Kapal Motor Penumpang (KPM) Tunu Pratama Jaya-3888 kandas di dekat dermaga Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali. Hingga kini belum diketahui penyebab kapal tersebut kandas.
“Betul (KPM Pratama Jaya-3888). Kandas di dekat dermaga saja,” kata Manajer Usaha PT ASDP Indonesia Ferry Gilimanuk, Windra Soelistiawan saat dihubungi detikcom, Minggu (10/10/2021) malam.
“Kejadiannya sekitar 45 menit yang lalu. Jadi untuk lebih detailnya nanti menunggu hasil laporan dari Syahbandar dan nakhoda,” imbuh Windra.
Namun Windra belum bisa menjelaskan kronologis kapal tersebut bisa kandas di dekat dermaga. Iya pun menyarankan untuk menginformasi kejadian tersebut kepada Kantor Kesyahbandar.
Iya pun belum mengetahui berapa jumlah penumpang dan ABK di kapal tersebut. Dirinya mengaku masih menunggu berita acara dari Kantor Kesyahbandaran.
“Coba nanti ke Syahbandar dan nakhoda ya lebih detailnya. Belum (diketahui berapa penumpang dan ABK-nya), nanti silakan tunggu berita acaranya ya,” pinta Windra.
Irjen (Purn) Anton Tabah merupakan mantan ajudan dari Soeharto. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI periode 2018-2020.
Semasa hidupnya, Anton Tabah pernah menulis sebuah buku berjudul ‘Pak Harto The Untold Stories’. Buku yang diterbitkan pada tahun 2011 tersebut menceritakan kehidupan Soeharto.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan agar para pemuda, termasuk pemuda muslim memahami pentingnya pengetahuan akan sejarah bangsa secara utuh. Para pemuda juga diharapkan memahami pentingnya membangun soliditas dan solidaritas bersama komponen bangsa lainnya dalam mengimplementasikan Pancasila dan menjaga NKRI.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber Seminar Nasional ‘Peran Pemuda Dalam Mengokohkan Simpul Kebangsaan di Tengah Kemajemukan dan Pandemi’ pada Sabtu (9/10). Acara ini merupakan hasil kerja sama antara MPR dengan Gema Keadilan DKI Jakarta.
Menurut Hidayat implementasi Pancasila sangat krusial untuk menampik upaya-upaya pengaburan sejarah serta tantangan lokal dan global, seperti separatisme, neo kolonialisme dan pandemi COVID-19.
Hidayat menyebut pemahaman sejarah bangsa yang utuh dan benar perlu dimiliki oleh para pemuda agar mereka tak mudah terpengaruh oleh upaya-upaya pengaburan sejarah bangsa, termasuk sejarah terkait peran para tokoh Umat Islam. Ia menegaskan para pemuda harus melek informasi dan tidak menyia-nyiakan potensi serta momentum yang dimiliki.
Hidayat mencontohkan beberapa upaya pengaburan sejarah. Misalnya, terkait pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1948 dan 1965.
“Ada upaya yang menarasikan bahwa PKI bukan sebagai pelaku, melainkan korban. Padahal korban kejahatan PKI sudah banyak berjatuhan dari para kyai, santri, Gubernur Jawa Timur, dan beberapa Jenderal TNI AD. Karena pemberontakan PKI bahkan tidak hanya dilakukan sekali saja,” jelas Hidayat.
Ia menguraikan muncul tendensi untuk mengalihkan peristiwa G30S PKI tahun 1965 dengan menimpakan kesalahan kepada Orde Baru. Padahal, sebut Hidayat, orde barulah yang berhasil menumpas PKI dan gerakan komunisme.
“Kudeta PKI pada 18/9/1948 jelas tidak ada hubungan dengan Orba, CIA atau Amerika Serikat. Tetapi terkait dengan dukungan dari Partai Komunis Uni Soviet. Mereka bukan hanya melakukan pemberontakan, tapi tragedi kemanusiaan, dan kudeta terhadap pemerintah RI yang sah. PKI bahkan sudah berhasil menetapkan ibukota dan mendeklarasikan negara mereka di teritorial RI. Yaitu Negara Republik Soviet Indonesia. Mereka juga umumkan Musso sebagai Presiden dan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri,” urai Hidayat.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti kemunculan Kamus Sejarah Indonesia yang disusun Ditjen Kebudayaan Kemendikbud. Walau Kamus Sejarah Indonesia yang kontroversial itu telah ditarik karena memperoleh banyak protes keras dari masyarakat luas, menurutnya penulisan sejarah yang tidak tepat dapat menimbulkan pengaburan fakta yang akan mengacaukan pemahaman akan sejarah bangsa.
