Jakarta –

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menginstruksikan seluruh pihak di sektor penerbangan untuk melakukan pengetatan protokol kesehatan (prokes) dan melakukan pengecekan kelaikan pesawat (ramp check) di bandara-bandara. Instruksi Menhub Budi dalam dalam persiapan menghadapi masa libur Natal dan tahun baru (Nataru) 2022.

Menhub Budi menjelaskan bahwa Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) adalah bandara tersibuk di Tanah Air dengan pergerakan pesawat maupun penumpang per harinya terus meningkat. Di Bandara Soetta ada 700 pergerakan pesawat take off dan landing per hari dan sekitar 4.000 orang penumpang kedatangan dari luar negeri.

“Pada masa libur Nataru ada kecenderungan jumlah penumpang akan naik,” kata Menhub Budi dalam keterangannya, Sabtu (11/12/2021).

Oleh sebab itu, Budi Karya meminta otoritas bandara, operator bandara, maskapai, lembaga navigasi penerbangan, bea cukai, imigrasi, hingga TNI-Polri, memastikan pengetatan prokes berjalan dengan baik untuk mencegah penyebaran COVID-19 usai libur Nataru.

“Pastikan mereka yang berangkat sudah dua kali vaksin, membawa hasil negatif tes antigen, menggunakan aplikasi PeduliLindungi, memakai masker, menjaga jarak, dan mengikuti ketentuan prokes yang lainnya,” ujarnya.

Terkait dengan antisipasi meningkatnya jumlah penumpang kedatangan internasional, Budi Karya mengatakan, perlu dilakukan antisipasi untuk menambah tempat karantina agar tidak terjadi penumpukan penumpang.

Selain memastikan pengetatan prokes, Menhub Budi juga menginstruksikan kepada Ditjen Perhubungan Udara untuk melakukan ramp check pesawat secara masif di bandara-bandara.

“Kegiatan ramp check merupakan salah satu upaya untuk menegakkan keselamatan. Karena dalam transportasi, aspek keselamatan adalah yang utama,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Budi Karya juga menyaksikan langsung proses ramp check salah satu pesawat jenis Airbus A330 tujuan Bali, dan telah dinyatakan laik terbang.

Turut hadir dalam peninjauan, Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto, Dirut PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin, Dirut Airnav Indonesia Pramintohadi Sukarno, dan sejumlah pejabat terkait.

(rfs/hri)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut baik acara Malam Puncak Anugerah Festival Tari Jaipong Kreasi Galuh Pakuan Cup Seri V. Menurutnya, acara yang digelar digelar di Ruang Auditorium RRI Bandung, Jawa Barat pada Jumat (10/12) tersebut penting dalam rangka melestarikan dan pemajuan kebudayaan Indonesia. Hal itu sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi.

“Sekaligus sebagai upaya konkret kita untuk melestarikan warisan budaya tak Benda,” ujar LaNyalla dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/12/2021).

Dia pun mengapresiasi Lembaga Adat Karatwan Galuh Pakuan selaku panitia Malam Puncak Anugerah Festival Tari Jaipong Kreasi Galuh Pakuan Cup Seri V. Pada kesempatan tersebut, LaNyalla juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam menjaga warisan budaya yang dimiliki Indonesia.

Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia telah melakukan pencatatan dan penetapan daftar Warisan Budaya Tak Benda. Diketahui per bulan Juni tahun 2020, terdapat total 9.770 warisan budaya yang dicatat dan 1.086 di antaranya telah ditetapkan.

Menurut LaNyalla penetapan warisan budaya tak benda harus diikuti dengan langkah konkret untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Selain itu juga menjaga eksistensinya secara turun temurun, sehingga tidak diklaim oleh negara lain.

“Karena itu, dalam kesempatan ini saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam menjaga warisan budaya. Sebab, penetapan warisan budaya tak benda juga menjadi kekayaan yang harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam pelestariannya,” katanya.

Dia pun mencontohkan salah satu aksi nyata seperti yang sudah dilakukan Lembaga Adat Karatwan Galuh Pakuan. Yakni dengan menggelar Festival Tari Jaipongan Kreasi Galuh Pakuan Cup Seri ke-V. Di samping itu, lanjut dia, bisa juga dengan menyelenggarakan festival, seminar, sarasehan dan lainnya.

