JAKARTA,Tribun Riau- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar mengatakan, partainya tidak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) berpasangan dengan Prabowo Subianto. Menurutnya, keterangan SBY yang menyatakan “AHY cawapres bukan harga mati”, bukanlah sebuah retorika.

“Memang pernyataan Pak SBY mengenai bukan harga mati, itu juga bukan retorika ya. Karena, Pak SBY sangat menghargai forum yang representatif dari seluruh anggota koalisi itu,” ungkap Renanda kepada Republika, Kamis (26/7).

Renanda mengatakan, SBY bersama Demokrat nantinya masih akan menjalin komunikasi dengan partai-partai koalisi lainnya, seperti PKS, PAN, maupun Gerindra. Dengan begitu, menurutnya, dengan komunikasi yang telah terjalin itu, kemungkinan adanya pemikiran-pemikiran terbaik bisa saja muncul. Oleh sebab itu, dia menyebut Demokrat masih enggan mempertegas kemungkinan koalisi. Walaupun dia sendiri mengakui, Demokrat memiliki kesepakatan kemungkinan untuk berkoalisi.

“Sehingga, semua opsi kita tak mau kunci dululah, intinya seperti itu. Kita akan saling mendengarkan masing-masing pemikiran sahabat-sahabat koalisi, siapa tahu ada pemikiran yang lain. Ini kan bukan masalah hanya satu-dua faktor, tapi banyak faktor yang musti dipertimbangkan,” katanya.

Renanda lalu mengibaratkan kontestasi Pilpres 2019 mendatang merupakan sebuah pertandingan bulu tangkis. Dia menyebut, pihaknya harus melihat terlebih dahulu siapa lawan yang akan dihadapinya. Bila sudah diketahui, pihaknya baru bisa dapat menurunkan siapa yang hendak melawan tandingannya. “Misalnya katakan ini pertandingan bulu tangkis, kita lihat dulu siapa yang diturunkan di sana, maka kita siapkan, kalau begitu, oh ini lawannya,” ucapnya.

Dia juga menjelaskan, baik Demokrat maupun Gerindra, telah membentuk tim kecil untuk melakukan komunikasi lanjutan lagi yang akan semakin intensif. Sementara, dia juga menjelaskan, deklarasi belum dilakukan karena hal itu dinilai terlalu dini. Demokrat, kata dia, juga masih menginginkan pertemuan lanjutan dengan mitra koalisi lainnya, seperti PKS dan PAN. Dia juga menyebut, pihaknya juga menghormati PKS yang lebih dulu bersanding dengan Gerindra.

“Jadi ya otomatis, kita masa sih memutuskan sesuatu yang sangat krusial, tapi meninggalkan partner Gerindra yang sejak awal memang sudah dengan Gerindra? Tentu kita hormati itu,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Selasa (24/7) malam. Dalam pertemuan itu, selain membahas situasi persoalan bangsa, juga menjajaki koalisi untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Mantan presiden Republik Indonesia itu juga mengaku pihaknya memiliki chemistry dengan Partai Gerindra. Karena itu, hasil pertemuan ini akan dibawa ke majelis tinggi partai. Namun, SBY menegaskan, dalam koalisi nanti, pihaknya tidak meminta calon wakil presiden (cawapres) dari partainya sebagai harga mati. Hanya saja, Partai Demokrat berharap sosok cawapres tersebut benar-benar berkualitas untuk rakyat dan bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

“Bagi Partai Demokrat, cawapres itu bukan harga mati, yang penting kalau kita berkoalisi pasangan capres dan cawapres yang paling tepat, yang paling baik, yang rakyat yakin lima tahun ke depan bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik,” kata SBY. (rci/red)

JAKARTA,Tribun Riau- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyambut baik kemungkinan Partai Demokrat bergabung dalam koalisi pascapertemuan antara Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Zulkifli mengatakan, PAN semakin mantap bergabung dengan koalisi Prabowo.

“PAN insya Allah mantap koalisi sama Gerindra,” kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto kepada wartawan, Rabu (25/7).