Ia menambahkan dalam jilid 1 Kamus Sejarah Indonesia yang membahas periode Indonesia dipersiapkan dari tahun 1900-1950, tidak disebutkan peran-peran besar pemuda Moslem, Jong Islamieten Bond, organisasi pemuda Islam yang ikut terlibat dalam menginisiasi Sumpah Pemuda. Selain itu, lanjunya, peran Ulama yang ikut memperjuangkan serta menyelamatkan NKRI juga tidak disebutkan.
“Sejarah gilang gemilang mereka untuk Indonesia Merdeka dan NKRI, justru diputarbalikkan dan tidak disebutkan secara benar,” cetus Hidayat.
Hidayat menegaskan dengan pemahaman sejarah yang baik dan utuh para pemuda mendapatkan keteladanan dan kebanggaan atas perjuangan para tokoh bangsa. Pemuda, kata dia, bisa belajar dan meneruskan peran para tokoh bangsa, agar Indonesia dan cita-cita kemerdekaan serta reformasinya dapat terus diwujudkan juga diwariskan kepada generasi berikut, untuk mensukseskan Indonesia Emas tahun 2045.
“Sangat penting bagi anak muda untuk mempelajari dan mendapatkan sejarah secara benar, agar mempunyai kebanggaan dan mengetahui bagaimana pemuda termasuk pemuda muslim eksis dan terus berkontribusi, mengokohkan soliditas, solidaritas dan kemajuan bangsa, dangan menjaga negara dan Pancasila dari berbagai ancaman. Seperti wabah COVID-19 saat ini, serangan luar negeri, neokolonialisme, separatisme, serta ideologi-ideologi menyimpang yang tak sesuai dengan Pancasila seperti Komunisme,” papar Hidayat.
Ia menambahkan dengan pemahaman sejarah yang baik dan benar, para pemuda dapat menguatkan simpul kebangsaan. Ia menuturkan pemuda, dan rakyat pada umumnya, diberikan jaminan hak untuk berkumpul dan berserikat dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 yang diperkuat dengan pasal-pasal tentang HAM lainnya dari Pasal 28A hingga 28J.
“Itu semua bisa dilakukan untuk menghadirkan kemaslahatan, dan kontribusi maksimal bagi pemuda Indonesia. Karena tidak bertentangan dengan Pancasila, aturan hukum dan norma yang hidup di masyarakat (agama). Dan itulah teladan yg telah diwariskan oleh bapak dan ibu bangsa untuk kaum muda di zaman milenial sekarang. Maka maksimalkanlah, dan jangan dimubazirkan,” imbuh Hidayat.
PKB merespons pernyataan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani perihal kepastian Prabowo Subianto maju sebagai capres di Pilpres 2024. PKB mau usung pasangan Prabowo dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin?
Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebut pengurus hingga grassroot PKB memang menginginkan Cak Imin maju sebagai capres 2024. Daniel meyakini pengurus dan jaringan akar rumput partai lain juga menginginkan pimpinannya yang maju menjadi capres.
“Basis struktur dan akar rumput memang sangat mendorong Cak Imin untuk maju sebagai capres. Saya rasa semua kader partai akan seperti itu, sehingga wajar saja bila Gerindra memajukan kembali Pak Prabowo,” kata Daniel kepada wartawan, Minggu (10/10/2021).
Daniel menuturkan hingga saat ini belum bisa dipastikan siapa yang akan mendampingi Cak Imin di Pilpres 2024. PKB sendiri membuka peluang berkoalisi dengan siapa saja.
“Untuk pasangan masih sangat terbuka dan dinamis. Kita welcome kepada semua kekuatan,” ucap Daniel.
“Yang penting saat ini kita perkuat dukungan rakyat. Semua kader PKB di semua tingkatkan diminta semakin memperkuat koalisi dengan rakyat,” imbuhnya.
Ketua DPP PKB bidang SDA dan Energi itu menyebut semua kemungkinan masih bisa terjadi. Bahkan, soal kemungkinan pasangan Prabowo dan Cak Imin sebagai capres dan cawapres di 2024.
Sebelumnya, beberapa lembaga telah menyelenggarakan survei simulasi capres-cawapres 2024, yang mana ada nama nama Prabowo dalam surveinya. Misal survei Indo Barometer, yang menakar beberapa nama untuk dipasangkan dengan Prabowo, di antaranya Puan Maharani dan Budi Gunawan.
