Beranda blog Halaman 1228

Rusia Kirim Surat ke Jendral Utama AS, Berikut Isinya

Penulis
Redaksi
-
Sebuah bom meledak di area pengungsi Suriah
Sebuah bom meledak di area pengungsi Suriah

MOSKOW, Tribun Riau- Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu (4/8) memastikan telah mengajukan usulan kerja sama dengan Amerika Serikat menyangkut pengungsi Suriah dan pembersihan ranjau. Usulan Rusia itu disampaikan dalam surat, yang dikirimkan kepada jenderal utama AS pada Juli.

“Usul tentang pengungsi itu mencakup masalah perkampungan pengungsi di Rukban,” kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan.

Dalam surat itu, kepala staf militer Rusia Valery Gerasimov, menyatakan Moskow siap melakukan pembicaraan dengan Damaskus soal jaminan keselamatan bagi pengungsi yang terdampar di Rukban. Rusia juga siap membantu upaya menciptakan keadaan yang diperlukan bagi pengungsi untuk dapat kembali ke tanah air mereka.

Rukban terletak di dalam zona penurunan konflik sepanjang 55 kilometer yang ditentukan oleh Amerika Serikat guna memastikan keamanan garnisunnya yang dekat dengan perbatasan Irak-Suriah. “Proposal itu juga dibuat untuk melakukan koordinasi pembersihan ranjau kemanusiaan, termasuk di Raqqa, dan masalah-masalah kemanusiaan lainnya yang menjadi prioritas,” kata kementerian Rusia itu.

Reuters melaporkan soal surat itu pada Jumat dengan mengutip nota pemerintah Amerika Serikat.

Sebelumnya Rusia dikabarkan secara perlahan mengurangi jumlah pasukannya di Suriah. Vladimir Putin mengatakan, pada Juni lalu negaranya telah menarik lebih dari 20 pesawat dan 1.140 personel militer dari Suriah. Rusia memang sedang berupaya mengurangi kehadiran militernya di Suriah.

“Penarikan ini berlanjut sekarang. Hanya dalam beberapa hari terakhir, 13 pesawat, 14 helikopter, dan 1.140 personel militer telah ditarik keluar dari Suriah,” kata Putin pada Kamis (28/6), dikutip laman kantor berita Rusia TASS.

Sejak Desember tahun lalu, Putin telah memerintah Kementerian Pertahanan Rusia untuk mulai menarik pasukan dan armada militernya dari Suriah. Menurut Putin, selama dua tahun menggelar operasi militer di Suriah, pasukan Rusia bersama tentara Suriah telah berhasil memukul perlawanan kelompok teroris di negara tersebut. “Mengingat hal ini, saya telah mengambil keputusan, sebagian besar kontingen militer Rusia yang tinggal di Suriah untuk kembali ke rumah, ke Rusia,” ujarnya.

Putin pun mengapresiasi totalitas pasukannya dalam menggempur dan menumpas kelompok milisi di Suriah. Walaupun beberapa di antara mereka harus merelakan nyawanya. “Kami tidak akan pernah melupakan kematian dan kerugian yang diderita dalam pertempuran antiteror, baik di Suriah maupun Rusia,” kata dia. (rci/red)

Menilik Pernyataan “Berantem” dari Seorang Pemimpin

Penulis
Redaksi
-

“Jangan membangun permusuhan, sekali lagi jangan membangun permusuhan, jangan membangun ujaran-ujaran kebencian, Jangan membangun fitnah-fitnah, Tidak usah suka mencela, tidak usah suka menjelekkan orang lain, tapi kalau diajak berantem, juga berani.”

Demikian yang dikatakan Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi pada acara rapat umum relawan Jokowi di Sentul, Bogor, beberapa hari yang lalu.

Jika pernyataan tersebut dikeluarkan oleh seorang masyarakat yang biasa, tak memiliki jabatan, tentunya pernyataan tersebut sangat-sangat lumrah, bahkan termasuk nasehat.

Dalam agamapun, seseorang dituntut harus berani membela diri, bukan hanya pasrah menerima pukulan-pukulan dari lawan yang menzaliminya.

Namun, bagi seorang pemimpin di negeri yang memiliki hukum, tentunya menjadi sorotan yang tajam, terlebih lagi diucapkan pada waktu dimana negeri ini akan menggelar pemilihan presiden.

