ROHIL, Tribunriau – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Bersama Pemerintah Daerah Menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian laporan pembahasan Ranperda laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 oleh Badan Anggaran sekaligus pengambilan keputusan, kamis (22/9/22) siang di ruangan sidang DPRD Rohil Bagansiapiapi.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rohil Maston Didampingi Wakil Ketua l Abdullah dan Wakil Ketua ll Basiran Nur Efendi, dan dihadiri juga Sekretaris DPRD Rohil H.Sarman Syahroni,ST serta anggota DPRD Rohil, Sedangkan dari Pemerintah Daerah dihadiri oleh Wakil Bupati Rohil H Sulaiman SS MH, beberapa Kepala OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, dan Para Kabid.
Ketua DPRD Rohil Maston Mengtakan, sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2019 kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK).
Pengambilan keputusan atas ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan hilir Tahun Anggaran 2021 yaitu penyampaian laporan pembahasan yang disampaikan oleh badan anggaran,” Ujar Maston.
Selanjutnya Banggar DPRD Rohil Imam Suroso, SE, dalam laporannya menyampaikan, berdasarkan uraian pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021, Terkait realisasi laporan perubahan saldo anggaran neraca laporan operasional perubahan catatan atas laporan keuangan, maka Tim Banggar DPRD kabupaten Rokan Hilir atas laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Rokan hilir Tahun Anggaran 2021 merekomendasikan kepada pemerintah kabupaten Rokan hilir agar dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah diperlukan adanya optimalisasi terhadap pendapatan dan pengelolaan pendapatan daerah yang pontensial masih terdapat sumber pendapatan daerah dari pajak daerah.
Adapun pajak perhotelan dan pajak bumi, serta retribusi daerah yang masih berada di bawah target dan ilustrasi, oleh karena itu, beberapa langkah upaya yang dapat dilakukan kebijakan atas intensif dan ekstensifikasi sumber sumber PAD dilakukan melalui optimalisasi penghasilan pajak daerah, dan retribusi pajak daerah termasuk tentang daerah yang menjadi potensi unggul di kabupaten Rokan Hilir,” Jelasnya.
selain apa yang dikemukakan diatas, Banggar DPRD mengapresiasi hasil audit BPK perwakilan Riau, Pemerintah Kabupaten Rokan hilir memperoleh opini Wajar Tanpa pengecualian, suatu hasil yang sangat dinanti oleh setiap instansi vertikal maupun daerah daerah, baik kabupaten kota maupun provinsi.
“Menyikapi laporan pertanggung jawaban APBD Tahun 2021 telah Disampaikan kepada fraksi – fraksi guna diminta pendapatnya serta saksi DPRD kabupaten Rokan Hilir yang juga tergabung dalam badan anggaran yang mana sepakat menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021,” Ucap Imam Suroso.
Bupati Rokan Hilir diwakili wakil bupati Rohil H. Sulaiman.SS.MH dalam sambutanya mengatakan, atas nama pemerintah Daerah kabupaten Rokan Hilir menyampaikan ucapan terakhir kasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya pada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang telah menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan secara optimal terhadap penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten Rokan Hilir Tahun anggaran 2021.
Selanjutnya dengan sudah selesainya seluruh tahapan pembahasan terkait rancangan peraturan Daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Rokan Hilir Tahun anggaran 2021.
” Melalui Rapat Dewan yang terhormat ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya atas saran dan pendapat serta kesepakatan melalui rekomendasi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2021, harapan kami dengan telah dibahasnya tentang laporan pertanggungjawaban pelaksnaan APBD Tahun anggaran 2021 tanpa mengurangi esensi yang terdapat dalam laporan tersebut, sehingga laporan yang akuntabel dan transparan dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh seluruh masyarakat Rokan Hilir yang diwakili anggota Dewan yang terhormat, ” Harap Sulaiman.
(Hen)