Lalu Parameter Politik Indonesia (PPI). PPI mensimulasikan Prabowo dipasangkan dengan 4 nama, yakni Prabowo-Anies Baswedan, Prabowo-Puan, Prabowo-Ganjar Pranowo dan Prabowo-Sandiaga Uno.
Brigjen Junior Tumilaar dicopot dari jabatan Inspektur Kodam (Irdam) XIII/Merdeka karena diduga melanggar hukum disiplin dan pidana militer. Usai dicopot, Brigjen Junior Tumilaar pun ditempatkan sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
“Dan untuk kepentingan tersebut di atas, Kepala Staf Angkatan Darat pada 8 Oktober 2021 telah mengeluarkan Surat Perintah Pembebasan dari Tugas & Tanggung Jawab Jabatan Brigjen TNI JT sebagai Inspektur Kodam XIII Merdeka untuk kemudian ditempatkan sebagai Staf Khusus Kasad,” kata Komandan Puspom AD, Letjen Chandra W Sukotjo, dikutip detikcom dari situs resmi Puspom AD, Sabtu (9/10).
Pembebastugasan Brigjen Junior Tumilaar diteken oleh KSAD Jenderal Andika Perkasa. Hal itu dilakukan untuk kepentingan proses hukum militer.
“Perbuatan melawan hukum dimaksud adalah pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan pelanggaran Hukum Pidana Militer sesuai Pasal 126 KUHPM dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Atas adanya indikasi pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan pelanggaran Hukum Pidana Militer, maka Puspom AD akan melanjutkan proses hukum lebih lanjut terhadap Brigjen TNI JT,” jelas Chandra.
Pencoporan Brigjen Junior Tumilaar itu buntut dari surat yang dia kirimkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Surat yang isinya meminta Babinsa tidak perlu diperiksa di Polresta Manado itu menjadi viral di media sosial.
Junior Tumilaar awalnya mengatakan ada Babinsa yang mendampingi warga bernama Ari Tahiru (67). Dia menyebut Ari berhadapan dengan masalah konflik lahan di Sulut. Dia mengatakan menaruh perhatian kepada Babinsa yang dipanggil ke kantor polisi.
Surat tulis tangan Brigjen Junior itu dengan tembusan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Panglima Kodam Merdeka Mayjen TNI Wanti Waranei Franky Mamahit, pengacara Ari Tahiru, serta anggota Komisi III DPR RI F-NasDem Hillary Brigitta Lasut.
Dia mengatakan Babinsa tersebut dipanggil ke Polresta Manado. Dia juga menyoroti soal Brimob Polda Sulut yang mendatangi Babinsa saat bertugas di tanah Edwin Lomban. Brimob itu juga disebutnya dipanggil ke Polresta Manado.
Brigjen Junior Tumilaar mengakui surat tersebut ditulis sendiri pada 15 September 2021. Dia berharap Kapolri merespons surat tersebut. Dia mengatakan dirinya siap bertanggung jawab atas apa yang ditulis. Dia mengaku siap menghadapi risiko.
“Intinya itu kan surat itu bukan masalah Citraland-nya, yang pertama itu. Tapi pemanggilan Babinsa oleh Polri dalam hal ini Polresta Manado,” kata Brigjen Junior saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin (20/9).
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya masih memberlakukan kebijakan ganjil genap (gage) di sejumlah titik di DKI Jakarta, salah satunya Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Pagi ini, masih banyak mobil pelat ganjil dan sepeda yang diputar balik petugas.
Pantauan detikcom, Minggu (10/10) pukul 07.30 WIB, sudah banyak pesepeda yang melintas berdampingan dengan motor dan mobil di Jalan Jenderal Sudirman. Tampak pesepeda melintas di dalam maupun di luar jalur sepeda.
Pukul 08.00 WIB, sejumlah petugas gabungan dari kepolisian, Satpol PP, dan Dishub terlihat berjaga di kawasan Bundaran Senayan. Mereka memantau dan memutarbalikkan pesepeda yang hendak melintas ke arah Jalan Jenderal Sudirman.
“Pesepeda balik, balik,” kata salah satu petugas seraya mengayunkan tangannya, mengarahkan rombongan pesepeda ke arah Jl Hang Lekir.
“Nggak bisa lewat ke sana (Jalan Jl Sudirman), Pak?” tanya pesepeda.
“Nggak bisa, masih PPKM, ya,” jawab petugas.