“Tetapi yang lebih penting dari itu adalah memasukkan dalam kurikulum pendidikan pelajar, yang substansinya dapat disesuaikan dengan tradisi daerah masing-masing,” tuturnya.

Menurut LaNyalla, upaya-upaya tersebut perlu dilakukan supaya mendorong semangat pelestarian warisan budaya tak benda. Tujuannya agar para seniman, budayawan dan masyarakat bersama-sama berkreasi, belajar, mengenal dan memaknai kembali identitas bangsa sebagai manusia Indonesia.

“Karena kebudayaan merupakan warisan asli bangsa Indonesia, sekaligus sebagai identitas yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari,” papar dia.

Namun, LaNyalla menilai masih ada pekerjaan besar yang harus kita perjuangkan. Yaitu memasukkan entitas pegiat kebudayaan nasional ke dalam sistem politik Indonesia, termasuk entitas-entitas civil society yang lain. Dengan begitu mereka dapat ikut berperan dalam menentukan arah perjalanan bangsa.

(akn/ega)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

mengutuk tindakan Herry Wirawan, guru pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat (Jabar) yang memperkosa belasan santriwati. PBNU menyebut Herry merugikan citra pesantren dan harus dihukum berat seperti kebiri.

“Mengecam keras dan mengutuk tindakan pencabulan yang dilakukan oleh Herry Wiryawan. Ini adalah sebuah tindakan yang sangat biadab,” kata Helmy dalam keteranganya, Sabtu (11/12/2021).

Helmy mengatakan tindakan Herry jauh dari ajaran norma yang berlaku di masyarakat, termasuk juga tradisi di pesantren.

“Perilaku ini sangat merugikan pesantren. Sebab apa yang dilakukan oleh Herry sangat jauh dari akhlak yang diajarkan dan di tradisi oleh kalangan pesantren,” ucapnya.

Helmy berharap, hakim menjatuhkan hukuman yang berat untuk Herry. Jika perlu, katanya, Herry harus dikebiri.

“Tindakan yang dilakukan Herry harus ditindak dengan hukuman yang seberat-beratnya, termasuk kebiri. Sebab perbuatannya telah merugikan banyak pihak, menimbulkan trauma dan sekaligus merenggut masa depan korban,” katanya.

Sebelumnya, aksi bejat pemerkosaan dilakukan Herry Wirawan, guru salah satu pesantren di Bandung memakan korban mencapai belasan orang.

Dari belasan korban tersebut, empat santriwati hamil. Mereka sudah melahirkan saat kasus ini masuk persidangan. Total ada 9 bayi yang dilahirkan korban.

Pimpinan pesantren Tahfidz Madani ini diancam hukuman 15 tahun penjara. Hal itu sebagaimana pasal yang didakwakan terhadap Herry. Dalam petikan dakwaan yang diterima, Herry Wirawan dikenai pasal primer dan subsider.

“Ancaman pidananya 15 tahun,” ujar Plt Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat Riyono.

(aik/jbr)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer (Jampidmil), Laksda TNI Anwar Saadi menunjukkan aksi perdananya usai dilantik beberapa bulan lalu. Dia mengusut kasus korupsi Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) pada 2013-2020.

Dalam kasus tersebut, dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu tersangka merupakan anggota TNI AD.

“Telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) pada 2013-2020,” ujar Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam konferensi pers virtual, Jumat (10/12/2021).

Penetapan tersangka ini dilakukan oleh tim penyidik koneksitas, yang terdiri atas jaksa penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Pusat Polisi Militer TNI AD, dan Oditurat Militer Tinggi II Jakarta.

Brigadir Jenderal TNI YAK selaku Direktur Keuangan TWP AD sejak Maret 2019 menjadi tersangka dari pihak TNI. Sementara, tersangka lainnya adalah pihak swasta, Direktur Utama PT Griya Sari Harta berinisial NPP.

Kejagung awalnya menetapkan tersangka Brigjen TNI YAK pada Juli. Kemudian, NPP selaku pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (10/12/2021).

Direktur Utama PT Griya Sari Harta, NPP ditahan Foto: dok. Kejagung

Para tersangka sudah ditahan. Brigjen TNI YAK ditahan di Institusi Tahanan Militer Pusat Polisi Militer TNI AD sejak 22 Juli hingga saat ini. Sedangkan, NPP ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung.

