Jakarta –

KPK menangkap tersangka baru dalam pengembangan kasus suap pajak yang menjerat Angin Prayitno Aji sebagai tersangka. Tersangka tersebut diketahui merupakan pegawai pajak.

“Benar, informasi yang kami peroleh Rabu, 10/11/2021, tim penyidik KPK menangkap 1 orang pegawai pajak terkait pengembangan perkara dugaan korupsi perpajakan dengan terdakwa Angin Prayitno A,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (11/11/2021).

Menurut sumber internal detikcom, tersangka itu adalah Kepala KPP Pratama Bantaeng Sulawesi Selatan – Pemeriksa Pajak Madya, Dit 2 periode 2014-2019, Wawan Ridwan. Ali mengatakan tersangka tersebut ditangkap pada Rabu kemarin (10/11) di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Penangkapan dilakukan di Sulawesi Selatan,” kata Ali.

Ali mengatakan tersangka itu tak kooperatif dengan KPK selama proses penyidikan. Tersangka itu saat ini masih dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Yang bersangkutan kami nilai tidak kooperatif selama proses penyelesaian penyidikan perkara yang saat ini sedang KPK lakukan,” ujarnya.

“Hari ini 11/11/2021, diagendakan dibawa ke Gedung Merah Putih di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ali mengatakan KPK akan menyampaikan informasi selanjutnya terkait perkara ini.

“Perkembangannya akan kami sampaikan,” katanya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan enam orang tersangka sebagai berikut:

1. Eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, Angin Prayitno Aji (APA)
2. Eks Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak, Dadan Ramdani (DR)
3. Konsultan Pajak, Ryan Ahmad Ronas (RAR)
4. Konsultan Pajak, Aulia Imran Maghribi (AIM)
5. Kuasa Wajib Pajak, Veronika Lindawati (VL)
6. Konsultan Pajak, Agus Susetyo (AS)

“Terkait hasil pemeriksaan pajak untuk tiga wajib pajak dimaksud, APA bersama-sama dengan DR diduga telah menerima sejumlah uang,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (4/5).

Dua eks pejabat yang diduga menerima suap itu ialah Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019 Angin Prayitno Aji (APA) serta Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak Dadan Ramdani (DR). Mereka diduga menerima suap dari tiga perusahaan, yakni PT Gunung Madu Plantations, PT Bank PAN Indonesia (Panin), dan PT Jhonlin Baratama.

Firli menduga kedua orang tersebut mengatur jumlah pajak sesuai keinginan tiga perusahaan itu. Atas ‘jasa’ tersebut, keduanya diduga menerima duit total Rp 37 miliar.

Duit tersebut diduga diserahkan empat orang konsultan pajak atau perwakilan dari tiga perusahaan itu. Keempat orang itu adalah konsultan pajak Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi, Agus Susetyo, serta kuasa wajib pajak Veronika Lindawati.

(azh/yld)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Sekumpulan orang yang mengatasnamakan Pendukung Cinta Republik (PCR) mendeklarasikan dukungan untuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir, maju sebagai capres-cawapres 2024. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menuding deklarasi dukungan PCR bagian dari permainan politik.

“Makin terlihat bahwa memang ini adalah permainan politik dari pihak-pihak tertentu,” kata Arya kepada detikcom, Rabu (10/11/2021).

Menurutnya, deklarasi dukungan tersebut berkaitan dengan isu bisnis polymerase chain reaction (PCR) yang menyeret nama Erick Thohir. Arya menegaskan bahwa isu bisnis PCR yang menyeret Erick adalah fitnah.

“Dan kita makin yakin bahwa isu PCR adalah tendensius dan fitnah dari pihak-pihak tertentu,” jelas Arya.

PCR Dukung Luhut-Erick Thohir

Koordinator Nasional PCR, Fuadul Aufa, mengatakan forum PCR hadir dari isu bisnis PCR dua menteri di kabinet Indonesia Maju tersebut. Fuadul mengatakan pihaknya sengaja memberi nama ‘PCR’ karena ingin memunculkan rasa yang berbeda.

