Beranda blog Halaman 1414

Berkendara Tanpa Busana di Kamboja, Tiga Bule Dideportasi

Penulis
Redaksi
-

Tribunriau-
Tiga warga negara asing, diantaranya dua pria dan satu wanita, dideportasi karena dianggap melanggar adat dan budaya Kamboja yang indah, setelah dihentikan polisi saat mengendarai motor tanpa busana.

Dikutip dari laman Daily Mail, Senin 12 Januari 2015, tiga orang asing itu antara lain Crawford Bworn (24) dari Inggris, Giancarlo Allocca (30) dari Italia, dan seorang perempuan 22 tahun dari Finlandia, Catarina Aarnio.

Ketiganya melepas busana, saat mengendarai motor di Distrik Leuk Daek, 50 mil dari Phnom Penh.
“Kami melihat mereka berkendara di depan kantor polisi. Saya meminta petugas mengikuti dan menghentikan mereka,” kata polisi bernama Chuon Chomkol.

Namun, para bule itu tidak segera berhenti saat polisi mengejar, karena tidak merasa melakukan kesalahan.
Kepala kepolisian Kandal, Eav Chamroen, mengatakan bahwa ini pertama kalinya ada orang asing mengendarai sepeda motor tanpa busana di Kamboja.

“Tindakan mereka pelanggaran serius integritas Kamboja. Kami tidak dapat membiarkan mereka melakukan pornografi seperti ini di negara kami,” kata Sok Phal, kepala departemen imigrasi Kementerian Dalam Negeri Kamboja.

Selain di deportasi, para bule itu juga akan dilarang berkunjung lagi ke Kamboja secara permanen.(vci)

Wah, Orangutan di Jerman Tiru Cara Berbicara Manusia

Penulis
Redaksi
-

Seekor orangutan di Jerman dapat membuat nada untuk menarik perhatian manusia. Tak hanya itu, ia bahkan bisa menimbulkan suara konsonan mirip seperti yang diucapkan oleh manusia.

Orangutan tersebut diketahui bernama Tilda dan tinggal di kebun binatang Cologne, Jerman. Meskipun demikian, Tilda sebenarnya lahir di Kalimantan pada tahun 1960. Kini, ia telah menghabiskan waktu selama 50 tahun berada dalam kurungan.

Namun rupanya selama Tilda berada di dalam kurungan, ia justru belajar bersuara dan meniru cara berbicara manusia. Tilda sempat menarik perhatian penjaga kebun binatang dengan membuat siulan dan serangkaian suara ritmis. Gerakan bibir dan lidah yang dilakukannya bahkan sama dengan gerakan manusia saat mengucapkan konsonan “t”, “k”, dan “p”.

Profesor Serge Wich, ahli primata dari Liverpool John Moores University, mengungkapkan bahwa orangutan memiliki kemampuan untuk belajar dan memproduksi suara. “Ini bisa membuat kita lebih memahami evolusi dari produksi suara manusia,” jelasnya. (wkc)

Potong nadi dan tembak kepala, orang ini tetap gagal bunuh diri

Penulis
Redaksi
-

Barangkali masih disayang Tuhan, pria asal Kota New York, Amerika Serikat ini tetap hidup walaupun secara ekstrem berusaha bunuh diri. Mulai dari memotong urat nadinya sendiri, menusuk perut, hingga menembak kepalanya dengan pistol. Semuanya gagal, seperti dilansir New York Daily News, Sabtu (10/1).

Ceritanya begini. Dwayne Jackson (48 tahun) dilaporkan beberapa saksi mata terlihat galau, waktu mendatangi apartemen kekasihnya malam-malam di distrik Ewing tiga hari lalu.
Entah berantem atau bagaimana, Dwayne lalu mengetuk pintu apartemen tetangga sang kekasih, ngakunya ingin pinjam telepon. Nenek yang berada di dalamnya tidak mengizinkan dia masuk.
Ternyata pria ini nekat menerobos ke dalam apartemen sang tetangga, mengambil pisau sayur dan pisau daging di dapuir, lalu menusuk-nusuk perutnya. Kurang puas, Dwayne lalu memotong urat nadi di tangan kiri.

Karena disangka perampok, suami si nenek datang membawa senapan. Dwayne yang berlumur darah coba merebut senjata itu. Setelah bergumul beberapa saat senapan itu meletus dan melukai wajah si lelaki galau ini.

