Jakarta –

Kemacetan panjang terjadi di Puncak, Bogor, arah ke Jakarta di saat PPKM level 3. Warga pun sempat terjebak berjam-jam dalam kemacetan.

Sebagaimana diketahui, saat sejumlah PPKM di daerah telah turun ke level 3. Kota Bogor termasuk daerah yang turun ke level 3.

Kemacetan parah di kawasan puncak pun tak terelakkan di akhir pekan. Hal tersebut salah satunya diceritakan seorang warga bernama Lukman Nul Hakim. Ia terjebak macet kala sedang melintas ke arah Jakarta dari Cianjur.

“Macet sekali. Terutama dari arah puncak menuju Jakarta. Kepadatan di mulai Puncak Pass sampai Cimory,” ujar Lukman kepada detikcom, Minggu (29/8/2021).

“(Terjebak macet) sekitar 2-3 jam,” tuturnya.

Lukman menuturkan kendaraan didominasi pelat B. Kemacetan ia duga karena banyaknya volume kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta.

One way, kata Lukman, sudah mulai diberlakukan. “Ketika saya lewat, belum. Tapi setelah saya sampai Cimory River Side, baru mulai diberlakukan,” jelasnya.

Lukman sangat menyayangkan masih banyaknya pengendara yang tidak mempedulikan protokol kesehatan. “Iya sangat disayangkan, seolah abai dengan COVID yang saat ini masih melanda. Dan beberapa pengendara terlihat abai dengan prokes, salah satunya tidak menggunakan masker,” tegasnya.

Warga lain, Ghina Fikria Al Khoeriah, bercerita ia terjebak macet ketika hendak pergi ke daerah Ciloto.

“Saya kejebak macet dari zuhur kira-kira pukul 12.00 hingga 14.30,” terang Ghina.

Ghina menuturkan 70% kendaraan didominasi pelat B. Ia menduga macet terjadi karena membeludaknya wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata.

“Mungkin dikarenakan PPKM sudah turun level dan banyak warga yang sudah ingin berekreasi ke tempat wisata yang ada di sana,” imbuhnya.

Sementara itu, seorang warga bernama Toriq juga merasakan hal sama. Dia menyebut kemacetan sudah terjadi di Gadog.

“Lumayan padat dari keluar tol Gadog dan kebanyakan yang melintas jalur puncak pelat B kebanyakan,” ujar Toriq kepada detikcom, Minggu (29/8/2021).

Kala itu, Toriq hendak pulang ke rumahnya di Jalan Raya Puncak, dekat pom bensin Cibogo. Perjalanan yang normalnya hanya membutuhkan waktu 5 menit kini ditempuh hampir setengah jam.

“Lumayan dari Gadog sampai rumah, makan waktu 30 menit yang tadinya cuma 5 menit,” tuturnya.

Toriq mengetahui Bogor menerapkan PPKM level 3. Ia sangat bersyukur karena dengan turunnya level PPKM, roda perekonomian di jalur puncak bisa bergerak lagi.

“Satu sisi yang usaha usaha di jalur Puncak sudah tidak merasa sepi untuk penghasilan hariannya, satu sisi warga pun mulai bosan dengan PPKM, satu sisi aturan pemerintahnya sendiri kurang jelas, kalau saya pribadi sih ya tidak masalah sama sekali yang terpenting kan ekonomi masyarakat, khususnya jalur Puncak, sudah mulai membaik,” jelasnya.

Warga lainnya, Putri, bercerita ia terjebak macet saat berkendara dari Cianjur ke Bekasi. Kala itu ia terjebak macet hampir 2 jam.

“Saya kejebak macet dengan kendaraan bermotor sekitar 2 jam tapi tidak di satu titik, rata-rata kemacetan berada di titik pertigaan keluar bukit pelangi, pertigaan keluar Pasir Angin, Sentul, itu benar-benar stuck nggak jalan karena yang naik ke Puncak sangat padat,” tutur Putri.

Sama seperti Toriq, Putri menyebut kendaraan didominasi pelat B. “Puncak hampir 95% dipenuhi pelat B,” lanjutnya.

Menurutnya, kemacetan terjadi karena warga sudah jenuh berbulan-bulan di rumah. Kemacetan yang terjadi pada Sabtu (28/8), terang Putri, berbeda dari biasanya.

“Seperti (kemacetan) mudik Lebaran, tapi saya lihat mereka juga masih tetap menjaga 3M saat di puncak kecuali di tempat makan,” jelasnya.

Sumber: DetikNews

Jakarta –

KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Probolinggo di Jawa Timur, Puput Tantriana Sari. KPK turut mengamankan suami Puput yang juga anggota DPR RI, Hasan Aminuddin.

“Benar KPK telah melakukan giat penangkapan di sebuah kabupaten di Jawa Timur,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, saat dimintai konfirmasi soal OTT terhadap Puput dan Hasan, Senin (30/8/2021).

