Beranda blog Halaman 1418

Bupati Pelalawan dan Ketua DPRD Berikan Bantuan untuk Korban Kebakaran

Penulis
Redaksi
-
Foto bersama Bupati Pelalawan, HM Harris dan Ketua DPRD Pelalawan di Lokasi Kebakaran

PANGKALANKERINCI- Bupati Pelalawan, HM Harris dan Ketua DPRD Pelalawan, Nasaruddin, Senin pagi (15/9/14) meninjau lokasi kebakaran yang meludeskan 10 unit perumahan yang ditempati oleh tenaga guru SMPN 2 Pangkalan Kuras dan warga. Musibah yang terjadi pada Sabtu kemarin (13/9/14) sedikitnya menelan kerugian mencapai Rp 560 juta. Beruntung tidak ada korban jiwa.

“Kita turut prihatin atas musibah ini, semoga para korban bisa bersabar. Setidaknya dengan bantuan yang kita berikan akan mengurangi beban penderitaan para korban,” ujar Bupati HM Harris, di lokasi kebakaran, Senin (15/9/14).

Bupati melanjutkan, bahwa untuk APBD-Perubahan 2014 berkemungkinan belum bisa dibangun kembali perumahan para guru yang ludes tersebut. “Untuk APBD-P 2014 ini berkemungkinan tidak terkejar lagi. Namun, Insya Allah pada APBD 2015 akan kita bangun kembali perumahan tersebut,” kata Harris.

Kepala Desa Sialang Indah, H Sriyono, mengungkapkan, api begitu cepat meludeskan bangunan yang terbuat dari papan tersebut. Hanya berselang 30 menit, bangunan hasil swadaya masyarakat itu rata dengan tanah.

“Kerugian setelah kita tafsir sekitar Rp 560 juta. Perumahan itu ditempati oleh 9 Kepala Keluarga, 29 jiwa dan dihuni oleh 5 guru SMPN serta satu orang guru SMKN Pangkalan Kuras dan warga. Saat kebakaran, sebagian tengah beraktivitas mengajar di sekolah. Sehingga, tak satu pun barang yang bisa diselamatkan. Para keluarga yang kehilangan rumah itu sebagian saat ini menumpang di rumah sanak keluarga dan sebagian lagi kita inapkan di gedung eks SMKN disini,” ungkap Kades.

Ditambahkan Kades Sriyono, bahwa bangunan yang terbuat dari papan itu adalah hasil swadaya masyarakat Sialang Indah yang dibangun pada tahun 1995 lalu. Ia dan majelis guru serta warga setempat berharap kepada Pemkab Pelalawan agar segera dibangun kembali perumahan tersebut.

“Bantuan yang telah ada sekarang ini berkat sumbangan dari Fraksi Golkar, PT Bratasena, PT Safari Riau, PT SSS dan Pemkab Pelalawan. Bantuan berupa makanan, pakaian dan yang lainnya. Kami masih menunggu uluran tangan dari pihak dermawan lainnya,” kata Kades Sriyono.

Selain Bupati HM Harris, turut hadir melihat lokasi kebakaran itu, Ketua DPRD Pelalawan, Nasaruddin, Ketua Fraksi DPRD Pelalawan, Baharuddin, Kepala Dinas Sosial, Fakhrizal, Kepala Dinas Damkar, Abu Bakar, Kepala Dinas Pendidikan, MD Rizal, Camat Pangkalan Kuras, Edwardo dan Sekcam serta sejumlah Kepala Desa Kecamatan Pangkalan Kuras.

LSM Penjara Tuntut Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Gubri

Penulis
Redaksi
-
Karo Hukum Sudarman saat bersama massa.

PEKANBARU – Puluhan massa yang tergabung dalam LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) berdemo di Kantor Gubernur Riau, Senin (15/9/14). Mereka menuntut kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Gubernur Riau Annas Maamun terhadap anak tokoh pendidikan Riau berinisial WW diusut tuntas. Selain itu, massa meminta anggota DPRD Riau segera membentuk Pansus, bukan malah tutup mata dan telinga.

