Jakarta –

Massa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aksi Bersama Rakyat (Gebrak) berdemonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Massa menyampaikan aspirasi soal upah layak.

“Standar upah layak itu paling tidak ada 6 kriteria. Bagaimana buruh bisa memenuhi persoalan pangannnya, buruh bisa memenuhi persoalan sandang, buruh bisa memenuhi persoalan papan, buruh bisa memenuhi persoalan pendidikan, kesehatan, dan sosialnya,” kata salah satu juru bicara Gebrak dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, Senin (29/11/2021).

Nining menilai pemerintah tidak memperhatikan hal tersebut. Menurutnya, sikap pemerintah yang hanya melihat inflasi dalam penentuan upah dinilai kurang tepat.

“Karena selama ini, penentuan upah kalau mengikuti UU Cipta Kerja, justru hanya berdasarkan inflasi,” kata dia

“Bayangkan di mana letak tanggung jawab negara untuk memberikan peningkatan kesejahteraan rakyat, yang ada justru sebaliknya,” tambahnya.

Juru bicara Gebrak dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos (Wildan Noviansah/detikcom)

Menurutnya, aturan penentuan upah layak jika hanya didasarkan inflasi tidak memberikan perlindungan dan juga peningkatan kesejahteraan para buruh.

“Praktiknya hari ini justru jauh dari perlindungan dan peningkatan kesejahteraan. Yang ada adalah bagaimana kemiskinan masyarakat semakin tersistematis,” ujarnya.

Nining menyatakan massa Gebrak mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan keputusan presiden (kepres) tentang standar upah layak.

“Konstitusi kita menyampaikan bagaimana kebutuhan hidup layak, bukan kemudian hidup minimum. Kita mendesak kepada presiden agar membuat satu keputusan presiden tentang upah layak yang berlaku dari Sabang sampai Merauke,” ucapnya.

Untuk diketahui, massa Gebrak aksi unjuk rasa yang dilakukan di Patung Kuda, Jakarta Pusat hari ini merupakan gabungan dari berbagai serikat. Yakni KASBI, KPBI, SGBN, LMN-DN, KPA, LBHJak, Sindikasi, Sempro, dan KPR.

(jbr/jbr)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menilai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) gagal menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman. Hal itu dikarenakan adanya peristiwa pelecehan dan perundungan di lingkungan kerja KPI.

“KPI gagal secara lembaga menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman serta mengambil langkah-langkah yang mendukung pemulihan korban,” kata Beka di Komnas HAM, Senin, (29/11/2021).

Selanjutnya, KPI juga dianggap gagal memberikan dukungan terhadap upaya pemulihan korban. Hal itu dapat dilihat dari tidak adanya regulasi internal dan pedoman panduan dalam penanganan pelecehan seksual dan perundungan di lingkungan kerja KPI.

“Tidak adanya regulasi internal dan perangkat-perangkat yang patut dalam pencegahan dan penanganan tindak pelecehan seksual dan perundungan di lingkungan kerja,” ujar Beka

“Serta belum ada pedoman panduan dalam merespons serta menangani kasus pelecehan seksual dan perundungan di lingkungan kerja,” tambahnya.

Beka juga mengatakan adanya dugaan kuat terjadi adanya peristiwa perundungan yang dialami oleh korban MS. Beka menuturkan perundungan itu dalam bentuk candaan yang bersifat meledek kondisi MS.

“Kuat dugaan terjadi adanya peristiwa perundungan terhadap MS dalam bentuk candaan atau humor yang bersifat menyinggung dan meledek kondisi dan situasi kehidupan pribadi individu,” jelas Beka.

Tidak hanya itu, adanya juga dugaan candaan yang bersifat serangan fisik yang dialami oleh MS. Seperti dipaksa membuka baju dan pemukulan.

“Adanya candaan atau humor yang bersifat serangan fisik seperti memaksa membuka baju, mendorong bangku atau memukul,” tutut Beka.

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Personel TNI dari Satgas Nanggala Kopassus dan personel Polri dari Satgas Amole (Brimob) bentrok karena urusan rokok di Kabupaten Mimika, Papua. Personel Satgas Amole Kompi 3 Penugasan sempat melepas tembakan peringatan sebanyak dua kali ke arah atas.