Kasus bermula dari adanya dugaan penetapan atau pengelolaan dana TWP tidak sesuai ketentuan dan investasi TWP. Tersangka menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan kerja sama bisnis. NPP selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta, inisial A selaku Direktur PT Indah Bumi Utama, dan Kol CZI (Purn) CW dan KGS M M S dari PT Artha Mulia Adiniaga.

“Domain dana TWP yang disalahgunakan oleh tersangka termasuk domain keuangan negara, sehingga dapat menjadi sebuah kerugian keuangan negara. Di mana sumber dana TWP adalah gaji prajurit yang dipotong dengan sistem autodebit langsung dari gaji prajurit sebelum diserahkan sehingga negara harus terbebani dengan kewajiban mengembalikan uang yang telah disalahgunakan tersebut kepada para prajurit,” papar Leonard.

Di kasus ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp 127.736.000.000 (127,7 miliar), berdasarkan penghitungan kerugian negara oleh BPKP.

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi soal prakiraan cuaca. BMKG mengeluarkan peringatan dini adanya hujan disertai kilat dan angin kencang di DKI Jakarta.

“Peringatan Dini. Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di Jaktim dan Jaksel pada siang dan sore hari,” tulis BMKG dalam situsnya, Sabtu (11/12/2021).

Pada pagi hari, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu cerah berawan. Sedangkan Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur berawan.

Pada siang hari, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur diperkirakan hujan ringan. Sementara itu, Kepulauan Seribu bakal cerah berawan.

Jakarta Pusat dan Jakarta Utara akan disebut berawan. Sementara, di Jakarta Selatan akan alami hujan petir.

Pada malam dan dini hari, seluruh wilayah di DKI Jakarta akan cerah berawan.

Untuk suhu, disebut suhu di Jakarta berkisar antara 23 hingga 33 km. Sementara untuk kelembapan, yaitu suhu antara 70 hingga 100 persen.

(aik/aik)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Gempa terjadi di Gorontalo. Gempa bumi tersebut berkekuatan magnitudo 5,1.

Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut tejadi pada Jumat(11/12/2021).

Gempa tersebut berada di 0,10 lintang selatan, 122.96 bujur timur. Pusat gempa berada di tengah laut

“Pusat gempa berada di laut 72 km barat daya,” tulis BMKG.

Di Kota Gorontalo, gempa dirasan dengan kekautan MMI III.

“III MMI. Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu,” tulisnya.

Belum ada informasi soal ada tidaknya korban jiwa di kejadian tersebut. Atau, ada tidaknya infrastruktur yang ramai di bagas.

(aik/aik)

Sumber: DetikNews

Jakarta -Brigadir Jenderal TNI berinisial YAK ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana tabungan wajib perumahan angkatan darat (TWP AD) tahun 2013-2020. Brigjen TNI YAK ternyata menggunakan uang korupsinya untuk kepentingan pribadi dan membuat bisnis dengan pihak swasta yang juga telah ditetapkan tersangka.

Penetapan tersangka ini dilakukan oleh Tim Penyidik Koneksitas, yang terdiri dari Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung (Kejagung), Pusat Polisi Militer TNI AD, dan Oditurat Militer Tinggi II Jakarta.

Kejagung menyebut Brigjen TNI berinisial YAK itu mengeluarkan uang sejumlah Rp 127.736.000.000 (Rp 127,7 miliar) dari rekening TWP AD ke rekening pribadinya. Kemudian Brigjen YAK mengirimkan uang tersebut ke rekening tersangka lainnya berinisial NPP yang merupakan Direktur Utama PT Griya Sari Harta (PT GSH) dengan dalih untuk pengadaan kavling perumahan bagi prajurit TNI.

“Tersangka menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi,” kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer dalam konferensi pers virtual, Jumat (10/12/2021).

Sementara itu tersangka NPP berperan menerima uang dari Brigjen TNI YAK. Kemudian oleh tersangka NPP uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya dan bisnisnya.

“Tersangka NPP menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan korporasi miliknya yaitu PT. Griya Sari Harta (PT. GSH),” ujar Leonard.

Kasus ini bermula adanya dugaan penempatan atau pengelolaan dana TWP AD tidak sesuai ketentuan dan investasi. Tersangka menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan kerja sama bisnis, yaitu NPP selaku Direktur Utama PT Griya Sari Harta, inisial A selaku Direktur PT Indah Bumi Utama dan Kol CZI (Purn) CW dan KGS M M S dari PT Artha Mulia Adiniaga.