“Kami minta kepada anggota dewan, jangan hanya diam, tutup mata dan telinga atas kasus pelecehan yang dilakukan Gubernur Riau Annas Maamun,” kata Korlap Penjara Sunardi saat menggelar aksi demo di depan kantor gubernur, Senin (15/9/14).

Meski sudah ditangani Bareskrim Mabes Polri di Jakarta. Pembentukan Pansus juga sangat penting, untuk mengungkap kebenaran.

Ada pun terkait dengan kasus yang sudah ditangani Bareskrim Mabes Polri tersebut, LSM Penjara tidak boleh terhenti, demi keadilan dan kebenaran.

“Kami meminta kepada Bareskrim Mabes Polri untuk mengusut tuntas kasus pelecehan yang dilakukan Gubernur Riau,” ungkap Sunardi lagi.

Selain itu, LSM Penjara juga mengkritik dua profesor, yakni Isjoni dan Suwardi yang selama ini getol membela Annas. Pada hal sebagai seorang profesor harusnya melakukan kajian hingga ada kesimpulan siapa yang salah.

Karena itu, menurut massa kedua profesor ini pun dipertanyakan integritasnya sebagai orang terpelajar.

“Ada 5 tuntutan pertama meminta Annas dicopot dari jabatn Gubernur Riau, atas pelecehan seksual pada beberap wanita. Kedua, meminta Bareskrim cepat menuntaskan kasus pelecehan tanpa adanya intervensi. Ketiga, meminta kepada KPK mengusut tuntas tentang penyalahgunaan kewenangan baik selama menjadi Gubri dan Bupati Rohil,” papar massa.

Sekitar setengah jam menggelar aksi, massa akhirnya diterima Karo Hukum Sudarman. Menurutnya, pasirasi dari LSM Penjara ini nantinya akan disampaikan ke piminan. (rtc)

Cegah Perusakan Pagar Berduri, Polisi Dialog dengan Massa

Penulis
Redaksi
-
Massa Prabowo mencoba menembus blokade polisi di Jalan Medan Merdeka Jakarta jelang pengumuman putusan MK terhadap sengketa Pilpres, Kamis (21/8/2014).
Massa Prabowo mencoba menembus blokade polisi di Jalan Medan Merdeka Jakarta jelang pengumuman putusan MK terhadap sengketa Pilpres, Kamis (21/8/2014).

JAKARTA, Tribunriau – Ribuan massa Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang tiba di kawasan patung kuda Monas, Jakarta Pusat mulai menggeruduk pagar berduri yang dipasang oleh petugas kepolisian di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis 21 Agustus 2014.

Berdasarkan pantauan VIVAnews, ribuan massa yang berada tepat di depan pagar berduri itu masih tertahan dan tidak melanjutkan menggempur pagar berduri yang dipasang oleh pihak kepolisian.
Empat mobil truk yang disiapkan oleh massa Prabowo – Hatta pun sampai saat ini masih berada di luar pagar berduri.
Kemudian terlihat beberapa orang aparat kepolisian, termasuk Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Hendro Pandowo untuk berdialog langsung dengan massa Prabowo – Hatta itu.
Polisi berupaya melakukan tindakan-tindakan koorperatif dengan berdialog langsung yang hanya dihalangi oleh kawat berduri. Polisi pun mempersilakan beberapa perwakilan dari massa Prabowo – Hatta untuk berbicara dengan polisi.
Hingga berita ini diturunkan, polisi masih tampak melakukan upaya dialog dengan massa Prabowo – Hatta. Kemudian massa Prabowo – Hatta yang lainnya tetap menyerukan orasi-orasinya.(vci)

Ini Identitas Pemenggal Wartawan Amerika

Penulis
Redaksi
-
Scren Shot video Eksekusi yang dilakukan ISIS

Tribunriau- Pemerintah Inggris kini tengah memburu pemenggal wartawan Amerika Serikat, James Wright Foley, yang diduga merupakan warga mereka. Laman Dailymail, Rabu, 20 Agustus 2014 melansi,r kendati belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Inggris soal identitas pelaku, namun pemenggal Foley merupakan salah satu pejuang jihad yang dikenal dengan sebutan “The Beatles”.

