Jakarta –

Forum Nasabah Korban Jiwasraya (FNKJ) mendatangi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Rumah Dinas Ketua DPD RI di Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangan FNKJ tersebut bermaksud untuk meminta bantuan kepada LaNyalla terkait persoalan yang mereka hadapi di perusahaan asuransi pelat merah tersebut.

Juru Bicara FNKJ, Ana R menjelaskan para nasabah menuntut agar hak mereka dikembalikan.

“Kami minta solusi terbaik dari DPD RI. Kami berharap sentuhan dari DPD RI, sehingga pemerintah bisa memberikan solusi terbaik bagi kami,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (13/1/2022).

Lebih lanjut Ana mengatakan saat ini ada 160 ribu nasabah yang menolak restrukturisasi dengan nilai nominal Rp 437 miliar. Sementara itu, Latin menjelaskan saat ini yang menolak restrukturisasi hanya tersisa 2% saja. Sisanya, terpaksa menerima kebijakan restrukturisasi ini.

“Kenapa kami menolak, karena ini uang keluarga yang kami simpan untuk berbagai macam kepentingan seperti pendidikan anak, tabungan hari tua dan berbagai hal lainnya,” ungkapnya.

“Restrukturisasi ini tak sesuai tujuan penyelamatan. Justru ternyata mematikan korporasi dan merugikan konsumen,” imbuhnya.

Ia menerangkan kasus ini sudah berjalan setahun lamanya. Mereka pun telah menemui beberapa pihak terkait baik di DPR RI maupun lingkar Istana Negara, namun tak kunjung menemukan solusi.

“Mereka mematikan seluruh polis aktif per 30 Desember 2020. Konsekuensinya ada Rp 59,7 triliun harus dibayar utang dalam tempo 30 hari. Lalu dipangkas melalui restrukturisasi ini,” jelasnya.

Menyedihkannya lagi, kata dia, beberapa di antaranya merupakan nasabah dengan nominal yang cukup kecil dan terpaksa harus terkena restrukturisasi. Latin mengatakan ada buruh swasta yang pensiunannya Rp 200 ribu harus terkena restrukturisasi dan hanya menerima Rp 80 ribu setiap bulannya. Oleh karenanya, Latin berharap DPD RI mau memperjuangkan hak mereka yang terimbas dari restrukturisasi ini.

“Kami berharap melalui DPD RI ada jalan keadilan bagi kami. Jiwasraya ini perusahaan BUMN tertua hasil akuisisi pada masa Hindia Belanda. Kami berharap diperjuangkan hak kami,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, LaNyalla menilai apa yang terjadi pada tubuh Jiwasraya secara jelas dan gamblang mematikan generasi masa depan. Sebagai langkah tindak lanjut, LaNyalla meminta kepada jajarannya agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.

“Ini jelas mematikan generasi masa depan. Tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.

“Harus diseriusi dan harus menjadi perhatian DPD RI. Kita akan panggil Jiwasraya. Nanti dibuatkan Pansus untuk menindaklanjuti persoalan ini,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pada kesempatan itu Ketua DPD RI didampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung), Evi Apita Maya (NTB) dan aktivis Lieus Sungkharisma. Dari FNKJ hadir Sekjen FNKJ Latin dan sejumlah anggota FNKJ di antaranya Silvi Mediawati, Machril, Ana, Vero Retno Juwita, Iwan S Hadikusumo. Mereka hadir didampingi kuasa hukumnya yakni Defta Tieli Supratman, Boy Nababan dan Adithya Diar.

(ncm/ega)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Subdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Kantor Bea Cukai Jakarta membongkar peredaran rokok ilegal. Kerugian negara ditaksir mencapai ratusan juta rupiah akibat perdagangan rokok tanpa cukai ini.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan menjelaskan kasus ini terungkap berawal dari adanya laporan masyarakat terkait adanya penjualan rokok tanpa cukai di marketplace. Polisi kemudian menggerebek dua tempat yakni di Pasar Cibubur, Jaktim dan di Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

“Yang pertama dari laporan polisi pertama pada tanggal 6 Januari 2022 itu sudah ada pelaku atas nama AN (25), perannya menjual rokok secara online. Kemudian di TKP 2 pelakunya inisial M (50) perannya adalah memberi rokok tanpa pita cukai dari daerah Pamekasan, Jawa Timur kemudian dijual,” ujar Kombes Zulpan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Menurut Zulpan, perdagangan rokok ilegal ini sudah berlangsung selama 4 bulan. Selain dijual di online, kedua pelaku juga menjual di warung-warung.

“Diperjualbelikan ke toko atau warung di wilayah Jabotabek,” imbuhnya.

Zulpan mengatakan kedua pelaku dijerat dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Keduanya terancam pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai

“Kerugiannya mencapai Rp 350 juta,” imbuhnya.

