ROHIL, tribunriau – Bupati Rokan Hilir (Rohil) H.Suyatno.Amp secara resmi membuka pentas Festival Bagan Heritage, selasa (18/6/19) di jalan perwira Depan Mess Datuk Batu Hampar Bagansiapiapi.
Pembukaan pentas Nostalgia Heritage ditandai dengan pelepasan merpati .
Bupati Rohil H.Suyatno dalam sambutanya mengatakan, Dengan adanya EVent Bakar tongkang yang merupakan aset Budaya Rokan Hilir, Banyak tamu kita berdatangan dari manca negara dan beberapa orang dari francis, tapi hari ini dia kembali ketempat tugasnya, pada hari ini ada satu orang dari negara amerika yang berkunjung, nantinya mendarat di Dumai dan melanjutkan hari ini juga ke Bagansiapiapi untuk melihat proses Bakar tongkang itu seperti apa?..
” kita sebagai tuan Rumah, orang Rokan Hilir harus menunjukan kepada para tetamu dan keluarga besar kita yang berdatangan dari manca negara , tentunya kita sebagai tuan rumah harus menunjukan yang terbaiklah, Bagaimana ada kesan yang baik nantinya,” harapnya.
” Dengan adanya Bagan Heritage, kita akan mengenang kembali sejarah di masa yang lalu,” kata suyatno. (hen)
Tribunriau- Satu lagi proyek aplikasi perubahan diluncurkan oleh Gubernur Kepri H Nurdin Basirun. Kali ini aplikasi bernama Sikopi (sistem informasi kesejahteraan sosial Provinsi Kepri). Sebuah aplikasi terobosan Dinas Sosial Provinsi Kepri untuk mendata jumlah Fakir Miskin.
Sistem yang bertujuan membuat data akurat tentang masyarakat miskin di Provinsi Kepri itu disebut Nurdin sebagai proyek perubahan yang istimewa karena belum pernah dibuat selama ini di Provinsi Kepri.
“Saya menyambut baik proyek sikopi ini dan sekaligus bangga karena proyek ini istimewa. Saya berharap, aplikasi si Kopi ini benar-benar memberikan kontribusi pada Kepri dan Indonesia pada umum,” ungkap Nurdin.
Nurdin berharap para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan jajarannya tidak bekerja secara stagnan. Tetapi penuh dengan ide-ide dan inovasi sehingga kemajuan Kepri berlangsung cepat.
Aplikasi Sikopi diluncurkan Nudin Basirun, Senin (17/7) di ruang VIP Bandara Hang Nadim beberapa saat setelah melalukan kunjungan kerja beberapa hari di Kabupaten Natuna.
Turut hadir menyaksikan peluncuran itu Sekretaris Daerah Kepri, T.S Arif Fadillah, kepala Dinas Kesehatan Kepri Tjetjep Yudiana, Kepala Dinas Sosial Kota Batam, Ketua LAM Kepri, Ketua MUI Kepri, Anggota Tagana Kepri, tokoh masyarakat dan relawan pendamping Dinas Sosial.
Kepala Dinas Sosial Kepri Doli Boniara, menyampaikan ide membuat aplikasi tersebut diawali dari masalah tentang selalu simpang siurnya data masyarakat miskin selama ini. Antara instansi instansi satu dan yang lainnya selalu berbeda. Salah satu solusi yang ditawarkan yakni mendata masyarakat miskin dengan aplikasi Sikopi.
“Setelah mendata, akan ada maping dan tahu persis di mana saja penduduk miskin dan apa masalah sosialnya. Dengan begitu nantinya juga akan memudahkan sebuah program sosial bisa tepat sasaran. Ini aplilasi belum sempurna sehingga membutuhkan masukan dari semua pihak,” jelas Doli.
Doli berharap proyek perubahan aplikasi Sikopi bisa menyumbang untuk kebutuhan nasional. Hal itu karena aplikasi Sikopi dibuat terintegrasi sampai ke Kementerian Sosial RI.
Indra Jaya Tenaga ahli Pengolahan Data Sekretariat Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI menjelaskan cara membuka aplikasi Sikopi dengan terlebih dahulu membuka Web Dinas Sosial Kepri. Setelah itu berkunjung ke Aplikasi Sikopi dengan memasukan Login nama.
