Pengurus PDI Perjuangan mendatangi kantor Komnas HAM untuk membahas kasus Tragedi 27 Juli 1996
JAKARTA,Tribun Riau- Hampir di penghujung periode, dari tahun 2014 setelah memenangkan pemilihan presiden dengan terpilihnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla, kasus kerusuhan 27 Juli 1996 hampir tidak terdengar.
Padahal, PDI Perjuangan adalah partai pemenang pemilu alias pemegang kekuasaan. Namun, beberapa waktu yang lalu, Hasto mendatangi kantor Komnas HAM, bersama Ketua DPP Trimedya Panjaitan, dan anggota komisi III Fraksi PDIP Junimart Girsang melaporkan peristiwa Kudatuli pada Kamis (26/7) Kemarin.
Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai langsung menyoroti Partai pemenang pemilu 2014 tersebut. Pigai mengatakan, kasus tersebut seharusnya bisa diselesaikan sejak lama jika PDIP memang bersungguh-sungguh.
“Selama PDI Perjuangan pimpin negara ini ke mana aja. Dari dulu Komnas HAM selalu minta pemerintah agar menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM dan membangun Indonesia berbasis HAM,” sindir Pigai, Jumat (27/7).
Namun, lanjut Pigai, giliran musim politik mereka baru berteriak kencang. Karena itu dia menegaskan PDIP jangan jual kasus-kasus HAM untuk kepentingan politik sesaat. Sebab bagi dirinya, kemanusian bukan untuk alat permainan politik tetapi persoalan artifisial tentang noda hitam bangsa atau memori penderitaan bangsa.
Sebelumnya, Hasto mendatangi kantor Komnas HAM, bersama Ketua DPP Trimedya Panjaitan, dan anggota komisi III Fraksi PDIP Junimart Girsang melaporkan peristiwa Kudatuli pada Kamis (26/7) Kemarin. Hasto meminta pihak-pihak yang saat itu terkait mau membuka kembali peristiwa pelanggaran HAM itu.
Kemudian Hasto juga menyinggung Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ketika itu sebagai Kasdam Jaya. Bahkan, disebutnya, SBY bersama Pangdam Jaya Sutiyoso ketika peristiwa Kudatuli terjadi berada di Jalan Surabaya, tidak jauh dari TKP.
“Kami mengharapkan pihak-pihak saat itu, termasuk Pak SBY daripada terus bicara tentang koalisi partai, lebih baik juga berbicara tentang arah masa depan bangsa ini dengan membuka apa yang sebenarnya terjadi karena beliau memegang informasi,” keluhnya.
Ketum partai demokrat SBY dan istri melambaikan tangan kepada para kader
JAKARTA,Tribun Riau- Cara pandang terhadap permasalahan bangsa menjadi salah satu faktor mengapa partai besutan mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono enggan bergabung dengan PDI Perjuangan pada Pemilu 2019 mendatang.
Jika menurut partai koalisi pemerintahaan saat ini mengatakan bahwa negara sedang baik-baik saja, mengklaim keberhasilan yang banyak dan tinggi, maka hal tersebut berbeda dengan pandangan Partai Demokrat.
“Ada perbedaan cara pandang terhadap bangsa, menurut kawan-kawan di sebelah sana Indonesia everything is good, is fine. Keberhasilan banyak dan tinggi,” ujar Ferdinand selaku Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/7).
Menurut Ferdinand, Demokrat melihat banyak sekali masalah yang perlu diselesaikan oleh Jokowi ke depan. Sehingga akhirnya Partai Demokrat mencoba membangun komunikasi dengan Prabowo Subianto.
“Dengan Gerindra punya kesamaan cara pandang. Punya kesamaan cara menyelesaikan masalah ini,” katanya.
Namun diakui Ferdinand, sikap dingin Megawati menjadi semacam dinding pemisah besar antara Demokrat dan PDIP. Kata Ferdinand, Megawati selalu menghindar untuk bertemu dengan SBY.
“Di acara pernikahan saja, Bu Mega misalnya, memerintahkan mengecek ada SBY tidak. Kalau SBY datang taruh mejanya yang jauh sekali,” ungkapnya.
