Beranda blog Halaman 1287

Pusat Diminta Batalkan Pelantikan Pengurus PWI Dumai Periode 2017-2020

Penulis
Redaksi
-
Kericuhan yang terjadi pada acara Konferensi Kota PWI Dumai Desember 2017 lalu
Kericuhan yang terjadi pada acara Konferensi Kota PWI Dumai Desember 2017 lalu

DUMAI- Dikabarkan pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Dumai periode 2017-2020 versi Kambali cs bakal digelar dalam waktu dekat ini.

Namun PWI Pusat diminta untuk membatalkan pelantikan tersebut karena dinilai beberapa permasalahan yang belum tuntas.

Demikian rilis yang dikirimkan Koordinator dari 10 anggota yang melakukan Walkout (WO) pada saat Konferensi Kota (Konferkot, red) PWI Dumai digelar 5 Desember 2017 lalu.

“Kami meminta PWI Pusat agar membatalkan SK dan pelantikan pengurus PWI Dumai periode 2017-2020 karena hasil dari konferkot yang digelar pada bulan Desember 2017 cacat hukum dan terdapat banyak pelanggaran PD/PRT (Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga,red),” ujar Darwis Joon Viker dalam rilisnya, Selasa (25/4/2018).

Dijelaskan Darwis, selain masalah kepesertaan yang seharusnya belum memiliki hak pilih, terdapat beberapa poin pelanggaran Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) pada saat sidang pleno konferkot PWI Dumai berlangsung.

“Selain masalah kepesertaan, juga terdapat beberapa poin pelanggaran PD/PRT pada saat sidang pleno itu digelar, salah satunya tentang pimpinan sidang sementara ketika pembahasan tatib, ternyata (pimpinan sidang sementara, red) bukan anggota PWI, itu melanggar PRT pasal 7,” jelasnya.

Parahnya, lanjut pria yang akrab disapa Joon ini, saat sidang pleno berlangsung, banyak wartawan yang bukan anggota PWI juga turut hadir dan turut memicu kekisruhan.

“Ada juga (wartawan non PWI), malah ikut-ikutan menambah kekisruhan, ini ada apa?,” tambahnya.

Darwis juga menyatakan bahwa salah seorang Pimpinan sidang defenitif turut menolak hasil konferkot tersebut, meskipun awalnya menandatangani hasil konferensi.

“Salah seorang pimpinan sidang defenitif juga menolak hasil konferensi tersebut,” jelasnya.

Diakui Darwis, dirinya mewakili rekan-rekan yang menolak hasil Konferkot PWI Dumai pada Desember 2017 lalu tersebut sudah mengirimkan surat ke PWI Pusat dan PWI Riau, karena setelah yang 10 orang walk out, Kambali cs memaksakan konfrensi tetap dilanjutkan meskipun tidak kuorum.

“Yang dilakukan Kambali cs, kami menilai telah melanggar Pasal 35 PRT PWI yang menyebutkan Konfrensi sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota biasa,” jelas Darwis lagi.

Ironisnya, surat yang dilayangkan ke PWI Pusat dan PWI Riau sebanyak 2 kali, yakni tanggal 7 Desember 2017 dan 28 Febuari 2018, awalnya dapat respon yang baik dari PWI Pusat dan menjanjikan akan dilaksanakannya Konfrensi ulang.

“Tapi, malah sebaliknya mengeluarkan SK kepada Kambali cs. Inikan sudah tidak benar dan ada keberpihakan,” tegas Darwis.

“Parahnya lagi, PWI Riau usai konfrensi hingga saat ini tidak pernah memanggil atau mengkonfrontir kedua belah pihak untuk mencari informasi yang sebenarnya terjadi dan seakan-akan turut membenarkan pelanggaran PD/PRT PWI, tambah Darwis.

Sekjend PWI Pusat Henry Ch Bangun, lanjut Darwis, saat dijumpai tanggal 12 Desember 2017 lalu di Kantor PWI Pusat di Jakarta pernah menjanjikan akan dilaksanakan konfrensi ulang usai acara HPN 2018 di Sumbar, karena menilai konfrensi 2017 tersebut tidak sah.

“Bahkan, Henry Ch Bangun mengatakan, anggota yang belum mengantongi kartu anggota biasa, meskipun kartunya sudah selesai dicetak oleh PWI Pusat dianggap belum memenuhi syarat sebagai peserta konfrensi,” jelasnya.

