Jakarta –

PDIP DKI Jakarta mengkritisi program sumur resapan yang dinilai tak bermanfaat dalam mengatasi banjir di Ibu Kota. PDIP menilai manfaat dari pembangunan sumur resapan tak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan Pemprov DKI.

“Tapi kalau kita mau jujur sangat tak bermanfaat ketimbang alokasi anggaran cukup besar, sangat tak bermanfaat,” kata Ketua F-PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (12/11/2021).

Anggota Komisi A itu mengatakan, di tahun ini total anggaran untuk pembangunan sumur resapan sekitar Rp 400 miliar. Anggaran ini, sebutnya, bisa dialokasikan ke kegiatan penanganan banjir lainnya.

“Rp 400 sekian miliar loh tahun 2021 ini. Cukup Rp 400 M untuk mengentaskan banjir di sektor lain, bukan di sumur resapan,” tegasnya.

Untuk itu, F-PDIP akan berupaya mencoret anggaran sumur resapan dalam APBD 2022 mendatang. PDIP berharap anggaran bisa dialihkan ke program normalisasi sungai.

Pasalnya, kondisi sungai-sungai di Jakarta sudah tidak normal lagi. Dia juga meyakini program normalisasi efektif dalam mengendalikan banjir.

“Kita minta kepada teman-teman untuk kita drop lah sumur resapan. Karena kita lihat ternyata sangat tak signifikan manfaatnya,” imbuhnya.

“Mau nggak mau normalisasi, jangan mimpi naturalisasi. Dia (Anies) mimpi tapi nggak dieksekusi. Kenapa kita kencang PDIP untuk normalisasi? Karena Sungai kita nggak normal. Kalau pelebaran mau nggak mau penataan pada kampung di bantaran sungai,” sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor mengkritik Pemprov DKI Jakarta membuat sumur resapan di atas trotoar sepanjang Jalan Raden Said Soekanto di dekat Kanal Banjir Timur (KBT). Dia menilai pembangunan itu salah tempat.

“Melihat pembuatan sumur resapan yang lucu dan tidak berfungsi ini tidak tepat sasaran tempatnya. Posisi sumur resapan justru tidak berfungsi sebagai tempat meresapnya air hujan. Justru yang terjadi adalah air tetap tergenang dan sumur resapan tidak ada gunanya,” kata Azas Tigor kepada wartawan, Jumat (12/11/2021).

Azas mengatakan kawasan KBT tak perlu dilengkapi sumur resapan. Menurutnya, KBT bisa difungsikan sebagai tempat penampungan air hujan.

“Tidak perlu lagi membuat sumur resapan di sekitar sungai BKT karena sudah ada BKT sebagai tempat menampung dan menyalurkan air,” jelasnya.

Daripada membangun sumur resapan, Tigor menyarankan Pemprov DKI memperbaiki saluran sekunder di KBT. Menurutnya, penyumbatan pada saluran air menjadi penyebab jalan sekitar KBT kerap terendam air hujan.

(taa/isa)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bicara permasalahan demokrasi Indonesia hari ini. AHY menilai salah satu bentuk kepahlawanan dalam demokrasi adalah melawan kelompok pendengung atau buzzer.

“Demokrasi kita bukan sekadar statistik, bukan hanya urusan pemilu setiap lima tahun. Tetapi kualitasnya harus juga ditingkatkan. Hari ini ada tiga masalah besar,” kata AHY dalam diskusi sekolah pascasarjana Universitas Airlangga (Unair), Jumat (12/11/2021).

Permasalahan demokrasi pertama yang disorot AHY adalah politik uang. Menurut AHY, politik uang akan menggugurkan calon pemimpin potensial.

“Yang pertama adalah politik uang, money politics, ini kita tahu semakin merajalela. Sedikit-sedikit ada transaksi untuk meraih kekuasaan, dan ini bahaya. Dalam jangka panjang ini akan meruntuhkan the very foundation our democracy, fondasi demokrasi kita untuk menghadirkan pemimpin terbaik akan gugur dengan sendirinya,” ujarnya.

Permasalahan demokrasi selanjutnya menurut AHY adalah soal politik identitas. Gaya politik ini menurut AHY akan memecah belah masyarakat dan perlu dicari jalan tengahnya.

“Yang kedua adalah politik identitas, ini juga penting sekali untuk kita antisipasi dan kita cegah, dibenturkannya satu kelompok identitas dengan yang lainnya, antara Pancasila dan agama, antara kelompok nasionalisme dan kelompok yang mengatakan dirinya relijius. Ini harus ditemukan titik tengahnya,” ucapnya.

Terakhir, permasalahan demokrasi menurut AHY adalah politik fitnah di tengah era distrupsi. Pada permasalahan ini, AHY menyinggung buzzer perlu dilawan.