Namun, dia belum menjelaskan detail kasusnya. Dia juga belum menjelaskan berapa orang yang diamankan.

Sementara itu, Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan ada sejumlah orang lainnya yang turut diamankan. Ali belum menjelaskan berapa barang bukti yang diamankan dalam OTT ini.

“Tim masih bekerja, dan perkembangannya nanti kami pastikan akan kami sampaikan lebih lanjut,” ujarnya.

Para pihak yang diamankan dalam OTT ini masih berstatus sebagai terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut.

(haf/knv)

Sumber: DetikNews

Dairi –

Polres Dairi mengungkap ladang yang ditanami narkotika jenis ganja di Kecamatan Parbuluan, Dairi, Sumatera Utara (Sumut). Polisi mengamankan satu orang yang diduga sebagai pemilik ladang tersebut.

Ladang ganja itu tepatnya berada di Dusun Perluasan, Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Dairi. Kapolres Dairi AKBP Ferio Sano Ginting memimpin langsung penangkapan serta pencabutan pohon ganja di perladangan tersebut, bersama personel polisi, camat setempat, kepala desa serta masyarakat pada Minggu (29/8/2021).

Petugas mengamankan seorang pemilik ladang berinisial KS (28) warga Kecamatan Parbuluan. Polisi juga mencabut 200 batang pohon ganja berbagai ukuran.

“Terima kasih sebesar-besarnya kepada masyarakat yang telah menginformasikan tentang adanya perladangan yang ditanami ganja tersebut. Kami Polres Dairi mengharapkan kerjasama yang sudah terjalin baik dengan masyarakat tetap berkesinambungan,” kata Ferio dalam keterangannya.

Ferio menjelaskan pengungkapan ladang ganja itu berawal dari informasi masyarakat kepada personel Polsek Parbuluan bahwa ada ladang ganja milik seseorang.

Kapolsek Parbuluan AKP M Agus Santoso langsung berkoordinasi dengan Satnarkoba Polres Dairi. Petugas kemudian menuju ke lokasi melakukan pengintaian di ladang tersebut.

“Petutas mengamankan seorang tersangka berinisial KS. Setelah diinterogasi di lokasi, Ks mengaku bahwasanya ladang tersebut miliknya,” sebut Ferio.

Ferio ganja itu sudah ditanam KS sejak tiga bulan lalu. Ferio menyebut KS bakal dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 subs 111 ayat 2 UU Narkotika akibat perbuatannya tersebut.

“Dia-nya mengakui menanam serta merawat ganja tersebut sampai lebih kurang 3 bulan lamanya,” ucap Ferio.

(eva/eva)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Para mantan pimpinan turun gunung bicara penyelamatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai mulai kehilangan kepercayaan publik. Hal itu dikarenakan adanya temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM terkait maladministrasi dalam pelaksanaan TWK KPK alih status ASN.

Para mantan pimpinan itu berbicara dalam diskusi virtual bertajuk ‘Menyoal Masa Depan KPK Pasca Temuan Ombudsman dan Komnas HAM’, yang disiarkan di kanal YouTube ICW, Minggu (29/8/2021). Mantan wakil ketua KPK Mochammad Jasin menyebut pelemahan terhadap lembaga antirasuah itu dimulai sejak amandemen Undang-undang KPK tahun 2005.

“Amandemen Undang-undang KPK didengungkan sejak 2005, memilih pemimpin tidak berintegritas yang bisa diajak kompromi, seperti pimpinan sekarang, tidak independen, alih status pegawai KPK, tes pegawai KPK melalui TWK, memecat pegawai. KPK ada tapi hanya berfungsi sebagai lembaga pencegahan dan tidak mampu memberantas dan mencegah korupsi. Ya contohnya dengan temuan-temuan Ombudsman dan Komnas HAM ini,” ungkap Jasin.

Untuk itu, Jasin menerangkan penyelamatkan KPK bisa dimulai dari pembenahan internal KPK itu sendiri. Mulai dari penyusunan Undang-undang yang kuat yang didukung pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat hingga memastikan kecukupan fasilitas operasional dan dana dalam menjalankan tugas.

“Syarat bagusnya kinerja KPK: didukung aturan Undang-undang kuat, eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat. Kemudian independen, pimpinan harus kompeten, taat hukum, berintegritas, profesional, berani, demikian dengan pegawainya. Kemudian fasilitas operasional kerja dan dana harus mencukupi sesuai kebutuhan serta program dan rencana jelas dalam pemberantasan korupsi dan pelaksanaan yang konsisten,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, mantan pimpinan KPK Saut Situmorang menyinggung pentingnya peran dewan pengawas (dewas) KPK untuk mengawal dan menjaga kinerja internal KPK. Saut mengibaratkan dewas KPK seperti penjaga malam.

“Kalau mau seperti apa ke depan, kerja kerasnya kita bisa harapkan ke dewas. Ibaratnya seperti penjaga malam. Beda dengan pengawas internal seperti zaman dulu,” kata Saut.