Ajaibnya, Dwayne masih hidup, kendati luka parah. Polisi segera mengirimnya ke rumah sakit. Bahkan pemeriksaan atas motifnya bunuh diri, termasuk menganggu pasangan renta di sebelah apartemen, kini sudah bisa dilakukan karena Dwayne telah sadar.

“Kami belum menentukan akan menjerat dia dengan pasal apa saja. Tapi bisa dipastikan pasangan manula yang diterobos tersangka tidak mengalami cedera apapun,” urai seorang petugas polisi tidak disebut namanya.(mkc)

Gila kerja, Pemerintah Jepang akan paksa karyawan ambil cuti

Penulis
Redaksi
-

Pemerintah Jepang sedang merancang undang-undang memaksa karyawan mengambil jatah cuti tahunan masing-masing. Langkah ini diambil, lantaran banyak pekerja tak pernah libur yang berdampak pada melonjaknya tingkat stres nasional.

Undang-undang ini akan diserahkan ke DPR pada 26 Januari mendatang, seperti dilansir The Japan News, Sabtu (10/1). Isinya adalah pembayaran gaji harus disesuaikan dengan kinerja, bukan jam kerja. Dengan demikian, jatah cuti tahunan 10 hingga 20 hari saban tahun bisa maksimal diambil karyawan.

Beleid ini bahkan mematok perusahaan secara proaktif menentukan kapan karyawan diarahkan menggunakan jatah cuti dengan tanggungan yang menjadi haknya.

Data terakhir menunjukkan sepanjang 2013 sebanyak 52,7 persen pekerja tidak sempat mengambil cuti. Jumlah cuti dengan tanggungan cuma 48,8 persen dari total angkatan kerja. Artinya, terlalu banyak yang gila kerja di Negeri Matahari Terbit.

Adapun dalam survei Institut Ketenagakerjaan Jepang, beban kerja tinggi bukan satu-satunya alasan rendahnya jumlah orang mengambil cuti. Penyebab lain adalah budaya malu.

Disebutkan dalam laporan itu, “tak sedikit karyawan di Jepang segan pada teman sekantor kalau mereka libur terlalu lama.”

Dengan beleid baru ini, pemerintah Jepang berharap jumlah karyawan memaksimalkan jatah cuti tahunan menjadi 70 persen dari total angkatan kerja. Target ini hendak dicapai pada 2020. (mkc)

Calon Kapolri Diminta Jawab Tuduhan Rekening Gendut

Penulis
Redaksi
-
Desmond J Mahesa (mengangkat tangan) (Antara/ Yudhi Mahatma)

JAKARTA, Tribunriau-
Calon tunggal Kapolri, Komjen Budi Gunawan, sudah diajukan Presiden ke DPR. Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa, mengatakan bahwa sudah seharusnya Budi Gunawan menjelaskan persoalan rekening gendut ke publik.

“Kewajiban bagi Budi Gunawan untuk menjelaskan apakah sumbernya halal atau haram. Kalau haram, bermasalah,” kata Desmond, di sela-sela sidang paripurna pembukaan masa sidang ke II, di gedung DPR, Jakarta, Senin 12 Januari 2015.

Jokowi sudah mengajukan mantan ajudan Presiden Megawati itu, sebagai calon tunggal Kapolri dengan Surat yang diterima pimpinan DPR pada Jumat 9 Januari 2015 lalu.

Desmond menjelaskan, surat itu nantinya akan masuk ke Badan Musyawarah (Bamus). Dari Bamus, maka akan dilimpahkan ke komisi terkait, yakni Komisi III untuk dilakukan fit and proper test.

Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan partainya belum punya pandangan apakah akan menerima atau tidak.

“Gerindra belum tahu, kita belum bicara apa-apa,” katanya.

Hanya dia memastikan, masalah rekening gendut ini juga akan menjadi perdebatan saat proses fit and proper test. (vci)

Amien Rais Larang Anaknya Jadi Sekjen PAN

Penulis
Redaksi
-
Amien Rais

Jakarta, Tribunriau- 
Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN, Amien Rais, melarang anaknya, Hanafi Rais, menjadi Sekretaris Jenderal DPP usai Kongres Maret 2015 nanti.

Larangan ini muncul setelah santer dikabarkan kalau Hanafi akan diplot jadi Sekjen. Sementara untuk ketua umum diplot Zulkifli Hasan. Kandidat Ketum PAN selain Zulkifli adalah Hatta Rajasa, yang juga calon petahana atau incumbent.