Dia diketahui salah satu agen operasional yang dipercaya pada awal tahun ini sebagai negosiator pertukaran sandera. Menurut mantan sandera yang pernah ditahan, dia meyakini pembunuh James merupakan warga London dan dikenal dengan nama “John”. 
Mantan sandera yang tidak disebut namanya oleh Dailymail itu mengaku pernah ditahan di kota Raqqa, Suriah. Dia menyebut John sebagai sosok yang pintar, terdidik dan pengikut ajaran Islam radikal. 
Masih menurut pengakuan mantan sandera itu, pria tersebut juga dipanggil dengan sebuatan “John” oleh tawanan lainnya. Sementara rekan sesama pejuang Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS) lainnya menyebut dia “The Beatles” karena berasal dari Inggris. 
Keyakinan itu kian menguat karena bila didengar dari suara yang muncul di video propaganda berdurasi lima menit itu, aksen cara berbicara pelaku mirip aksen warga London bagian timur. 
Sementara agen intelijen Inggris menggunakan teknik pengenal suara untuk mengidentifikasi pelaku pembunuh jurnalis berusia 40 tahun itu. Mereka harus berhati-hati menganalisa dan memastikan suara yang terekam di video itu milik pelaku bukan pengisi suara. 
Pemerintah Inggris Terkejut
Fakta keterlibatan warga Inggris dalam video pemenggalan sadis itu membuat Perdana Menteri David Cameron syok. 
“Saat ini kami memang belum dapat mengidentifikasi pelaku pemenggalan. Namun, dari semua petunjuk yang ada kemungkinan pelaku merupakan warga Inggris. Dan hal itu sangat mengejutkan,” ungkap Cameron. 
Dia pun menyadari banyak warga Inggris telah berangkat ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan kelompok ekstrimisme dan tindak kekerasan. Data dari laman Dailymail menyebut ada sekitar 500 warga Inggris yang telah berangkat ke sana. 
Sementara 250 warga lainnya diprediksi telah kembali ke Inggris. Polisi dan agen intelijen terus berupaya untuk memantau aktivitas mereka. 
“Kami terus melipatgandakan upaya untuk menghentikan mereka berangkat ke sana dan menyita paspor mereka. Kami juga menangkap mereka yang terbukti bergabung ke dalam kelompok tersebut,” papar Cameron. 
Pemerintah Inggris, imbuh Cameron, juga menarik semua materi berbau kekerasan yang ada di dunia maya. 
Sementara di mata pengajar pusat kajian radikalisasi di King’s College London, Shiraz Maher, pada faktanya warga Inggris memang telah menjadi bagian dari para pejuang yang kejam dan ganas. “Sayangnya itu bagian dari cara radikalisasi mereka,” kata Maher. 
Akademisi lainnya kemarin juga ramai-ramai menyerukan agar menghentikan peredaran video pemenggalan Foley. Menurut mereka, potongan video itu, justru membantu membuat Muslim Inggris menjadi semakin radikal dan mendorong mereka menjadi pelaku tindak teror. (vci)