“PCR ini muncul ini karena berita yang kemarin ini, Pak Luhut dan Pak Erick ini secara tidak langsung dinegatifkan dengan munculnya bisnis PCR ini, makanya coba kita munculkan PCR ini dengan rasa yang berbeda,” kata Fuadul dalam konferensi pers di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (10/11/2021).

Fuadul mengatakan PCR merupakan dukungan untuk Luhut-Erick. Dia berharap Luhut-Erick dapat maju menjadi capres-cawapres pada Pilpres 2024.

“Dengan ukuran yang berbeda, ukuran kita yaitu bagaimana Bapak Luhut dan Bapak Erick ini bisa mencapai puncaknya yaitu menjadi capres dan cawapres 2024-2029,” kata Fuadul.

“Di luar isu-isu miring terkait ada permainan dan bisnis antara PCR, kita tidak ada di wilayah itu, kalau wilayah hukum kita serahkan semua ke ranah hukum,” sambungnya.

(isa/zak)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Anggota Komisi III Fraksi NasDem DPR RI, Subardi, mendesak investigasi atas kasus dugaan kekerasan dan penyiksaan keji terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II-A Yogyakarta, di Pakem, Sleman, tak boleh berhenti. Subardi juga meminta agar dugaan kekerasan itu tak hanya diusut dari aspek sanksi pegawai tapi juga pidana.

“Investigasi harus menyeluruh dan hasilnya disampaikan kepada publik. Saya harap ada tindakan tegas mulai dari aspek pidana maupun sanksi kepegawaian,” kata Subardi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/11/2021).

Dia meminta investigasi wajib dilakukan oleh sejumlah instansi, di antaranya oleh Komnas HAM menyangkut pelanggaran HAM dan kepolisian untuk menelusuri bukti-bukti yang mengarah kepada tindak pidana. Selain itu dia juga meminta agar Ombudsman menelusuri penyelenggaraan administrasi, LPSK untuk melindungi dan memulihkan kondisi korban, dan Kemenkumham untuk memeriksa hingga pemberian sanksi internal.

“Apa yang dilakukan sipir atau petugas Lapas diduga kuat telah melanggar HAM. Kalapas harus tanggung jawab. Jangan lagi dibantah bahwa di Lapas semua tertib, seakan-akan tidak ada peristiwa tersebut. Ini sudah jelas korbannya ada, bekas siksaannya (di tubuh korban) ada, laporannya ada, kronologi hingga detail siksaannya sudah diungkap korban,” ungkap legislator asal Sleman itu.

Subardi mengaku khawatir jika investigasi menyeluruh tidak segera dilakukan dan hasilnya disampaikan ke publik, kasus ini akan menguap begitu saja. Sementara, menurutnya korban terus merasakan efek trauma yang berkepanjangan.

“Yang paling penting investigasi harus berjalan cepat. Kalau diulur-ulur nanti kasusnya bisa saja hilang lenyap. Tidak ada evaluasi, tidak ada sanksi. Kasus ini sangat keji, para korban diperlakukan tidak manusiawi. Mereka merasakan depresi, serangan mental dan trauma berkepanjangan,” jelas Ketua DPW Partai NasDem DIY itu.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Sumber: DetikNews

Parepare –

Seorang buruh bangunan di Parepare, Sulawesi Selatan, Udin (60) tega membunuh istrinya sendiri. Udin menikam istrinya usai cek-cok

Pria yang sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan ini tega menghabisi nyawa istri, pada Rabu (10/11) sekitar pukul 19.30 WITA. Saat itu Udin memang sudah merencanakan aksinya.

