JAKARTA- Setelah memberikan kesempatan kepada pejabat penting di Pemprov Riau berinsilan HAM untuk memberikan tanggapan atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap janda Ketua DPRD Dumai Dwi Susanti alias DS, namun tak ditanggapi, akhirnya kuasa hukum DS, Chris Butarbutar secara resmi, Jumat (15/8/14) melaporkan HAM ke Polda Riau dengan surat laporan Nomor : 058/Lap-DS/Vlll/13/CP.

Di mana dalam surat laporan tersebut berisikan data pihak Pelapor atas nama Dwi Siswati, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Perum Vila llhami Blok E I No. 32 RT 004/RW 010 Kel. Penunggangan Barat, Kec. Cibodas, Karawaci, Tangerang, Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor.

Dalam laporan ke Polda Riau tersebut, Chris menjelaskan kronologi terjadinya pelecehan terhadap kliennya DS. Di mana pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar pukul 15.30 WIB, Klien/Pelapor telah mengalami kekerasan/pelecehan seksual yang dilakukan oleh HAM (selanjutnva disebut sebagai Terlapor) bertempat di rumah pribadi Terlapor di Jl. Belimbing No.18 Kota Pekanbaru sebagaimana dijelaskan dalam testimoni Pelapor tertanggal 19 Mei 2014.

“Terhadap tindakan pelecehan seksual yang dilakukan Terlapor tersebut, kami telah mengundang Terlapor untuk datang ke kantor Kami. Dan selanjutnya telah hadir di kantor Kami Sdr. Viator Butarbutar yang mengaku sebagai utusan HAM dari Pekanbaru,” katanya.

Namun, lanjutnya, sampai tanggal surat ini tidak ada tindakan apa pun dari HAM untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada Kliennya menyangkut tindakannya kepada DS. “Termasuk tidak mengajukan permohoan maaf atas tindakannya tersebut sebagaimana keinginan yang diajukan oleh Klien kita pada saat pertemuan dengan utusan HAM tersebut,” ungkapnya.

Chris juga menjelaskan, perbuatan Terlapor tersebut telah melanggar hak azasi Kliennya sebagai seorang perempuan seperti yang diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Sebagai Negara yang beradab, lanjutnya, lndonesia telah meratifikasi “Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan” dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984.

“Selain melanggar hak azasi Pelapor, dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, tindakan Terlapor yang melakukan kekerasan/pelecehan seksual terhadap Pelapor adalah juga merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP terkait kejahatan perkosaan berbuat cabul yang menyerang kehormatan kesusilaan,” terangnya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas. Pihanya, memohon kepada Kapolda Riau agar berkenan memanggil Pelapor berikut dengan Terlapor. “Untuk selanjutnya melakukan proses hukum terhadap tindakan Terlapor tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” pintanya.(rtc)

JAKARTA- Adanya kasus mutilasi di Kabupaten Siak, Riau, di mana korbannya adalah anak-anak membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta kepolisian menghukum para pelaku mutilasi dengan seberat-beratnya. Bukan hanya itu, KPAI meminta kepolisian menjerat para pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar menjerat pelaku.

Hal ini disampaikan Komisioner KPAI, Susanto di Jakarta, Selasa (12/8/14) saat dikonfirmasi terkait adanya anak-anak korban mutilasi. Dia mengatakan, kasus pembunuhan dengan memotong bagian tubuh korban tersebut harus dilihat secara serius.

“Kita meminta penegak hukum jeli melihat kenapa kasus itu terjadi. Selain itu, pasal-pasal yang digunakan harus benar-benar mendasar, bila perlu pasal berlapis. Karena korbannya kebanyakan anak-anak, maka Undang-Undang Perlindungan Anak harus menjadi dasar pokok menjerat para pelaku,” katanya.

Susanto juga merekomendasikan kepada penegak hukum agar menjerat para pelaku mutulasi dengan seberat-beratnya. “Kita akan memantau proses hukumnya, sejauh mana Polda Riau melakukan penyidikan sampai tuntas,” ujar Susanto.

Ditambahkan Susanto, pihaknya sudah memantau kasus mutilasi yang korbannya sebagaian besar anak-anak tersebut. Terutama perkembangannya, apakah ada keterlibatan pihak lain yang turut membantu atau pun merencanakan pembunuhan tersebut.

“Saya rasa kasus ini harus terus dikembangkan, apakah ada korban lain yang tidak diketahui, bisa jadi 3 tahun sebelumnya juga ada korban lain. Karena kalau melihat kasus ini, sepertinya para pelaku sangat profesional,” terangnya.

Untuk itulah, Susanto berharap kepolisian harus lebih profesional untuk mengembangkan dan mendalami kasus ini dengan setiap informasi dan data yang ada dalam kasus ini tanpa harus menunggu laporan adanya korban lain.

