Ketua DPD Golkar Jawa Timur sekaligus Anggota DPR RI Muhammad Sarmuji meminta pemerintah memberikan perlindungan ke peternak ayam telur berskala kecil. Ia menyerukan agar perusahaan pakan dibatasi untuk tidak terlibat dalam produksi bibit dan telur ayam.
Menurut Sarmuji, anjloknya harga telur dipicu melimpahnya stok telur yang tidak diimbangi daya beli tinggi di masyarakat.
“Peternak rakyat yang berskala kecil sangat terpukul dengan jatuhnya harga telur saat ini. Dalam menjalankan usahanya mereka masih tergantung dengan konsentrat dari pabrik, serta mengandalkan pihak lain dalam penyediaan bibitnya,” terang Sarmuji dalam keterangan tertulis, Senin (11/10/2021).
Anggota DPR RI Komisi XI ini menyoroti agar terjadi persaingan yang sehat antar produsen telur ayam. Menurutnya, kondisi saat ini sudah tidak ideal karena perusahaan besar yang memproduksi pakan juga terlibat dalam produksi bibit maupun telur.
“Persaingan menjadi tidak seimbang karena pabrik bibit ayam DOC (Day Old Chick) dan pakan juga turut menjadi peternak. Rakyat kecil mengambil DOC dan pakan dari pabrik dengan harga yang sudah tinggi karena jalur distribusi yang panjang. Di sisi lain perusahaan tersebut bisa dengan leluasa memakai DOC maupun pakan sendiri sesuai dengan jumlah produksi yang diinginkan,” urai Sarmuji.
Agar persoalan anjloknya harga telur akibat penumpukan stok di peternak kecil ini tidak terjadi lagi di masa mendatang, Sarmuji mendesak agar pemerintah membuat aturan pembatasan bagi perusahaan besar agar peternak rakyat bisa bertahan dan bertumbuh tanpa takut bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar.
“Harus ada aturan yang membatasi agar pabrik DOC dan pakan tidak terlibat langsung menjadi peternak. Kalau itu terus dilakukan peternak kecil bisa mati karena kalah bersaing,” cetus Sarmuji.
Warga di Pekanbaru, Riau, mengeluhkan kesulitan mendapat bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis solar. Warga mengatakan tak bisa mendapatkan solar di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir.
Pantauan detikcom di SPBU Arifin Achmad, Pekanbaru, Senin (11/10/2021), semua jenis BBM habis. Seorang pengendara, Sultan, mengatakan BBM jenis solar sudah kosong sejak kemarin.
Dia mengaku beberapa kali mencari BBM jenis solar di sejumlah SPBU. Menurutnya, warga mengantre panjang di SPBU yang masih memiliki stok BBM jenis solar.
“Sejak kemarin cari solar tidak ada, sulit. Sudah keliling-keliling yang dapat hanya Dexlite, itu juga ngantri panjang,” kata Sultan.
Warga lainnya, Dian, juga mengaku sulit mendapatkan BBM. Dia mengatakan sulit mendapat BBM jenis Pertalite.
“Sulit minyak, solar, Pertalite, Dexlite juga susah. Terpaksa ngisi ketengan atau dari pedagang di pinggir jalan,” kata Dian.
Manager Communication, Relations, & CSR Regional Sumbagut, Taufikurachman, mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Riau. Dia mengklaim stok BBM aman.
“Tidak ada kelangkaan, kami tetap menyalurkan BBM sesuai kebutuhan masyarakat Riau. Produk apa yang kehabisan mungkin masih dalam pengiriman ke SPBU tersebut,” katanya.
Dia mengatakan Pertamina menyalurkan sesuai kuota yang sudah ditetapkan pemerintah. Dia juga mengatakan tak ada kendala pengiriman.
“Tidak ada, overall masih aman stok BBM Pertamina. Untuk BBM solar kami tetap menyalurkan sesuai kuota yang di tetapkan Pemerintah,” kata Taufikurachman.
PKS menepis tudingan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang meminta Gubernur Anies Baswedan berhenti berbohong soal isu Pilgub DKI 2024. Penasihat F-PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, menilai Anies bukan pemimpin yang suka berbohong.
“Tetapi, kalau saya kenal Pak Gubernur selama ini bukan tipe orang menyalahi janji, bukan tipe orang ingkar janji, bukan tipe orang yang berbohong,” kata Suhaimi saat dihubungi, Senin (11/10/2021).