“Awalnya dia datang ke rumah dan saya memang tidak suka dia, alasan mau lihat anaknya laki-lakinya yang masih berumur 1 tahun, pas mau pulang minta diantar, tapi saya larang anakku, kubilang kasih saja uang ojek tidak usah diantar, tidak tahunya, dia sudah punya rencana membunuh anak saya,” kata ibu korban, Suriani sembari menangis saat ditemui detik.com di depan kamar jenazah RSUD Andi Makkasau.

Pembunuhan sadis ini ternyata dilihat oleh adik korban yang masih berusia di bawah umur. Saat itu adik korban memanng tengah bersama-sama korban mengantar pelaku ke rumah istri pertamanya.

“Anakku yang temani kakaknya, lihat langsung kejadiannya, dia langsung lari pulang ke rumah dan bilang kakak di tikam, Kaka ditikam ternyata dia dibunuh sama dia,” ungkap Suriani.

Sementara itu, salah seorang kerabat korban, Supiati mengaku sebelum kejadian, sempat melihat keduanya terlibat cekcok.

“Dia menuduh korban berselingkuh dengan laki-laki lain,” bebernya.

Kapolres Parepare, AKBP Welly Abdillah membenarkan kejadian tersebut. Dia mengaku pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Kita masih pengembangan dan melakukan pengejaran (terhadap pelaku),” tandasnya.

(maa/maa)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Komisi A DPRD DKI Jakarta merekomendasikan agar penyaluran dana hibah untuk Badan Musyawarah (bamus) Betawi dan Badan Musyawarah Suku Betawi 1982 dihentikan mulai 2023 mendatang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memandang kedua bamus betawi ini masih membutuhkan bantuan dana APBD DKI.

“Kita bersama bamus Betawi dan organisasi lainnya yang selama ini eksis hadir di DKI Jakarta juga perlu mendapatkan dukungan dari APBD,” kata Riza kepada wartawan, Rabu (10/11/2021).

Kendati demikian, dia mengatakan Pemprov tetap akan mempelajari rekomendasi DPRD DKI. Diketahui, DPRD meminta agar dana hibah itu dialihkan ke pengajuan kegiatan yang melekat pada perangkat daerah DKI.

“Itu kita nanti akan pelajari, apa yang menjadi penyebab rekomendasi itu,” ujarnya.

Rekomendasi ini sebelumnya disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono dalam laporan hasil pembahasan komisi-komisi serta pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2022. Rapat digelar hari ini bersama Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.

“Kita bukan kasih hibah uang, tapi berupa kegiatannya mulai 2023 supaya kita transparan, jelas kegiatannya. Misalkan kegiatannya sosialisasi lebaran Betawi, nah yang Lebaran Betawi kan bisa ditaruh di Dinas pariwisata, nah lo ikut saja,” kata Ketua Komisi A Mujiyono di sela rapat laporan hasil pembahasan komisi-komisi serta pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Senin (8/11/2021).

Mujiyono juga menjelaskan, awalnya Pemprov DKI Jakarta melalui Kesbangpol DKI mengusulkan dana hibah untuk Bamus Betawi senilai Rp 3 miliar dan Bamus Suku Betawi 1982 senilai Rp 1,2 miliar dalam KUA-PPAS Tahun anggaran 2022 ini.

Setelah melalui pembahasan dan rapat di DPRD DKI, eksekutif dan legislatif sepakat untuk menggabungkan dan membagi dua dana hibah tersebut.

“Terhadap alokasi belanja hibah tersebut disarankan untuk dibagi secara merata terhadap alokasi belanja hibah tersebut disarankan untuk dibagi secara merata antara Bamus Betawi dan Badan Musyawarah Suku Betawi 1982,” jelasnya.

Nantinya, tiap badan musyawarah akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 2,1 miliar pada 2022 mendatang. Komisi A mengingatkan agar pembagian dana dilakukan secara adil.

(taa/maa)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 dr Reisa Broto Asmoro menyatakan peran tenaga kesehatan sangat vital dalam upaya mengatasi pandemi. dr Reisa menyebut para nakes layak disebut pahlawan.