Sebelumnya, SBY blak-blakan soal hubungannya dengan Megawati. “Saya harus jujur, hubungan saya dengan Ibu Megawati belum pulih. Masih ada jarak,” kata SBY.
SBY mengaku, usahanya untuk kembali menjalin komunikasi dengan Megawati sudah dilakukan selama 10 tahun. Bahkan, lanjut SBY, mendiang suami Megawati, Taufiq Kiemas, juga sempat turut berupaya mendamaikan keduanya.
“Jadi, bukan nggak ada kehendak berdamai. Hanya Tuhan belum menakdirkan hubungan kami kembali normal,” ujar SBY.
Tribun Riau- Maraknya dukungan yang mengalir terhadap Ustadz Abdul Somad (UAS) untuk menjadi capres ataupun cawapres pada pemilu 2019 mendatang, akhirnya ustadz seribu umat tersebut menjawab dengan postingan di media sosial Facebook.
“Biarlah saya jadi suluh di tengah kelam, setetes embun di tengah sahara,” tulisnya dalam postingan tersebut, Minggu, (29/7/2018).
Tak hanya itu, UAS juga menyodorkan sebuah pasangan untuk maju di Pilpres 2019 mendatang, yaitu Prabowo Subianto dan DR Salim Al Jufri.
Postingan yang disertai gambar bertuliskan “Duet Maut” tersebut sudah dikomentari oleh ratusan netizen, sebanyak 1,9ribu like dan 704 kali dibagikan.
Berikut postingan lengkapnya:
Selamat! Ternyata kerumunan sudah berubah menjadi barisan kekuatan. Prabowo-Habib Salim pasangan tawazun (seimbang) antara ketegasan tentara dan kelembutan Ulama, Jawa non-Jawa, nasionalis-religius, plus barokah darah Nabi dalam diri Habib Salim.
Biarlah saya jadi suluh di tengah kelam, setetes embun di tengah sahara. Tak sungkan berbisik ke Habib Salim, tak segan bersalam ke Jenderal Prabowo.
Setelah Sayyidina Umar bin Khattab wafat, sebagian Sahabat ingin membaiat Abdullah -anak Sayyidina Umar- sebagai pengganti. Beliau menolak lembut, karena bidang pengabdian ada banyak pintu.
Fokus di pendidikan dan dakwah. (Al-Faqiir Ilaa Rabbih, Abdul Somad)
Tribun Riau- Setelah selesai acara Ijtima Ulama di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta, Sabtu (28/7/2018) kemarin, nama Ustadz Abdul Somad mencuat ke ranah politik.
Pasalnya, nama ustadz seribu umat tersebut disandingkan dengan ketum Gerindra, Prabowo Subianto yang sudah dideklarasikan sebagai calon Presiden 2019 mendatang.
PUAS, begitu singkatan yang diposting beberapa warga net, dengan slogan lengkap, PUAS-kan Rakyat Indonesia.
Pantauan Tribunriau.com di media sosial, salah seorang tokoh muda di Provinsi Riau, Eka Putra Nazir menulis di dinding facebooknya sebuah statemen yang didalamnya terdapat taggar #2019UASPimpinIndonesia.
Dari postingan pria yang akrab disapa Eka PN ini, beberapa komentar menyetujui taggar tersebut, namun juga ada netizen yang tidak setuju dengan alasan seperti pengalaman (Alm) Zainuddin MZ.
Berikut postingan EKA PN yang discreenshot oleh Tribunriau.com:
Hasil screenshot postingan Tokoh Muda di Riau, Eka Putra Nazir
Megawati dan Prabowo pada pilpres 2009 yang menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
JAKARTA,Tribun Riau- Meski berseberangan dalam hal pencapresan pada pilpres 2019 mendatang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tampaknya kompak dalam hal pengembalian pakta integritas tentang larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif (caleg).
Hingga saat ini, kedua partai tersebut belum mengembalikan form pakta integritas tersebut, belum diketahui apakah kedua parpol tersebut menolak atau menyetujui pakta integritas yang diinisiasi oleh Bawaslu tersebut.
“Hanya Partai Gerindra dan PDIP yang tidak mengembalikan pakta integritas kepada kami,” ungkap Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, ketika dijumpai wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (27/7).