Namun, masih kata Darwis, yang sangat mengejutkan, tiba-tiba PWI Pusat ‘memaksakan’ SK PWI Dumai versi Kambali cs diterbitkan, tanpa pernah memanggil atau mengkonfrontir kedua belah pihak.

“Kita sudah kirim surat ke PWI Pusat agar membatalkan SK dan menolak Pelantikan PWI Dumai versi Kambali Cs karena dinilai melanggar PD/PRT PWI dan juga ada dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan,” pungkasnya. (rilis)

Formasi CPNS 2018, Bulan Mei Segera Diumumkan

Penulis
Redaksi
-

JAKARTA,Tribun Riau- Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sedang melakukan finalisasi formasi calon pegawai negeri sipil (CPSN/ASN) 2018. Formasi CPNS 2018 itu bisa diketahui Mei mendatang.

Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abdur mengatakan tahun ini pemerintah kembali akan membuka penerimaan CPNS. Dia memastikan pendaftaran hingga pengumuman CPNS yang baru akan dilaksanakan pada tahun ini.

Kemenpan-RB telah mengumpulkan data kebutuhan pegawai dari masing-masing kementerian dan pemerintah daerah. “Yang jelas penerimaannya tahun ini (2018). Bulan Mei sedang kita finalisasi formasi-formasinya,” kata dia di Kantor Kementerian Sekretaris Negara, Selasa (24/4).

Asman memperkirakan, tahun ini akan ada 200 ribu PNS yang pensiun. Untuk menutupi kebutuhan tersebut, pemerintah membuka kembali penerimaan CPNS.

Namun, dia mengatakan, pembukaan penerimaan CPNS tidak akan sama persis dengan pegawai yang pensiun. Dia memperkirakan penerimaan CPNS baru hanya akan dibuka untuk 100 ribu orang.

Untuk sektor yang membutuhkan banyak CPNS, Asman menyebut, guru dan tenaga kesehatan memilliki jumlah paling besar. “Itu lebih besar lah. Saya tidak hafal persennya tetapi yang diprioritaskan (guru dan tenaga kesehatan),” ujarnya.

Hingga saat ini, usulan untuk jumlah CPNS dari kementerian dan pemerintah daerah sudah mulai masuk. Permintaan agar ada penambahan PNS di masing-masing lembaga dan pemerintah daerah cukup banyak. (rci/red)

Presiden Bagi-bagi Sembako, Istana: Legal

Penulis
Redaksi
-
Presiden Jokowi bagi-bagi sembako pada saat lakukan kunjungan
Presiden Jokowi bagi-bagi sembako pada saat lakukan kunjungan.

JAKARTA,Tribun Riau- Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP menjelaskan penggunaan anggaran Bantuan Sosial Presiden melalui pemberian sembako dan bantuan oleh Presiden Joko Widodo kepada masyarakat merupakan kerja pemerintah yang sah.

“Itu dikelola sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di Kementerian Keuangan dicatat, dan semua ada secara akuntabel, secara menyeluruh ada di Kementerian Keuangan,” kata Johan di Jakarta, Selasa (24/4).

Menurut Johan, pemberian bantuan tersebut tercatat secara legal dalam laporan dan tidak bertujuan untuk kampanye pemilihan presiden.

“Apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu tidak hanya sekarang. Itu sejak dulu juga melakukan itu. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya sama kampanye. Dan yang kedua, sekarang bukan masa kampanye, pendaftaran juga belum,” tambah Johan.

Pemerintah, jelas Johan, melakukan pekerjaan dan menjalankan program bantuan sesuai dengan APBN. JohanBudi menjelaskan sejumlah kepala daerah ataupun pejabat pemerintah juga memiliki pos anggaran untuk dana bantuan sosial semacam itu.”Presiden Jokowi melakukan secara terbuka dan transparan dalam rangka membantu masyarakat. Pos anggarannya pun ada,” kata Johan.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan pos anggaran Bantuan Sosial Presiden sudah ada sejak dulu dalam anggaran di kementeriannya.Pratikno menambahkan masing-masing pemerintahan menggunakan anggaran itu secara berbeda-beda.

“Ini pos yang sudah ada sejak dulu, tetapi bagaimana bentuk pengunaannya kan berbeda beda. Bapak Presiden kan menggunakannya secara terbuka, siapa yang menerima,” kata Mensesneg.

Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya tercatat membagikan bantuan dan sembako di beberapa daerah di Tanah Air kepada masyarakat kurang mampu.

Pada Juli 2015, saat kunjungan kerjanya ke Provinsi Aceh untuk merayakan Idul Fitri, Presiden membagikan ribuan sembako kepada masyarakat kurang mampu. Selain itu saat merayakan Idul Fitri pada Juli 2016 di Kota Solo, Jawa Tengah, Presiden juga memberikan ribuan paket sembako di Gedung Graha Saba.

Kemudian pada Juni 2017, Presiden yang blusukan ke gang sempit di Jalan Rawa Bebek II, Penjaringan Jakarta Utara juga menyaksikan pemberian sembako kepada masyarakat disana. (ant/red)

Prabowo Mengaku Disogok Agar tak Nyapres, Ini Penjelasan Elit Gerindra

Penulis
Redaksi
-
Elit Gerindra Iwan Sumule
Elit Gerindra Iwan Sumule

JAKARTA,Tribun Riau- Video pidato Ketua Umum Prabowo Subianto menjadi perhatian warganet. Dalam video yang diunggah dalam akun Facebook Partai Gerindra, Prabowo mengaku sempat akan disogok agar tidak mencalonkan diri dalam Pilpres 2019.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerindra Iwan Sumule mengatakan, hal tersebut dilakukan oleh pihak lawan yang tidak mengharapkan agar Prabowo tidak lagi maju dalam Pilpres 2019. Iwan mengatakan serangan terhadap Prabowo sudah sering terjadi, seperti isu kesehatan Ketum Gerindra hingga tidak punya modal untuk maju lagi sebagai Capres.

“Segala cara mereka lakukan sampai membuat isu Pak Prabowo sakit, Pak Prabowo bangkrut dan tak punya uang untuk Capres,” ujarnya.

Bahkan terangnya, mereka juga melakukan upaya-upaya untuk mengganggu keutuhan koalisi partai. Namun Iwan yakin jika Gerindra tetap akan utuh dan yakin bahwa presiden 2019 nanti akan berganti karena Jokowi akan kalah telak dalam Pilpres 2019.

Dalam pidatonya, Prabowo mengaku sempat akan disogok agar tidak kembali mencalonkan diri. Prabowo bahkan menyampaikan, ia diminta turun dari ketua partai dan pensiun.

“Saya mau ditawar uang banyak untuk jangan nyalon. Saya juga ditawar proyek dan uang banyak supaya turun jadi ketua umum partai. ‘Pak Prabowo kalau bisa pensiun saja.’ Memang aku inginnya juga istirahat,” papar Prabowo Subianto dalam potongan video tersebut.

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid membenarkan potongan video tersebut. Video tersebut diambil ketika Prabowo berpidato pada acara temu kader di daerah pemilihan (dapil) XI Jawa Barat dalam rangka konsolidasi pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Menurut Sodik, ada kekuatan dari luar partai yang mencoba menyuap Prabowo untuk tidak menduduki tampuk kepemimpinan Partai Gerindra. “Ketika Ketua Umum Gerindra (Suhardi) wafat, ada kekuatan luar Gerindra yang minta dan iming-iming materi agar Prabowo tidak ambil posisi sebagai ketua umum Gerindra,” ujar Sodik saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (23/4).

Tidak hanya itu, kata dia, selain diminta tidak mengambil posisi sebagai ketua umum Partai Gerindra, Prabowo juga diminta tidak mencalonkan diri atau maju dalam pemilihan presiden (pilpres). Namun, Sodik enggan membeberkan oknum yang mencoba menyuap Prabowo. “Karena untuk pertimbangan kami tidak berhak menyampaikannya ke media/publik,” ujar Sodik. (rci/red)

KA Minang Kabau Ekspres Segera Beroperasi

Penulis
Redaksi
-
KA Minang Kabau Ekspres segera beroperasi
KA Minang Kabau Ekspres segera beroperasi

PADANG, Tribun Riau- Pemerintah menargetkan operasional Kereta Api (KA) Minangkabau Ekspres yang menghubungkan Stasiun Simpang Haru di Kota Padang dan Stasiun Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Padang Pariaman bisa dimulai Mei 2018.