Dalam Siaran Pers Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9)-KPCPEN, dr Reisa menyampaikan tenaga kesehatan menjadi pahlawan yang merawat pasien terkonfirmasi COVID-19 sampai lebih dari 90 persen-nya sembuh.

“Per kemarin, Selasa, 9 November 2021, dari 4,24 juta orang Indonesia yang terinfeksi COVID-19, lebih dari 4,09 juta atau 96,3 persen dinyatakan sembuh dan sebanyak 9.602 atau 0,2% masih dirawat atau dalam masa isolasi,” jelas dr Reisa dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (10/11/2021).

Ia menyatakan seluruh masyarakat Indonesia yang turut berjuang mencari solusi, menggaungkan semangat untuk vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan (prokes), juga merupakan pahlawan.

Selain itu, dr Reisa menyoroti budaya work from home yang membiasakan kaum pekerja menyeimbangkan kehidupan rumah dan kantor atau dikenal dengan work life balance. Upaya ini, menurutnya, menjadikan para orang tua sebagai pahlawan-pahlawan baru di mata anak-anak mereka.

dr Reisa menekankan, jasa orang tua, ibu rumah tangga dan anak-anak yang patuh prokes pun tak kalah heroik. Jasa para duta perubahan perilaku atau kader yang saling mengingatkan untuk tetap bermasker dan segera divaksinasi COVID-19 pun sama pentingnya.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi menyerukan peringatan Hari Pahlawan harus menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk menjadi pahlawan yang bisa berkontribusi dalam penanganan pandemi.

“Apapun posisi kita, kita harus mampu untuk mengedukasi, mengubah perilaku, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19, serta memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penanganan COVID-19,” urai dr Siti Nadia.

Pada momentum Hari Pahlawan, Nadia mengajak masyarakat untuk mengenang jasa para pahlawan untuk dijadikan semangat dan motivasi dalam berjuang melawan pandemi COVID-19 serta melanjutkan pembangunan.

“Kalau dulu perang melawan penjajah, sekarang perang melawan COVID-19,” cetusnya.

Terkait upaya pengendalian COVID-19 di tanah air, dr Siti Nadia menyampaikan vaksinasi tetap menjadi salah satu upaya penting, bersamaan dengan upaya testing, lacak dan isolasi serta kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Jika membandingkan data kita dengan data global untuk vaksinasi, tutur Nadia, Indonesia masuk dalam peringkat ke-5 untuk jumlah orang yang mendapatkan vaksinasi minimal 1 dosis dan juga dari jumlah dosis yang diberikan. Selain itu, Indonesia juga dapat memastikan ketersediaan vaksin untuk dalam negeri di tengah keterbatasan ketersediaan vaksin di level global.

“Saat ini ada 21 ibukota provinsi sudah mencapai target lebih dari 70% di bulan November,” urai dr Siti Nadia.

Ia menerangkan vaksinasi anak dapat diawali di kabupaten/kota yang telah mencapai target dosis 1 lebih dari 70% total sasaran dan lebih dari 60% populasi lansia. Vaksinasi anak direncanakan dimulai pada 2022. Menurut dr Siti Nadia, dengan jumlah 26,4 juta anak usia 6-11 tahun di Indonesia, maka dibutuhkan 58,7 juta dosis untuk dua kali suntikan. Sementara itu, dr Siti Nadia mengungkapkan vaksin booster rencananya dimulai pada Januari 2022.

“Sesuai rekomendasi ITAGI, saat ini Indonesia perlu memprioritaskan pemenuhan cakupan vaksinasi lengkap COVID-19 pada populasi umum. Booster dapat dilakukan setelah lebih dari 50% sasaran tervaksinasi lengkap (terbentuk herd protection), dimulai dengan prioritisasi pada orang lanjut usia,” urai dr Siti Nadia.

Ia mengulas pemberian booster dimulai pada kelompok lansia berdasarkan pertimbangan faktor risiko dan diharapkan dapat dimulai di Januari 2022 saat 50% sasaran sudah divaksinasi lengkap.