Dari seorang Pemimpin, masyarakat harus disuguhkan perkataan yang menyejukkan, bernilai kedamaian, memiliki unsur wajibnya mentaati hukum, bukan malah melahirkan semangat ‘berantem’ jika ada yang menginginkan.

Terlepas dari konstelasi politik kekinian, pernyataan Jokowi jangan hanya dilihat dari beberapa kata, perlu sikap khusnudzon (berbaik sangka), yaitu pernyataannya sebelum kalimat “Tapi kalau diajak berantem, juga berani”.

“Jangan membangun permusuhan, sekali lagi jangan membangun permusuhan, jangan membangun ujaran-ujaran kebencian, Jangan membangun fitnah-fitnah, Tidak usah suka mencela, tidak usah suka menjelekkan orang lain,” ujar Jokowi sebelum ia mengucapkan “Tapi kalau diajak berantem, juga berani”.

Yang menjadi perhatian kita saat ini, bagaimana negeri ini kondusif, tidak ada perang fitnah, perang hoax, hingga akhirnya terjadi gesekan-gesekan yang bernuansa SARA.

Bagi kedua kubu, kita berharap tidak ada lagi fitnah-fitnah yang dilancarkan terhadap capres, baik itu Jokowi, maupun Prabowo yang saat ini digadang-gadangkan menjadi capres terkuat serta sedikit sekali peluang lahirnya poros ketiga. *

Ini Bantahan PBNU Terkait Rumor Rekomendasi Bacawapres ke Jokowi

Penulis
Redaksi
-

JAKARTA,Tribun Riau- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membantah telah memberikan empat nama bakal calon wakil presiden (bacawapres) ke Joko Widodo (Jokowi). Ketua PBNU KH Abdul Manan Ghani menegaskan, secara resmi tak ada nama yang diberikan kepada Presiden.

“Kata siapa empat nama itu? PBNU kan bukan partai. Tidak ada mengusung atau rekomendasi. Saya baru tahu itu,” kata dia dilansir Republika, Sabtu (4/8).

Namun, ia tak menampik adanya kemungkinan bisik-bisik antar pengurus lainnya. Meski begitu, menurutnya, PBNU secara resmi tidak mengusulkan nama-nama bakal cawapres kepada Jokowi.

Lagipula, ia menambahkan, partai-partai pendukung Jokowi belum melakukan silarurahim ke PBNU secara bersama-sama. “Kecuali kalau koalisi itu meminta ke PBNU baru kita komunikasi. Kita kan gak bisa mengusulkan langsung, karena kita ormas,” ujar dia.

KH Abdul Manan Ghani berharap, pendamping Jokowi dalam pilpres nanti adalah tokoh yang aspiratif dan sesuai kriteria. Namun, kriteria itu akan kembali lagi kepada Jokowi.

Ia menegaskan, secara resmi PBNU tak membuat rekomendasi apapun kepada Presiden. “Tidak ada mengusulkan siapa-siapa. Kecuali partai-partai datang ke PBNU meminta nama-nama, baru kita akan rekomendasikan,” kata dia. (rci/red)

Gelar Rakernas, PAN Tak Undang Jokowi dan Prabowo

Penulis
Redaksi
-
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan

JAKARTA,Tribun Riau- Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengakui tidak mengundang Presiden Jokowi dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN yang akan digelar pada 6-7 Agustus 2018 di Jakarta. Tidak hanya Jokowi, Zulkifli mengatakan, Prabowo sebagai calon presiden (capres) kubu penantang juga tidak diundang.

“Kami tidak undang siapa-siapa, khusus internal,” kata Zulkifli, Sabtu (4/8).

Zulkifli menegaskan, tidak diundangnya dua capres ini karena PAN hingga saat ini masih berpegang capres yang diamanahkan partai adalah Zulkifli Hasan sebagai ketua umum. Dan adapun pembahasan rakernas akan mendengarkan aspirasi secara internal di antara semua kader PAN dari seluruh provinsi. Pembahasan pun sekitar agenda politik nasional.

“Yang dibicarakan sekitar pileg (pemilihan legislatif) dan pilpres (pemilihan presiden),” kata Zulkifli menambahkan.

Soal kemana PAN akan berkoalisi, Zulkifli menegaskan arah koalisi akan dibahas di rakernas, Senin hingga Selasa, 6-7 Agustus mendatang. “Tunggu rakernas nanti.”

Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menambahkan soal koalisi, PAN sampai saat ini masih menjalin komunikasi secara intensif dengan kawan kawan parpol secara keseluruhan. “Jadi mari kita tunggu saja, kami akan menggodok seluruh masukan di rakernas, agar kami bisa sajikan kepada kader di daerah,” kata Eddy.

Forum Rakernas PAN nanti, tambah Eddy, akan mendengarkan pandangan umum dari 34 provinsi. Hasil itu menjadi bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan berkoalisi. “Jadi per hari ini PAN masih berproses untuk koalisi tapi prosesnya sudah di ujung sudah di akhir, mudah mudahan tidak lama lagi kami sudah bisa memberikan jawaban yang definitif,” kata dia.

Walaupun PAN diakui Eddy selama ini sudah berkomunikasi lebih berat ke Prabowo. Tetapi segala kemungkinan masih akan terjadi di rakernas. Sebab, di rakernas akan mendengarkan aspirasi kader kader PAN di daerah.

Nama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pun, ditegaskan Eddy, tetap menjadi rekomendasi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi apakah itu menjadi harga mati, PAN tidak melihat itu sebagai harga mati.

“PAN akan melihat kepentingan nasional. Apakah kami akan tetap dorong (Zulkifli Hasan), ya kami akan tetap dorong secara maksimal. Karena itu mandat Rakernas 2017,” jelasnya. (rci/red)

Ini Hasil Pertemuan UAS dengan Perwakilan GNPF

Penulis
Redaksi
-
Konferensi Pers terkait hasil ijtima ulama yang merekomendasikan pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2019 mendatang
Konferensi Pers terkait hasil ijtima ulama yang merekomendasikan pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2019 mendatang

JAKARTA,Tribun Riau- Ustaz Abdul Somad (UAS) membenarkan adanya pertemuan antara ia dan perwakilan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama di Palembang, Sumatra Selatan, pada Jumat (3/8) lalu.

Dia mengungkapkan, diskusi yang sempat terjadi masih seputar rekomendasi Ijtima’ Ulama dan Tokoh Nasional. Seperti diketahui, konferensi yang digelar pada 27-29 Juli 2018 lalu itu merekomendasikan namanya sebagai seorang bakal cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto.

Namun, dalam perjumpaan terbaru itu, lulusan S-1 Universitas al-Azhar (Mesir) ini masih bertahan pada opsi menolak maju di Pilpres 2019. Alhasil, dia kembali menegaskan dukungan terhadap pasangan alternatif dari ijtima tersebut, yakni Prabowo dan Salim Segaf al-Jufri sebagai capres dan cawapres RI.

“(Hasil pertemuan) menekankan pilihan utama PS (Prabowo Subianto)-Habib Salim,” kata Ustaz Abdul Somad dilansir Republika, Sabtu (4/8) malam.

Menurutnya, ketua majelis syura PKS itu lebih pantas diajukan sebagai pasangan bagi ketua umum Partai Gerindra tersebut untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dia pun memberi sinyal bersedia bila suatu waktu diminta mengampanyekan Prabowo-Salim Segaf jelang pesta demokrasi tahun depan.

Bagi lulusan S-2 Darul Hadits (Maroko) tersebut, duet dua tokoh ini menyimbolkan persatuan nasional yang seimbang dalam mewakili unsur-unsur kebangsaan. Di antaranya, Prabowo sebagai sosok prajurit nasionalis, sedangkan Salim Segaf merepresentasikan ulama yang keturunan Rasulullah SAW.

“Prabowo-Habib Salim pasangan tawazun (seimbang) antara ketegasan tentara dan kelembutan ulama; (antara) Jawa dan non-Jawa, (antara) nasionalis-religius plus barokah darah Nabi SAW dalam diri Habib Salim,” sebut peraih anugerah Tokoh Perubahan Republika 2017 itu.

