Tribunriau-
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai pengangkatan Plt Kapolri oleh Presiden RI Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi adalah keliru, karena Plt Kapolri ada karena Kapolri diberhentikan dalam keadaan mendesak.

“Plt Kapolri itu baru ada kalau Kapolri diberhentikan sementara dalam keadaan mendesak. Keadaan mendesak itu karena Kapolri melanggar sumpah jabatan atau membahayakan keamanan negara,” ujar Yusril, Minggu, (18/01/2015).

Dijelaskannya, dalam keadaan normal, Jokowi tidak bisa memberhentikan Kapolri tanpa restu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Untuk itu, pemberhentian Jenderal Sutarman dari jabatannya sebagai Kapolri tidak tepat. Menurutnya, jika Jokowi menunda pengangkatan Budi Gunawan, mestinya Sutarman tidak diberhentikan dari jabatannya meski DPR sudah setuju dia berhenti.

Mantan menteri hukum dan HAM ini menambahkan, pemberhentian Sutarman harus satu paket dengan pengangkatan Kapolri baru. Oleh sebab itu, pemberhentian Sutarman yang diikuti dengan pengangkatan Plt Kapolri menurut dia tidak bisa dibenarkan.

Jokowi baru bisa memberhentikan Sutarman jika yang bersangkutan melanggar sumpah jabatan atau membahayakan keamanan negara. “Hemat saya merupakan keputusan yang keliru dilihat dari sudut UU.”

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberhentikan Jenderal Sutaman dari posisinya sebagai Kapolri. Jokowi kemudian menunjuk Komjen Pol Badrodin Haiti, yang sebelumnya menjabat Wakapolri sebagai Plt Kapolri.

Hal ini dilakukan menyusul penetapan status tersangka terhadap Komjen Budi Gunawan. Calon tunggal Kapolri tersebut disangka melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji.

Komisi III: Tidak Harus Persetujuan DPR
Berbeda dengan Komisi III DPR RI, Ketua Komisi Azis Syamsuddin menjelaskan bahwasanya Presiden Joko Widodo bisa mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) untuk kekosongan Kapolri.

“Bisa Plt (Pelaksana tugas, red). Dilantik dulu, lalu mengajukan cuti,” kata Azis, di gedung DPR, Jakarta, Jumat 16 Januari 2015.

Azis mengatakan, proses politik dari fit and proper test hingga penetapan di paripurna, sudah dilalui. Sehingga, Presiden harus menghormati itu.

Untuk Plt, Azis mengatakan bahwa Presiden bisa langsung menunjuk nama. “Tidak harus (persetujuan DPR, red),” katanya.

DPR pada paripurna 15 Januari 2015, telah memutuskan untuk menerima Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Hanya Fraksi Demokrat yang tidak setuju.

Saat ini, Komjen Budi Gunawan menjadi tersangka dugaan korupsi dan penerimaan hadiah atau janji. Ketua KPK, Abraham Samad, mengatakan, tradisi di KPK bahwa tersangka pasti akan ditahan.

Presiden Jokowi mengaku sudah menerima surat dari DPR perihal persetujuan terhadap pengangkatan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Namun demikian, sampai detik ini Jokowi belum memutuskan sikap.

“Tadi malam sudah saya terima surat dari DPR. Tadi pagi sudah diproses di Setneg, jadi sabar dan tunggu,” kata Jokowi di halaman Istana Merdeka.(net/isk)

Presiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait polemik pengajuan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan di Wisma Negara, Jakarta, Rabu (14/1/2015). (Antara/Andika Wahyu)

Tribunriau, JAKARTA-
Presiden Joko Widodo menghadapi posisi sulit akibat tekanan berbagai kekuatan dalam pergantian kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto menilai posisi Presiden terjepit di antara empat penjuru kekuatan. “Istana, DPR, Kuningan, dan Teuku Umar,” kata Nico dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu, 17 Januari 2015.