Ia mengingatkan masyarakat, walaupun sudah divaksin dan situasi pandemi semakin membaik, protokol kesehatan tetap harus diterapkan agar tidak terjadi lonjakan kasus. Jika protokol kesehatan tak diterapkan saat mobilitas meningkat, potensi virus berkembang dan bermutasi akan meningkat.

“Relaksasi berbagai kegiatan saat ini harus disikapi secara bijak. Kita semua harus selektif memilih kegiatan-kegiatan yang prioritas saja dengan mengedepankan protokol kesehatan sehingga tetap bisa sehat dan produktif,” tegasnya.

Ia mengimbau pengelola tempat publik untuk melakukan pengawasan ketat selama jam operasional berlangsung agar tidak terjadi kerumunan dan pelanggaran prokes.

“Kepada seluruh masyarakat, mari pertahankan kondisi yang baik ini jangan sampai kita harus kembali menarik rem darurat kembali. Tetap disiplin protokol kesehatan dan segera mengakses vaksin dengan jenis vaksin apapun yang tersedia,” pesan dr Siti Nadia.

(prf/ega)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung pengembangan Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat menjadi pusat logistik Indonesia, freighter center hub/cargo village. Hal ini mengingat sejak dioperasikan pada tahun 2018, keberadaan Bandara Kertajati tidak banyak menarik penumpang

Menurut Bamsoet, sudah banyak perusahaan kargo baik nasional maupun internasional yang tertarik menjadikan Bandara Internasional Kertajati sebagai terminal logistik mereka.

“Seperti yang direncanakan Asia Cargo Airlines, perusahaan kargo nasional yang menjadi bagian dari Asia Cargo Network Group yang berbasis di tiga negara, Malaysia, Indonesia dan Singapura. Niat baik dari berbagai perusahaan kargo tersebut harus segera direspon oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Kementerian Perhubungan,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (10/11/2021).

Adapun upaya menjadikan Bandara Internasional Kertajati sebagai pusat logistik Indonesia telah direncanakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sejak tahun 2019. Realisasinya masih dalam proses pembahasan dengan Kementerian Perhubungan serta berbagai stakeholders lainnya.

Usai menerima perwakilan Asia Cargo Airlines, di Jakarta, hari ini Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, selain mampu menampung 1,5 juta ton kargo, akses Bandara Internasional Kertajati juga didukung dua infrastruktur besar di Jawa Barat, di antaranya Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat serta akses Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan atau Cisumdawu yang terhubung ke Kota Bandung.

“Daerah di sekitar Bandara Internasional Kertajati merupakan kawasan industri yang tersebar dari Karawang hingga Cikarang. Lokasi bandara juga sangat strategis, sangat mudah terhubung ke Jakarta, maupun ke berbagai kawasan di Pantura Jawa Barat, hingga bisa menembus ke berbagai daerah di Jawa Tengah,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini memaparkan, pada tahun 2020, di 15 bandara PT Angkasa Pura I mampu melayani lalu lintas kargo udara mencapai 436.049 ton.

Pada kuartal I/2021, Angkasa Pura I sudah melayani lalu lintas 105.411 ton kargo udara. Diprediksi pada akhir tahun 2021 jumlahnya mencapai 445.049 ton, apalagi di tengah suasana pandemi COVID-19, kecenderungan orang berbelanja melalui e-Commerce semakin meningkat. Sehingga meningkatkan peluang bisnis kargo.

“Pesatnya perkembangan usaha kargo di Indonesia juga bisa dilihat dari tingginya aktivitas Asia Cargo Airlines. Tercatat mereka bisa melakukan 40 penerbangan kargo per hari, hingga mengangkut 12.000 metrik ton kargo per bulan. Pelaku usaha UMKM Indonesia yang berjualan di berbagai platform e-Commerce bisa memanfaatkan keberadaan Asia Cargo Airlines untuk mengangkut berbagai barang produksi mereka, baik antar daerah di wilayah Indonesia maupun ke berbagai ke berbagai negara Asia lainnya,” imbuh Bamsoet.