“Dari info yang didapat, personel Satgas Amole Kompi 3 Penugasan melakukan tembakan ke arah atas sebanyak 2 kali,” ujar Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri saat dimintai konfirmasi, Senin (29/11/2021).

Tembakan peringatan itu dilepas oleh anggota Brimob lain yang datang membantu rekannya yang dikeroyok anggota Kopassus. Diketahui, ada enam anggota Brimob yang dikeroyok saat bentrok, 5 di antaranya terluka.

“(Tembakan peringatan dilepas) pada saat terjadi pengeroyokan terhadap 6 personel Satgas Amole yang menjadi korban,” tuturnya.

Dalam video yang beredar di media sosial (medsos), tampak bentrok terjadi di sebuah bangunan. Terdengar pula suara tembakan dilepas.

Sebelumnya, personel TNI dari Satgas Nanggala Kopassus terlibat bentrok dengan personel Polri yang tergabung dalam Satgas Amole (Brimob) di Kabupaten Mimika, Papua. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal menyatakan kejadian itu dipicu kesalahpahaman.

“Pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, bertempat di Ridge Camp Pos RCTU Mile 72 tepat di depan Mess Hall, Timika, Papua, telah terjadi kasus kesalahpahaman antara personil Satgas Nanggala Kopassus dengan Satgas Amole,” ujar Kamal saat dimintai konfirmasi, Senin (29/11).

Kamal mengungkapkan bentrokan itu terjadi dipicu karena urusan rokok. Awalnya, ada enam anggota Satgas Amole Kompi 3 yang sedang berjualan rokok di sekitar pos. Kemudian, sekitar 20 personel Kopassus datang dengan maksud membeli rokok yang mereka jual. Namun anggota Kopassus komplain mengenai harga rokok itu.

“Kesalahpahaman tersebut berawal dari enam personel Satgas Amole Kompi 3 yang berada di Pos RCTU Ridge Camp Mile 72 yang sedang berjualan rokok. Selanjutnya, tiba personel Nanggala Kopassus sebanyak 20 orang membeli rokok dan komplain mengenai harga rokok yang dijual personel Amole Kompi 3 penugasan,” tuturnya.

Setelah itu, Kamal menjelaskan anggota Kopassus melakukan pengeroyokan terhadap enam anggota Brimob tersebut. Mereka menggunakan benda tumpul dan tajam dalam pengeroyokan.

“Selanjutnya pengeroyokan dengan menggunakan benda tumpul dan tajam terhadap enam Personel Amole Kompi 3 Penugasan,” ucap Kamal.

Kamal menyatakan bentrokan itu hanya kesalahpahaman. Menurutnya, kedua belah pihak telah berdamai.

Namun para anggota yang terlibat dalam bentrokan tetap diproses disiplin.

“Pimpinan masing-masing setelah menerima laporan, langsung berkoordinasi untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut. Saat ini permasalahan tersebut telah diselesaikan secara damai. Selanjutnya, tindakan disiplin terhadap mereka yang terlibat perkelahian akan tetap dilakukan,” katanya.

“Pasca kejadian tersebut, situasi di Kabupaten Mimika khususnya di Ridge Camp Pos RCTU Mile 72 tepat di depan Mess Hall, Timika, Papua, aman dan kondusif,” imbuh Kamal.

(drg/fjp)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap dua Anggota DPRD Lampung Utara, Arnold Alam dan Nurdin Habim sebagai saksi. Kedua saksi itu akan diperiksa terkait kasus gratifikasi tersangka adik mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, Akbar Tandaniria Mangkunegara (ATMN).

“Senin (29/11/2021), tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi untuk tersangka ATMN,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (29/11/2021).

KPK juga memanggil satu saksi wiraswasta atau Direktur CV Abung Timur Perkasa, Hanizar Habim. Para saksi akan diperiksa di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Akbar sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi pada pemerintahan Kabupaten Lampung Utara tahun 2015-2019. Akbar merupakan adik eks Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara.