Posisi paling kuat dalam intervensi persoalan kapolri, menurut dia, adalah Teuku Umar. Di sana, bercokol para pimpinan partai politik yang dikomandoi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

“Itu Sekretariat Bersama Koalisi Indonesia Hebat. Karena setiap pertemuan penting ada di situ,” ujarnya.

Nico melihat, kondisi ini diduga membuat Jokowi pusing. Meskipun mantan wali kota Solo itu terus mencoba terlihat baik-baik saja.

“Saat di Surabaya, Bandung, atau Istana, dia benar-benar (terlihat) dalam problem. Ini menyusahkan sekali. Tentu kesulitan itu bagian pilihan politik juga,” katanya.

Nico menilai, posisi Jokowi lemah karena sebagai Presiden, dia tidak mempunyai partai. Kondisi itu berbeda dengan Soeharto atau Susilo Bambang Yudhoyono di masa lalu.

“Soeharto bukan ketua umum Golkar, tapi ketua Dewan Pembina. Dia bisa mengendalikan. Konteks politik kita mensyaratkan begitu. Bahkan, SBY merasa harus jadi ketua umum di masa-masa terakhir,” tuturnya.

Bantah titipan Mega

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), membantah isu bahwa penunjukkan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo atas titipan Megawati Soekarnoputri. Rumor itu muncul mengingat saat Megawati menjabat Presiden RI Budi adalah ajudannya.

“Tidak ada titip-titipan. Pak Jokowi itu kan Presiden independen. Terlalu rendah jika Pak Jokowi menjadi Presiden titip-titipan,” kata Ketua DPP PDIP, Trimedya Pandjaitan, di gedung DPR, Senin 12 Januari 2015.

Dia mengakui, Megawati dan Budi punya hubungan yang sangat erat. “Ya namanya mantan ajudan, masa tidak dekat,” kata anggota Komisi III DPR ini.

Dia mengatakan, Budi adalah seorang yang sudah direkomendasikan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Apalagi, Kompolnas dalam menjalankan tugasnya, turut mengawasi dan memberikan penilaian terhadap para pejabat di lingkungan Polri.

“Tentu tidak mungkin Kompolnas memberikan rekomendasi yang belum layak bagi Presiden Jokowi,” kata Trimedya.

Kini, nama Budi sudah masuk ke DPR untuk dipertimbangkan. Trimedya berharap, proses fit and proper test di Komisi III berjalan lancar, seperti calon-calon Kapolri terdahulu.

Pekan depan fit and proper test atas Budi akan dimulai. “Mudah-mudahan semuanya lancar,” kata Trimedya.
Budi akan menggantikan Jenderal Sutarman. Penggantian Kapolri ini relatif cepat, mengingat Sutarman baru masuk masa pensiun pada Oktober 2015. (net/isk)

Tribunriau, Jakarta-
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengambil keputusan terkait posisi Kapolri dengan memberhentikan Jenderal Polisi Sutarman.

“Malam hari ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan yang berkaitan dengan Polri. Tadi sore telah saya tanda tangani dua Kepres. Pertama tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri,” ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (16/1/2015) malam, dilansir dari okezone.com.

Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di tubuh Polri, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengambil langkah lanjutan dalam Kepres keduanya yang berisikan Wakapolri Komjen Pol Badrudin Haiti untuk menjalankan tugas yang selama ini diemban oleh Kapolri. “Kedua tentang penugasan Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas wewenangan dan tanggungjawab Kapolri,” kata Jokowi.

Dalam konferensi pers tersebut, Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno. Selain itu, Jenderal Polisi Sutarman dan juga Wakapolri Badrodin Haiti selaku pihak yang berkepentingan, turut mendampinginya.