Pakta integritas itu salah satunya berisi poin tentang kesepahaman antara Bawaslu dengan parpol untuk tidak mencalonkan mantan narapidana korupsi sebagai caleg DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Bawaslu sebelumnya melakukan sosialisasi tentang larangan untuk mencalonkan mantan koruptor, mantan narapidana kejahatan seksual kepada anak dan mantan narapidana narkoba menjadi caleg.
Sosialisasi tersebut dilakukan secara menyeluruh dengan mendatangi satu per satu kantor DPP dari 16 parpol nasional peserta Pemilu 2019. Sambil melakukan sosialisasi, Bawaslu pun melakukan penandatanganan pakta integritas.
Menurut Fritz, sebanyak 14 parpol nasional peserta pemilu lain sudah mengembalikan pakta integritas. Dengan demikian, 14 parpol juga telah sepakat untuk tidak mencalonkan mantan narapidana korupsi sebagai caleg.
Meski ada dua parpol yang belum mengembalikan pakta integritas, tetapi Fritz mengaku tidak mengetahui alasan tindakan dua parpol tersebut. Jika saat ini Partai Gerindra menjadi parpol yang paling banyak mendaftarkan mantan koruptor sebagi caleg, Bawaslu berharap kondisi ini bisa diperbaiki.
“Kami harap Partai Gerindra bisa memperbaikinya, dengan mengganti caleg. Sehingga status pendaftaran (calegnya) bisa diterima,” tegasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan data sementara yang dihimpun oleh Bawaslu, ada 27 caleg DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan DPRD kota yang teridentifikasi sebagai mantan narapidana kasus korupsi. Jumlah ini merupakan yang terbanyak jika dibandingkan dengan parpol lain.
Sementara itu, Partai Golkar menduduki peringkat kedua dengan jumlah caleg mantan koruptor terbanyak. Golkar mendaftarkan 25 caleg mantan narapidana korupsi di tingkat DPRD provinsi, DPRD kota dan DPRD kabupaten.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik, mengatakan pakta integritas serupa juga diinisiasi oleh KPU. Bahkan pakta integritas antara KPU dengan parpol juga dicantumkan di formulir B3.
“Formulir itu disertakan juga pada saat parpol mendaftarkan para caleg ke KPU. Maka, tidak mungkin jika tanpa pakta integritas tersebut pendaftaran caleg oleh parpol diterima KPU,” tegasnya.
Sementara itu, sebelumnya, Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari, menyesalkan masih adanya 199 orang mantan narapidana korupsi di daerah yang didaftarkan oleh parpol sebagai calon anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, komitmen parpol untuk tidak mencalonkan mantan koruptor yang tertuang dalam pakta integritas tidak sejalan dengan fakta yang dilakukan di lapangan.
“Yang membuat komitmen dengan apa yang dikerjakan masih berbeda toh,” ujar Hasyim kepada wartawan, Kamis.
Padahal, pakta integritas sudah ditandatangani sebanyak dua kali. Penandatanganan pertama antara parpol dengan KPU. Sementara itu, penandatanganan kedua dilakukan antara parpol dengan Bawaslu.
Berpegang kepada pakta integritas yang tertuang dalam formulir B3 parpol itu, Hasyim menegaskan jika memang ditemukan mantan narapidana korupsi yang masih mendaftar sebagai caleg, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat dan harus diganti. “Kalau memang ditemukan sperti itu ya kemudian di luar komitmen dan akan kita coret,” tegasnya.
Hasyim pun berharap parpol mau memegang komitmennya untuk tidak kembali mendaftarkan mantan narapidana korupsi sebagai caleg DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang tahapan, program dan jadwal Pemilu 2019, penggantian caleg diberikan sejak 22 Juli dan berakhir pada 31 Juli 2018. Selanjutnya, pada 1 Agustus-7 Agustus 2018, KPU akan kembali melakukan verifikasi terhadap perbaikan daftar caleg dan syarat caleg.