Amien mengatakan, sebagai seorang ayah, dia harus menasihati putranya.

“Saya memberitahukan jangan pernah punya ambisi untuk menjadi seperti itu,” kata Amien di gedung DPR, Jakarta, Senin 12 Januari 2015.

Sikap Amien ini sekedar imbauan. Mantan Ketua MPR ini mengatakan, dia tidak bisa menghalangi, seandainya hasil Kongres yang akan digelar di Bali itu, meminta Hanafi menjadi Sekjen DPP.

“Kecuali kalau misalnya memang dianggap (seperti itu) oleh kongres nanti,” kata Amien.

Amien mengaku, Hanafi yang kini menjadi Wakil Ketua Komisi I DPR, mendengarkan nasihatnya. “Dia mendengarkan,” katanya.

Dia mengaku tidak ikut campur lagi dalam masalah partai. Namun, Amien menjamin, PAN akan baik-baik saja.

“Kalau di PAN semua enteng-entengan. Saya bisa menjamin PAN tidak akan retak,” katanya.(vci)

Menuju arah politik hukum lebih beradab dan bermanfaat

Penulis
Redaksi
-

Indonesia adalah negara hukum sehingga Republik Indonesia berarti negara yang berasaskan hukum (rechtsstaat), bukan berdasarkan kekuasaan, (machtstaat), yang berarti pemerintahannya mesti berdasarkan konstitusi, tidak memiliki kekuasaan tidak terbatas.

Itu sebabnya, semua pihak harus menjunjung hukum sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas berdemokrasi dan yang terpenting meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti dijanjikan pasangan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada masa kampanye silam.

Namun sayangnya, harapan itu hingga kini belum sepenuhnya terwujud, lantaran pemerintah di masa lalu belum fokus pada pembentukan karakter dan arah politik hukum yang berpijak pada sendi-sendi Pancasila dan UUD 1945.

Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2009-2014, dipublikasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Bab 9 soal pembenahan sistem dan politik hukum nasional, belum nyata betul pembentukan karakter hukum berlandaskan Pancasila. Masih terkesan adanya pengabaian nilai tersebut.

Disebutkan dalam RPJM itu, penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat utama menciptakan Indonesia lebih damai dan sejahtera. Penegakan hukum dilakukan guna menciptakan ketertiban dengan menekankan aspek hukum positifnya. Namun, penegakan hukum yang hanya menitikberatkan pada kepastian hukum, seperti disampaikan ahli hukum Hans Kelsen, tidak akan menjadikan Indonesia lebih sejahtera dan bermartabat.

Politik hukum ke depan tidak dapat hanya menyandarkan diri pada hukum positif atau hukum yang dikonstruksi menguntungkan para penguasa. Sehingga, penentuan orang salah dan benar tergantung dari justifikasi penegak hukum itu sendiri, apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, atau Kejaksaan. Dengan begitu, penegakan hukum di Indonesia, termasuk bidang pencegahan korupsi masih gagal, meski sudah ada Komisi pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri Hukum dan HAM Yassonna Hamonangan Laoly, di Jakarta pekan lalu, menyampaikan otokritik dari kegagalan reformasi hukum, khususnya dalam hal pencegahan korupsi.

Ia menyebut hasil survei dari Transparancy International menempatkan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 3,4. Angka itu berada di peringkat 107 dari 175 negara yang disurvei. IPK rendah itu mengindikasikan Indonesia masih sejajar dengan negara yang, maaf, tingkat hukum dan peradabannya masih primitif, yakni masyarakat menjalankan hukum bukan karena kesadaran, tetapi karena takut dengan penguasa atau lembaga hukumnya.

Menurut Menteri, IPK itu menggambarkan masih belum tercapainya target RPJM 2009-2014, yakni berada di angka lima. Dalam ungkapan lain, pencapaiannya masih jauh dari nilai yang dikehendaki dalam Strategi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, yaitu peringkat 40 besar.

Mengingat belum adanya kemajuan berarti dari nilai IPK itu, Presiden Joko Widodo tentu harus melakukan pembenahan atau penataan kembali tumpang tindihnya kelembagaan maupun penggantian para pimpinan di Kejaksaan dan Kepolisian yang belum mampu meningkatkan kinerja secara optimal. Pasalnya, Kejaksaan dan Kepolisan merupakan garda terdepan lembaga permanen yang mencegah dan memberantas korupsi, dibanding KPK.