Pasrah
Diberhentikan secara hormat dari jabatan Kapolri oleh Presiden Joko Widodo, tak lantas membuat Jenderal Pol Sutarman patah arang. Ia justru berbesar hati untuk menyerahkan jabatannya itu pada Wakapolri Badrodin Haiti yang ditugaskan mengisi tugas Kapolri.

“Dengan keputusan Presiden yang saya terima, mulai detik ini saya memberikan wewenangan tugas jabatan pada Wakapolri yang juga ditugaskan Presiden untuk menjalankan tugas Kapolri,” ujar Sutarman di Istana Merdeka, Jumat (16/1/2015) malam.

Kata Sutarman, jabatan Kapolri tidak boleh terjadi kekosongan. Karena Kapolri merupakan pengguna anggaran dan pelaksana. “Mulai detik ini seluruh kegitan pembinanan Polri telah beralih ke Wakapolri,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Sutarman juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang diberikan, baik itu dari kalangan masyarakat maupun dari jajaran kepolisian.

“Terima kasih juga pada anggota hingga kita mampu mengamankan Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa dilanjutkan Wakapolri,” katanya.

Mendapat amanat tersebut, Wakapolri Badrodin mengaku siap menjalankan tugasnya. “Saya selaku Wakapolri menjalankan tugas karena memang tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Wakapolri mewakili kapolri menjalankan tugas sehari-hari. Ini dikuatkan keputusan Presiden. Saya mengajak seluruh jajaran untuk menjalankan tugas mengamankan Indonesia,” tegasnya.(net/isk)

Hearing anggota DPRD dengan KPU Riau (photo: Riauterkini)

PEKANBARU, Tribunriau-
Meskipun APBD Perubahan (APBD-P) Tahun 2015 belum dibahas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi telah mengajukan anggaran senilai Rp.4,22 M ke Komisi A DPRD Riau. Hal tersebut dilakukan mengingat pelaksanaan Pilkada di empat kabupaten/kota di Provinsi Riau.

“Anggaran sebesar ini terutama untuk pelaksanaan Pilkada yang dilakukan tahun ini di empat kabupaten/kota se-Riau,” jelas Nurhamin Nahar, Ketua KPU Riau saat hearing dengan Komisi A DPRD Riau, Senin (12/01/15).

Awalnya, Dianggarkan sebesar Rp1,6 miliar. Namun, setelah dikaji, total anggaran tersebut masih kurang untuk pelaksanaan Pilkada di empat kabupaten/kota dengan acuan Pilkada tak langsung.

“Lantaran disesuaikan dengan perkembangan dinamika, terutama untuk keperluan Pilkada langsung, maka kami mengajukan kembali anggaran dengan besaran Rp4,22 miliar,” terangnya.

Di dalam anggaran Rp1,6 M itu, ternyata tidak termasuk anggaran untuk pembangunan kantor dan pembelian mobil dinas lima komisioner KPU Riau. Serta anggaran untuk bimbingan tekhnis atau Bimtek dan kunjungan ke lapangan para komisioner KPU Riau.

“Kami tidak ingin juga nantinya, anggaran kami menjadi tumpang tindih dengan dana APBN. Untuk itu, sebelum menggunakan anggaran itu, kami akan berkoordinasi dengan BPKP,” sebutnya.

Menanggapi hal ini, Suhardiman Amby, Sekretaris Komisi A DPRD Riau mengatakan, total anggaran yang diajukan itu akan dikaji ulang oleh Komisi A DPRD Riau. Apalagi, kegiatan yang bersifat mendesak, akan diprioritaskan dan program yang tumpang tindih akan dikeluarkan.

“Pada intinya, anggaran untuk Pilkada ini sangat diperlukan dan nantinya akan kita perjuangkan di APBD Perubahan 2015. Tentunya, perjuangan ini sudah melalui tahap pengkajian di internal kami,” tutupnya.

Empat daerah yang akan melakukan Pilkada di tahun ini yakni, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Kabupaten Inderagiri Hulu.(rtc/isk)