Usai diverifikasi kembali, KPU menyusun dan menetapkan daftar caleg sementara (DCS) pada 8 Agustus-12 Agustus 2018. Jika sudah ditetapkan, pada 12 Agustus-14 Agustus 2018 KPU akan mengumumkan DCS caleg DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota serta menyampaikan persentase keterwakilan perempuan dari setiap parpol.
Setelah DCS ditetapkan, maka data-data caleg nantinya bisa diakses oleh masyarakat. Karenanya, masyarakat diperbolehkan memberikan masukan terhadap rekam jejak para caleg pada 12 Agustus – 21 Agustus 2018. Daftar calon tetap (DCT) akan ditetapkan pada 20 September 2018. (rci/red)
DUMAI,Tribun Riau- Baru-baru ini, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) merilis data Hasil Identifikasi potensi bakal calon terpidana korupsi.
Dalam rilis tersebut, dikatakan terdapat 199 bakal calon yang tersebar di 11 Provinsi, 93 Kabupaten dan 12 Kota.
Dirincikan dalam rilis tersebut, bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Propinsi yang terdapat bakal calon mantan terpidana korupsi yaitu di Jambi (9 bakal calon), Bengkulu (4 bakal calon), Sulawesi Tengara, Kepulauan Riau (3 bakal calon), Riau, Banten, Jawa Tengah, Nusa tenggara Timur (2 bakal calon), DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara (1 bakal calon).
Sedangkan untuk wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Buol, Kabupaten Katingan (6 bakal calon), Kabupaten Kapuas (5 bakal calon), Kabupaten Belitung, Kabupaten Trenggale (4 bakal calon), Kabupaten Kutai Kartanegara (4 bakal calon), Kabupaten Seruyan, Kabupaten Alor, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Natuna,
Kemudian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (3 bakal calon), Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Banggai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumbawa dan Rokan (2 bakal calon) dan 63 Kabupaten lainnya terdapat satu (1) bakal calon.
Untuk Kota yang terdapat bakal calon terpidana korupsi adalah Kota Lamongan (4 bakal calon), Kota Pagar Alam (3 bakal calon), Kota Cilegon, Kota Gorontalo, Kota Kupang dan Kota Sukabumi (2 bakal calon), Kota Madiun, Kota Sabang, Kota Tual, Kota Manado, Kota Pramulih dan Kota Tebing Tinggi masing-masing satu (1) bakal calon.
Masih dalam rilis Bawaslu, ditemukan 2 bacaleg yang tidak diketahui asal partainya. (rilis/red)
Danramil 16 Tapung pimpin apel sebelum melakukan Gotong Royong
KAMPAR, Tribun Riau – Koramil merupakan ujung tombak dari satuan dalam melaksanakan Binter. Karya Bhakti merupakan salah satu metode Binter yang sering dilaksanakan Koramil Jajaran Kodim 0313/Kampar untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya.
Kali ini, Personel Koramil 16/ Tapung dipimpin langsung oleh Komandan Rayon Militer 16/ Tapung Kapten Inf Taufik Sihombing bersinergi dengan Mahasiswa KKN dari UIN Susqa Riau serta masyarakat dan pemuda-pemudi Desa Kenant,an Kecamatan Tapung dengan lokasi sasaran pembersihan Parit Masjid Al Ittihad, Madrasah Alhidayah dan Jalan Desa Kenantan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Jumat (27/7/2018).
Dari kegiatan Bhakti sosial Koramil 16/Tapung yang bersinergi bersama masyarakat dan mahasiswa KKN Uin Susqa Riau di Desa Kenantan ini, Kapten Inf Taufik Sihombing menyampaikan kepada wartawan, kegiatan ini dapat menjalin hubungan harmonis antara Babinsa, Bhabinkamtibmas dengan suluruh komponen masyarakat.
“Dengan adanya kegiatan serbuan teritorial ini dapat terjalin hubungan yang harmonis antara Babinsa, Bhabinkamtibmas dengan seluruh komponen masyarakat terutama Mahasiswa-mahasiswi UIN Susqa Riau sebagai generasi penerus bangsa,” ujar Danramil 16 Tapung.
Dilanjutkannya, kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi kebiasaan hidup bergotong royong hingga terciptanya lingkungan yang bersih serta menghasilkan masyarakat yang sehat.