Sampai saat ini baru tenaga pendamping yang bisa login ke Aplikasi Sikopi.
“Di lapangan, tenaga pendamping akan menemui atau bertemu masyarakat miskin, dan mendata dengan mengisi formulir dalam Sikopi yang berisi 44 poin. Dari 44 poin itu nantinya akan ditentukan kategori masyarakat miskin tersebut,” ujarnya.
Ke-44 poin yang menjadi landasan kategori masyarakat miskin tersebut diantarannya cacat, lansia, anak terlantar, aladin (atap, lantai, dinding) rumah, dan kepemilikan aset.
Aplikasi ini nantinya akan terintegrasi mulai dari kelurahan sampai ke pusat. (adv/hms/rls)
JAKARTA, Tribunriau- Mahkamah Konstitusi menggunakan permohonan perbaikan sebagai rujukan sidang dalam gugatan pilpres, hal tersebut diparesiasi oleh Tim Prabowo-Sandi.
“Jadi majelis hakim perlu diapresiasi dengan mengemukakan secara eksplisit dengan bahasa yang implisit bahwa permohonan yang dipakai adalah permohonan yang dibacakan di persidangan,” ujar tim hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto (BW), setelah mengikuti sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).
“Yang kedua, majelis hakim juga mempersilakan para pihak termohon dan pihak terkait bila memang punya pendapat lain silakan dituliskan dalam jawabannya di mana posisi dia,” kata BW.
BW mengaku berhasil atas permohonan gugatan pilpres yang dibacakan di persidangan. Menurutnya, tim hukum Prabowo mengkombinasikan antara argumen kualitatif dan argumen kuantitatif dalam permohonan.
“Tadi kami berhasil setidaknya mengemukakan bahwa permohonan ini kombinasi antara argumen kualitatif dan argumen kuantitatif,” lanjutnya.
Argumen kualitatif yang dimaksud BW adalah dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). BW menduga kecurangan TSM melanggar prinsip konstitusi Pasal 22E ayat 1 persyaratan pemilihan umum yang luber dan jurdil.
“Argumen kualitatif itu merumuskan berbagai kecurangan yang bersifat TSM. Akibat kecurangan yang bersifat TSM itu, dia tidak hanya melanggar konstitusi 22E ayat 1 yang mempersyaratkan prinsip election itu harus jujur dan adil serta luber,” kata dia.
Kecurangan secara TSM, sambung BW, menyebabkan masalah kuantitas terjadi. Masalah kuantitas itu tersebar di semua wilayah Indonesia.
“Tapi kemudian kita juga berhasil mengkonstruksi kecurangan itulah yang menyebabkan problem kuantiti terjadi. Dan problem kuantitinya itu tersebar di berbagai wilayah,” kata dia.
Menurut BW, tim hukum Prabowo juga sudah menyuguhkan informasi jika MK ingin menguji C1 dengan hasil Situng KPU. Menurutnya, berbagai kecurangan terjadi pada Situng.
“Kami juga menyuguhkan informasi kalau MK ingin menguji proses persidangan ini sudah saatnya tidak sekadar menyandingkan C1 saja tapi C1 dan hasil situng dan menggunakan teknologi informasi,” kata dia.
“Karena berbagai kecurangan yang ada di C1 plano yang dikonversi menjadi C1 itu sebagiannya bisa dilacak dari C1 yang di-upload Situng,” kata dia.
Selain itu, tim hukum Prabowo mengaku memiliki metode forensik untuk mendeteksi kecurangan pemilu. Dengan demikian, BW yakin tim hukum prabowo akan memiliki data yang akurat.
“Melalui proses forensik yang dilakukan tim ahli kami, kami menemukan berbagai bentuk kecurangan dan ada 7 metode forensik yang kami pakai sehingga kami bisa menemukan data yang lebih akurat. Kita menemukan NIK ganda, kita sebut NIK gandanya di mana,” kata dia.
BW mengakui proses persidangan masih panjang sehingga ia berharap hasil keputusan MK nanti jujur dan adil.