Apalagi, rencananya pada Rabu malam ini Ketua Umum PAN Zulkifli diagendakan akan bertemu dengan SBY di kediamannya, di Kuningan, Jakarta Selatan. Namun, Yandri mengelak bila mantapnya PAN bergabung ke Gerindra ini setelah pertemuan SBY-Prabowo, Selasa malam. Sebab PAN, menurut dia, telah lama berkomunikasi dengan Gerindra dan PKS untuk Pilpres 2019.

“Kalau PAN sama Gerindra sudah sering komunikasi, jadi bukan karena ada pertemuan sama Demokrat kemarin,” ujarnya.

Walaupun PAN sebelumnya sempat optimistis poros ketiga akan terbentuk dengan motor Partai Demokrat. Namun, optimisme itu semakin redup setelah PKB memutuskan bergabung ke kubu Jokowi dan Demokrat memberi sinyal merapat ke Prabowo.

Soal calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusulkan PAN kepada Prabowo, Yandri menyebut, PAN sudah memutuskan Ketua Umum Zulkifli Hasan menjadi satu-satunya nama yang disodorkan PAN dari internal partai. Nama lain, sebut dia, ada mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo atau Anies Baswedan.

Yandri mengakui, soal cawapres ini semua akan bergantung bagaimana pola komunikasi antarparpol koalisi. Sebab, kata dia, masing-masing parpol akan menyodorkan nama dari internal sampai ada kesepakatan di antara semua parpol koalisi Prabowo.

Demokrat dalam beberapa kesempatan akan berusaha agar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres, begitu juga PKS yang menginginkan Ahmad Heryawan (Aher) atau satu dari sembilan nama yang telah disodorkan.

Wakil Sekjen DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menambahkan, bagi PAN, penetapan capres dan cawapres menjadi sangat penting untuk segera dilakukan. Dengan begitu, persiapan untuk mengikuti pilpres bisa semakin maksimal. Sebagai penantang, koalisi ini tentu membutuhkan persiapan yang lebih matang.

“Soal capres dan cawapres sebetulnya bisa segera dituntaskan. Yang penting masing-masing pihak menurunkan ego sektoralnya. Jangan semua pasang harga mati. Semua bisa didialogkan dan didiskusikan. Jika tidak selesai dalam sehari, dua hari; jika belum selesai tiga sampai empat hari,” kata Saleh.

Terkait calon yang bisa diusung, menurut saya, bisa dari tiga sumber. Pertama, pasangan capres dan cawapresnya dari koalisi parpol. Kedua, pasangan capres dan cawapresnya satu dari parpol dan satu lagi dari luar parpol. Ketiga, pasangan capres dan cawapresnya berasal dari luar parpol.

Dari ketiga itu, pilihan ketiga juga cukup menarik untuk dipertimbangkan. Apalagi, dalam pilpres yang akan datang targetnya adalah kemenangan. Karena itu, sedapat mungkin harus dicari petarung yang siap segalanya untuk mengalahkan pejawat.(rci/red)

Tribun Riau- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD, presiden, dan wapres, dalam pencalonan presiden dan wapres, serta cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilu. Peraturan ini telah diteken presiden pada 18 Juli 2018.

Dalam PP ini diatur perizinan bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres). Dalam pasal 29 ayat 1 tertuang, pencalonan harus disertai dengan izin dari presiden.

“Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta izin kepada presiden,” bunyi ayat 1 pasal 29, dikutip dari laman setkab.go.id, Selasa (24/7).

Untuk memberikan izin, dalam ayat berikutnya disebutkan, presiden hanya memiliki waktu paling lama 15 hari setelah menerima surat permintaan izin. Namun, jika dalam waktu yang ditentukan presiden belum juga memberikan izin, maka izin dianggap sudah diberikan.

“Dalam hal Presiden belum memberikan izin dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin dianggap sudah diberikan,” demikian bunyi ayat 3 pasal 29. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 19 Juli 2018.