Pakar hukum Romli Atmasasmita (2014) secara khusus memaparkan ketidakefektifan tiga lembaga pemberantasan korupsi yang gagal mengembalikan kerugian uang negara lantaran pendekatan hukum yang diterapkan semata-mata aspek jera, atau mengutamakan hukum positif.

Dalam kalimat lain, tindak itu hanya terikat pada teks dalam pasal KUHP atau UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menyoal kerugian negara selama lima tahun, yaitu 2007-2012, uang yang diselamatkan tidak lebih dari 50 persen dari total kerugian, sekitar Rp469 triliun, termasuk kerugian “illegal logging” dan “fishing”. Bahkan, uang yang diselamatkan itu, jika dihitung biaya operasional dan perawatan para narapidana turut menghabiskan dana lebih besar dari jumlah uang yang disita.

Dengan demikian, pemerintah ke depan perlu menata ulang konstruksi hukum tidak lagi berbasis apek jera, tetapi juga mendatangkan aspek manfaat dan keberadaban.

Hukum belum prorakyat

Pemerintahan Jokowi, jika tidak ingin dinilai gagal melanjutkan agenda reformasi hukum, harus mampu mendorong pembentukan hukum pro rakyat, bukan “law against society“. Persoalannya, pembuatan hukum di era reformasi ini agaknya lebih banyak dipengaruhi para pemilik modal yang justru anti rakyat.

Mereka memanfaatkan kebebasan yang kebablasan itu demi memperluas cengkraman kapitalisasi dan kekuasannya, sehingga tak usah heran jika banyak lahan pertanian tiba-tiba berubah menjadi lahan bisnis. Ujungnya, banyak petani kesulitan mencari lahan garapannya lantaran digempur sana-sini oleh kepentingan korporasi.

Joko Widodo yang dipersepsi sebagai pemimpin “pamomong kawulo alit” merupakan figur, diharapkan, hadir memberi pelayanan kepada rakyat kecil yang selama ini terabaikan keadilannya, sehingga sering tertindas.

Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, pemerintah harus dapat mendorong untuk tidak menekankan pada aspek legalistiknya saja. Alasannya, hal itu terbukti gagal atau kurang optimal. Dalam konvensi PBB, diadopsi Indonesia, pendekatan hukum mestinya tidak represif, melainkan preventif dan restoratif.

Dengan begitu, para investor akan melihat kemajuan pelaksanaan hukum nasional, sehingga mereka akan mengapresiasi dan berbondong-bondong datang ke Indonesia. Meminjam pendapat mantan Dirut PT Kereta Api, Ignasius Jonan kala mengubah citra karyawan PT.KAI, “kita digaji oleh konsumen yang memakai kereta, jadi para pekerjanya harus ramah dalam memberikan pelayanan.”.

Kiranya, makna kalimat itu perlu ditularkan ke semua instansi penyelenggara negara, sehingga tujuan menyejahterakan rakyat dapat terwujud.

Hal yang mesti direkam, jangan harap rakyat akan mengapresiasi kerja pemerintah, jika situasinya, penegakan hukum lemah, dan para pimpinan di pemerintahan tidak dapat dijadikan panutan bawahannya. Kabinet kerja harus menjadi suri teladan bagi semua sendi kehidupan di Indonesia. Panutan itu terbentuk lewat komitmen melayani masyarakat sebagai suatu keharusan. Selamat Tahun baru 2015, selamat bekerja lebih tenang, damai dan harmonis.

*Penulis Pengajar Fakultas Hukum Usahid Jakarta, tinggal di Jakarta.

Oleh:

Bagaimana bisa penerbangan murah bisa begitu murah?

Penulis
Redaksi
-

Mungkin Anda pernah membaca iklan penerbangan komersial seperti ini: Rp99.999 ke Malaysia… Agaknya iklan seperti itu akan memasuki masa-masa akhirnya sejalan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, yang akhirnya menandatangani peraturan tarif batas bawah penerbangan komersial berjadual. 