Walaupun banyak pihak mendorongnya maju selaku calon wakil presiden (cawapres), Ustaz Abdul Somad bergeming. Dai yang kini berusia 41 tahun itu lebih ingin konsentrasi pada dunia dakwah dan pendidikan Islam, alih-alih terjun ke politik praktis. (rci/red)

Terkait Sertifikasi Vaksin MR, Ini Penjelasan MUI

Penulis
Redaksi
-

JAKATA,Tribun Riau- Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan, aspek kesehatan tidak bisa dipisahkan dengan aspek keagamaan. Begitupun sebaliknya. Perspektif keagamaan memberikan pendukung yang luar biasa terhadap pelaksanaan kegiatan imunisasi sebagai mekanisme pencegahan (wabah) penyakit berbahaya. Karena itu MUI mempertimbangkan upaya percepatan fatwa halal vaksin MR.

“Karenanya pada awal tahun 2016, MUI secara khusus melakukan pembahasan dan penetapan fatwa Nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi yang salah satu isinya adalah imunisasi merupakan salah satu mekanisme pengobatan yang bersifat preventif untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat itu dibolehkan dengan vaksin yang halal/suci”, ujar Ni’am.

Menurut Ni’am, vaksinasi sebagai sebuah mekanisme pencegahan itu secara syar’i dibenarkan. Namun vaksin sebagai produk yang akan digunakan perlu dinilai dan ditetapkan pula hukumnya.

“Ada kesepahaman dan komitmen untuk mempercepat proses sertifikasi kehalalan vaksin MR. Langkah percepatannya, Ibu Menkes atas nama negara meminta PT Biofarma dan meminta kepada SII secara langsung meneliti komposisi atau bahan yang menjadi pembentuk vaksin MR,” terang Ni’am.

Dijelaskan Ni’am, Komisi Fatwa MUI akan mempertimbangkan untuk percepatan proses penetapan fatwa (bagi vaksin MR) setelah ada proses audit oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sesuai dengan prinsip-prinsip prudensialitas yang dimiliki oleh sistem di LPPOM dan Komisi Fatwa MUI.

“Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, bisa dikeluarkan sertifikat halal bila terbukti jelas dari sisi bahan, tidak ada anasir yang terbukti haram atau najis. Kemungkinan yang kedua, bila ditemukan ada unsur pembentuknya dari najis/haram, dengan penjelasan bahwa bila tidak diimunisasi akan mengakibatkan mudharat kolektif di masyarakat, maka terhadap yang haram tadi bisa dibolehkan untuk digunakan, dengan catatan tidak ada alternatif lain yang suci/halal atau bahayanya sudah sangat mendesak. Itu poin pentingnya,” jelas Ni’am.

Selain itu, MUI meminta Kemenkes untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin menunggu fatwa MUI untuk vaksin MR dan memilih menunda pemberian imunisasi MR bagi anaknya setelah keluarnya fatwa tersebut. “Hal ini sangat terkait dengan ketersediaan informasi yang dibutuhkan, terutama ingredient atau komposisi pembentuk (bahan) vaksin tersebut. Kalau itu tersedia, beberapa hari (fatwa) bisa selesai,” imbuh Ni’am.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, dr Anung Sugihantono, M.Kes, menegaskan bahwa Kemenkes tetap melaksanakan kampanye imunisasi MR di daerah dalam kerangka pencegahan penyakit. Kemenkes memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memilih untuk menunggu terbitnya fatwa MUI, pemberian vaksinasi MR akan dilaksanakan pada kesempatan selanjutnya. Hal ini dimungkinkan mengingat periode pelaksanaan kampanye imunisasi MR di 28 Provinsi di luar pulau Jawa selama dua bulan (Agustus-September).

“Waktu kita kan cukup panjang dari Agustus sampai September. Kementerian Kesehatan akan tetap memberikan pelayanan, sambil kita percepat prosesnya,” katanya. (rci/red)

Pemilu 2019, Jumlah TPS di Jatim Meningkat 2 Kali Lipat

Penulis
Redaksi
-

JATIM, Tribun Riau- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim terus melakukan tahapan persiapan jelang pemilihan umum (Pemilu) 2019. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah mempersiapkan tempat pemungutan suara (TPS) yang akan digunakan pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya.

Komisioner KPU Jatim Choirul Anam mengungkapkan, jumlah TPS pada Pemilu 2019 sebanyak 130.047. “Artinya jumlah TPS di pemilu 2019 nanti naik dua kali lipat dari jumlah TPS pada Pilkada serentak 2018 yang jumlahnya 67.644 unit,” kata Anam di Surabaya, Jumat (3/8).

