JAKARTA,Tribun Riau- Kecerdasan Presiden Jokowi yang merekomendasikan mencari racun kalajengking agar cepat kaya dipertanyakan.

“Masyarakat suruh ternak kalajengking. Disuruh masuk gorong grorong. Apa itu cerdas?,” ujar Mardani Ali Sera saat berorasi di depan massa relawan gerakan #2019GantiPresiden, Jakarta, Minggu 6 Mei 2019.

Mardani mengatakan, karena ucapan presiden itu, sudah saatnya masyarakat bahu membahu menghentikan pembodohan politik dan sosial yang terus terjadi dibawah kepemimpinan Presiden  Jokowi.

Karenanya, lanjut dia, dengan adanya gerakan #2019GantiPresiden tersebut, pihaknya ingin terus mengawal masyarakat agar terus memperoleh pendidikan politik dan sosial yang baik dan benar.

“Kita ingin melakukan pendidikan politik. Cukup sudah pencitraan. Cukup sudah kebohongan. Cukup sudah upaya membodohi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Mardani juga mengkritisi, sikap presiden yang menggunakan motor choppernya dijalan-jalan umum di Sukabumi, disaat masyarakat tengah mengalami krisis ekonomi, politik, dan sosial.

“Kita darurat ekonomi, pendidikan, dan korupsi. Tapi ada Presiden yang sibuk naik chopper. Selesaikan dulu masalahanya. Karena itu rakyat harus didik. Dengan ini rakyat tahu mana presiden yang benar mana yang kerja kerja aja,” katanya.

Karena itu, melalui gerakan tersebut, dia mengajak masyarakat untuk menggulingkan presiden dengan cara-cara yang konstitusional, yakni melalui pemilu yang jujur dan adil pada April 2019.

“Tetapi kita yakin 2019 ganti Presiden. Tetapi saya ingin nyatakan kita ingin ganti presiden melalui pemilu yang jujur dan adil, karena itu kita akan ganti dia pada April 2019. Jam 7 sampai jam 1 Insya Allah 2019 ganti presiden,” ucapnya. (vci/red)

JAKARTA,Tribun Riau- Deklarasi akbar relawan #2019GantiPresiden tetap jadi digelar pada Minggu, 6 Mei 2018. Namun, deklarasi akan dilakukan di Taman Aspirasi Monas, Jakarta Pusat, bukan di Patung Kuda Arjuna Wiwaha seperti rencana semula. Deklarasi itu diklaim akan dihadiri 10 ribu orang.

“Deklarasi nanti dipusatkan di Taman Aspirasi ini. Besok acara lancar, akan ada orasi dari inisiator dan ada pengumuman penting, misalkan person to person menjadi koordinator dan sebagainnya,” kata relawan #2019GantiPresiden, Mustofa Nahrawardaya ketika ditemui di Cikini Jakarta Pusat, Sabtu 5 Mei 2018.

Tofa mengemukakan, pihaknya sengaja melakukan deklarasi itu pada hari Minggu. Menurut dia, Minggu adalah momen yang tepat untuk mendeklarasikan diri.

“Ya momennya hanya besok saja, supaya tidak ada fitnah-fitnah lagi karena banyak yang mengklaim sebagai koordinator. Karena ini hanya satu dan belum ada satu orang yang ditunjuk deklarasi itu,” ujar Tofa.

Dia tak khawatir akan ada gesekan dengan kelompok lain saat deklarasi nanti. Pihak relawan juga akan memantau pihak-pihak yang berpotensi mengacaukan acara.

“Jadi kami sudah pantau adanya gerakan gerakan itu, kelompok-kelompok yang ingin mengacaukan dari dalam. Lalu ada yang mengaku sebagai koordinator nasional itu siapa yang menunjuk itu tidak ada. Itu hanya untuk menggembosi,” kata Tofa.

Tofa merasa tak melanggar aturan untuk melakukan deklarasi ini. Dia mengklaim akan banyak yang memenuhi deklarasi ini, yakni hingga 10 ribu orang.