Puan Yakin MK Perkuat Kemenangan Jokowi-JK

Penulis
Redaksi
-
Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) dan putrinya, Puan Maharani di Jakarta
Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) dan putrinya, Puan Maharani di Jakarta
JAKARTA, Tribunriau- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan menggelar rapat dengan jajaran dewan pimpinan pusat di markas partai di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis 21 Agustus 2014.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan ada dua agenda yang dibahas dalam rapat internal tersebut. Pertama, membahas hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilu presiden yang akan dibacakan pukul 14.00 WIB.
Agenda kedua, mempersiapkan calon-calon pimpinan dewan pimpinan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
“Karena PDIP adalah partai politik pemenang pemilu, kita punya banyak pimpinan DPRD,” ujar Puan di gedung DPR, Jakarta
Menurut Puan, koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla optimistis Mahkamah Konstitusi akan menguatkan dan menetapkan hasil real count Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
Puan menegaskan, mereka siap membuka pintu lebar-lebar untuk partai-partai yang ingin bergabung dengan koalisi mereka. Alasannya, tambahan gerbong partai diperlukan untuk memperkuat sistem presidensial dan sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Kami berharap akan adalagi teman-teman dari partai lain yang hari ini belum bergabung bersama kami untuk membangun bangsa ini ke depan bersama-sama,” kata dia.(vci)

Massa Mulai Padati Depan Gedung Indosat

Penulis
Redaksi
-
Polisi melakukan penjagaan dengan memasang kawat berduri di kawasan Bundaran Indosat Jakarta jelang putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi. (21/8/2014)
Polisi melakukan penjagaan dengan memasang kawat berduri di kawasan Bundaran Indosat Jakarta jelang putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi. (21/8/2014)
Jelang sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Kontitusi, Kamis 21 Agustus 2014, massa pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berkumpul di Tugu Patung Kuda, depan Gedung Indosat, Jalan Merdeka Barat, Jakarta.
Mereka berkumpul di kawasan Monas, yang menjadi ring 4 atau zona batas steril tersebut.
Koordinator massa aksi, Hendry Juanda, mengaku, mereka datang dari berbagai daerah hendak berunjuk rasa ke MK. Mereka berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Lampung dan sebagian dari Jawa Timur. Mereka tiba pagi tadi sekitar pukul 03.00 dini hari dan berkumpul di kawasan Monas.
“Kami berangkat dari Jawa Barat terdiri dari tujuh Kabupaten/kota. Setiap Kabupaten/Kota sekitar 2.000-an massa,” ujarnya.
Pantauan VIVAnews, hingga saat ini mereka masih menunggu sidang sengketa pilpres yang akan digelar MK pukul 14.00 siang nanti. Ia menyatakan akan bertahan di sana hingga MK memutuskan hasil sidang sengketa Pilpres nanti.
“Kami berharap bisa masuk kawasan depan gedung MK, tapi dengan penjagaan ketat seperti ini tidak dizinkan. Kami akan bertahan di sini sampai malam hingga putusan MK,” kata Hendry.
Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Barat itu berharap, MK mengabulkan gugatan kubu Prabowo-Hatta. Yakni dengan memutuskan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah.
“Kami menuntut MK memutuskan seadil-adilnya dengan PSU. Kalau keputusan MK ditolak (Gugatan Prabowo-Hatta), kami akan lakukan Jabar menggugat yaitu kami akan memboikot perusahaan-perusahaan yang mendukung proses Pilpres,” katanya.
Namun dia tidak menjelaskan, perusahaan yang dimaksud berperan dalam proses pilpres tersebut.
Sementara itu, pengamanan kawasan MK dijaga ketat. Jalur lalu lintas kawasan silang Monas ditutup menggunakan kawat berduri. Selain dijaga petugas, kepolisian juga mensiagakan sejumlah kendaraan taktis, mobil baracuda dan watercannon.(vci)

KPU Papua: Kesaksian Novela Hanya Akting

Penulis
Redaksi
-
Hakim MK Tertawa ketika mendengarkan keterangan Novela Nawipa - MI/IMMANUEL ANTONIUS
Hakim MK Tertawa ketika mendengarkan keterangan Novela Nawipa.

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua meragukan kesaksian salah seorang saksi calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto – Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi, Novela Nawipa.