“Yang ketiga permasalah kita adalah post truth politics, politik fitnah, ini era serba digital, ini banyak pendengar anak muda. Kita hari-hari mendapatkan berbagai bentuk informasi tapi juga disinformasi,” sebut AHY.

Oleh sebab itu, menurut AHY jangan sampai masyarakat tenggelam dalam gelombang hoax, hate speech, dan juga kampanye hitam. Jika tergerus, hal tersebut bahaya karena akan memecah belah masyarakat.

“Dan tentunya sifat kepahlawanan juga bisa hadir di sini, mereka yang berani melawan kezaliman politik, mereka yang berani melawan ketidakadilan dalam ranah publik, termasuk juga melawan hoax, melawan para buzzer yang memang pekerjaannya untuk memproduksi fitnah ini juga menurut saya bentuk kepahlawanan di era sekarang,” imbuhnya.

(rfs/aud)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Polisi tengah menyelidiki kasus pemalakan terhadap tenaga kerja wanita (TKW) yang baru keluar karantina di Wisma Atlet, Pademangan, Jakarta Utara. Satu orang pelaku lain kini berhasil ditangkap.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Guruh Arif Darmawan mengatakan pihaknya hari ini kembali mengamankan satu orang yang diduga melakukan pemalakan di lokasi. Sejauh ini total ada dua pelaku yang berhasil ditangkap.

“Info terakhir 1 lagi ditangkap. Jadi ada 2 (pelaku),” kata Guruh saat dihubungi, Jumat (12/11/2021).

Kedua pelaku saat ini masih dilakukan pemeriksaan di Polsek Pademangan. Polisi masih mendalami modus dan indikasi pelaku lain dalam aksi pemalakan tersebut.

Seperti diketahui, aksi pemalakan terhadap TKW yang karantina di Wisma Atlet Pademangan, viral di media sosial. Polisi menyebut pelaku adalah juru parkir, tetapi melakukan pungli di luar tarif parkir resmi.

“Sudah kita amankan. Dia petugas parkir, cuma dia melakukan pungli,” kata Guruh.

Pelaku berinisial MS alias L (39). Saat ini pelaku masih diperiksa di Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Saat ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,” imbuhnya.

Guruh menambahkan, dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku melakukan pungutan liar (pungli) itu seorang diri. Polisi masih akan mendalami apakah kegiatan pungli itu dilakukan secara berkelompok.

“Sementara pengakuannya sendiri, duitnya masuk ke kantong dia sendiri,” katanya.

(ygs/mea)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Ketua DPR RI, Puan Maharani jadi sorotan mantan menteri KKP, Susi Pudjiastuti gegara menanam padi bersama para petani hujan-hujanan. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut Puan bersatu dengan petani sebagai salah satu representasi rakyat.

“Seorang pemimpin itu harus kuat dalam ideologi Pancasila dan berdisiplin dalam gerak ke bawah, mengakar, dan memahami persoalan rakyat. Apa yang dilakukan Mbak Puan menunjukkan bagaimana ideologi bekerja dalam praktik politik turun ke bawah, termasuk menyatu bersama petani sebagai salah satu representasi rakyat Indonesia,” kata Hasto kepada wartawan, Jumat (12/11/2021).

Hasto mengatakan tindakan Puan itu mewakili PDIP untuk mengangkat harkat dan martabat kaum petani. Dia lantas menyinggung pesan Bung Karno bahwa pangan merupakan persoalan yang berkaitan degan mati hidupnya negeri.

“PDI Perjuangan terus menggelorakan kesatupaduan politik antara pemimpin dan rakyat; rakyat dan pemimpin. Sektor pertanian, termasuk berdialog dengan petani, menanam berbagai tanaman yang bisa dimakan bersama petani, serta gerak mengangkat harkat dan martabat kaum tani merupakan bagian dari kultur partai,” katanya.

“Sebab pesan Bung Karno, persoalan pangan merupakan persoalan yang berkaitan dengan mati hidupnya negeri. Jadi seluruh struktural partai, kader partai yang dipercaya rakyat menjadi presiden, ketua DPR, wakil ketua MPR, para menteri, gubernur, wakil gubernur dan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai, serta pimpinan dan anggota legislatif, bahkan seluruh anggota partai memang wajib mengangkat harkat dan martabat rakyat, khususnya petani,” imbuh Hasto.

Hasto pun mendorong agar para kader PDIP juga mengikuti langkah Puan untuk turun ke bawah menanam bersama para petani. Dia menyebut arahan itu juga datang langsung dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Seluruh kader partai terus melakukan hal-hal konkret dengan turun ke bawah, bersama petani berjuang mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang pangan. Selama pandemi partai melalui perintah Ibu Megawati Soekarnoputri terus melakukan gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan dan tanaman pendamping beras seperti jagung, umbi-umbian, sukun, talas, porang, pisang dll,” ujarnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Sebuah rumah di Desa Amansari, Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat diserang warga beberapa waktu lalu. Pesatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) mengatakan rumah tersebut milik jemaat HKBP Rengasdengklok dan mengecam aksi sekelompok warga tersebut.

