JEMBER, Tribunriau- Direktur Pusako Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Feri Amsari mencium skenario di balik rencana people power yaitu karena murni kekalahan pemilu. Sebab, sangat susah mengubah hasil pemilu secara konstitusional sehingga satu-satunya cara yaitu ditempuh dengan jalur inkonstitusional.

“Ada upaya untuk membuat suasana lebih dramatis, sehingga timbul rasa marah ke publik, ada backgroundnya. Apa backrounnya? karena tidak mungkin suasana hasil pemilu ini diubah oleh cara-cara konstitusional oleh yang kalah,” kata Feri, Minggu (12/5/2019).

Mengapa sudah diubah secara konstitusional? Feri menyatakan jarak selisih suara antara dua kubu sudah sangat jauh. Diprediksi mencapai selisih 15 juta suara hingga 20 juta suara.

“Kalau ternyata ada kecurangan pemilu dan harus mengubah hasil suara yaitu 15-20 juta suara milik yang kalah, bukan yang menang. Bagaimana cara membuktikannya? Perlu 100 ribu-200 ribu TPS untuk menyatakan telah terjadi kecurangan dengan selisih suara yang diambil oleh yang menang 100 suara per TPS,” ujar Feri.

“Bagaimana ke MK membuktikan agar 100-200 ribu TPS dicurangi? Pasti berat sekali,” sambung Feri yang juga disampaikan dalam seminar nasional ‘Ancaman People Power Terhadap Demokrasi Konstitusional’ yang digelar Puskapsi di Fakultas Hukum Universitas Jember, Sabtu (11/5) kemarin. Video seminar itu dibisa dilihat secara utuh di akun Youtube PUSKAPSI FH UNEJ.

“Sedangkan video yang beredar, TPS yang direkam, jumlahnya dikapitalisasi di medsos seolah-olah sudah 100 ribu kecurangan. Apakah saya menyetujui kecurangan? Tidak. Kecurangan bisa dipidanakan pelakunya. Tapi suara yang berkembang, agar pemilu ini diulang. Kalau setiap orang yang kalah bisa menyatakan pemilu diulang, berbasis video tanpa diketahui TPS di mana, bisa gawat demokrasi,” cetus Feri.

Bila masuk MK, maka akan diperiksa satu persatu oleh MK. Hakim konstitusi akan mengecek apakah benar ada 200 ribu TPS yang dicurangi. Feri mengandaikan, yang bisa dibuktikan hanya 10 ribu TPS, maka MK memutuskan agar pemerintah memproses pidana kecurangan di 10 ribu TPS. Adapun hasil akhirnya, MK tidak akan mengubah keputusan KPU.

“Karena 10 ribu yang terbukti itu tidak mengubah hasil. Siapa yang sadar betapa sulitnya mengubah konstruksi hukum ini? Pihak yang kalah. Sehingga mereka merasa nggak mungkin bisa membuktikan 100-200 ribu TPS di Mahkamah Konstitusi, itu berat. Kalau lah itu tergambar berat, ya sia-sia ke MK, sia-sia ke Bawaslu,” papar Feri.

Karena perjuangan di MK sangat berat, maka jalur inkonstitusional akhirnya dilakukan dengan berbagai skenario.

“Sehingga perlu mengubah kekalahan jangan lewat cara konstitusional, manfaatkan kemarahan publik. Begitu publik marah, mudah terpancing,” pungkas Feri. (detik)

JEMBER, Tribunriau – Mungkinkah People power tahun 1998 yang berhasil menumbangkan Presiden Soeharto karena krisis nasional akan terjadi kembali?. Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM), Oce Madril menjelaskan bagaimana kronologi people power tahun 98 dengan kemungkinan people power yang akan terjadi pasca penetapan hasil Pilpres 2019 mendatang.

“Harus diketahui dulu motivasi dari gagasan people power itu sendiri. Kalau pada tahun 1997-1998 berhasil menumbangkan sebuah rezim, karena saat itu memang rakyat sudah lama ingin menegakkan sebuah demokrasi. Nah, untuk yang sekarang ini, motivasinya apa dulu?,” kata Oce Madril, dalam seminar nasional ‘Ancaman People Power Terhadap Demokrasi Konstitusional’ yang digelar Puskapsi di Fakultas Hukum Universitas Jember, Sabtu (11/5/2019) kemarin dikutip dari Detik.

Menurut Oce, people power tahun 1998 yang dimotori mahasiswa saat itu berhasil menumbangkan rezim Orba karena mendapat dukungan masyarakat luas. Dukungan ini muncul akibat tersumbatnya keran demokrasi yang sudah terjadi selama puluhan tahun.

“Salah satu tolak ukur dari berjalannya demokrasi adalah pemilu yang berjalan reguler, jujur dan adil. People Power yang terjadi 1998 adalah karena kepemimpinan yang ada dinilai cenderung otoriter akibat pemilu yang kurang demokratis, jujur dan adil,” kata Oce.

“Selain itu, juga ada agenda bersama seluruh rakyat, yakni melawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sudah berlangsung sangat lama,” tambah dia.

Oleh sebab itu, lanjut Oce, setelah era Reformasi, muncullah lembaga – lembaga yang menjadi wadah bagi masyarakat. Di antaranya Mahkamah Konstitusi (MK), Ombusdman, KPU dan Bawaslu. Juga ada lembaga KPK yang fokus dalam pemberantasan korupsi.

“Nah, apakah motivasi people power yang digaungkan saat ini sama dengan yang ada pada tahuh 1998? Itu pertanyaan yang paling mendasar dulu,” kata Oce.

Menurut Oce, gagasan people power yang ada saat ini motivasinya adalah persoalan pemilu. Sekelompok orang yang tidak puas dengan hasil pemilu, kemudian mendengungkan dilakukannya People Power.

“Dari berita – berita yang saya baca, dari pernyataan – pernyataan yang saya dengar, dari beberapa orang tokoh, motivasinya mungkin sederhana, karena kalah pemilu,” ujar Oce.

Padahal, lanjut Oce, menyelesaikan sengketa pemilu sudah ada jalurnya, yakni bisa lewat Mahkamah Konstitusi (MK). Ketika lembaga ini diabaikan dalam penegakan keadilan pemilu, maka menurut Oce, gagasan people power menjadi tidak masuk akal.

“Apakah itu yang akan menjadi cara kita berdemokrasi? Ketika kalah, kemudian demo, pengerahan massa mengatasnamakan people power, yang ujung-ujungnya berpotensi timbulnya kerusakan infrastruktur. Padahal tahun 2020 kita akan menghadapi pilkada serentak. Kalau yang kalah mengutamakan pengerahan massa daripada upaya menempuh jalur hukum, maka kerusuhan yang akan terjadi,” pungkas Oce. (detik/red)