“Nanti menjadi bukti bahwa gerakan deklarasi ganti presiden ini acara ikhlas dan membuktikan masyarakat menginginkan ganti presiden di tahun 2019. Besok diperkirakan ada 6 ribu sampai 10 ribu yang hadir,” ujarnya. (vci/red)

JAKARTA,Tribun Riau- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memaklumi adanya perang tagar di antara pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Hal itu dinilainya bagian dari kebebasan berpendapat dan diperbolehkan selama tak langgar aturan.

“Kalau semua sudah paham posisinya masing-masing, sebetulnya menyampaikan pendapat itu bisa kapan saja dan di mana saja, asal dia tidak melanggar aturan yang ada,” kata Arief di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 Mei 2018.

Mengenai pengaturannya, Arief mengakui, saat ini KPU belum bisa mengatur soal itu. Karena saat ini belum ada nama-nama yang ditetapkan secara resmi sebagai calon presiden 2019.

“Karena sebetulnya yang ditagarkan tentang capres. Lah capresnya kan belum ada, KPU belum bisa berpendapat,” ujarnya.

Menurut Arief, jika ada pasangan calon yang sudah ditetapkan, maka sejak itu semua terkait pilpres terikat dengan aturan KPU. Termasuk aturan soal cara berkampanye.

“Kapan kampanyenya, boleh seperti apa, apa yang dilarang, itu baru terikat semua. Kalau sekarang kan belum ada yang terikat. Kami belum tahu siapa yang akan mendaftar dan akan ditetapkan,” katanya.

Seperti diketahui, jelang tahapan Pemilihan Presiden 2019, perang tagar di antara kubu pendukung Jokowi dengan Prabowi kian masif. Ada tagar #2019GantiPresiden, #2019TetapJokowi, #DiaSibukBekerja dan lain sebagainya. (vci/red)

JAKARTA,Tribun Riau- Salah satu juru bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 Habib Novel Bamukmin meminta agar kasus dugaan penodaan agama yang melibatkan Sukmawati Soekarnoputri terus diusut.

Di lain sisi, polisi telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP-3) atas kasus dugaan penghinaan Pancasila yang menjerat Habib Rizieq Shihab di wilayah yurisdiksi Polda Jawa Barat.

Menurut Novel, tidak ada istilah barter kasus dalam hal ini. Ia pun meyakini penghentian kasus Habib Rizieq adalah murni karena polisi tidak memiliki bukti yang cukup.

Novel pun menyatakan semua pelaporannya terhadap Sukmawati tidak akan ditarik. “Kami tetap akan proses secara hukum,” kata Novel di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (5/4).

Novel berharap dengan banyaknya laporan, polisi segera memproses kasus yang sudah berjalan sekitar sebulan sejak pelaporan pertama ini. Ia juga meminta Sukmawati segera ditetapkan sebagai tersangka. “Cukup pemeriksaan dari 19 orang (pelapor) untuk menaikkan status Sukmawati menjadi tersangka,” ujar dia.

Tahun lalu, Sukmawati melaporkan Habib Riziq dengan sangkaan melanggar Pasal 154 a KUHP tentang Penodaan terhadap Lambang Negara dan Pasal 320 KUHP tentang Pencemaran terhadap Orang yang Sudah Meninggal. Sukmawati menganggap Rizieq menodai lambang dan dasar negara Pancasila serta menghina Soekarno selaku proklamator kemerdekaan Indonesia dan presiden pertama Indonesia terkait ceramah Imam Besar FPI tersebut. Kasus itu lantas di SP-3 oleh kepolisian pada Februari 2018.

Sementara itu, Sukmawati tersandung kasus dugaan penodaan agama akibat pembacaan puisi bertajuk “Ibu Indonesia” yang dibacakannya beberapa lalu. Sejak awal dilaporkan pada awal April 2018, sudah lebih dari 20 laporan masuk terkait kasus tersebut. (rci/red)