Dikutip dari situs resmi PGI, Jumat (12/11/2021),penyerangan terjadi pada 29 Oktober lalu. Pemicu penyerangan diduga lantaran sekelompok warga protes rumah tersebut mengadakan peribadatan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak gereja setempat, tempat itu bukan tempat ibadah. Dan dikatakan tidak pernah menggunakan tempat itu untuk beribadah, tapi kami memang biasanya berkoordinasi, mempesiapkan diri untuk ibadah hari Minggu. Jadi hanya mempersiapkan saja, jadi tidak dipakai untuk ibadah,” kata Sekretaris Eksekuti Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI Pendeta Henrek Lokra dalam keterangan tertulis di situs PGI.

Pendeta Henrek mengecam tindakan tersebut. Dia meminta semua pihak dapat bekerjasama dan menempuh langkah dialog sebagai sesama warga negara.

Pendeta Hendrek kemudian mendorong Pemkab Karawang memediasi dan memfasilitasi semisal ada pengajuan izin pendirian tempat ibadah. Hal itu dia sampaikan bukan hanya dalam kasus jemaat HKBP, tetapi juga tempat-tempat ibadah lainnya di wilayah itu.

“Kita ini negara Pancasila, maka harus tunduk pada konstitusi,tidak bisa main hakim sendiri. Sebagai warga bangsa kita harus mengedepankan dialog untuk menyelesaikan masalah-masalah demi kemaslahatan bersama. Gereja hadir untuk mengabarkankabar baik, bukan untuk menjadi masalah bagi orang lain,” terang Pendeta Henrek.

Dia lalu menuturkan PBM Nomor 9&8 Tahun 2006 mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi warga negara untuk memenuhi syarat pendirian rumah ibadah. PGI, lanjut Pendeta Henrek, mendorong pemerintahan setempat untuk dapat menjalankanfungsinya dengan baik, sebagaimana amanat yang diberikan negara.

Dia berharap sikap itu dapat dilakukan Pemkab Karawang agar tercipta perdamaian dan harmonitas antarmasyarakat.

(aud/fjp)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Ducati Corse memberikan klarifikasi atas pemberitaan media asing yang menyebut mereka marah soal heboh kargo motor dibuka secara ilegal. Ducati menyatakan tidak pernah memberikan pernyataan apapun perihal soal heboh kargo motor dibuka secara ilegal.

“Bertentangan dengan apa yang diberitakan beberapa media, Paolo Ciabatti dan Ducati Corse tidak pernah memberikan pernyataan apapun terkait kejadian di Sirkuit Jalan Internasional Mandalika,” demikian klarifikasi Ducati yang disampaikan melalui Twitter @ducaticorse, seperti dilihat detikcom, Jumat (12/11/2021).

Ducati menantikan antusias fans mereka di Indonesia. Ducati memastikan tim mereka akan menggeber motor di WorldSBK dan MotoGP di Sirkuit Mandalika.

“Kami menantikan untuk melihat semua fans Indonesia kami dan mengunjungi Indonesia untuk putaran WorldSBK dan Grand MotoGP,” begitu pernyataan Ducati.

Diberitakan sebelumnya, ‘Unboxing Ducati Mandalika’ heboh jadi pembicaraan setelah disorot media asing. Di Indonesia, pihak penyelenggara hingga Bea-Cukai lalu angkat bicara.

Media asing Speedweek mengabarkan bahwa peti pengiriman motor milik Ducati itu dibuka oleh pekerja trek dari penyelenggara lokal Mandalika Grand Prix Association (MGPA). Mengetahui hal ini, tim Ducati marah besar karena kargo motor milik mereka di Mandalika dibuka secara ilegal.

Video yang sempat viral di media sosial memperlihatkan seorang pria berpose dengan motor Ducati tersebut. Bahkan salah seorang YouTuber juga terbawa-bawa dan akhirnya memberi klarifikasi dan meminta maaf di media sosial.

Mandalika Grand Prix Association (MGPA), selaku bagian dari Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Group, meminta maaf atas pembukaan kargo motor Ducati di Mandalika secara ilegal. Direktur Utama MGPA Ricky Baheramsjah mengatakan secara pribadi telah mendiskusikan hal ini dengan Dorna Sport dan meminta maaf karena dua hari lalu dan mereka dapat mengerti. Pihaknya menawarkan untuk berbicara dengan Ducati guna menjelaskan apa yang terjadi.