Anggota KPU Provinsi Papua Divisi Teknik Penyelenggaraan Pemilu, Beatrix Wanane, menilai kesaksian Novela hanyalah akting belaka.

“Saya meragukan kesaksian Ibu Novela. Ada dua indikator yang buat saya curiga dia akting,” ujar Beatrix pada Metrotv di Jakarta, Rabu (13/08/2014).

Pertama, saat Novela ditanya apakah ia mengenal kepala kampung atau kepala desa itu? Novela menjawab tidak tahu dan tidak kenal. Indikasi kedua, kata Beatrix, terlihat dari pernyataan Novela yang mencoba meminta para hakim untuk tidak mencari kesalahannya.

“Dia semacam menekan pihak penanya untuk tidak mengungkit-ungkit kesalahan kecil yang dibuat. Berarti dia mengetahui bahwa dirinya punya kesalahan, sehingga secara spontan keluar dari mulutnya hal itu,” kata Beatrix.

Dari dua indikasi tersebut pihaknya yakin bahwa akting yang dilakukan oleh Novela bertujuan untuk membenarkan kesaksiannya.(mnc)

RAPBN 2015, Sikap Legowo SBY ke Pemerintahan Baru

Penulis
Redaksi
-
Presiden SBY usai membacakan nota keuangan -- Abror Rizky/Setneg
Presiden SBY usai membacakan nota keuangan.

Denpasar: RAPBN 2015 dinilai memberikan ruang gerak bagi pemerintah baru (Jokowi-JK) dalam menerjemahkan visi dan misinya merupakan sikap yang “legowo” dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Bisa saja Presiden SBY dalam mengesahkan RAPBN 2015 telah menetapkan sasaran aspek pembangunan, sehingga visi dan misi pemerintahan baru itu akan dapat terealisasi tahun kedua pemerintahannya (2016),” kata Guru Besar Universitas Udayana Prof Dr Wayan Windia, di Denpasar, Sabtu (16/8/2014).

Ia mengatakan hal itu menanggapi pidato Presiden SBY ketika menyampaikan RAPBN 2015 dan Nota Keuangannya dalam sidang paripurna DPR RI.

“Presiden SBY memberikan perhatian pada pemerintahan transisi dan pemerintahan baru untuk sama-sama menekankan pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,” ujar Prof Windia.

Windia menambahkan, bisa saja Presiden SBY memplot dan mengarahkan RAPBN 2015 terhadap sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Namun Presiden SBY menyampaikan RAPBN 2015 untuk memberikan ruang gerak bagi pemerintah baru dalam memperbaiki dan melaksanakan program-program barunya.

“Saya berharap, langkah ini dapat memberikan ruang gerak yang luas bagi pemerintah baru, untuk melaksanakan program-program kerja yang direncanakan,” kata Presiden Yudhoyono.

Hal ini mengingat RAPBN 2015 ini berada pada masa transisi dari pemerintahan saat ini, ke pemerintahan berikutnya. Yudhoyono akan menyelesaikan masa jabatannya sebagai Presiden pada 20 Oktober  2014, dan digantikan presiden terpilih hasil pemilihan 2014 yang akan mengemban amanat hingga 2019.

Windia menilai, untuk itu perlu adanya garis-garis besar haluan negeri (GBHN) yang berlaku secara 30 tahun yang dilaksanakan bertahap setiap lima tahun.

“Siapa pun presidennya, tetap patuh pada GBHN untuk melaksanakan tahapan pembangunan dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, pungkas Windia yang juga Ketua Dewan Harian (KDH) 1945 Provinsi Bali ini.(mnc)

Forum Anak Indragiri Hilir Dikukuhkan Bupati

Penulis
Redaksi
-

Bupati Inhil saat mengukuhkan Forum Anak Kabupaten Inhil.

TEMBILAHAN-Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharapkan membuat program pembinaan bagi anak-anak.