Sebagaimana diketahui sampai saat ini polisi masih terus mendalami kasus pembunuhan yang diikuti mutilasi yang dilakukan empat tersangka, MD (19), S (26) dan DP (16), dan DD (19), terhadap enam korban yang sudah ditemukan. Di mana korban mutilasi tersebut kebanyakan anak-anak.(rtc)

Sidang Korupsi Stadion Mini Pelalawan,

PEKANBARU-Nisfai Sunaini Ida dan Hamdan. Dua saksi, yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalan Kerinci, keprsidangan tipikor Pekanbaru. Berikan keterangan berbeda, terkait siapa pihak yang yang mendaftarkan penawaran penawaran ke panitia lelang proyek pembangunan lapangan sepakbola mini di Terusan Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci, Pelalawan.

Keterangan dua saksi yang dihadirkan JPU Delmawati SH, pada persidangan lanjutan perkara korupsi pembangunan lapangan sepak bola Stadion Mini, Pelalawan, dengan terdakwa Elfaldi, Direktur PT Citra Mutiara Bumi Riau (CMBR), selaku kontraktor, dan Ali Munir yang merupakan Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Dinas Bina Marga PU Kabupaten Pelalawan, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) itu. Saksi Hamdan mengatakan, bahwa yang membuat penawaran proyek adalah, adalah saksi Nisfai Sunaini Ida. Sedangkan Hamdan hanya melakukan pekerjaan setelah penawaran dinyatakan menang.

” Yang buat penawaran Bu Nisfai, sedangkan saya mengerjakan setelah penawaran selesai,”ujar Hamdan, yang merupakan pihak yang meminjam PT Citra Mutiara Bumi Riau (CMBR), dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Apa yang dikatakan Hamdan itu langsung dibantah saksi Nisfai Sunaini Ida, selaku Direktur PT CMBR yang juga merupakan istri terdakwa Elfialdi, Dirut PT CMBR.

” Saya tidak aktif dalam kegiatan ini, melainkan Hamdan yang meminjam perusahaan saya,” ujar saksi Ida.

Dijelaskan Ida, bidang kegiatan proyek tersebut ada pada PT CMBR. Sehingga, Hamdan, yang juga merupakan seorang kontraktor, bersama Salehuddin, yang dihadirkan sebagai saksi, meminjam perusahaan milik terdakwa Elfialdi.

“Ada surat kuasa peminjamannya dari pimpinan perusahaan ke Hamdan, yang mulia,” lanjut saksi Ida.

Hamdan bersama Saleh, yang melakukan pengerjaan proyek meski tidak selesai. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, akhirnya pekerjaan dilanjutkan oleh PT CMBR.

” Saya tidak sanggup lagi melanjutkan proyek. Karena ada kendala seperti turunnya hujan pada pelaksanaan proyek. Selanjutnya pekerjaan dilanjutkan perusahaan,” terang Hamdan.

Dalam persidangan yang dipimpin hakim ketua Masrizal SH. Masrizal pun melayangkan ancaman kepada saksi Hamdan. Karena memberikan keterangan yang membingungkan selama proses persidangan.

” Saksi jangan berikan keterangan bohong ya, karena keterangan saksi sebelumnya di penyidikan tak seperti itu,” kata Masrizal.

Selanjutnya, Masrizal mengatakan berapa saksi Hamdan dan Saleh menerima uang dari pengerjaan proyek tersebut.

Hamdan mengaku menerima Rp342 juta dan Saleh Rp615 juta, dari Rp1,2 miliar nilai proyek. Sementara PT CMBR hanya menerima fee peminjaman perusahaan sebesar Rp20 juta,” aku Hamdan.

Seperti diketahui, Elfaldi, Direktur PT Citra Mutiara Bumi Riau (CMBR), selaku kontraktor, dan Ali Munir yang merupakan Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Dinas Bina Marga PU Kabupaten Pelalawan, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dihadirkan kepersidangan, atas korupsi pembangunan lapangan sepakbola Stadion Mini di Terusan Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

Perbuatan kedua terdakwa yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp250 juta itu bermula tahun 2009 lalu. Dimana untuk mengembangkan aktivitas kegiatan olahraga. Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Bina Marga Pelalawan menganggarkan dana untuk pembangunan lapangan sepakbola Stadion Mini senilai Rp1,2 miliar lebih.

Setelah proses lelangnya dimenangkan oleh PT CMBR, sarana olahraga yang berlokasi di Terusan Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci tersebut ditemukan masalah. Sebab, setelah dana anggaran dicairkan 100 persen, pengerjaannya hanya terealisasi sekitar 60 persen. Akibat pembangunan tersebut, negara dirugikan sekitar Rp250 juta.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijerat dalam pasal 2, pasal 3 juncto pasal 18 Undang Undang (UU) RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(rtc)