“Teman-teman ini baru awal dan prosesnya masih panjang dan mudah-mudahan melalui keputusan yang berkeadilan dan kejujuran yang sungguh-sungguh diperhatikan. Maka kita sedang membangun peradaban bangsa ini sebenarnya,” kata BW. (detik/red)
JAKARTA, Tribunriau – Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan meminta MK menjamin keamanan saksi ahli di sidang MK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permintaan tersebut.
Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, mengatakan LPSK dapat memberikan perlindungan terhadap saksi dalam sidang sengketa Pilpres dengan dua mekanisme, pertama MK yang memutuskan memberikan perlindungan kepada saksi dan pelaksanaan perlindungan tersebut bersama LPSK.
Kedua, MK sebagai lembaga peradilan memerintahkan LPSK untuk memberikan perlindungan kepada saksi yang ditetapkan MK. Hal itu akan diputuskan oleh hakim dalam persidangan.
“Iya betul (harus diputuskan hakim MK dalam sidang),” kata Edwin, saat dihubungi, Sabtu (15/6/2019).
Selain itu, Edwin mengatakan permintaan perlindungan saksi sebaiknya disampaikan secara resmi identitas dan alasannya dari pihak pemohon ke MK. LPSK akan menunggu putusan MK terkait permintaan perlindungan saksi itu.
“Kami menunggu keputusan MK terkait permohonan itu. Karena UU perlindungan saksi dan korban hanya mengatur soal perlindungan ke saksi/korban tindak pidana,” kata Edwin.
Terkait dengan perlindungan saksi dan korban, LPSK dan MK telah memiliki Nota Kesepahaman sejak 2018 . Pada pasal 3 huruf a dari Nota Kesepahaman tersebut, LPSK dapat memberikan perlindungan kepada saksi/korban yang menjadi wewenangnya.
LPSK dapat memberikan perlindungan berdasarkan UU, yaitu perlindungan fisik berupa penempatan di rumah aman, pengawalan dan pengamanan, pemenuhan hak saksi bersaksi tanpa harus hadir di persidangan, pergantian identitas dan perlindungan hukum. Perlindungan saksi tersebut dapat diberikan pada tiap saksi dari para pihak dalam sengketa Pilpres.
Sebelumnya, Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengatakan sudah menyiapkan saksi ahli dalam gugatan pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Jika diizinkan, mereka akan menghadirkan banyak saksi.
“Insyaallah ada banyak (saksi ahli). Kalau memang diperkenankan,” kata Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW), di gedung MK, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).
BW mengatakan keamanan saksi menjadi hal yang sangat penting diperhatikan. Pihaknya juga akan meminta MK menjamin keamanan saksi ahli di sidang MK.
“Dalam menghadapi sistem, di mana rezim kekuatan berkuasa, maka keamanan dan saksi menjadi bagian penting. Maka nanti ketika kami ajukan itu, apakah MK mau menjamin keselamatan saksi itu,” ucapnya. (detik/red)
JAKARTA, Tribunriau – Rumor beredar bahwa hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tengah diancam, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga sudah menerima informasi tersebut dan segera melakukan koordinasi dengan MK.
“Ini masih rumor, cuma karena menyangkut hakim kan ada 2 katanya ditelepon orang, diancam. Jadi kami khawatir saja. Jadi kami merasa perlu buru-buru berkomunikasi dengan MK,” kata Ketua LPSK Hasto Atmojo dilansir Detik, Jumat (14/6/2019).
Dikatakan Hasto, pada prinsipnya, LPSK akan melindungi saksi dan korban yang menerima ancaman. Namun, di luar saksi dan korban, LPSK bisa saja memberi perlindungan kepada hakim.
“Kami untuk saksi dan korban saja sebenarnya perlu mekanisme MK ini secara eksplisit menyatakan meminta perlindungan kepada LPSK untuk saksi dan korban,” kata dia.
“Mengenai hakim yang terancam, saya kira kita mesti koordinasi menanyakan ini ke MK,” sambung Hasto.
Hasto mengatakan Sekjen LPSK tengah berusaha berkomunikasi dengan Sekjen MK untuk mengetahui titik terang atas rumor tersebut. Dalam waktu dekat, LPSK akan melakukan pertemuan atau komunikasi dengan MK.
