akan kita buka,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Taman Margasatwa Ragunan tutup sejak Selasa (22/6). Penutupan dilakukan setelah DKI Jakarta menerapkan PPKM darurat yang kemudian berganti menjadi PPKM level 4.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhenti berbohong soal Pilgub 2024. Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, M Taufik, mempertanyakan maksud Prasetio.
“Bohongnya apaan? Yang dimaksud bohongnya apa? Bohong itu dari sudut yang mana,” kata M Taufik kepada wartawan, Sabtu (9/10/2021).
Taufik meminta Prasetio memberitahukan apa kebohongan yang diucapkan Anies terkait Pilgub 2024. Dia menilai pernyataan yang disinggung Prasetio itu adalah pernyataan orang yang disebut sebagai pendukung Anies, bukan pernyataan Anies Baswedan.
“Bohongnya di mana gitu? Yang bohong apanya coba? Orang kalau mau bohong misalnya gini… gini…, dibunyiin dong bohongnya apa. Kalau pendapat orang, bukan berbohong, itu pendapat,” ujarnya.
“Itu kan relawan, relawan boleh saja pendapat apa kek, namanya relawan. Itu kan pendapat orang, masa pendapat orang dibilang bohong, ya kan?” imbuhnya.
Sebelumnya, Prasetio Edi meminta Anies Baswedan berhenti berbohong soal isu Pilgub DKI 2024. Pilgub DKI digelar pemerintah pusat pada 2024, bukan 2022, tidak untuk mengganjal Anies, melainkan karena sudah amanat undang-undang.
“Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan berhenti berbohong dengan seakan pemerintah pusat sengaja memundurkan Pemilihan Gubernur sampai 2024. Sebab, pelaksanaan pilgub diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang disahkan setahun sebelum Anies menjadi gubernur,” demikian bunyi keterangan tertulis Prasetio, Sabtu (9/10).
Prasetio mengatakan masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI berakhir pada 2022 dan kemudian Pilgub DKI digelar pada 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Anies Baswedan, pemerintah bakal menunjuk seorang penjabat. Pemerintah pusat menetapkan Pilgub DKI digelar pada 2024, bukan 2022.
Atlet tinju DKI Jill Mandagie terlibat kericuhan usai bertanding melawan Lucky Mira A Hari asal Nusa Tenggara Timur (NTT) di Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua. Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan pihaknya akan membimbing dan mengedukasi Jill.
“Sedang kami pelajari, nanti dicek, tentu ini harus dibimbing, diedukasi,” kata Riza di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (9/10/2021).
Riza menuturkan jika Jill terbukti bersalah, maka akan dilakukan pembinaan dan juga evaluasi. Proses pembinaan dan evaluasi akan dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jakarta.
“Kalau nanti terbukti bersalah, nanti akan ada pembinaan evaluasi dari Dispora,” tururnya.
Seperti diketahui, kericuhan sempat terjadi di arena tinju PON Papua. Pihak yang terlibat keributan, yakni kontingen tinju DKI Jakarta dan relawan PON, akhirnya berdamai di kantor polisi. Keributan terjadi di GOR Cenderawasih, Jumat (8/10/2021) malam waktu setempat. Peristiwa tersebut diduga terjadi usai laga atlet DKI Jill Mandagie melawan Lucky Mira A Hari asal NTT.
Jill diduga tak terima atas keputusan wasit. Dia kemudian turun ke ring dan melakukan aksi yang dianggap tak patut.
Relawan PB PON dan penonton diduga emosional, lalu mengejar Jill. Personel TNI-Polri yang berada di lokasi terlihat berupaya melerai keributan itu. Meski demikian, Jill tetap kena bogem massa.
Kontingen tinju DKI dan relawan PON yang terlibat keributan kemudian dibawa ke kantor polisi. Setelah dilakukan mediasi, para pihak yang terlibat keributan ini sepakat berdamai.
Perwakilan kontingen tinju DKI Jakarta, Viktor Petroes Wangelaha, juga meminta maaf atas kericuhan yang terjadi. Dia menyebut keributan itu berawal dari kesalahpahaman.
“Saya mewakili kontingen tinju dari Provinsi DKI Jakarta meminta maaf atas kekhilafan, sehingga terjadi insiden kesalahpahaman tadi sore di GOR Cenderawasih Kota Jayapura,” ucapnya.
“Ditangkap hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 Pukul 03.40 WIT, bertempat di jalan Gunung Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono melalui keterangan tertulis, Sabtu (9/10/2021).
Argo mengatakan polisi juga menangkap satu orang lain bernama Beto Ordias. Menurutnya, kedua tersangka dibawa ke Polres Yahukimo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
“Kasus tersebut telah ditangani oleh Polres Yahukimo,” ucapnya.
Adapun Morume Keya Busup diketahui merupakan Kepala suku Umum Kimyal yang melakukan penyerangan terhadap suku Yali pada Minggu (3/10). Dalam penangkapan tersebut, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya seperti satu buah busur, sembilan anak panah, satu buah kampak, satu unit ponsel, perangkat elektronik, hingga identitas diri lain milik tersangka.