Sebagai informasi, Jajaran Asia Cargo Airlines yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain, Group CEO Marco Isaak, Chief Operating Officer Fuad Bafana, Director of Air Operations Capt. Atiq M Amin, GA Corporate Fadhil Abdulfatah, dan Liaison Officer Capt. Bimo Seno.

(prf/ega)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 480 hari ini. Pasien yang dinyatakan sembuh dari Corona hari ini bertambah 531 orang, sedangkan pasien yang meninggal dunia bertambah 14 orang.

Data perkembangan penyebaran COVID-19 dipublikasikan Humas BNPB, Rabu (10/11/2021). Data kasus COVID-19 diperbarui setiap hari per pukul 12.00 WIB.

Dengan demikian, total kasus positif Corona di Indonesia sejak pertama kali dilaporkan pada Maret 2020 hingga hari ini berjumlah 4.249.323 kasus. Dari jumlah tersebut, 9.537 merupakan kasus aktif.

Kasus aktif artinya pasien yang dinyatakan masih positif Corona hingga hari ini. Kasus aktif COVID-19 hari ini turun 65 dari hari sebelumnya.

Untuk kasus kematian Corona di Indonesia hingga hari ini berjumlah 143.592 kasus.

Berikut ini sebaran kasus Corona pada hari ini:

1. Aceh: 3
2. Sumatera Utara: 9
3. Sumatera Barat: 4
4. Riau: 2
5. Jambi: 2
6. Sumatera Selatan: 3
7. Bengkulu: 0
8. Lampung: 2
9. Bangka Belitung: 5
10. Kepulauan Riau: 2
11. DKI Jakarta: 95
12. Jawa Barat: 77
13. Jawa Tengah: 58
14. DI Yogyakarta: 59
15. Jawa Timur: 65
16. Banten: 9
17. Bali: 9

18. Nusa Tenggara Barat: 3
19. Nusa Tenggara Timur: 8
20. Kalimantan Barat: 7
21. Kalimantan Tengah: 3
22. Kalimantan Selatan: 6
23. Kalimantan Timur: 11
24. Kalimantan Utara: 5
25. Sulawesi Utara: 4
26. Sulawesi Tengah: 6
27. Sulawesi Selatan: 10
28. Sulawesi Tenggara: 0
29. Gorontalo: 0
30. Sulawesi Barat: 0
31. Maluku: 0
32. Maluku Utara: 1
33. Papua: 2
34. Papua Barat: 10

Sementara total kasus sembuh sebanyak 4.096.194. Berikut ini sebaran kasus sembuh hari ini:

1. Aceh: 6
2. Sumatera Utara: 16
3. Sumatera Barat: 5
4. Riau: 3
5. Jambi: 0
6. Sumatera Selatan: 3
7. Bengkulu: 1
8. Lampung: 14
9. Bangka Belitung: 20
10. Kepulauan Riau: 9
11. DKI Jakarta: 59
12. Jawa Barat: 50
13. Jawa Tengah: 73
14. DI Yogyakarta: 23
15. Jawa Timur: 76
16. Banten: 10
17. Bali: 15
18. Nusa Tenggara Barat: 0
19. Nusa Tenggara Timur: 30
20. Kalimantan Barat: 9
21. Kalimantan Tengah: 1
22. Kalimantan Selatan: 2
23. Kalimantan Timur: 17
24. Kalimantan Utara: 9
25. Sulawesi Utara: 6
26. Sulawesi Tengah: 7
27. Sulawesi Selatan: 12
28. Sulawesi Tenggara: 1
29. Gorontalo: 47
30. Sulawesi Barat: 7
31. Maluku: 0
32. Maluku Utara: 0
33. Papua: 0
34. Papua Barat: 0

(aud/zak)

Sumber: DetikNews