Sebagaimana diketahui, MK tengah menangani sengketa hasil Pilpres 2019. Sidang perdana sudah selesai digelar hari ini. (detik/red)
Tribunriau- Gubernur H Nurdin Basirun mengajak para pengusaha lokal yang ada di Kepri untuk tidak segan berinvestasi sebanyak-banyaknya. Mereka bisa bersinergi bersama-sama Pemerintah dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan pembangunan infrastruktur.
“Kami mengajak para pengusaha lokal untuk ikut bersama-sama membangun, menambah indah wajah Kepri, salah satunya di Ibu kota Tanjungpinang,” ujar Nurdin saat melakukan pertemuan dengan Pengusaha Hengky Suryawan di ruang kerja kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (11/6).
Pertemuan sendiri dilakukan guna membahas sejumlah proyek pembangunan infrastruktur. Nurdin didampingi Asisten Bidang Perekonomian Syamsul Bahrum, Kadis PU Abu Bakar, Kadis Perkim Mahyudin dan Kadis Kelautan Eddy Sofyan.
“Niat kita membangun adalah keikhlasan, tidak mengambil untung namun bagaimana dampak dari pembangunan bagi kehidupan masyarakat, dapat bermanfaat untuk generasi kedepan,” lanjut Nurdin.
Nurdin pun menyatakan siap untuk membantu, misalkan jika ada persoalan tentang perizinan. Pemerintah akan ikut andil jika ada permasalahan agar tidak terjadi kendala berlarut-larut yang tentu dapat menghambat pembangunan tersebut.
“Kalau niat baik itu semata-mata untuk masyarakat, kita optimis setiap pembangunan yang kita gagas dapat berjalan lancar, intinya adalah bangun sinergitas sekuat mungkin,” tambah Nurdin lagi.
Sementara itu, Pengusaha Hengky Suryawan datang untuk menjabarkan ide nya yang mana memiliki tujuan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, salah satunya dengan berinvestasi dalam proyek pembangunan Jalan.
Hengky berujar bahwa Pelabuhan dan Bandar udara merupakan dua pintu masuk bagi Kepri sebagai daerah Kepulauan yang menjadi prioritas, maka kemudahan akses dengan adanya jalan yang luas dan layak dirasa perlu terlebih untuk mengurai kemacetan.
“Kita awali dengan berdialog menjabarkan gagasan, sebagai anak daerah, kami pun ingin bersumbangsih untuk pembangunan agar daerah semakin maju,” kata Hengky.
Setelah menjabarkan gagasannya diperkuat dengan market perencanaan yang dibawa Hengky, Nurdin beserta rombongan rapat langsung bergegas meninjau kelapangan.
Tepatnya di depan area pintu keluar Bandara RHF dan area didepan RSUD Raja Ahmad Tabib. Dikedua area tersebut terdapat tanah milik Hengky pribadi yang ingin dirinya hibahkan kepada Pemprov agar bersinergi membangun jalan.
Direncanakan, mulai dari depan jalan keluar Bandara RHF akan di buka jalan menuju depan RSUD, sebelumnya akan terdapat bundaran yang kemudian akan menyebar jalan tersebut menjadi kedua arah yakni menuju kantor Wali kota di Senggarang dan kantor Gubernur di Pulau Dompak. Diarea depan RSUD sendiri direncanakan akan disambung dengan flyover. Ruas jalan sendiri nantinya akan memiliki lebar yang cukup luas yakni sekitar 50 M dengan total panjang jalan dari kedua titik lokasi tadi adalah hampir 2 Km.
Nurdin kemudian menginstruksikan Kadis PU Abu Bakar untuk segera mengkoordinir market pembangunan jalan tersebut, agar segera bersinergi salah satunya dengan Pemko Tanjungpinang.
“Pak Abu, tolong segera lakukan pertemuan dengan pengusaha dan pihak Pemko Tanjungpinang, kalau bisa segera jangan diperlambat,” kata Nurdin.
Nurdin pun juga menginstruksikan Kadis Perkim Mahyuddin agar jangan melupakan kawasan hijau dalam pembangunan jalan ini, agar kawasan tidak terlihat gersang maka bangun taman-taman disekitar jalan agar semakin berseri. (adv/hms/rls)
ROHIL, tribunriau – Pemerintah kabupaten (pemkab) Rokan Hilir (Rohil) sudah menyurati mantan pejabat Rohil yang belum mengembalikan mobil Dinas (mobdin), karena masih ada mobdin yang masih dikuasai mantan pejabat.