Rencananya, pekan pertama Mei nanti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan melakukan soft launching KA Minangkabau Ekspres. Sepekan berikutnya, Presiden Jokowi dijadwalkan datang untuk meresmikan secara langsung pengoperasian KA bandara ini secara penuh.

Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno (IP) menyebutkan, untuk menarik minat masyarakat maka Dinas Perhubungan Sumbar bersama dengan PT KAI selaku operator kereta menetapkan tarif promosi sebesar Rp 10 ribu per sekali perjalanan, dari Simpang Haru menuju BIM.

Tarif ini sebetulnya lebih rendah dari ketetapan awal yakni Rp 20 ribu untuk sekali perjalanan. Menurut IP, subsidi diberikan bagi pengguna KA Minangkabau Ekspres untuk menyedot animo konsumen.

Nantinya, kereta yang bisa menempuh jarak 22 km antara Padang-BIM hanya dalam waktu 30 menit ini akan berhenti di dua titik lainnya, yakni Stasiun Tabing dan Stasiun Duku. Penumpang kereta api dari arah Padang Pariaman atau Kayu Tanam bisa berpindah kereta di Stasiun Duku. Stasiun BIM yang saat ini dilengkapi dengan Sky Bridge juga akan terhubung langsung dengan Terminal Keberangkatan untuk memudahkan penumpang.

“KAI dan Angkasa Pura sudah mengatur 5 kali jadwal pulang-pergi. Jamnya sudah diatur, melihat jam-jam sibuk penerbangan,” jelas IP usai menjajal perjalanan KA Minangkabau Ekspres, Selasa (24/4).

Kepala Divre II KAI Sumbar Yuherman menambahkan, pihaknya secara bertahap juga akan membangun fasilitas check in bagi penumpang pesawat. Langkah ini untuk mempersingkat waktu tempuh menuju area boarding. Fasilitas check in akan dibangun di Stasiun Simpang Haru, Padang dan Stasiun Padang Pariaman. (rci/red)

Polri Jawab Isu Spanduk dan Kaos #2019GantiPresiden Disweeping

Penulis
Redaksi
-
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto

JAKARTA,Tribun Riau- Sejumlah laman di internet dan media sosial memberitakan adanya pencopotan dan sweeping spanduk dan kaos bertagar #2019GantiPresiden di sejumlah tempat oleh kepolisian. Polri pun membantah kabar sweeping dan pencopotan oleh polisi tersebut.

“Itu tidak ada sweeping-sweeping itu, dasar hukumnya apa,” ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (24/4).

Setyo pun menegaskan, bahwa kabar kepolisian yang melakukan sweeping spanduk maupun mendatangi produsen kaos #2019GantiPresiden adalah kabar bohong atau hoaks. Menurutnya, perintah tersebut tidak pernah diturunkan oleh pimpinan Polri. “Tidak ada perintah untuk itu. Itu hoaks itu,” ujar dia.

Dalam kabar yang beredar, dikabarkan terjadi pencopotan spanduk maupun tukang sablon yang didatangi polisi karena menampilkan #2019GantiPresiden maupun yang senada. Di Medan misalnya, di media sosial dikabarkan sebuah spanduk becak bertuliskan ‘Ganti Presiden 2019’ dicopot aparat.

#2019GantiPresiden sendiri merupakan tanda pagar (tagar) yang belakangan muncul di media sosial. Tagar tersebut muncul menyusul datangnya pemilihan presiden pada 2019 mendatang. Tagar tersebut menyampaikan pesan agar pada 2019 muncul presiden baru untuk menggantikan Presiden Republik Indonesia saat ini, Joko Widodo. (rci/red)

Suriah Dibekali Sistem Pertahanan Buatan Rusia, Ini Respon Israel

Penulis
Redaksi
-
Ilustrasi - Sistem Pertahanan Suriah yang diberikan oleh Rusia sangat menakutkan bagi Israel
Ilustrasi - Sistem Pertahanan Suriah yang diberikan oleh Rusia sangat menakutkan bagi Israel

Tribun Riau- Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengatakan negaranya akan melakukan tindakan militer jika Suriah menggunakan sistem pertahanan udara buatan Rusia. Ia berharap sistem itu tidak digunakan terhadap pesawat-pesawat tempur Israel.