Tak hanya sepeda, mobil berpelat ganjil yang nekat hendak menerobos kawasan ganjil genap pun diberhentikan petugas. Mereka langsung ditindak.
“Kita ada peraturan ganjil genap. Silakan lihat (informasi pemberlakuan gage) di handphone, TV, segala macam. Kita penindakan. Silakan putar balik,” ujar polisi menindak pengemudi yang melewati batas titik gage.
“Ya, Pak.”
“Putar balik sana.”
Pesepeda dan Mobil Pelat Ganjil Diputar Balik di Gage Sudirman Pagi Ini (Foto: Firda/detikcom)
Saat ditanya, pengemudi itu mengaku belum tahu-menahu soal penerapan gage di titik Jl Jenderal Sudirman pada akhir pekan.
“Belum tahu,” katanya.
Mobil-mobil pelat ganjil yang datang dari Jl Pattimura arah Blok M dan Jl Sisingamangaraja arah Pakubuwono, pun dialihkan. Mereka tidak ditilang, melainkan langsung diputar balik.
Penindakan oleh kepolisian yang berjaga di gage Jl Jenderal Sudirman itu masih serupa dengan penerapan pada Sabtu (2/10) lalu. Saat itu, pemobil yang melanggar gage pun langsung diputar balik tanpa ditilang.
Diberitakan sebelumnya, aturan gage diberlakukan oleh Polda Metro Jaya selama penerapan PPKM di wilayah DKI Jakarta. Gage diberlakukan di sejumlah titik pada pukul 06.00-20.00 WIB.
“Selama masa PPKM Level 3 berlangsung, kebijakan pembatasan kendaraan R4 dengan sistem GAGE di ruas Jl. Sudirman, Thamrin, dan Rasuna Said tetap diberlakukan mulai dari pukul 06.00 sampai 20.00 WIB baik hari Sabtu, Minggu maupun hari libur,” dikutip dari cuitan akun Twitter resmi Sat Lantas Polda Metro Jaya (@TMCPoldaMetro).
Wali Kota Bogor Bima Arya setuju terkait penghentian sementara aktivitas Pelajaran Tatap Muka (PTM) dua sekolah yang terlibat kasus penusukan yang menewaskan seorang siswa SMAN 7 Kota Bogor. Wakil Ketua Komisi X Fraksi Demokrat Yusuf Macan Effendi alias Dede Yusuf satu suara.
“Saya setuju jika PTM sekolah yang terlibat tawuran itu distop sementara,” ujar Dede Yusuf kepada wartawan, Sabtu (9/10/2021).
Dede Yusuf mengatakan, bila pihak sekolah belum dapat mendisiplinkan muridnya maka sebaiknya dilakukan pembelajaran daring. Sebab menurutnya PTM dilakukan untuk mengembalikan semangat belajar bukan tauran.
“Karena tawuran biasanya terjadi ketika ada teman-temannya. Jadi selama sekolah belum bisa juga mengatur atau mendisiplinkan murid-muridnya untuk tidak tawuran maka sebaiknya daring saja dulu. Kaerena tujuan PTM adalah mengembalikan semangat belajar bukan tawuran,” kata Dede Yusuf.
Dia mengatakan saat ini pendidikan karakter perlu kembali dikuatkan. Hal ini dilakukan agar siswa dapat menyalurkan energi ke arah positif.
“Pendidikan karakter harus dimulai lagi, seperti Pramuka digalakkan. Atau Olahraga bersama, karena energinya anak-anak muda itu harus disalurkan agar mereka tidak stress monoton kegiatan belajar saja dan akhirnya meledak hanya gara-gara sepele di jalanan,” tuturnya.
DPD Partai Ummat Depok karam. Masalah dualisme kepengurusan Partai Ummat dituding menjadi salah satu pemicu karamnya DPD Depok.
Kabar soal karamnya Partai Ummat Depok itu dibenarkan Wakil Ketua DPD Partai Ummat Kota Depok, Syahrial Chan. Dia mengatakan mayoritas pengurus DPD Partai Ummat Depok membubarkan diri.
“Iya. Mayoritas pengurus membubarkan diri. Dijamin kebenarannya, Partai Ummat Depok akhirnya karam,” kata Syahrial saat dimintai konfirmasi, Sabtu (9/10/2021).
Syahrial mengatakan pengunduran diri mayoritas pengurus itu terjadi karena berbagai persoalan yang disebutnya tak mampu diselesaikan DPP Partai Ummat. Salah satunya, kata Syahrial, ada dualisme dalam kepengurusan Partai Ummat di sejumlah daerah.