” Aset Mobil Dinas kabupaten Rokan Hilir masih banyak lagi, sesuai dengan arahan KPK masih banyak lagi mantan-mantan pejabat yang belum mengembalikan kenderaan operasional nya,” kata Bupati Rohil H.Suyatno, Rabu (12/6/19) di Gedung H. Misran Rais Bagansiapiapi.
pemkab Rohil sudah menyurati yang bersangkutan, namun secara bertahap sudah ada yang mengembalikan.
” Pemerintah Daerah berdasarkan petunjuk dari KPK sudah melayangkan kepada masing – masing mantan – mantan pejabat yang pernah bertugas di Kabupaten Rokan Hilir, jadi pemkab Rohil tidak diamlah dalam hal ini dan tetap ditindak lanjuti, ” ujar suyatno. (hen)
ROHIL, tribunriau – Sudah 19 Tahun kabupaten Rokan Hilir berdiri baru tahun 2019 meraih wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari Badan pemeriksaan keuangan (BPK). ucapan syukur pemerintah kabupaten (pemkab) Rokan Hilir ( Rohil) dengan mengundang anak yatim sebanyak 152 orang.
” Kumpul hari ini sebagai tanda ucapan terima kasih kepada semua perangkat yang telah bekerja keras dalam merebut WTP, jadi kesemuanya itu adalah berkat kerja sama, kerja keras dan keseriusan kita dalam menjalankan tugas, ” kata Bupati Rohil H.Suyatno di gedung H. Misran Rais Bagansiapiapi, Rabu (12/6/19).
Tanpa pamrih semua satuan kerja (satker) bekerja dan membuahkan hasil, yakni mendapat WTP yang sangat dinantikan kabupaten/kota. suatu peningkatan keuangan yang cukup juga termasuk masalah aset.
” Saya tidak terbayangkan 19 Tahun sudah kabupaten Rokan Hilir Berdiri baru tahun 2019 Rokan Hilir meraih WTP, dibandingkan dengan kabupaten/kota di provinsi Riau, Rohil paling lambat sedangkan kabupaten/kota yang lain ada yang sudah 8 kali, ada yang 6 kali sementara Rohil hanya pertama kali, ” ungkapnya.
Untuk kedepan kita harus tingkatkan Dan meraih WTP lagi, kesemuanya itu atas kerja sama, kerja keras dan keseriusan kita, tanpa hal tersebut saya pikir mustahil untuk meraih WTP itu.
” Ucapan syukur, pemkab Rohil mengundang anak yatim sebanyak 152, kita berbelah bagi kepada anak, mudah – mudahan Do’a anak yatim menyertai kita khususnya kabupaten Rokan Hilir yang kita cintai ini, agar kabupaten ini menjadi kabupaten yang aman dan masyarakatnya penuh kesibukan, jadi antara pemkab dan masyarakat Rohil harus ada kerja sama yang baik, ” harap suyatno.
Hadir, Bupati Rohil H. Suyatno. Amp, wakil Bupati Rokan Hilir Drs. Jamiludin, sekda Drs. Surya Arfan. Msi, anggota DPRD Rasyid Abizar, kepala OPD dan ASN dilingkungan pemerintah kabupaten Rokan Hilir. (hen)
Tribunriau- Wakil Gubernur Kepri H. Isdianto melakukan inspeksi mendadak (Sidak) pegawai disejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) usai apel gabungan di hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran Idul Fitri 1440 H, Senin (10/6/2019).
Adapun sejumlah kantor OPD yang disidak oleh Wakil Gubernur pada kesempatan ini adalah kantor BKPSDM, kantor BPKAD, Barenlitbang, Dispora, DPMPTSP dan Biro Humas, Protokol dan Penghubung (HPP).
Dalam sidaknya ini Wagub didampingi oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan dan Disiplin BKPSDM Kepri, Nora Fitri.
Disetiap kantor yang dikunjungi, Isdianto mengingatkan pegwai agar senantiasa menjaga dan mengingatkan kinerja serta disiplin. Disiplin yang dia maksud harus di dasari dari diri pribadi masing-masing, bukan karena takut dengan aturan dan sebagainya.