“Yang penting bagi kami adalah sistem pertahanan yang diberikan Rusia kepada Suriah tidak akan digunakan untuk melawan kami,” kata Lieberman kepada surat kabar Israel, Yedioth Ahronot, Selasa (24/4).

“Jika sistem itu digunakan untuk melawan kami, kami akan bertindak melawan mereka,” tambah dia, seperti dilaporkan laman kantor berita Anadolu.

Surat kabar Rusia, Kommersant, melaporkan sistem anti-rudal S-300 dari Rusia akan dikerahkan ke Suriah dalam waktu dekat. Laporan ini mengutip sumber militer Rusia yang tidak disebutkan namanya.

“Israel tidak ikut campur dalam urusan internal Suriah, tetapi di sisi lain kami tidak akan membiarkan Iran membanjiri negara itu dengan sistem senjata canggih yang akan ditujukan terhadap Israel,” kata Lieberman.

Pada 9 April lalu, dua jet tempur menghantam pangkalan udara “T4” di Provinsi Homs, Suriah, yang menewaskan dua tentara Suriah, lima militan, dan tujuh orang Iran. Rusia dan Iran menyalahkan Israel atas serangan itu.

Israel telah menduduki sebagian besar wilayah Dataran Tinggi Golan di Suriah sejak Perang Timur Tengah sejak 1967. (rci/red)

Soal Anggaran Tas Sembako Presiden, Begini Penjelasan Mensesneg

Penulis
Redaksi
-
Tas sembako Presiden Jokowi yang dianggarkan dalam APBN senilai tiga miliar rupiah
Tas sembako Presiden Jokowi yang dianggarkan dalam APBN senilai tiga miliar rupiah

JAKARTA,Tribun Riau- Menteri Sekretaris Negara Pratikno angkat bicara soal pengadaan tas sembako Presiden Joko Widodo dengan pagu anggaran Rp 3 miliar. Pratikno menjelaskan pos anggaran tersebut ada sejak pemerintahan sebelumnya.

“Jadi ada pos anggaran namanya bantuan sosial, itu sejak zaman dulu kala sudah ada. Cuma penggunaannya sudah beda-beda. Itu bukan pos yang baru. Ini pos yang sejak lama, sejak presiden terdahulu,” ujar Pratikno kepada wartawan di gedung Krida Bhakti Kemensetneg, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2018).

Pratikno menuturkan, pemerintah akuntabel terkait administrasi pengadaan barang. Di laman lpse.kemenkeu.go.id, tercantum informasi soal lelang ‘Pengadaan Tas Sembako Bantuan Presiden’ dengan kode lelang 23246011.

“Cuma bagaimana bentuknya, itu penggunaannya berbeda-beda. Bapak Presiden menggunakannya, ini kan terbuka, semua orang tahu siapa yang menerima. Dan kami akuntabel untuk administrasi,” ucap Pratikno.

Nilai pagu paket Rp 3.000.000.000 dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paket Rp 600.000.000. Anggaran ini bersumber dari APBN. Bagaimana penjelasan Pratikno soal anggaran?

“Saya tak hafal,” pungkasnya. (dtc/red)

Bawa Narkotika Dalam Jumlah Besar, Kurir Akui Sudah 3 Kali Beraksi

Penulis
Redaksi
-
Kurir narkotika jaringan internasional, J alias Jhon yang ditangkap beberapa hari yang lalu
Kurir narkotika jaringan internasional, J alias Jhon yang ditangkap beberapa hari yang lalu

PEKANBARU,Tribun Riau- Seorang kurir jaringan internasional berinisial J (44) alias Jhon yang ditangkap di Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru mengaku bahwa dirinya sudah tiga kali membawa barang haram tersebut dalam jumlah yang besar.

“Ia mengakui sudah 3 kali melakukan aksinya sebagai seorang kurir dari Dumai-Pekanbaru dalam jumlah besar,” ujar Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Susanto dikutip dari Halloriau, Senin (23/4/2018).

Sebelumnya, Jhon ditangkap Kamis (19/4/2018) lalu, darinya disita sabu seberat 4 Kg atau berkisar 6 Miliar Rupiah.

“Pengungkapan kasus ini, melibatkan Ditresnarkoba dan Dikrimum Polda Riau dalam sepekan terakhir dilakukan penyelidikan,” jelas Kapolres.