“Kemunduran sahabat-sahabat pengurus karena berbagai persoalan yang tidak mampu diselesaikan oleh DPP. Ditambah statement Waketum kemarin di media yang mengatakan ada dualisme,” kata Syahrial.
“Persoalannya, apakah Waketum mampu menunjukkan SK lain selain SK yang diberikan kepada kami dan persoalan lain adalah 10 kabupaten/kota di Jabar mengalami hal yang sama,” tambahnya.
Syahrial juga curhat soal pengurus DPD Partai Ummat Depok yang sudah bekerja keras hingga mendapat SK Kemenkumham namun malah mendapat hadiah yang menyakitkan. Hadiah pahit itu disebutnya menjadi penyebab mayoritas pengurus mundur.
“Setelah kami bekerja hingga DPP akhirnya lolos jadi partai malah kami dihadiahi untuk meleburkan kelompok lain, bagi kami itu menyakitkan. Seperti hanya dimanfaatkan saja, habis manis sepah dibuang. Kasus Bogor sama dan sembilan kabupaten lainnya,” ucapnya.
“Kasusnya mirip-mirip. Di saat kita sudah bekerja malah disuruh berbagi struktur dengan kelompok yang sama sekali tidak punya andil apapun saat pendirian partai. Jadi wajar bertanya kenapa memaksakan kami?” sambung Syahrial.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca pada hari ini di wilayah DKI Jakarta. BMKG memprediksi akan terjadi hujan disertai kilat dan angin kencang di sejumlah wilayah Jakarta pada sore dan malam ini.
“Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di Jakbar, Jaktim, dan Jaksel pada sore dan malam hari,” tulis BMKG melalui situs resminya, Minggu (10/10/2021).
Berikut prediksi cuaca di wilayah DKI Jakarta pada hari ini:
Seorang Presiden Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) inisial KZ diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi. Pihak Kampus Untirta pun langsung mengambil sikap dengan mencopot KZ dari jabatannya.
Informasi pelecehan seksual ini sempat viral di media sosial. BEM Untirta bahkan menyebarluaskan informasi dugaan pelecehan seksual tersebut ke akun medsos BEM Untirta.
Sementara itu, Koordinator Humas Kerjasama Protokol Untirta Veronika Dian Faradisa dalam keterangannya menyampaikan, rektorat telah melakukan penelusuran termasuk mencari keterangan dari saksi, saksi korban hingga terduga pelaku. Rektorat tidak mentolerir adanya pelecehan seksual dan akan memberikan sanksi drop out apabila selama proses hukum dinyatakan mahasiswa itu bersalah.
“Dan memberikan cuti kuliah selama proses hukum berjalan. Terduga pelaku akan dicopot secara tidak hormat dari jabatan sebagai Presiden Mahasiswa Untirta,” kata Veronika dalam keterangan yang disampaikan ke detikcom, Serang, Sabtu (9/10/2021).
Ia mengatakan, peristiwa dugaan pelecehan itu terjadi di luar jam belajar mengajar dan di luar lingkungan universitas. Diduga kejadian itu di kost-kostan dan diluar pantauan dan tanggung jawab Untirta. Kegiatan di luar kampus dan tidak mendapatkan izin rektorat pun menurutnya adalah bukan tanggung jawab Untirta.
Karena dugaan pelecehan seksual itu, universitas saat ini melakukan pendampingan ke korban. Ini baik secara hukum dan psikologis agar ia bisa kembali beraktivitas seperti biasa.
“Rektorat akan melakukan evaluasi terhadap aktivitas program kerja organisasi intra kampus, sebagai tanggung jawab meningkatkan sinergitas, agar program kerja organisasi intra kampus bisa lebih bermanfaat dan terpantau. Mengimbau kepada organisasi untuk dapat lebih berkoordinasi dengan pihak kemahasiswaan Untirta serta menekankan program kerja yang bermanfaat,” ujarnya.
Pada Jumat (8/10) kemarin, yang bersangkutan juga menurutnya sudah mengundurkan diri dari jabatan Presiden Mahasiswa. BEM universitas, majelis permusyawaratan mahasiswa dan dewan pimpinan mahasiswa juga masih melakukan pembahasan pengunduran diri terduga tersebut.
“Sampai malam ini bidang kemahasiswaan belum menerima hasil laporan dari musyawarah mahasiswa,” jelasnya.
Pesepeda dan Mobil Pelat Ganjil Diputar Balik di Gage Sudirman Pagi Ini (Foto: Firda/detikcom)