Secara keseluruhan, Isdianto mengatakan jika jumlah pegawai yang hadir usai libur lebaran dilingkungan Pemprov Kepri sudah cukup memuaskan. Hanya beberapa pegawai saja yang tidak hadir, namun alasannya jelas. Diantaranya karena sakit atau sedang mengikuti rapat.
“Saya hanya melanjutkan apa yang disampaikan Gubernur pada saat apel tadi, bahwa disiplin itu penting. Bagi pegawai yang hari ini tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas, tentu akan menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Makanya kita minta OPD membuat laporan kehadiran tertulis ditujukan kepada Wakil Gubernur dan Gubernur. Jika kemudian nanti ada yang menerima hukuman, bahwa yang menghukum bukan Gubernur atau Wakil Gubernur, tetapi aturanlah yang menghukum. Makanya patuhlah dengan peraturan yang ada,” kata Isdianto.
Kepada kabag TU disetiap OPD yang dikunjungi Isdianto langsung meminta daftar kehadiran pegawai. Dan berulangkali bertanya untuk memastikan jika nama-nama yang sudah paraf memang hadir. Atau bukan paraf yang diwakilkan.
“Saya tanya sekali lagi, absen ini betul ya? hadir semua?,” tanya Isdianto.
Selanjutnya Isdianto meminta para pegawai agar menjaga kekompakan, menjaga silaturahim, tidak saling salah- menyakahkan dan saling buruk- memburukkan.
“Kita semua ini tidak ada yang hebat. Semuanya punya kelemahan dan semuanya punya kelebihan. Saya minta agar yang diberi kelebihan jangan sombong dan yang kurang jangan berkecil hati. Buatlah suasana nyaman berada di kantor. Saling silaturahmi dengan baik dan saling mekengkapi satu sama lainnya,” ujarnya lagi.
Hal lainnya yang disampaikan Isdianto kepada para pegawainya adalah agar senantiasa memperbaiki kinerja masing-masing. Karena apapun yang di lakukan pegawai saat ini tidak pernah luput dari pengawasan masyarakat. Sehingga jangan sampai membuat para pelaku sejarah pembentukan Kepri menjadi kecewa setelah melihat kinerja generasinya yang mengecewakan.
“Kita ini bekerja selalu dalam pengawasan masyarakat. Makanya bekerjalah dengan benar, jangan membuat para pelaku sejarah yang melihat menjadi kecewa dengan perkembangan Kepri setelah berdiri sendiri menjadi Provinsi,” ungkap Isdianto. (adv/hms/rls)
BINTAN/KEPRI, Tribunriau- Bupati Bintan Apri Sujadi dan Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam melaksanakan shalat Idul Fitri 1440 H di Mesjid Besar Nurul Iman, Kijang, Rabu (5/6) pagi.
Pantauan di lapangan, terlihat ribuan masyarakat muslim yang ikut memadati mesjid guna melaksanakan sholat Ied di pagi hari.
Usai melaksanakan sholat, Bupati mengajak masyarakat untuk meningkatkan rasa syukur setelah sebulan penuh menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadhan.
“Tentunya rasa syukur serta momen Idul Fitri 1440 Hijriah ini diharapkan dapat memupuk kembali rasa persatuan dan kesatuan ditengah tengah masyarakat untuk kepentingan bersama dan bergandeng tangan mendukung sejumlah program pemerintah daerah untuk lebih baik ke depannya,” ujarnya.
Ketua Panitia Penyelenggara Shalat Idul Fitri di Masjid Besar Nurul Iman Kijang, Saleh Mursalin, mengatakan, bahwa dipilihnya Masjid Besar untuk kegiatan shalat Ied guna menyesuaikan dengan kondisi cuaca di lapangan.
“Hasil musyawarah bersama panitia, guna menghindari beberapa hari belakangan ini sering turun hujan di Bintan khususnya, maka Masjid dinilai salah satu tempat yang aman bagi masyarakat ” ujarnya.
Bertindak selaku Khatib Shalat Ied 1440 H di Masjid Besar Nurul Iman, Raja Sofyan dengan imam, Raja Muhammad Innamul Hasan (Santri hafiz qur ‘an dari pondok pesantren Sulaimaniyah cabang Turki di Bogor). (amri)
