Lingkungan Sidang Dugaan Pengrusakan Lingkungan di Rohil, PT JJP Bacakan Duplik

Sidang Dugaan Pengrusakan Lingkungan di Rohil, PT JJP Bacakan Duplik

5
BERBAGI

ROHIL, Tribunriau- Setelah menunda sidang selama dua minggu, Pengadilan Negeri Rokan Hilir (PN Rohil), Senin (5/6/17) kembali menggelar sidang perkara tindak pidana dugaan pengrusakan Lingkungan hidup akibat kebakaran lahan di lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Jatim Jaya Perkasa (PT.JJP) yang berada di Kepenghuluan Sei Rokan, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rohil pada tahun 2013 yang lalu.

Dalam agenda sidang kali ini, terdakwa PT.JJP yang diwakili oleh Direkturnya Halim Gozali membacakan Duplik atau jawaban atas Replik atau tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum dalam sidang sebelumnya yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya M. Sitepu SH MH dan Toni Hutapea SH.

Dalam Dupliknya yang dibacakan Halim Gozali selaku Direktur PT.JJP, ia meminta kepada Jaksa dan Majelis Hakim bahwa menurut ketentuan perundang-undangan. “Proses pengambilan sample yang dilakukan oleh saksi ahli tidak sesuai dengan yang diatur dalam peraturan, maka hasil pengambilan sample tersebut batal demi hukum,” ucapnya.

Setelah duplik selesai dibacakan, pihak Kuasa Hukum terdakwa PT.JJP kembali membacakan Dupliknya atas Replik Jaksa Penunut Umum.

Dalam duplik kuasa hukum PT.JJP yang dibacakan tetap menjawab bahwa pengambilan sample yang dilakukan oleh Ahli kerusakan lingkungan hidup tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang seharusnya menggunakan Ring Sample. Namun Ahli menggunakan alat pipa Paralon, serta laboratorium yang digunakan atau dipakai oleh ahli untuk menguji atau mengetahui tingkat kerusakan tanah yang ada tidak terakreditasi.
“Oleh karena itu, tuntutan Jaksa Penuntut Umum seharusnya batal demi hukum,” ucap Halim Gozali.

Dalam dupliknya, ia meminta kepada majelis hakim bahwa terdakwa PT.JJP yang diduga melakukan kerusakan lingkungan hidup tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana.

Setelah bermusyawarah, Ketua Majelis hakim Lukman Nulhakim SH MH dengan anggotanya selanjut menyatakan menunda sidang dua (2) minggu kedepan, yaitu pada tanggal 19 Juli 2017 nanti dengan agenda putusan. (to)