Agung telah divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 8 bulan kurungan. Agung dinyatakan terbukti menerima suap senilai total Rp 1,3 miliar dan gratifikasi senilai Rp 100 miliar.

Uang Rp 1,3 miliar itu diberikan sebagai imbalan karena Agung menyetujui pemberian beberapa paket pekerjaan konsultan perencanaan dan pengawasan pada Dinas PUPR Lampung Utara tahun anggaran 2017 ke Candra Safari dan pemberian paket pekerjaan pembangunan Pasar Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta dan pembangunan Pasar Tradisional Comok Sinar pada Dinas Perdagangan Lampung Utara Tahun 2019 ke Hendra Wijaya Saleh alias Eeng.

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengajukan kasasi atas vonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat hukumannya menjadi 9 tahun penjara. KPK tak mempermasalahkan hal tersebut dan meyakini Mahkamah Agung (MA) akan menolak kasasi Edhy.

“Kami meyakini independensi dan profesionalitas Majelis Hakim di tingkat MA, yang akan memutus perkara dengan seadil-adilnya dan mempertimbangkan seluruh aspek sesuai kaidah-kaidah hukum,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (29/11/2021).

“Salah satu aspeknya bahwa korupsi sebagai extra ordinary telah memberikan dampak buruk yang nyata dirasakan masyarakat luas dan menghambat pemulihan ekonomi nasional,” sambungnya.

Ali meyakini seluruh penegak hukum pasti memiliki tujuan selaras yakni dalam pemberantasan korupsi. Kini KPK segera menyusun kontra memori kasasi untuk melawan argumentasi Edhy.

“Sehingga butuh komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam upaya bersama pemberantasan korupsi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” katanya.

“Selanjutnya tim jaksa akan menyusun kontra memori kasasi sebagai bantahan atas dalil dan argumentasi terdakwa dimaksud,” imbuhnya.

Diketahui, pada tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis ke Edhy 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti bersalah menerima uang suap senilai Rp 25,7 miliar dari pengusaha eksportir benih bening lobster (BBL) atau benur. Atas vonis itu, Edhy pun mengajukan banding.

Hingga akhirnya, pada Kamis (11/11), putusan banding itu dibacakan, Edhy Prabowo berharap hukuman 5 tahun penjara itu diringankan, tetapi nasib berkata lain, hukuman Edhy justru diperberat menjadi 9 tahun penjara.

Alasan hakim memperberat hukuman Edhy adalah perbuatan Edhy dinilai telah meruntuhkan sendi kedaulatan negara.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp 400 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” demikian bunyi putusan PT DKI Jakarta yang dikutip dari website-nya, Kamis (11/11).

Selain itu, Edhy diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya, yaitu Rp 9,6 miliar dan USD 77 ribu. Bila tidak membayar dalam waktu satu bulan sejak putusan inkrah, hartanya disita dan dirampas negara. Bila hartanya tidak cukup, diganti 3 tahun kurungan.

(azh/yld)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir secara resmi menjadi anggota kehormatan Barisan Ansor Serbaguna (Banser). Sebelum dilantik, Erick telah berhasil mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dan pelatihan dasar sebagai syarat menjadi anggota.

“Ini suatu penghormatan luar biasa yang tidak terhingga buat saya karena bisa menjadi keluarga besar Banser,” kata Erick Thohir melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Senin (29/11/2021).

Usai dilantik menjadi anggota kehormatan Banser, Erick mengatakan selama ini Banser telah berkomitmen jihad untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Organisasi itu juga dinilai menjunjung tinggi keberagaman dan perbedaan yang menjadi kekuatan bagi Indonesia.

“Keberagaman dan perbedaan itulah yang menjadi kekuatan kita,” ucapnya.

Erick mengaku kerap berdiskusi dengan keluarga besar Banser dalam upaya meningkatkan dan menjaga NKRI ke depan. Upaya menjaga dan memajukan Indonesia merupakan tujuan mulia dan berguna bagi generasi mendatang.