Anam menjelaskan, terdapat beberapa faktor yang membuat jumlah TPS bertambah banyak. Antara lain perbedaan daftar pemilih tetap pada satu TPS, yakni pada Pilkada Jatim lalu maksimal 800 pemilih, tapi pada Pemilu 2019 maksimal 300 pemilih.

Selain itu, perbedaan jumlah kotak suara pada sekali proses pemungutan suara juga turut mempengaruhi. Artinya, jika pada Pilkada Jatim hanya satu kotak suara karena memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, tapi Pemilu terdapat lima kotak suara karena memilih anggota DPRD II, DPRD I, DPR RI, DPD, serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Terkait pendiria TPS khusus, seperti di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah sakit, pihaknya mengaku masih melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk memperlancar proses pemungutan suara. Khusus TPS di lapas, dimana pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Dalam Negeri untuk proses pendataan yang tepat.

“Kalau di RS untuk pengunjung, keluarga pasien, pegawai medis dan dokter pada Pilkada Jatim dulu masih ikut TPS reguler di sekitar rumah sakit, dan pasien ada petugas keliling. Tapi, untuk Pemilu 2019 direncanakan dibangun TPS khusus sehingga bisa lebih efektif,” ujar Anam. (rci/red)

Jika Kondisi Haji Darurat, Ini Persiapan Arab Saudi

Penulis
Redaksi
-

RIYADH,Tribun Riau- Arab Saudi telah siap dengan segala pengaturan untuk kebutuhan darurat pada pelaksanaan haji 1439 H atau 2018. Termasuk dalam menyediakan semua sarana untuk pencegahan dari bahaya yang mungkin ditemui oleh para peziarah dan pengunjung Masjid Nabawi.

Menurut Saudi Press Agency (SPA), Direktur Jenderal Pertahanan Sipil Lt. Jenderal Sulaiman Bin Abdullah Al-Amr mengatakan pasukan pertahanan sipil telah siap. Mereka mengambil bagian dalam keseluruhan rencana tersebut.

“Sebenarnya mereka telah mulai melaksanakan tugas di Makkah, Madinah, dan Tempat-Tempat Suci lainnya, mereka telah mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan keselamatan para peziarah dan respons cepat pada kemungkinan bahaya yang mungkin terjadi ketika para peziarah melakukan ibadah,” katanya, dilansir Saudi Gazette, Jumat (3/8).

Rencana tersebut sedang dilaksanakan berkoordinasi dengan otoritas pemerintah yang berkepentingan. Direktorat Jenderal Pertahanan Sipil menyampaikan telah mengerahkan 18 ribu perwira dan prajurit yang didukung oleh 3.000 mesin.

Semuanya tersebar di semua lokasi yang sering dikunjungi oleh jamaah dan pengunjung, juga di jalan-jalan yang menuju ke tempat padat. Pasukan Pertahanan Sipil yang berpartisipasi dalam tugas haji tahun ini menegaskan siap menghadapi bahaya atau risiko apa pun yang mungkin mengancam keselamatan.

Ia pun memuji tingkat kerja sama dan koordinasi dengan semua pihak berwenang yang mengambil bagian dalam melaksanakan rencana umum untuk keadaan darurat di haji. Al-Amr memuji pemimpin Saudi yang telah menyediakan semua fasilitas kepada pasukan Pertahanan Sipil.

Al-Amr menegaskan Direktorat terus memperbarui rencana untuk penempatan pasukan berdasarkan pelajaran yang didapat dari ziarah sebelumnya. Selain menciptakan sejumlah unit baru untuk intervensi cepat, pasukan juga menciptakan kewaspadaan tinggi di bidang keselamatan dan pengawasan preventif.

Dalam perkembangan lain, Kementerian Haji dan Umrah telah menyetujui proposal yang diajukan oleh Dewan Koordinasi terkait Perusahaan yang Melayani Peziarah Lokal dalam transportasi. Proposal berisi rencana mengalokasikan bus darurat untuk pengatur jamaah domestik.

Kementerian mengadakan pertemuan bersama antara Dewan Koordinasi dan Mobil General Syndicate. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan di antara semua mekanisme untuk melaksanakan rencana dalam proposal.