Hasil penyelidikan polisi, barang haram tersebut memang diakui oleh tersangka miliknya yang dijemput dari dari Kota Dumai untuk kemudian diserahkan ke penadah di Pekanbaru.

“Diduga kuat seluruh barang bukti sabu-sabu itu berasal dari luar negeri yang masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tikus di pesisir Riau,” ujar Susanto.

Lebih lanjut, kasus jaringan narkoba yang berhasil diungkap ini, pihaknya masih melakukan upaya penyidikan dan penyelidikan dalam mengejar asal usul dan barang haram tersebut untuk melengkapi berkas kasus ini.

Tersangka ini diketahui merupakan warga Pekanbaru, dalam kasus yang sudah-suah, pernah dilakukan sebelumnya. Polisi selalu gagal mengungkap jaringannya hingga tuntas, lantaran pelaku ini memiliki jaringan terputus sebatas kurir saja. (hrc/red)

Modus Pengungsi Rohingya, Polri Berhasil Ungkap Kasus Perdagangan Manusia

Penulis
Redaksi
-
Pengungsi Rohingya mandi di kamp pengungsian
Pengungsi Rohingya mandi di kamp pengungsian

JAKARTA,Tribun Riau- Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penyelundupan manusia berkedok pengungsi rohingya. Kasus berhasil diungkap berkat laporan masyarakat.

Bareskrim berhasil menangkap tiga tersangka yaitu Muhammad Nur Hossain (WNA Bangladesh), Muhammad Yamin Arif (Myanmar) dan Heri Sastra Firdaus (Indonesia). Ketiganya ditangkap pada Maret 2018 lalu.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Herry Rudolf Nahak mengatakan, pihaknya berhasil mengungkap kasus itu berkat informasi dari masyarakat di daerah Merauke, Papua pada Selasa 8 Februari 2018 lalu. Masyarakat menduga ada enam WNA yang akan diselundupkan ke Australia melalui Merauke.

“Masyarakat melaporkan kepada kita bahwa ada enam orang warga negara Bangladesh yang akan di selundupkan ke Australia melalui Merauke, Papua,” kata Herry di Bareskrim Polri, Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Senin 23 April 2018.

Adapun keenam orang WNA itu adalah Mohammad Nur Hossain (24), Shofiqul Islam (39), Amir Hossain (33), Ahsanul Hoque (24), Abadur Rahman (34), dan Hossain Islam (24). Setelah dilakukan pemeriksan, ternyata enam orang itu merupakan WNA asal Bangladesh. Mereka juga mengaku sebagai warga Rohingya untuk mendapatkan simpati warga dan polisi.

“Itu mereka mengaku sebagai warga Rohingya dengan tujuan agar mendapat simpati masyarakat dan menghindari penangkapan aparat,” kata Herry.

Awalnya, kata Herry, Muhammad Nur Hossain bekerja di Malaysia. Kemudian, Ia menawari ke lima korban lainnya bekerja ke Australia dengan iming-iming gaji besar.

“Tersangka Muhammad Nur Hossain menawari mereka untuk pergi ke Australia karena di Australia lebih besar gajinya dan negaranya lebih kaya, dengan biaya perjalanan sebesar Rp 53 juta,” ucap Herry.

Selanjutnya, mereka pun masuk ke Indonesia menuju Dumai, Riau. Di Dumai, kelima orang itu diterima Mohammad Yamin Arif. Di Jakarta, mereka diterima oleh Heri Sastra Firdaus. Selanjutnya, Herri mengatur perjalanan berikutnya menuju pelabuhan Tanjung Priok dan Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dan ke Jayapura dengan kapal laut.

“Selama di Jayapura mereka tinggal di Masjid kampung mayoritas Muslim Makassar dan mengaku sebagai etnis Rohingya, sehingga masyarakat merasa iba dan membantu semua kebutuhan mereka, bahkan Ketua RT juga ikut membantu memesankan tiket ke Merauke dengan menyertakan surat keterangan pengungsi Rohingya,” ucap dia.

Atas perbuatan itu, ketiga tersangka dikenakan Pasal Penyelundupan Manusia Pasal 120 Ayat (1) UU RI No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Para tersangka juga telah diserahkan ke pihak imigrasi. (vci/red)

1...1,2861,2871,288...1,425Halaman 1,287 dari 1,425

Terbaru

Populer

© Tribunriau 2024