Wakil Ketua DPRD dari F-PKS itu mengatakan karakter Anies tercermin dalam 23 janji kampanye saat Pilgub 2017. Saat itu, Anies menyebut rencana kerja sebagai janji yang harus ditepati.
“Bahkan di program beliau disebut dengan janji, 23 janji gubernur. Mengapa disebutnya itu? Karena harus ditepati,” ujarnya.
Sebagai pejabat publik, Suhaimi mengingatkan Prasetio untuk berhati-hati dalam mencap seseorang berbohong. Semestinya, tudingan itu disertai dengan bukti yang kuat.
“Berhati-hati mensifati kata itu, apalagi kalau pejabat publik. Yang mana (bohongnya), biar masyarakat yang tahu, apa sih yang dibilang bohong, yang disebut adalah pejabat publik tingkat DKI, tingkat 1. Yang ngomong juga tingkat DKI nomor 1,” jelasnya.
Sebelumnya, Prasetio Edi sebelumnya meminta Anies Baswedan berhenti berbohong soal isu Pilgub DKI 2024. Prasetio menyebut Pilgub DKI diundur ke 2024, bukan 2022, merupakan amanat undang-undang (UU).
“Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan berhenti berbohong dengan seakan pemerintah pusat sengaja memundurkan Pemilihan Gubernur sampai 2024. Sebab, pelaksanaan pilgub diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, yang disahkan setahun sebelum Anies menjadi gubernur,” demikian bunyi keterangan tertulis Prasetio, Sabtu (9/10).
Prasetio mengatakan masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI berakhir pada 2022 dan kemudian Pilgub DKI digelar pada 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan, pemerintah bakal menunjuk seorang pejabat.
Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di berbagai tingkat sekolah di Kota Bogor memasuki pekan kedua. Wali Kota Bogor, Bima Arya meninjau pelaksanaan PTM Terbatas di SMP Bintang Pelajar Islamic Boarding School (BPIBS), Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor hari ini.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada SMP BPIBS yang dengan cepat dalam membangun sistem di antaranya penerapan prokes dan antisipasi pencegahan yang lengkap mulai dari sistem karantina, ada tim kesehatan khusus, hingga vaksinasi semua pihak.
“Tinggal bagaimana mitigasinya agar lebih cepat jika terjadi sesuatu. Jika ada yang memiliki gejala sedikit saja, tindakannya harus cepat dan harus dipisahkan,” ujar Bima dalam keterangan tertulis, Senin (11/10/2021).
“Para siswanya tidak hanya diarahkan menerapkan prokes tetapi juga dibuat agar tetap happy dan diberikan motivasi agar imunitasnya tetap terjaga. Semoga sistem yang ada bisa tetap dijaga karena school boarding ini yang paling rawan,” imbuhnya.
Selain itu, ia menuturkan pihak sekolah juga menyiapkan sistem isolasi. Selama mengikuti PTM para siswa tidak diizinkan untuk keluar dan para orang tua ataupun yang mengantar juga tidak diizinkan untuk masuk.
Kepala Sekolah SMP Bintang Pelajar Islamic Boarding School Mardanih menjelaskan prosedur yang diterapkan pihaknya pada intinya fokus dalam menerapkan prosedur prokes secara ketat, khususnya pada saat check in.
“Pada saat check in kita menerapkan prosedur yang sangat ketat. Sebelum anak-anak masuk, mereka menjalani double screening, H-2 tes antigen di rumah dan menjalani antigen lagi ketika sampai di sini, ini untuk menghindari keterangan negatif palsu. Orang tua mengantar secara drive thru dan tidak ikut masuk,” papar Mardanih.
Lebih lanjut, Mardanih mengungkapkan para anak yang diizinkan masuk belajar tatap muka adalah yang telah melaksanakan vaksinasi tahap kedua. Pasca kedatangan, para siswa tidak langsung berinteraksi, baik dengan teman maupun dengan para tenaga pengajar, tetapi menjalani isolasi dan observasi selama 10 hari.
“Setelah menjalani isolasi dan observasi selama 10 hari kemudian tidak ada gejala kasus dan dinyatakan clear, baru diizinkan bergabung. Pelaksanaan PTM menyesuaikan arahan yang diberikan pihak berwenang,” jelas Mardanih.
Mardanih menambahkan apa yang dilakukan SMP BPIBS tidak lepas dari pengalaman yang dialami pada semester lalu, di mana ada beberapa siswa SMP BPIBS yang sempat terpapar COVID-19. Menurutnya, evaluasi dan check in berkala terus dilakukan demi melindungi para siswa, tenaga pengajar dan jajaran SMP BPIBS dalam melaksanakan PTM Terbatas.