Tidak diketahui aturan yang baru diteken Jokowi ini akan menyasar kepada siapa. Namun, seperti diketahui, gubernur yang paling berpotensi ikut dalam kontestasi Pilpres 2019 adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anies tidak mungkin bakal menjadi cawapres Jokowi. Namun, ia masih berpeluang digandeng Prabowo Subianto jika koalisi pendukungnya memilih ‘jalan tengah’ dengan memutuskan cawapres dari kalangan nonparpol. Apalagi, belakangan kursi cawapres Prabowo diperebutkan oleh anggota koalisi yakni PKS, PAN, dan yang belakangan akan bergabung, Partai Demokrat.

Ragam survei terkait Pilpres 2019 selalu menempatkan Anies dengan cawapres dengan elektabilitas tertinggi. Survei Media Nasional (Median) yang dirilis pada Senin (23/7), contohnya, menempatkan Anies pada posisi teratas dengan elektabilitas 10,5 persen. Anies di atas pesaing terdekatnya yaitu Muhaimin Iskandar (9,3 persen).

Dalam survei itu, Anies menjadi cawapres potensial untuk Prabowo dengan angka elektabilitas 35 persen. Anies mengungguli Gatot, Muhaimin, AHY, dan Anis Matta.

Sebelumnya, pada 25-31 Maret, Indikator Politik juga menggelar survei yang hasilnya menunjukkan nama Anies paling menonjol sebagai cawapres Prabowo. Anies mendapat perolehan 15,1 persen elektabilitas dalam survei Indikator Politik. Di bawah Anies ada AHY dengan 10,8 persen. Ketiga ada Gatot Nurmantyo 10,1 persen.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengakui, Anies Baswedan merupakan tokoh nonpartai yang elektabilitasnya tinggi. Dengan prestasinya, sangat mungkin Anies bisa dicalonkan menjadi cawapres.

“Sekarang ini mengerucut Pak Anies cawapres dari nonpartai,” kata Riza, Jumat (13/7).

Penjelasan Mendagri Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, Presiden Jokowi tak mempermasalahkan jika ada kepala daerah, seperti gubernur yang maju sebagai capres atau cawapres pada Pilpres 2019. Tjahjo mengatakan, secara administrasi memang harus ada izin dari kepala negara bagi kepala daerah yang ingin maju di pilpres.

“Saya kira bapak presiden akan mengizikan kalau ada kepala daerah, misal seorang gubernur yang mau maju capres atau cawapres. Enggak ada masalah,” kata Tjahjo dikutip dari siaran resmi Kemendagri, Rabu (25/7).

Tjahjo menilai wajar, izin kepala daerah kepada Presiden bagi kepala daerah yang hendak maju capres atau cawapres. Sebab, gubernur dilantik oleh Presiden berdasarkan keputusan presiden. Kendati demikian ia mengatakan, izin dari presiden hanya bersifat administratif.

“Saya kira wajar karena gubernur itu dilantik oleh presiden dan keputusannya adalah keputusan presiden walaupun gubernur itu dipilih langsung oleh rakyat kan sama juga. Saya kira wajar hanya sekedar administratif saja,” ujarnya.

Tak hanya itu, Tjahjo juga menyebut tak ada larangan jika ada gubernur atau wakil gubernur yang menjadi tim sukses capres atau cawapres. Begitu juga jika ada menteri yang maju sebagai calon legislatif, asalkan tak mengganggu tugas dan kewajiban.

“Enggak ada masalah (gubernur atau wakil gubernur jadi tim sukses) karena apa pun kepala daerah itu kan mekanismenya bisa diusulkan satu parpol atau gabungan parpol ya kira wajar,” katanya.

Selain itu, pencalonan juga harus mengikuti aturan. Contohnya saja kampanye yang dilakukan harus saat masa cuti. Hal inipun juga dilakukan oleh Presiden Jokowi. Sedangkan, menteri yang mencalonkan diri sebagai caleg dapat melakukan kampanye pada akhir pekan.

“Pak Jokowi juga sama kok, beliau sebagai capres nanti pasti dia akan mengambil masa-masa cuti kampayenya kan ngambil Jumat atau Minggu,” ujarnya.(rci/red)