Hukrim Kayu Illegal, Kim To: Saya Ditangkap, Yang Lain Tidak

Kayu Illegal, Kim To: Saya Ditangkap, Yang Lain Tidak

5
BERBAGI

ROHIL,Tribunriau- Salah seorang pemilik usaha Panglong (pengetaman kayu) yang berada di jalan Sungai Garam, Pelabuhan Baru, Kim To mengatakan di hadapan majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir (Rohil) bahwa penangkapan dirinya sangat tidak adil.

“Polisi tebang pilih, saya ditangkap, yang lain tidak ditangkap,” ujar Kim To yang mengaku sudah melakukan usahanya selama lebih kurang tujuh tahun, Rabu (31/1/2018) lalu.

Kim To mendapatkan masa penangguhan penahahan oleh penyidik, dirinya dijerat dengan pasal 87 ayat 1 UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan atau UU no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasa perusakan hutan.

Dalam persidangan, Kim To menyatakan bahwa usaha panglong yang dijalaninnya tersebut hanya untuk pembuatan peti mati dan pintu serta jendela untuk rumah warga.

Dijelaskannya, kayu tersebut dibelinya dari seseorang yang bernama Mamun, dan kayu tersebut juga tidak dilengkapi dengan surat. “Kalau tidak ditawarkan, saya tidak akan beli (kayu tersebut),” ujarnya.

Dikatakan juga oleh Kim To, usaha yang digelutinya bukan usaha yang tertutup, dan hingga 7 tahun tidak pernah mendapat teguran dari Dinas Kehutanan. “Selama ini saya tidak pernah dilarang atau ditegur oleh Dinas Kehutanan,” jelasnya.

Terkait masalah perizinan, Kim To juga mengaku telah mengantongi izin dari Disperindag dan juga izin tempat usaha.

Sebelumnya, keterangan dari Saksi Ahli Kehutanan, Rahmat Budiono S.Hut Mhum, dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Bidang pengujian hasil hutan, yang dihadirkan oleh JPU dalam sidang sebelumnya bahwa jenis kayu yang menjadi barang bukti dalam perkara itu jenisnya Meranti, Punak sebanyak 289 keping.

Rahmat Budiono dalam keterangannya mengatakan bahwa usaha Panglong itu setelah dicek tidak mengantongi izin/dokumen pembelian hasil kayu hutan dari pemerintah. Menurutnya, sesuai dengan peraturan dan undang-undang, pemilik panglong itu harus memiliki izin atau dokumen yang sah untuk membeli kayu hasil hutan dari pemerintah. (to)