BNN menangkap 31 orang saat menggerebek kampus Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara (FIB USU). 14 dari 31 orang itu masih berstatus mahasiswa.
“31 orang. 14 masih kuliah di USU,” kata Kabid Pemberantasan Narkoba BNNP Sumut, Kombes Sempana Sitepu, saat dimintai konfirmasi, Selasa (11/10/2021).
Sempana belum menjelaskan identitas para pihak yang diamankan itu. Selain mahasiswa, ada juga enam orang alumni USU yang ditangkap.
“Enam alumni USU. 11 orang lainnya (di luar mahasiswa dan alumni),” ucap Sempana.
BNN belum memberi penjelasan soal status hukum para pihak yang diamankan itu. Keterangan lebih lanjut bakal disampaikan dalam konferensi pers bersama BNN dan USU.
Sebelumnya, BNN menggerebek Kampus FIB USU. Pihak USU membenarkan informasi penggerebekan tersebut.
Selebgram Rachel Vennya dikabarkan kabur dari masa karantina di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Pademangan, Jakarta Utara (Jakut) usai melakukan perjalanan ke Amerika Serikat (AS). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan akan mengecek kebenaran kabar tersebut bersama Satgas Penanganan COVID-19.
“Yang pasti bersama Satgas ini akan ditelusuri dan dicek,” ujar juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes, dr Siti Nadia Tarmizi saat menanggapi kabar tersebut, Senin (11/10/2021).
Nadia menegaskan semua orang harus mematuhi aturan karantina. Dia memastikan sudah ada standar operasional prosedur (SOP) untuk memastikan wajib karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri.
“Semua harus patuh sesuai aturan tanpa kecuali. Pasti akan ada langkah-langkah untuk memastikan aturan dilaksanakan,” ujar Nadia.
Sebelumnya ramai di media sosial Twitter soal kabar kaburnya Rachel Vennya dari karantina di RSDC kemayoran. Salah satu netizen mengunggah tangkapan layar komentar netizen lain dengan nama akun @cleverdid.
Seperti dilihat detikcom, tangkapan layar itu berisi komentar @cleverdid yang menyebut Rachel Vennya bersama kekasih, Salim Nauderer kabur dari karantina di Wisma Atlet.
“OHHH DIA YG HARUSNYA KARANTINA DI WISMA ATLET SELAMA 8 HARI EH TAPI BARU 3 HARI LANGSUNG KABUR??),” tulis @cleverdid.
Pemilik akun tersebut kemudian nampak membalas komentar netizen lain. Dia mengaku sebagai orang yang menginput data Rachel Vennya di Wisma Atlet.
“KARENA GUA YG NGINPUT DATA DIA DI WISMA ATLET PADEMANGAN, DEMI ALLAH.. PUAS? GUA TANYAIN ALAMAY DIMANA SOK SOK BEGO. SAMPE SAMPE SATU KAMAR SAMA SI SALIM PADAHAL BUKAN SUAMI ISTRI GUA MINTA BUKU NIKAH KTANYA MEREKA BERTIGA KOK SAMA MANAGER RACHEL YG CEWEK,” tulis @cleverdid.
Ahli hukum pertanahan Universitas Negeri Semarang (Unnes) Rofi Wahanisa meminta Komisi Yudisial (KY) mengawal sidang yang melibatkan mafia tanah. Kasus-kasus tanah yang dimaksud adalah kasus tanah yang terindikasi melibatkan para mafia tanah secara struktur, sistematis dan masif (terorganisir).
“Semangat dibentuknya KY adalah untuk menjaga suatu peradilan yang beretika, bermartabat dan memiliki nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka,” kata Rofi kepada wartawan, Senin (11/10/2021).
Dalam kondisi tersebut, KY harus menyadari akan perannya untuk menjaga kode etik dan perilaku hakim sebagaimana mandat konstitusi.
“Komisi Yudisial sangat dibutuhkan dalam mewujudkan misi reforma agraria yang menjadi agenda besar bangsa ini sejak diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), khususnya di dalam sektor peradilan yang sering diintervensi oleh kepentingan mafia tanah,” ujar Rofi.
KY diharapkan membuka ruang untuk bekerja sama kepada pihak manapun dalam rangka memperkuat pemantauan sidang yang dilakukan terhadap kasus-kasus tanah tersebut. Sebab KY tidak bisa bekerja sendirian.