“Insya Allah, saya akan mewakafkan pikiran, energi dan kemampuan saya untuk kebenaran serta untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan akibat pandemi, baik di sektor kesehatan maupun ekonomi. Gotong royong dan kolaborasi menjadi kekuatan bangsa agar bisa keluar dari pandemi dan mampu menjadi bangsa pemenang di masa akan datang.

Sementara itu, Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Kasatkornas) Banser Hasan Basri Sagala yang bertindak sebagai pembina upacara mengatakan Menteri BUMN tersebut telah resmi dilantik jadi anggota kehormatan Banser.

Tak berbeda dengan calon anggota lain, Erick juga menjalani sejumlah ujian yang cukup berat untuk menjadi anggota. Mulai dari jalan jongkok, merayap, mencari baret, hingga meneriakkan yel-yel.

(fas/fas)

Sumber: DetikNews

Parepare –

Dua orang mahasiswi di Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) ditemukan tewas usai terbawa hanyut air bah di sungai Adakongeng, Bacukiki, Kota Parepare. Keduanya berada di sungai tersebut karena tengah mengikuti pendidikan dasar (diksar) Korps Sukarela.

Kedua korban itu bernama Nur Yangka dan Asmira. Mereka ditemukan oleh tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, Polres Parepare, SAR Brimob dan Polairud Polda Sulsel yang menyisir lokasi pada Minggu (28/11/2021).

Kapolres Parepare AKBP Welly Abdillah menjelaskan saat kejadian para peserta sedang mengikuti diksar di aliran sungai. Menurut Welly, saat kejadian memang intensitas hujan tengah meningkat.

“Pada kondisi normal lokasi tempat mereka menggelar diksar sebagai daratan, namun ketika debit air meningkat daratan itu menjadi aliran sungai, mereka terjebak,” kata Welly.

Welly mengatakan pihaknya kini masih melakukan pendataan terhadap para korban, lantaran data peserta dan panitia masih simpang siur. Para korban yang selamat langsung dibawa ke RS untuk menjalani perawatan lantaran mengalami shock dan hypotermia.

Sementara dua jasad korban tewas dibawa ke kamar jenazah RSUD Andi Makkasau untuk keperluan visum.

(fas/fas)

Sumber: DetikNews

Labuhanbatu Utara –

Infrastruktur jalan utama yang menghubungkan 4 kecamatan di Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara (Sumut), mengalami kerusakan sangat parah. Untuk menempuh jarak 50 km saja, warga bahkan sampai membutuhkan waktu 2 hari.

“Iya biasa itu, orang dua hari-dua malam baru sampai. Sampai jadi berondol itu, sawit itu,” kata seorang warga Kualuh Leidong, Nasrun Tanjung (50) kepada detikcom, Minggu (28/11/2021).

Nasrun mengatakan jalan yang rusak ini merupakan urat nadi perekonomian bagi warga Kecamatan Kualuh Leidong. Jalan tersebut merupakan penghubung Kualuh Leidong dengan 3 kecamatan lainnya, yaitu Kualuh Hilir, Kualuh Selatan dan Kualuh Hulu.

Kondisi jalan rusak parah di Kecamatan Kualuh Leidong, Labura, Sumut Foto: Ahmad Fauzi/detikcom

Kerusakan jalan di daerah ini tersebar di banyak titik sepanjang berpuluh-puluh kilometer. Buruknya jalan tersebut menyebabkan potensi ekonomi dari hasil perkebunan sawit yang luar biasa tidak bisa dimaksimalkan oleh warga.

“Ongkos mahal, harga sawit pun jadi murah. Motor (mobil) yang rusak banyak. Yang terguling, yang patah per, wah banyak lah. Ngeri betullah kondisinya,” ucap Nasrun.

Dia menyebut jika Kualuh Leidong sebenarnya daerah yang mempunyai potensi ekonomi luar biasa. Selain komoditas kelapa sawit, daerah ini juga merupakan salah satu lumbung beras di Sumatera Utara.

“Kalau disebut beras Leidong, orang pasti sudah tahu. Paling tidak di Sumut, pasti orang tahu beras Leidong,” ujarnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:

Sumber: DetikNews