Aturan baru dari tangan Jonan itu mewajibkan maskapai menjual harga tiket minimal 40 persen dari tarif batas atas saat ini.
Artinya, ke depan tak akan ada lagi tiket pesawat yang ditawarkan atau dijual dengan sangat murah. 
Tapi benarkah penghapusan tiket murah yang ditawarkan maskapai penerbangan berbiaya rendah atau low cost carrier (LCC) akan menjamin keselamatan terbang? Padahal industri penerbangan adalah industri publik yang paling ketat regulasi dan sangat peka atas reputasi operatornya. 
Beberapa sumber seperti The Economist dan situs forum komunitas penerbangan airlines.net menjelaskan bagaimana penerbangan murah bisa begitu murah.
Segmen perjalanan udara berbiaya rendah atau yang disebut LCC, tidak hanya menjamur di Indonesia, namun saat ini merupakan 35 persen bagian dari lalu lintas terjadwal antar-negara-negara Eropa. Cuma memerlukan waktu sekitar 24 tahun saja sejak RyanAir memulai LCC pada 1990 di Eropa Barat. 
Sementara di Amerika Serikat, maskapai penerbangan Southwest memimpin penyerbuan atas penerbangan mahal sejak 1971.
Beberapa “rumus” itu adalah: 
1. Tingkat isian kabin pemakai jasa penerbangan LCC tinggi
The Economist melaporkan, Southwest Airlines, yang merupakan maskapai “tanpa embel-embel” pertama yang sukses di dunia, menjadi pioner dalam hal mengurangi biaya operasional yang saat ini digunakan di seluruh dunia. 
Untuk mengurangi biaya, Southwest mengisi pesawatnya dengan tempat duduk atau “seats” yang lebih banyak, memastikan setiap penerbangan penuh dan menerbangkan pesawatnya lebih sering dibanding maskapai yang “full-service”.
Berdasarkan presentasi dari Asosiasi Maskapai Bertarif Rendah di Eropa (European Low Fares Airline Association/ELFAA) mengenai Variasi Biaya Bandara oleh Sekretaris Jenderal Grup industri Penerbangan, Jan Skeels, pada Konferensi Tahunan Kedua tentang Pengaturan Biaya Operasional Pesawat Terbang, di Dublin, 7 Desember 2005, LCC seperti Ryanair, easyJet, Aer Lyngus dan Southwest bisa terisi hingga 148 tempat duduk untuk kabin kelas tunggal (semuanya ekonomi).
Sementara maskapai reguler seperti Lufthansa, Air France dan British Airways hanya diisi 128 tempat duduk.
2. Cuma satu tipe pesawat terbang
Penerbangan murah juga memangkas biaya dengan cara hanya menggunakan satu tipe pesawat saja. Bukan rahasia lagi, semakin banyak merek dan tipe pesawat terbang maka semakin tinggi biaya perawatan dan pemeliharaan serta semakin rumit manajemen operasionalisasinya.
Baik Southwest maupun Ryanair terbang hanya dengan Boeing B-737 series, sementara maskapai asal Inggris; easyJet, lebih suka menerbangkan Airbus A-320/319 series. Dengan demikian, maskapai akan menghemat anggaran untuk perawatan dan biaya training pilot dan awak baru.
3. Semata-mata kelas ekonomi
Untuk menjamin tiket terjual habis dan pesawat penuh, kelas bisnis dihapus. Selain itu, biaya-biaya untuk pelayanan yang tidak penting seperti membawa bagasi mulai diperkenalkan. Strategi penjualan yang inovatif juga membantu. Saat easyJet dimulai pada 1995, dia hanya menerima pemesanan langsung tanpa perantara. Tiket easyJet 95 persen dijual melalui internet. 
Hal itu akan memangkas biaya gendut yang dikenakan agen perjalanan. Kecerdikan dalam penerapan sistem manajemen-menaikkan harga tiket saat permintaan banyak dan menguranginya saat masa-masa sepi-juga meningkatkan efisiensi.
4. Lebih pragmatis
Ryanair telah menerapkan konsep penerbangan murah lebih jauh lagi. Maskapai itu dikenal akan ruang tunggunya yang sederhana dan tidak glamor, pun tanpa petugas depan yang memesona. 