Kesepakatan itu juga termasuk menekankan kepada pemilik bus untuk memarkir bus mereka di luar Situs Suci dan di luar Makkah. Baik di akhir perjalanan kedatangan dan perjalanan keberangkatan para peziarah. Peta sketsa harus diserahkan untuk menunjukkan tempat bus-bus telah diparkir. (rci/red)

Siapkan Jaket, Cuaca Bandung Hari Ini dan Esok Sangat Dingin

Penulis
Redaksi
-

BANDUNG,Tribun Riau- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandung menyatakan suhu dingin sekitar 16 derajat celsius akan melanda Kota Bandung dan sekitarnya selama dua hari ke depan. Suhu dingin terjadi hari ini (4/8) hingga besok (5/8).

Peneliti Cuaca dan Iklim BMKG Provinsi Jawa Barat Muhamad Iid Mujtahiddin, Sabtu (4/8), mengatakan, dari pantauan alat pengukur suhu udara di Stasiun Geofisika Bandung pada tanggal 4 Agustus 2018 tercatat suhu minimum hingga mencapai 16,2 derajat celsius. Menurut Iid, hal ini masih merupakan pengaruh musim dingin di Australia terutama kondisi suhu dingin di Australia bagian barat yang diprakirakan suhu udara minimumnya hingga dua hari kedepan mencapai 5 hingga 6 derajat.

Pola prakiraan angin pada ketinggian satu km di atas permukaan laut yang umumnya pada periode musim kemarau adalah angin pasat tenggara dari arah Benua Australia. Terutama massa udara yang membawa udara dingin dari Australia bagian barat. “Sehingga prakiraan pola angin ini berkontribusi juga terhadap penjalaran dan penurunan suhu udara di wilayah Bandung dan sekitarnya,” katanya.

Adanya gangguan regional di Samudera Pasifik bagian barat berupa adanya badai “Shanshan” yang menyebabkan kondisi angin relatif kencang dalam beberapa hari kedepan dengan kecepatan berkisar antara 36-50 km/jam. Oleh karena itu, kata dia, dengan kondisi angin yang relatif kencang ini perlu diwaspadai untuk info cuaca daratan terhadap potensi pohon tumbang ataupun objek-objek tertentu yang mudah roboh atau patah.

Ia mengatakan kondisi angin seperti ini berpengaruh terhadap prakiraan tinggi gelombang laut maksimum terutama di perairan sebelah selatan Jawa Barat yang diprakirakan hingga 3 hari kedepan mencapai 4 meter. “Diimbau kepada nelayan untuk tidak melaut terlebih dahulu sambil menunggu kondisi gelombang relatif aman,” ujar Iid.

Selama periode musim kemarau dengan puncaknya terjadi pada bulan Agustus September dengan karakteristik suhu udara dingin dan kering. “Maka diimbau juga kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondisi badan supaya tetap fit salah satunya dengan berpergian keluar rumah selalu mengenakan baju hangat atau jaket, mengonsumsi buah-buahan dan sayuran,” katanya. (ant/red)

Pencatutan Nama oleh Relawan Jokowi di Sumbar Dinilai Pengalihan Isu

Penulis
Redaksi
-

PADANG,Tribun Riau – Sejumlah pihak, termasuk ulama dan rektor kampus ternama di Sumatra Barat, menepis klaim yang dibuat Forum Komunikasi Relawan Pemenangan Jokowi (FKRPJ). Forum yang dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pembina Relawan Jokowi (Rejo), Sidarto Danusubroto, pada Kamis (2/8) lalu tersebut memang memasukkan sejumlah nama penting di Sumbar sebagai pengurus.

Dalam lampiran SK kepengurusan, terpampang sejumlah nama Rektor Universitas Negeri maupun swasta di Sumbar. Diantaranya, Rektor Universitas Andalas (Unand) Tafdil Husni, Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Ganefri, Rektor UIN IB Padang, Eka Putra Wirman, Rektor Universitas Baiturrahmah, Musliar Kasim.

Selain rektor, sederet nama ulama Sumbar juga terdaftar dalam kepengurusan tim pemenangan Jokowi itu. Di antaranya, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar Shofwan Karim Elha, Ketua MUI Sumbar Gusrizal Gazahar, dan Ketua MUI Kota Padang, Duski Samad. Dari nama tokoh ulama itu, baru Ketua MUI Sumbar yang membantah SK tersebut dan menegaskan namanya dicatut tim FKRJ Sumbar 2019.