Polres Yahukimo bersama Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi menangkap Morume Keya Busup. (Dok Polri)
Usai peristiwa penyerangan tersebut, polisi langsung bergerak untuk menangkap 52 orang terduga pelaku penyerangan. Dari puluhan orang yang ditangkap, 22 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas kericuhan yang mengakibatkan 41 orang luka-luka dan enam orang meninggal dunia.
“Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan berhenti berbohong dengan seakan Pemerintah Pusat sengaja memundurkan Pemilihan Gubernur sampai 2024. Sebab, pelaksanaan Pilgub diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang disahkan setahun sebelum Anies menjadi Gubernur,” demikian bunyi keterangan pers Pras, panggilan Prasetyo, Sabtu (9/10/2021).
Pras menegaskan masa jabatan Gubernur Anies Baswedan berakhir pada 2022 dan kemudian Pilgub DKI digelar tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur DKI nantinya, maka posisi Anies akan diisi seorang Penjabat (Pj). Pemerintah pusat menetapkan Pilgub DKI digelar pada 2024, bukan 2022.
“Undang-Undang ini dibuat sebelum Anies terpilih menjadi Gubernur DKI. Jangan membuat (persepsi -red) seakan-akan Pemerintah Pusat mengundurkan Pilgub DKI untuk mengganjal ambisi politik Anies,” kata Pras, sapaan Prasetyo, dalam keterangan pers tertulis, Sabtu (9/10/2021).
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah mengatur waktu Pilgub (termasuk Pilgub Jakarta) bahkan sebelum Anies dilantik sebagai Gubernur DKI. Ada Pasal 201 ayat 3 yang mengatur bahwa masa jabatan Anies adalah dari 2017 sampai 2022.
“Pelaksanaan Pilgub DKI 2017 mengacu pada pasal ini. Saat itu, Anies mengikuti Pilgub dengan menjadi Calon Gubernur DKI. Kemudian, pasal 201 ayat 3 menyebut, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022,” jelas Pras yang merupakan politikus PDIP ini.
Selanjutnya, Pilkada DKI akan digelar pada 2024. Posisi Anies akan digantikan oleh Penjabat (Pj). Pada Pasal 201 Ayat 8, 9, dan 10 disebutkan demikian:
UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada:
(8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.
(9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.
(10) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kasus ini mencuat pada Juli 2021. Diawali viral postingan Aurellia Renatha soal dugaan penganiayaan sang ayah.
Keduanya saling lapor polisi setelah kejadian itu. Aurellia dan Rachmat Widodo sama-sama ditetapkan tersangka kasus KDRT dan penganiayaan.
Kombes Rachmat Widodo sudah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu. Satu tahun berlalu, Aurellia Renatha memajang foto dirinya sedang memegang surat panggilan dari Polres Jakarta Utara. Yang mengejutkan, dalam surat panggilan itu tertera bahwa Aurellia Renatha dipanggil sebagai tersangka.
“Iya benar. Sudah (tersangka),” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Guntur Arif Dermawan saat dikonfirmasi terkait penetapan tersangka Aurelia, Kamis (7/10/2021).
Hubungan anak dan ayah, Aurellia Renatha dan Kombes Rachmat Widodo terputus seusai insiden dugaan penganiayaan sang ayah. Di tengah proses hukum yang sedang bergulir, Aurellia sempat menginisiasi perdamaian dengan sang ayah.
“Sebetulnya bulan April 2021 lalu itu hampir terjadi perdamaian, saya yang inisiate,” ujar Aurellia saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (7/10/2021) malam.
Aurellia mengungkapkan keinginannya untuk mengakhiri kisruh dengan sang ayah. Ia menginisiasi damai karena ingin mencari ketenangan batin.
Saat itu Aurellia dengan penuh harapan berangkat ke Polres Metro Jakarta Utara untuk bertemu dengan sang ayah. Ia tiba di Polres Metro Jakarta Utara sekitar pukul 09.00 WIB pagi untuk proses perdamaian.
“Saya sudah datang dari pukul 09.00 WIB, ditunggu sampai sore pukul 16.30 WI, ayah saya tidak datang-datang. Saya merasa dipermainkan,” ucapnya.
Namun, berjam-jam menunggu, Aurellia tidak dapat bertemu dengan ayahnya di Polres Metro Jakarta Utara. Hingga akhirnya penyidik menghubungi Kombes Rachmat Widodo, mengabarkan bahwa putrinya sudah tiba.
Hingga akhirnya Kombes Rachmat Widodo meminta pertemuan dipindah ke coffee shop di Kelapa Gading. Aurellia bersama penyidik kemudian berangkat ke lokasi yang telah ditentukan.
Aurellia juga ditemani sang ibu. Penandatanganan kesepakatan damai itu rencananya akan dilakukan oleh Kombes Rachmat Widodo dan ibunda Aurellia.
Sayangnya, rencana perdamaian itu batal. Kombes Rachmat Widodo membuat situasi kembali memanas saat upaya perdamaian itu.
“Di situ yang (mau) tanda tangan mama saya sama papah, jadi saya benar-benar nggak ngomong apa-apa. Malah tiba-tiba kepala saya ditunjuk ‘Kau nggak kawin kau’, ya udah nggak jadi akhirnya,” ungkapnya.