“KY memerlukan dukungan dari semua pihak menjadi modal utama dalam melaksanakan kerja-kerja pemantauan tersebut,” tutur Rofi.
Sementara itu, FH Universitas Gunung Rinjani, Lombok, Basri Mulyani menyatakan mafia tanah sudah seperti kanker stadium empat. Mafia tanah atau mafia hukum atau mafia peradilan, bermetamorfosis dan bercabang yang sangat mengakar. Sehingga praktik yang mereka jalankan sangat sistematis, terstruktur dan massif sekali.
“Bak seperti kanker, mafia tanah sudah masuk stadium empat, karena mengguritanya mafia hampir di semua daerah bukan hanya di Lombok yang sudah ditetapkan sebagai kawasan pariwisata,” ujar Basri.
Bukan hanya dalam kasus pidana, kata Basri, tetapi kasus perdata yang paling menjadi perhatian. Para mafia ini sudah membangun sistem dimulai dari kantor lurah/desa, notaris, dan BPN bahkan APH di kepolisian hingga di pengadilan.
“Sehingga tidak heran terjadi banyak tumpang tindih putusan bahkan terus menerus terjadi gugatan pada obyek yang sama hanya dengan berganti rupa penggugatnya,” tegas Basri.
Oleh sebab itu, KY harus berani melakukan terobosan pengawasan bukan hanya soal etik yang diawasi tetapi mengkaji putusan-putusan yang berpotensi terjadi praktik mafia peradilan. Yaitu putusan-putusan yang keluar dari koridor hukum acara maupun hukum materiil.
“KY harus segera mengajak duduk bersama organisasi advokat, organisasi notaris, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Pemerintah, dalam memotong aktifitas praktik-praktik mafia ini dimulai dari mafia tanah dan membuka pengaduan tentang praktik-praktik mafia tanah/mafia hukum/mafia peradilan di semua lembaga peradilian,” pungkas Basri.
Untuk diketahui, KY telah menerima 115 laporan masyarakat terkait perkara pertanahan pada 2019-2021. Yaitu terdiri 42 laporan pada 2019, 38 laporan pada 2020, dan 35 laporan pada 2021. Perkara tanah yang banyak dilaporkan ke KY didominasi penguasaan tanah tanpa hak. Hal lain berupa keberatan atas proses dan putusan pengadilan, sengketa waris, hingga sertifikat ganda.
Selain itu, sejak 2019 hingga 2021, KY menerima 23 permohonan pemantauan persidangan terkait kasus pertanahan. KY tidak bermaksud mengintervensi jalannya perkara, tetapi berupaya menjaga dan menegakkan kehormatan perilaku hakim dalam memeriksa serta memutus perkara,.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyatakan di Rawamangun, tanah milik Pertamina juga hendak digasak.
“Siapa saja korban? Korban bukan hanya masyarakat, Pertamina pak, dengar? Pertamina kasus di Pulomas, depan Pramuka, Rawamangun,” ungkap Sofyan.
Polisi menetapkan seorang pedagang di Pasar Gambir, Deli Serdang, Sumatera Utara, yang dipukul preman jadi tersangka. Anggota DPR meminta Kapolda Sumatera Utara, Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak, turun tangan langsung.
“Jika itu benar, saya minta Kapolda langsung turun tangan; periksa dan yang dikejar adalah premanismenya,” ujar Anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan kepada detikcom, Minggu (10/10/2021).
Menurut Hinca, polisi mesti hadir memastikan rakyat aman dan terayomi. Selain itu, masyarakat juga harus terlayani oleh polisi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
“Ini bisa jadi, negara (polisi) tidak hadir di tengah masyarakat sehingga rakyat merasa tak terlindungi. Tugas negara (polisi) itu melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat,” ucap Hinca.
“Hentikan premanismenya, itu yang utama. Dan itu tugas negara (polisi),” lanjutnya.
Sebelumnya, video menunjukkan seorang pria diduga preman menganiaya pedagang wanita di Pasar Gambir viral di media sosial. Dalam video itu, tampak seorang wanita yang disebut sebagai pedagang memakai baju warna merah muda. Dia tampak dianiaya seorang pria memakai baju lengan panjang.
Pengunggah menuliskan narasi soal pedagang wanita dianiaya dua preman di Pasar Gambir, Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Pengunggah menyebut peristiwa itu berawal dari pungli.
Kapolsek Percut Sei Tuan AKP Janpiter Napitupulu mengatakan kedua orang ini ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya jadi tersangka setelah saling melaporkan pemukulan itu.