“Dengan kegiatan ini, diharapkan tercipta kebiasaan hidup bergotong royong sebagai aplikasi pelaksanaan Pancasila, dan selain itu dapat menumbuhkan rasa kecintaan terhadap Bangsa dan Negara yang kita cintai ini. Dengan lingkungan yang bersih, masyarakat akan sehat, maka Negara menjadi kuat,” tambah Danramil 16/ Tapung saat apel sebelum dimulainya kegiatan Bhakti sosial gotong royong.
Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Kenantan, Abdul Hanif. “Saya sangat senang dan bangga peran aktif dari Pak Koramil bersinergi bersama masyarakat dan mahasiswa-mahasiswi KKN dari UIN Susqa Riau dalam hal membantu Desa Kenantan dalam giat gotong royong pembersihan Desa kita ini.” papar Kades Kenantan. (hbi)
ROMA,Tribun Riau- Pelatih AS Roma, Eusebio Di Fransesco, angkat bicara terkait proses transfer Malcom yang batal. Penyerang muda Brasil itu justru merapat ke Barcelona.
“Saya tidak kecewa. Saya minta maaf (kepada pendukung) atas apa yang terjadi,” kata allenatore 48 tahun kepada Sky, dikutip dari Football Italia, Kamis (26/7).
Di Fransesco menegaskan masih banyak pemain hebat di luar sana. Sehingga bukan sebuah kemunduran bagi Roma atas kegagalan transfer ini.
Untuk lebih jelasnya, ia meminta para wartawan mewawancarai Direktur Olaraga I Lupi, Monchi. “Seseorang yang lebih kuat akan datang,” ujar Di Fransesco menegaskan.
Malcom menjadi aktor drama menghebohkan pada bursa transfer musim panas 2018. Ia sudah diumumkan akan segera bergabung ke AS Roma, tapi pada detik-detik akhir justru merapat ke Barcelona.
Pada Selasa (24/7), ia dijadwalkan terbang ke kota Roma untuk tes kesehatan di Ibu Kota Italia. Tapi sosok yang dinanti tak kunjung datang. Sebelumnya, agen Malcom dan pihak Bordeaux sudah mengontak manajemen Roma perihal tawaran detik-detik akhir dari Barcelona. Mereka meminta Roma menaikkan angka di proposal, tapi ditolak.
Monchi sempat mengungkapkan kekecewaannya terhadap perlakuan Bordeaux dan agen sang pemain. Ia merasa kesepakatan verbal yang hanya menanti formalitas tak semestinya dilanggar.
Roma sedang berada di tur Amerika Serikat dalam rangka tur pramusim. Pada Kamis (26/7) pagi La Maggica kalah 1-4 saat meladeni Tottenham Hotspur di Stadion Qualcom, di San Diego, California. (rci/red)
JAKARTA,Tribun Riau- Jelang pendaftaran pemilihan presiden (pilpres) 2019, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengintensifkan pertemuan dengan petinggi parpol. Setelah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Prabowo akan bertemu dengan Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al Jufri.
“Besok rencananya Pak Prabowo akan bertemu dengan Habib Salim, Insya Allah,” kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/7).
Muzani mengaku pertemuan tersebut diinisiasi oleh keduanya. Namun dirinya tidak mengetahui apa yang akan dibahas di dalam pertemuan tersebut. “Saya belum tahu (akan mebahas sembilan nama atau tidak), ya kita lihat nanti,” ujarnya.
Sementara itu, Muzani juga mengungkapkan pertemuan antara Parta Gerindra, PAN, PKS, dan Partai Demokrat juga akan digelar pekan ini.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa (24/7) kemarin. Prabowo yang hadir mengenakan batik cokelat lengan panjang, langsung disambut SBY yang juga mengenakan batik cokelat lengan panjang seusai turun dari kendaraan. Dalam pertemuan itu, selain membahas situasi persoalan bangsa juga menjajaki koalisi untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
“Tentu tidak mungkin kami berbicara koalisi sebelum benar-benar memahami persoalan rakyat dan apa yang diharapkan oleh rakyat lima tahun yang datang. Kami melihat jalan yang terbuka untuk koalisi,” kata SBY sesaat setelah pertemuan itu di kediamannya, Selasa (23/7).