Leonard mengatakan dana Tabungan Wajib Perumahan (TWP) itu kemudian disalahgunakan oleh tersangka sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Padahal diketahui, uang TMP itu bersumber dari gaji prajurit yang dilakukan sistem auto debet dari gaji prajurit oleh karenanya negara harus mengembalikan uang tersebut kepada prajurit.

“Domain dana TWP yang disalahgunakan oleh tersangka termasuk domain keuangan negara, sehingga dapat menjadi sebuah kerugian keuangan negara. Di mana sumber dana TWP adalah dari gaji prajurit yang dipotong dengan sistem auto debet langsung dari gaji prajurit sebelum diserahkan, sehingga negara harus terbebani dengan kewajiban mengembalikan uang yang telah disalahgunakan tersebut kepada para prajurit,” papar Leonard.

Akibat perbuatan kedua tersangka Brigadir Jenderal TNI YAK dan NPP, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 127.736.000.000 (Rp 127,7 miliar), berdasarkan penghitungan kerugian negara oleh BPKP.

Direktur Utama PT Griya Sari Harta, NPP ditahan (Foto: dok. Kejagung)

Kini para tersangka telah ditahan di tempat berbeda, Brigjen TNI YAK ditahan di Institusi Tahanan Militer Pusat Polisi Militer TNI AD sejak 22 Juli hingga saat ini, sedangkan NPP ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung. Tersangka NPP ditahan usai diperiksa sebagai saksi hari ini dan kasusnya ditingkatkan ke tingkat penyidikan.

Atas perbuatan para tersangka disangkakan melanggar dan diancam pidana Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 jo Pasal 8 jo Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(yld/dhn)

Sumber: DetikNews

Tangerang –

Rachel Vennya meminta bantuan seseorang bernama Ovelina untuk tidak menjalani karantina di Wisma Atlet. Rachel Vennya membayar Rp 40 juta kepada Ovelina agar lolos karantina sepulang dari Amerika Serikat.

Hal itu disampaikan Rachel saat menjadi saksi mahkota kasus karantina di Pengadilan Negeri Tangerang, Jumat (10/12/2021). Rachel awalnya ditanya hakim soal siapa yang membantunya dalam proses kabur saat akan menjalani karantina di Wisma Atlet.

“Kan saudara menginginkan ketika sampai di Indonesia tidak menjalani karantina dan saudara minta bantuan Ovelina kan, melalui Intan tadi kan? iya tidak?,” tanya hakim.

“Iya,” kata Rachel.

Hakim bertanya siapa saja yang membantu Rachel agar tidak menjalani karantina. Rachel mengaku dirinya hanya meminta bantuan kepada Ovelina.

“Kemudian kan saudara pada saat itu memang ada yang membantu saudara untuk tidak menjalani karantina? tahu tidak waktu itu siapa?,” kata hakim.

“Saya cuman tahu lewat Ovelina saja,” ungkap Rachel.

“Nanti ada yang bantu begitu?,” tanya hakim.

“Iya,” singkat Rachel.

“Nanti sampai di Wisma Atlet kamu ikutin saja nanti orang akan membawa kamu ke Wisma Atlet begitu,” tanya hakim lagi.

“Iya,” jawab Rachel.

Hakim lalu bertanya berapa nominal yang dibayarkan Rachel kepada Ovelina untuk prosedur lolos dari karantina. Rachel membayar 40 juta kepada Ovelina. Namun, uang itu kini sudah dikembalikan.

“Waktu itu saudara membayar berapa?,” tanya hakim.

“Rp 40 juta,” ungkap Rachel.

“Uangnya sudah dikembalikan sekarang?,” tanya hakim lagi.

“Sudah dikembalikan,” sahut Rachel.

“Semuanya?,” tanya hakim.

“Iya,” jawab Rachel.

“Waktu itu diserahkan ke?,” tanya hakim lagi.

“Ke Ovelina,” ujar Rachel.

Dalam kasus ini, Rachel Vennya, Salim Nauderer, dan Maulida Khairunnisa divonis empat bulan penjara dengan masa percobaan selama delapan bulan. Mereka dinyatakan bersalah melanggar protokol kesehatan.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Rachel Vennya Ronald, Salim Nauderer, Maulida Khairunnisa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana terkait karantina kesehatan,” kata hakim saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Jumat (10/12).