(isa/mei)

Sumber: DetikNews

Bogor –

Petugas pemadam kebakaran (damkar) Kabupaten Bogor mengevakuasi seekor biawak di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar). Biawak tersebut sudah 3 minggu berkeliaran di permukiman dan membuat warga resah.

“Biawak itu sudah tiga minggu berkeliaran (di permukiman warga). Terus dikejar warga, masuk ke rumah,” ujar Regu 3 Rescue Damkar Kabupaten Bogor, Nuryadi, saat dihubungi, Kamis (13/1/2022).

Proses evakuasi biawak tersebut berukuran 1,5 meter dimulai pukul 01.00 WIB dini hari tadi. Petugas sempat kesulitan saat melakukan evakuasi karena biawak berlari menuju lorong sempit rumah warga.

Dia mengatakan biawak tersebut tidak melakukan perlawanan saat dievakuasi. Namun saat hendak dievakuasi, biawak tersebut sempat mengeluarkan kotoran.

“Untuk perlawanan dari biawak sendiri tidak ada. Cuma pas mau ditangkap itu sempat mengeluarkan kotoran,” terang Nuryadi.

Biawak tersebut kerap masuk ke dalam rumah warga maupun ke atap rumah warga. Namun tidak ada laporan terkait hewan ternak warga yang dimangsa reptil tersebut.

(jbr/jbr)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran hukum di balik proyek yang ada di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada tahun 2015. Buntut urusan itu membuat negara rugi ratusan miliar rupiah.

“Tentang adanya dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian negara atau berpotensi menyebabkan kerugian negara karena oleh pengadilan ini kemudian diwajibkan membayar uang yang sangat besar padahal kewajiban itu lahir dari sesuatu yang secara prosedural salah dan melanggar hukum yaitu Kementerian Pertahanan pada tahun 2015, sudah lama, melakukan kontrak dengan Avanti untuk melakukan sesuatu padahal anggarannya belum ada,” ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (13/1/2022).

Kontrak itu berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Satelit untuk Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur yang terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini. Singkatnya, Kemhan meneken kontrak dengan Avanti, Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat meskipun belum tersedia anggaran.

Akhirnya Avanti dan Navayo pun menggugat Pemerintah Indonesia. Mahfud menyebut sejauh ini negara diwajibkan membayar kepada 2 perusahaan itu yang nilainya ratusan miliar.

“Kemudian Avanti menggugat pemerintah di London Court of International Arbitration karena Kemhan tidak membayar sewa satelit sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditandatangani sehingga pada 9 Juni 2019 Pengadilan Arbitrase di Inggris menjatuhkan putusan yang berakibat negara membayar untuk sewa satelit Artemis ditambah dengan biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling sebesar Rp 515 miliar. Jadi negara membayar Rp 515 miliar untuk kontrak yang tidak ada dasarnya,” kata Mahfud.

“Nah selain dengan Avanti, juga pemerintah baru saja diputus oleh arbitrase di Singapura untuk membayar lagi nilainya sampai sekarang itu 20.901.209 dolar (USD) kepada Navayo, harus bayar menurut arbitrase. Ini yang 20 juta ini nilainya Rp 304 (miliar),” imbuhnya.

Menurut Mahfud, negara berpotensi ditagih lagi oleh perusahaan lain yang meneken kontrak dengan Kemhan yaitu Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat. Di sisi lain Mahfud menyebutkan bila persoalan ini tengah pula diselidiki Kejaksaan Agung (Kejagung). Jaksa Agung ST Burhanuddin pun mengatakan bila perkara ini segera naik ke penyidikan.

“Kami telah melakukan penelitian dan pendalaman atas kasus ini sudah hampir mengerucut insyallah dalam waktu dekat naik penyidikan,” kata Burhanuddin di tempat yang sama.

(dhn/tor)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas’ud beserta 10 orang lainnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT). KPK juga mengamankan sejumlah uang saat melakukan OTT.

“Iya ada (sejumlah uang yang diamankan),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (13/1/2022).

Kendati demikian, Ali belum memerinci perihal jumlah uang yang diamankan itu. Dia menyebut saat ini pihaknya masih menghitung jumlahnya dan mengonfirmasi kepada beberapa pihak yang saat ini berstatus terperiksa.

“Mengenai jumlahnya masih dihitung dan akan dikonfirmasi kepada para terperiksa lebih dahulu,” kata Ali.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud. OTT tersebut terkait dugaan suap.

“Benar KPK kemarin tanggal 12 Januari 2022 telah melakukan giat tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah Penajam Paser Utara atas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dimintai konfirmasi, Kamis (13/1).

Ghufron belum menjelaskan suap itu terkait apa. Dia menyebut saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Kami masih melakukan pemeriksaan selama 1×24 jam untuk memperjelas duduk perkaranya,” ucapnya.

Pihak-pihak yang ditangkap dalam OTT ini masih berstatus sebagai terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut.

(whn/haf)

Sumber: DetikNews