Mantan Presiden Republik Indonesia itu juga mengaku pihaknya memiliki chemistry dengan Partai Gerindra. Karena itu hasil pertemuan ini akan dibawa ke majelis tinggi partai. Namun SBY menegaskan dalam koalisi nanti, pihaknya tidak meminta calon wakil presiden (cawapres) dari partainya sebagai harga mati.
Hanya saja Partai Demokrat berharap sosok cawapres tersebut benar-benar berkualitas untuk rakyat dan bisa melakukan perubahan kearah yang lebih baik. “Bagi Partai Demokrat cawapres itu bukan harga mati, yang penting kalau kita berkoalisi pasangan capres dan cawapres yang paling tepat yang paling baik yang rakyat yakin lima tahun kedepan bisa melakukan perubahan kearah yang lebih baik,” kata SBY.
Sementara itu, Prabowo Subianto membenarkan pernyataan SBY bahwa Partai Demokrat tidak miminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres sebagai harga mati. Namun, kata Prabowo, SBY meminta dalam beberapa hari mencari nama yang terbaik untuk dijadikan sebagai cawapres.
“Kalau umpamanya dalam pertemuan nanti nama AHY yang muncul sebagai salah satu yang dibicarakan saya harus katakanROM why not. Jadi tidak harga-harga matian,” kata Prabowo. (rci/red)
Tribun Riau- American Academy of Pediatrics merekomendasikan menyusui selama enam bulan dan memulai makanan padat sekitar waktu itu. Namun American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology menyatakan bahwa bayi dapat memulai makanan padat mulai dari empat bulan.
“Saya sangat yakin bahwa makanan padat harus diperkenalkan ketika bayi sudah siap secara perkembangan, yang terjadi antara empat dan enam bulan untuk sebagian besar bayi,” kata Dr. Frank R. Greer, peneliti nutrisi bayi di Universitas Wisconsin seperti dilansir dari laman Health Line, Rabu (26/7).
Ia mengatakan satu-satunya bayi yang seharusnya tidak diperkenalkan pada makanan padat sampai setelah enam bulan adalah mereka yang tidak siap secara perkembangan. Greer mengatakan sebagian besar bayi yang terlibat dalam penelitian mengonsumsi makanan padat hasilnya memang telah siap. Hanya saja ia menolak berkomentar tentang memperkenalkan makanan padat sebelum empat bulan berdasarkan data.
“Sebagian besar bayi sudah siap untuk makan makanan padat selama empat hingga enam bulan,” kata Dr. Anthony F. Porto, seorang ahli gastroenterologi pediatrik di Yale-New Haven Health di Connecticut. Jika makanan padat diperkenalkan lebih awal dari empat bulan, ada risiko obesitas pada masa kanak-kanak.
Natalia Stasenko, seorang ahli diet terdaftar dari New York City yang mengkhususkan diri dalam nutrisi anak-anak, mengatakan dia tidak merekomendasikan memulai makanan padat sampai bayi dapat duduk tegak tanpa dukungan, mulai kehilangan refleks “dorongan” dan dapat mengangkat kepala mereka.
“Memulai makanan padat sebelum bayi siap dapat menyebabkan peningkatan risiko tersedak karena mereka tidak dapat duduk tegak dan memanipulasi makanan padat di mulut mereka dengan aman,” katanya.
Tidak semua bayi harus memulai makanan padat pada enam bulan. Beberapa bayi siap untuk makanan padat hanya pada tujuh bulan atau lebih, terutama yang lahir prematur atau dengan keterlambatan perkembangan. Semua bayi berbeda dalam hal pengembangan. Satu paling penting adalah memperhatikan tanda-tanda kesiapan untuk makanan padat.
Ia mengatakan dia bekerja secara teratur dengan orang tua yang bayinya memiliki masalah makan. “Pada saat yang sama, hubungan orangtua-anak di sekitar makanan sangat penting dalam membantu anak-anak mengembangkan hubungan yang sehat dengan makanan dan tetap selaras dengan rasa lapar dan kenyang mereka,” ujarnya. (rci/red)