Pernyataan ini disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan saat mengukuhkan Forum Anak Kabupaten Inhil periode 2013-2015, Jum’at (15/8/14) di Gedung Wanita Tembilahan.

Kegiatan tajaan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Inhil dan dihadiri juga Sekda, unsur Muspida, SKPD, Ketua TP PKK dan Camat se- Inhil.

“Saya mengharapkan kedepannya perhatian terhadap anak untuk ditingkatkan lagi melaui program masing-masing SKPD,” harap bupati usai mengukuhkan Forum Anak tersebut.

Bentuk perhatian kepada anak-anak tersebut, yakni dengan membuat program-program pembinaan terhadap anak tersebut. Maka, kedepannya anak-anak di Inhil diperhatikan, khususnya yang berprestasi. Dan pada usia anak mempunyai tugas utama untuk belajar.

Ketua BP3AKB Inhil, Djamilah menyebutkan, fungsi forum anak tersebut sebagai wadah dan sarana menyalurkan aspirasi anak kepada Pemkab Inhil.

Bagi pembinaan anak-anak tersebut, maka sangat dibutuhkan dukungan dana dari APBD Provinsi Riau dan APBD Inhil.

Usul Bangun Gedung BIN, Gubri Diingatkan tak Danai Instansi Vertikal

Penulis
Redaksi
-

gubernur riau

PEKANBARU- Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau diminta untuk berfikir arif dalam mengajukan anggaran untuk instansi vertikal dalam APBD Riau.

Salah satunya seperti, anggaran untuk pembangunan gedung baru Badan Intelijen Negara (BIN) Provinsi Riau yang diajukan Pemrov Riau dalam RAPBD Perubahan tahun 2014 yang besarannya mencapai Rp5 miliar.

“‎Bagaimanapun juga, pendanaan untuk instansi vertikal tersebut cukup menyedot dana APBD, sehingga diperlukan pemikiran-pemikiran arif,” kata Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua Banggar DPRD Riau kepada riauterkinicom, Sabtu (16/08/14).

Meskipun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang isinya, memungkinkan intansi vertikal mendapatkan ‎anggaran dana dari APBD melalui dana hibah. Namun sebutnya, Pemrov Riau harus mendahulukan urusan yang wajib terlebih dahulu, setelah itu barulah memberikan bantuan hibah ke intansi vertikal tersebut.

“Namun secara prinsip, anggaran pemberian hibah kepada instansi vertikal menempatkan kepala daerah dan pimpinan instansi vertikal di daerah berada pada posisi “nyaman” dan bisa melakukan kerja sama yang bersifat saling menguntungkan,” ungkapnya.‎

Kedua belah pihak sebutnya, bisa melakukan kerja sama yang bersifat saling menguntungkan. Sementara di sisi lain, menempatkan DPRD selalu pada posisi pemilik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan pada posisi sulit dan seba salah.‎

“Pada kondisi di mana Pemda masih membutuhkan dana besar untuk membangun infrastruktur di daerah dan sentra sentra pertanian yang harus diciptakan juga untuk menyediakan fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka pemberian hibah kepada instansi vertikal mungkin saja tidak termasuk ke dalam prioritas daerah. Di sisi lain, hibah menjadi cara Pemerintah untuk “menghemat” anggaran untuk instansi vertikal yang ada di daerah,” jelasnya.

Hal senada juga dikatakan Zukri, Anggota Banggar DPRD Riau.‎ Menurutnya, perlu ada aturan yang tegas dan jelas dari pusat sehingga DPRD Riau tidak dibenturkan dengan persoalan instansi vertikal yang ada di Riau.

“Terkait besaran anggaran untuk intansi vertikal tersebut, kami akan pelajari nanti dalam rapat Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” tutupnya.(rtc)

1...1,4171,4181,419...1,423Halaman 1,418 dari 1,423

Terbaru

Populer

© Tribunriau 2024