Perusahaan tersebut menggunakan biaya untuk membentuk perilaku pemakai jasa melebihi maskapai penerbangan manapun. Contohnya, jumlah staf depan di bagian chek-in dikurangi dan pemakai jasa di-“ajak” melayani diri sendiri melalui sistem reservasi tempat duduk secara mandiri memakai instrumen digital. 
Strategi penjualan yang agresif juga dapat mengurangi harga tiket melalui subsidi silang. Taktik demikiam mungkin tak akan nyaman untuk pengalaman terbang, namun Ryanair tetap populer. 
Sebaliknya, maskapai reguler biasanya menyajikan berbagai hiburan dalam pesawat seperti makanan di dalam pesawat. Belum lagi servis check-in cepat, lounges, tiket fisik kertas yang bagus serta adanya kelas bisnis.
5. Semunya serba bayar, bahkan toilet
Ryanair benar-benar jadi maskapai penerbangan terbesar di Eropa. Satu jurus penting mereka adalah “semuanya serba bayar”, bahkan pemakaian toilet di dalam kabin pesawat terbang mereka! Dan dia bahkan menggunakan reputasinya yang agak masam itu untuk memangkas biaya lebih banyak lagi. Mereka bertekad memiliki mantra “segala bentuk publisitas adalah publisitas yang baik”, yang kadang-kadang membuat pengumuman yang provokatif.
6. Biaya darat serendah mungkin
Maskapai yang menjual tiket murah biasanya memiliki turnarounds atau “waktu singgah” di bandara yang cepat, cuma 25 menit. Hal ini sangat berkorelasi dengan  karena menitikberatkan pada penggunaan pesawat yang lebih efisien. Sebaliknya, maskapai reguler biasanya memakan waktu 45 menit untuk turnarounds karena banyaknya lalu lintas yang ada.
Untuk gaji pegawai sendiri, disebutkan untuk maskapai LCC menerapkan variabel proporsi hingga 26 persen. Sementara maskapai reguler menerapkan basic salaries yang tinggi dengan variabel proporsi 11 persen.
Lalu berapa persen total keuntungan LCC dengan menerapkan cara-cara di atas dibanding maskapai reguler? total keuntungannya adalah 43 persen.
LCC bisa menjual tiket murah karena mendapat keuntungan 16 persen lebih tinggi dari maskapai reguler dengan kursi penumpang yang penuh, tiga persen dari penggunaan pesawat, tiga persen dari gaji kru yang lebih murah, dan enam persen dari biaya airports dan landing yang lebih murah. 
Masih ditambah dua persen dari penggunaan satu tipe pesawat, 10 persen dari meminimalisir biaya stasiun, enam persen dari menghilangkan katering dalam pesawan, enam persen dengan memangkas komisi agen perjalanan, tiga persen dari mengurangi biaya penjualan atau reservasi, dan dua persen dari administrasi yang lebih kecil.
Karena adanya kegelisahan dari para pemegang saham yang menganggap reputasi perusahaan akan menghambat pertumbuhan jumlah penumpang, Ryanair akhirnya mengumumkan akan lebih mengahluskan “kekasarannya” untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Apakah ini artinya kita telah melihat akhir dari strategi “tanpa basa-basi” atau no-frills dalam industri transportasi? Sepertinya tidak.
Meminjam sebagian dari formula “tanpa basa-basi” seperti menghilangkan pelayanan yang tidak esensial dan mengenalkan sistem manajemen yang menghasilkan seperti pengaturan harga tiket, perusahaan seperti SpeedFerries dan Megabus telah memangkas harga tiket untuk feri penyeberangan selat di Inggris dan kereta antar-kota di Amerika Serikat. 
Oliver Wyman, seorang konsultan manajemen, bahkan telah memprediksi bahwa pengenalan gaya manajemen menghasilkan di penerbangan pada kereta api akan menjadi inovasi besar selanjutnya di industri perkeretaan Amerika Serikat. 
Analis mengatakan, sistem itu juga akan menyebar ke Eropa dan Asia. Penerbangan tanpa embel-embel sepertinya punya kekuatan mentransformasi seluruh sistem transportasi, bukan hanya cara terbang kita.
Oleh:

Polres Dumai Ringkus Bandar Ganja Kering

Penulis
Redaksi
-
Ilustrasi Ganja Kering

DUMAI, Tribunriau-
Polresta Dumai berhasil menangkap seorang yang merupakan bandar besar ganja kering setelah sebelumnya menangkap oknum honorer di UPT Polisi Kehutanan (Polhut) DUmai yang pada saat itu sedang menggunakan barang haram tersebut.

Tersangka berinisial MI, ditangkap pada Jumat (9/1) sore lalu. Dari tangan tersangka, polisi menemukan barang bukti berupa 1 kg lebih ganja kering. Rencananya daun ganja kering itu akan dijual kepada pelanggannya.

Dikatakan Kapolres Dumai AKBP Tonny Hermawan, penangkapan itu berawal dari informasi masyarakat. Dengan informasi tersebut, anggota Polres langsung melakukan pengembangan di lapangan serta akhirnya menemukan tersangka bersama barang bukti daun ganja.

“Tersangka MI merupakan pemasok peredaran daun ganja di Dumai. MI mengaku menerima pasokan ganja dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Lalu dijual kepada sejumlah pengedar yang ada di Dumai,” Jelasnya, Minggu (11/1/15).

Penangkapan MI dilakukan di kawasan Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur. Saat penangkapan, tersangka MI sedang menunggu calon pembeli.

“Saat kita tangkap dan sesuai pengakuannya, tersangka sedang menunggu pembeli 1 kg ganja kering tersebut. saat penangkapan berlangsung, tersangka tidak melakukan perlawanan kepada petugas,” jelas Tonny Hermawan.

Ditambahkannya, tersangka MI sendiri merupakan bandar besar kelas ganja di Kota Dumai. Karena setiap transaksi kepada calon pembeli, jumlah ganja yang disediakan berukuran berat mencapai 1 Kg lebih.

Kini, tersangka MI bersama barang bukti sudah diamankan ke Mapolres Dumai guna proses hukum lebih lanjut. (isk)

Pemko Dumai Akan Hapus Program Beasiswa Mahasiswa Tak Mampu

Penulis
Redaksi
-
Dumai, Tribunriau-
Pemerintah Kota Dumai berencana menghapus program beasiswa kategori keluarga kurang mampu. Hal tersebut dilakukan karena masih ada beasiswa yang tidak tepat sasaran.
“Ada terindikasi anak kontraktor atau PNS yang menerima beasiswa, apakah keluarga mereka masih dikatakan masuk dalam kategori tidak mampu. Ini semua kan perlu diluruskan,” ungkap Asisten I Kota Dumai, Dermawan dikutip dari RiauGreen.com, Rabu (24/12/14) lalu.
Dikatakannya, skema program beasiswa kurang mampu tersebut akan dialihkan menjadi beasiswa berprestasi. Hal itu dapat diukur dari nilai-nilai akademik mahasiswa S1, S2 dan S3 asal Dumai. Bila IPK sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan, maka mereka bisa diusulkan untuk menerima beasiswa. 
“Tetapi kalau di bawah standar, berkas yang masuk bisa didiskualifikasi. Kalau demikian kan penilaiannya akan sangat objektif. Selain itu juga dapat menambah semangat dan memotivasi para mahasiswa asal Kota Dumai untuk berlomba-lomba dalam menggapai prestasi dan mendapatkan beasiswa dari Pemko Dumai,” jelasnya.
Mantan Ketua GMKI Kota Dumai, Vernando Siahaan yang sedang menyelesaikan Program S2 di salahsatu Universitas di Jakarta sangat menyayangkan sikap Pemko Dumai.
Dirinya menyatakan jika Pemko merasa kecolongan dengan adanya penerima beasiswa yang tidak tepat sasaran, maka yang harus diperbaiki adalah system seleksi, bukan dengan menghapus program.
“Itu system seleksinya yang bermasalah, ibarat tangan ini gatal, jangan dipotong tangannya, tapi obati sisi yang gatal tersebur,” ujarnya via BBM, Kamis (8/1/15).
Ditambahkannya, pemerintah yang saat ini berencana membeli transportasi penjemput tamu senilai Rp1M lebih tak bisa menjadi harapan masyarakat miskin, khususnya mahasiswa kurang mampu.
“Kalau pemimpin kita sudah seperti ini, lalu kepada siapa lagi masyarakat miskin berharap?,” jelasnya dengan kecewa.
Dirinya berharap, pemerintah tak perlu menambah anggaran untuk program beasiswa tersebut, karena dengan mempertahankan saja, pemerintah telah memperhatikan masyatakatnya.
“Jangankan ditambah, dipertahankan saja, masyarakat sudah berterima kasih,” harapnya.(isk)
1...1,4131,4141,415...1,423Halaman 1,414 dari 1,423

Terbaru

Populer

© Tribunriau 2024