Buya Gusrizal menegaskan bahwa dirinya tidak tahu menahu tentang FKRPJ yang dibentuk. Ia beranggapan, pencatutan namanua dalam daftar Penasihat FKRPJ Sumbar adalah salah satu cara pengalihan isu ‘Islam Nusantara’ yang ramai diperbincangkan belakangan ini.

“Pencatutan nama dalam relawan seperti ini, sangat tidak beradab,” kata Buya Gusrizal.

Ia mengimbau masyarakat, khususnya orang Minang, agar tidak mempercayai klaim sepihak yang dilakukan oknum yang tak bertanggung jawab. Buya Gusrizal menduga, klaim sepihak ini adalah buntut dari usahanya dalam mempertahankan prinsip hidup Ranah Minang terkait penolakannya atas konsep ‘Islam Nusantara’.

“Ketua MUI tidak berpolitik kekuasaan, hanya berpolitik keummatan dalam konsep al-Siyasah al-Syar’iyyah,” katanya.

Penolakan juga datang dari Rektor Universitas Andalas (Unand), Tafdil Husni, yang mengaku tidak tau menahu soal dimasukkannya namanya dalam daftar Pengurus FKRPJ.

Tafdil mengaku kaget karena tiba-tiba saja namanya muncul. Akibat klaim yang disampaikan FKRPJ, Tafdil bahkan sempat mengadu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur.

“Saya juga sudah lapor pak Menristekdikti, Mohamad Nasir tadi saat beliau menghadiri kirab api obor Asian Games,” katanya.

Sementara itu, Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Eka Putra Wirman juga membantah dirinya tergabung dalam FKRPJ. “Itu tidak benar, nama saya dicatut,” kata Eka.

Meski begitu Eka membenarkan bahwa Ketua FKRJ Sumbar 2019, Mayjen TNI (Purn) Hartind Asrin pernah menghubunginya. Apalagi nama-nama yang masuk dalam daftar pengurus adalah kerabatnya. Namun sebagai ASN, Eka meyakinkan bahwa dirinya tidak akan terlibat dalam urusan politik praktis.

“Terkait nama saya masuk ini, saya sudah lapor ke Menteri Agama, ke Dirjen Dikti. Saya juga sudah bilang ke Ketuanya (FKRJ) untuk mencabut nama saya dari daftar tim relawan,” kata Eka.

Menanggapi sejumlah penolakan, FKRPJ ikut berkomentar. Ketua FKRPJ Sumbar 2019, Mayjen TNI (Purn) Hartind Asrin menjelaskan bahwa Buya Gusrizal yang menjabat sebagai Ketua MUI Sumbar memang tidak menghadiri pengukuhan tersebut. Namun, lanjutnya, Buya Gusrizal telah dihubungi melalui sambungan ponsel.

“Tapi, prinsipnya bebas. Alim ulama, cerdik pandai, ninik mamak masuk. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Kita tidak maksa, kalau tidak mau, ya nanti kita coret,” kata dia.

Hartind mengatakan, sebelum memutuskan nama-nama tersebut, pihaknya terlebih dulu sudah melakukan pertemuan internal pada 25 Juli 2018. Ia mengaku nyaris seluruh peserta rapat mendukung langkahnya. Sementara yang tidak hadir, ia mengaku sudah menghubungi lewat sambungan ponsel.

“Dan mereka mendukung,” kata Hartind.

Menanggapi penolakan sejumlah pihak, Hartind mengatakan bahwa mekanisme keanggotaan dalam FKRPJ adalah bebas. Bila ada pihak yang tidak setuju, ia tak masalah untuk mencoret nama-nama tersebut.

“Kalau tidak mau, ya ndak apa. Nanti kita bicarakan lagi. Tidak ada paksaan,” terangnya.

FKRJ sendiri dibentuk untuk menaungi berbagai organisasi pendukung Jokowi seperti Relawan Jokowi (Rejo), Bela Jokowi (Bejo), Relawan Jokowi Center (RJC), Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Relawan Muslim Jokowi, Pro Jokowi (Projo), dan Forum Lintas Ormas Pendukung Jokowi (Forlap Jokowi). Keberadaan FKRPJ berupaya menaikkan dan memperkuat basis-basis Jokowi di semua daerah. (rci/red)

1...1,2271,2281,229...1,425Halaman 1,228 dari 1,425

Terbaru

Populer

© Tribunriau 2024