“Dijatuhi pidana masing-masing selama 4 bulan dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindakan pidana, dan denda masing-masing-masing denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan,” lanjut hakim.

(whn/isa)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Presiden PKS Ahmad Syaiku berduka atas meninggalnya kader PKS yang menjabat sebagai Wali Kota Bandung Oded Muhammad Danial. Syaikhu mengungkap Oded sebagai salah satu kader terbaik PKS yang banyak memberikan inspirasi.

“Saya dan kita semua terhenyak, berita ini menyapa tiba-tiba, beliau wafat saat hendak mengisi khotbah Jumat di sebuah masjid di Kota Bandung,” kata Syaiku, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/12/2021).

Syaiku menyebut Oded merupakan sosok teladan. Dia juga menganggap Oded sebagai gurunya.

“Almarhum adalah sosok teladan. Beliau juga guru bagi saya. Kepemimpinannya banyak menginspirasi. Beliau salah satu kader terbaik PKS,” ujarnya.

PKS, kata Syaiku, merasakan kehilangan atas berpulangnya Oded. Dia meminta semua pihak untuk berdoa atas kepergian Oded.

“Saya dan kita semua kehilangan beliau. Keramahannya, ketulusannya, kerendahatiannya, kebersahajaannya, allahummaghfirlahu warhamhu wa’afihi wa’fu’anhu,” tutup Syaikhu.

Walkot Bandung Meninggal Dunia

Oded meninggal dunia pada usai 59 tahun. Oded lahir di Tasikmalaya, 15 November 1962, dan mengenyam pendidikan terakhir S1 Administrasi Publik di Universitas Pasundan, Kota Bandung.

Oded, demikian ia disapa, meninggal saat salat sunah di Masjid Muhammadiyah, Jalan Sancang.

“Benar, Bapak meninggal tadi saat salat sunah jelang salat Jumat. Beliau rencananya jadi khotib,” ujar Didik Ahmad Sidik, tim Wali Kota Bandung, saat dihubungi detikcom melalui telepon.

Saat salat sunah, Oded langsung terjatuh, lalu dibawa ke RS Muhammadiyah Bandung, yang tak jauh dari Jalan Sancang.

(eva/lir)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Jalanan lokasi sumur resapan tempat mobil politikus PSI Isyana Bagoes Oka terjeblos merupakan jalan buntu. Jalan itu juga diketahui jarang dilewati oleh kendaraan.

Pedagang minuman yang berjualan di bagian luar portal komplek, Rum, mengatakan portal kompleks yang terletak di Jl Bona Vista Raya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan sudah lama ditutup. Portal itu tertutup sejak pandemi COVID-19 tahun lalu.

“Sejak Corona, PSBB. Katanya sebentar lagi mau dibuka,” kata Rum di Jl Bona Vista Raya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat, (10/12/2021).

Rum mengatakan jalan yang berada di dalam portal kompleks itu juga jarang dilewati oleh kendaraan. Rum juga mengatakan jalan itu jarang ditempati oleh kendaraan untuk parkir.

“Nggak sih. Jarang (jarang ada kendaraan yang lewat dan parkir di Jalan Bona Vista Raya),” jelas Rum.

Para penjual makanan di Jl Bona Vista Raya, Perumahan Taman Bona Vista, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, 10 Desember 2021. (Nahda Rizki Utami/detikcom)

Pantauan detikcom di Jalan Bona Vista Raya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pukul 15.13 WIB kondisi jalan di bagian dalam komplek nampak masih sepi. Sumur resapan juga terlihat sudah tertutup dan diperbaiki.

Di bagian luar tepatnya di depan portal komplek yang tertutup terlihat sejumlah kendaraan yang terparkir. Terlihat juga beberapa pedagang yang sedang berjualan.

Jl Bona Vista Raya, tempat sumur resapan yang membuat mobil Isyana PSI terperosok, 8 Desember. Foto diambil pada 10 Desember 2021 pukul 15.00 WIB. (Nahda Rizki Utami/detikcom)

Sebelumnya, lokasi di sudut Jakarta Selatan ini menjadi sorotan karena mobil politikus PSI, Isyana Bagoes Oka, terperosok, Rabu (8/12) siang. Setelah itu, pihak kontraktor memperbaiki bak kolam resapan modular tempat mobil itu terjeblos.

(dnu/dnu)

Sumber: DetikNews