“Iya (jadi tersangka). BS melaporkan dua orang, yaitu LG dan TH. Sementara LG melaporkan tiga orang, yaitu BS, DD, dan FR,” kata Janpiter saat dimintai konfirmasi, Jumat (8/10).
Kemudian, Polda Sumut membuat tim khusus untuk kasus ini. Polda bersama Polrestabes Medan menarik penanganan kasus tersebut dari Polsek Percut Sei Tuan.
“Kapolda Sumatera Utara telah memerintahkan Dirreskrimum dan Kapolrestabes Medan untuk membentuk tim dan menarik penanganan perkara penganiayaan terhadap korban LG yang dilakukan oleh pria berinisial BS,” ucap Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi kepada wartawan, Sabtu (9/10/2021).
Hadi mengatakan laporan yang dilayangkan pedagang wanita akan ditangani Polrestabes Medan. Sementara laporan yang dilayangkan pria diduga preman itu ditangani Ditreskrimum Polda Sumut.
“Khusus perkara, atau laporan balik oleh tersangka BS dimana saudara LG yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polsek Percut Sei Tuan, Ditreskrimum akan melakukan langkah-langkah diantaranya gelar perkara dan menarik proses penyidikannya untuk mendalami fakta-fakta,” tutur Hadi.
Seorang pedagang di Pasar Gambir, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) berinisial LG ditetapkan sebagai tersangka usai cekcok dan dipukuli oleh preman yang melakukan pungutan liar (pungli). Sejumlah ahli hukum menyoroti unsur pembelaan diri yang dilakukan LG terhadap preman tersebut.
“Saya penetapan tersangka itu tidak tepat,” ujar Pakar Hukum Pidana Univeraitas Al Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad kepada detikcom, Minggu (10/10/2021).
Suparji mengatakan LG tidak memenuhi kualifikasi menjadi tersangka. Karena apa yang ia perbuat, dalam hal ini memukul preman, termasuk dalam tindakan pembelaan diri.
“Mengingat yang dilakukan adalah bagian dari membela diri karena yang bersangkutan dalam kondisi diserang dan sudah seharusnya orang yang diserang itu melakukan pembelaan diri,” terang Suparji.
Suparji berharap, penegak hukum tidak melihat kasus ini hanya secara parsial, tetapi juga melihat faktor-faktor yang mempengaruhi LG melakukan perbuatan memukul preman.
“Yang bersangkutan dibenarkan untuk melakukan misalkan pemukulan karena mempertahankan diri jika yang bersangkutan tidak melakukan pemukulan mungkin berakibat fatal,” tegas Suparji.
“Dari pertimbangan tersebut diharapkan penegak hukum yang sudah menetapkan tersangka kembali melakukan analisis, kembali melakukan gelar perkara, apakah penetapan tersangka tadi sudah adil, sudah sesuai hukum atau kemudian bermanfaat secara hukum,” lanjutnya.
Pengamat Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar sependapat dengan Suparji. Menurut Abdul, perbuatan LG sepenuhnya adalah pembelaan diri.
“Ya seharusnya pembelaan yang dilakukan oleh pedagang pasar tidak diproses sebagai pelanggaran hukum, karena sudah jelas dan terang pola relasinya terbangun atas dasar tindakan pembelaan terhadap kekerasan atau premanisme yang dilakukan oleh seorang preman,” ucap Abdul.
Desa Tuva, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) dilanda banjir dengan material lumpur pada Minggu malam. Sebanyak 74 kepala keluarga (KK) mengungsi akibat banjir itu.
“Kurang lebih 74 kepala keluarga di Dusun 2, Desa Tuva, Kabupaten Sigi mengungsi ke tempat aman akibat banjir,” kata Kepala Dusun 2 Desa Tuva, Kecamatan Gumbasa, Badron saati dihubungi dari Palu, Minggu malam, seperti dilansir Antara, Senin (11/10/2021).
Kepala Bidang Darurat dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Andi Sembiring mengatakan, pihaknya sedang melakukan persiapan menuju ke lokasi banjir Sigi.
“Informasi ini kami ketahui melalui sosial media. Ada salah seorang warga menayangkan secara langsung dari aku Facebook,” ucap Andi.
BPBD Sulawesi Tengah untuk sementara mengirim empat personel. Serta delapan personel yang sudah disiapkan tetap bersiaga menunggu hasil asesmen tim di Lapangan.
“Kami masih menunggu laporan selanjutnya dari empat personel yang sudah kami kerahkan ke lokasi banjir,” demikian Andi.