“Kami meminta maaf kepada pecinta balap motor tanah air dan Internasional atas insiden yang terjadi,” kata Direktur Utama MGPA Ricky Baheramsjah dalam keterangan tertulis yang dilansir dari Antara, Kamis (11/11/2021).

(zak/lir)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar muktamar pada Desember mendatang. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintahannya bersikap netral dalam Muktamar NU itu.

“Harapan saya Pak Jokowi sebagai kepala negara ya dalam hal muktamar ini netral,” kata Said Aqil dalam kunjungan silaturahmi PBNU dengan Transmedia, di Kantor Transmedia, Jakarta Selatan, Kamis (11/11/2021).

Said Aqil menyebut NU memiliki gaya sendiri dalam melakukan muktamar. Said Aqil ingin ketua umum yang dipilih merupakan pilihan NU sendiri.

“Biarkan NU punya gaya sendiri, punya hasil pemilihannya sendiri,” ujarnya.

Sekali lagi, Said Aqil meminta agar pemerintah tidak ikut campur dalam Muktamar NU itu. Dia menyebut jika pemerintah ikut campur, maka berpotensi akan merusak Muktamar NU.

“Kalau kata orang kan, pemerintahan, kementerian misalkan ikut campur dalam mobilisasi massa, itu akan rusak nanti. Mobilisasi suara, akan rusak nanti?” ungkap Said Aqil.

Lebih lanjut, Said Aqil tidak menjawab tegas saat ditanya apakah ada indikasi ikut campurnya pemerintah dalam Muktamar NU. Dia hanya menyayangkan seandainya ada campur tangan pemerintah dalam pemilihan Ketua Umum NU nantinya.

“Kalau ada kita sayangkan. Jangan sampai instansi pemerintah ikut campur dalam hal muktamar NU, kredibilitas dua-duanya rusak, NU nya rusak, ininya, lembaga pemerintahan juga rusak. Malah menjatuhkan martabat muktamar,” tutur dia.

Muktamar NU akan digelar pada 23-25 Desember 2021 di Lampung. Salah satu agenda penting dalam Muktamar NU 2021 adalah pemilihan ketua umum. Sejauh ini ada dua kandidat calon Ketua Umum NU, Said Aqil Siroj dan Yahya Cholil Staquf.

(lir/zak)

Sumber: DetikNews

Nias Selatan –

Kapolda Sumatera Utara (Kapoldasu), Irjen Panca Putra bersama Pangdam I/ Bukit Barisan, Mayjen TNI Hasanuddin mengendarai sepeda motor trail menempuh puluhan kilometer menuju pedalaman Nias Selatan (Nisel). Aksi itu dilakukan untuk menggenjot capaian vaksinasi yang belum mencapai target dengan mengajak warga untuk ikut vaksin.

Sulitnya medan menuju lokasi vaksin di Desa Bounivoso, Nias Selatan serta melewati derasnya sungai tidak menyurutkan tim vaksinator untuk memberikan vaksin kepada masyarakat pedalaman.

Satu persatu rumah-rumah penduduk yang berjarak 30-35 km didatangi Kapolda-Pangdam beserta tim vaksinator. Aksi itu pun mendapat respon baik dengan antusiasme warga yang ingin menerima suntikan dosis vaksin dalam mencegah penyebaran COVID-19.

“Terima kasih Pak Kapolda dan Bapak Pangdam yang sudah datang membawa dokter ke desa kami ini untuk memberikan vaksin, terimakasih,” kata salah satu warga, Lisani Fau, seperti dalam keterangan yang diterima detikcom, Kamis (11/11/2021).

Kapolda dan Pangdam lalu merespon apa yang disampaikan warga. Keduanya membaur dengan warga yang senang atas kedatangannya ke desa pedalaman untuk meningkatkan vaksinasi.

“Saya datang ke sini karena vaksinasi di desa ini masih rendah. Makanya bersama Pak Pangdam dengan naik motor trail bertekat menyambangi bapak-ibu semua agar mau divaksin,” sebut Panca di hadapan warga.

“Kami ingin masyarakat sehat semua,” timpal Pangdam

Panca menyebut pihaknya bersama TNI bakal terus mengakselarasi vaksinasi ke pedalaman Sumut. Tujuannya, masyarakat segera mendapat herd immunity.

“Kita Polda Sumut dan Kodam I/BB terus mengakselarasi vaksinasi hingga wilayah terpencil (pedalaman), dengan tujuan masyarakat dapat cepat mendapatkan herd immunity,” pungkas Kapolda

Untuk diketahui, Kapolda Sumut Irjen Panca Putra bersama Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin kembali melaksanakan serbuan Vaksin di Kepulauan Nias sejak Rabu (10/11).

Sumber: DetikNews