Saut menyampaikan, penguatan peran koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan dan penindakan harus terus dilakukan bersamaan. Karena hal itu, kata Saut, sudah menjadi satu kesatuan.

“Jangan lupa kerja KPK itu koordinasi, supervisi monitoring, pencegahan, penindakan. Paket itu embrace satu sama lain. Jadi satu,” tuturnya.

(whn/dhn)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Pesawat Batik Air rute Aceh-Jakarta mendarat darurat di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara siang tadi. Penumpang pesawat tersebut menceritakan detik-detik kejadiannya.

Dilansir Antara, Minggu (29/8/2021), pesawat Airbus A-330 itu membawa ratusan penumpang saat mendarat di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang Sumatera Utara pukul 11.45 WIB.

“Kami sempat khawatir dengan kejadian ini, semoga kami dapat melanjutkan penerbangan dengan selamat sampai ke tujuan,” kata Hayatullah Fajri, seorang penumpang asal Meulaboh, Aceh Barat.

Ia mengatakan, pesawat Batik Air tersebut berangkat dari Aceh menuju ke Jakarta sekira pukul 10.55 WIB siang, dari jadwal penerbangan semula sekira pukul 10.00 WIB.

Sementara itu, Irfan seorang penumpang lainnya mengatakan mereka terkejut ketika pilot memutuskan pesawat yang ditumpangi tersebut, akan mendarat darurat di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Sesuai tujuan penerbangan di dalam tiket, kata dia, pesawat Batik Air tersebut memiliki jadwal penerbangan langsung dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar, dengan tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta.

(imk/imk)

Sumber: DetikNews

Denpasar –

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan apresiasi kepada warga dan Forkopimda Bali. Sebab, jumlah pasien terpapar Covid-19, yang dirawat di tempat Isolasi Terpusat (Isoter) di Bali paling tinggi untuk skala nasional atau se-Indonesia.

“Jumlah yang diisoter jauh lebih banyak daripada isoman, jadi yang di Isoter hampir 60 persen yang isoman 25 persen jadi ini angka isoter terbaik se-Indonesia,” kata Sigit usai meninjau langsung lokasi Isoter di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur Bali, melalui keterangan tertulis, Minggu (29/8/2021).

Sigit berharap, laju pertumbuhan Virus Corona akan semakin dapat ditekan. Sehingga, aktivitas perekonomian masyarakat di Pulau Dewata akan kembali pulih, setelah terpukul saat Pandemi Covid-19.

Meski begitu, mantan Kapolda Banten ini mengakui ada beberapa hal yang harus diperbaiki ke depannya. Terutama soal sinkronisasi data antara daerah dengan pusat.

“Jadi mudah-mudahan dengan langkah-langkah ini pertumbuhan covid betul-betul bisa dijaga. Kemudian yang sedang diperbaiki terkait masalah tracing, ada proses sinkronisasi data antara pusat dengan daerah, sehingga kegiatan tracing, testingnya pun bisa dilaksanakan maksimal,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Lebih lanjut, Sigit juga memberikan apresiasi kepada Forkopimda Bali yang telah bekerja keras menekan laju pertumbuhan virus corona. Pasalnya, saat ini penyebaran Covid-19 di Bali, telah mengalami penurunan.

Sementara itu, Sigit meminta agar Forkopimda Bali mempertahankan tren positif yang sudah ada terkait dengan akselerasi program vaksinasi massal.

“Terima kasih vaksinasi sudah berjalan optimal tinggal sisanya bisa diselesaikan di akhir September. Sehingga dosis dua bisa 100 persen. Sehingga terjadi kelonggaran dan aktivitas ekonomi akan semakin meningkat. Dan ekonomi Bali kembali semakin baik dan seperti yang diharapkan masyarakat Bali,” ucap Sigit.

Dalam tinjauannya, Sigit bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga menyempatkan diri untuk menyapa secara langsung pasien Covid-19 yang dirawat di tempat Isoter.

“Terima kasih hari ini saya bisa bertemu teman-teman semuanya dalam kondisi gembira, dan tentunya dengan gembira ini pasti akan mempercepat kesembuhan. Saya tanyakan, tenaga kesehatannya bagus ya?” tanya Sigit ke pasien yang dirawat di Isoter.

“Bagus,” jawab pasien dengan serentak.

Karena mendapat jawaban fasilitas dan pengawasan tenaga kesehatan yang bagus, Sigit meminta kepada warga untuk mau membantu mengajak keluarga serta kerabatnya yang terpapar Covid-19, untuk mau di rawat di lokasi Isoter.

“Kalau lebih enak dari isoman sampaikan ke saudara-saudara kita yang masih di isoman diajak ke Isoter semua, biar cepet sembuh,” ajak Sigit.

Tak lupa, Sigit menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Forkopimda, personel TNI-Polri dan tenaga kesehatan yang terus berjuang untuk menekan laju pertumbuhan virus corona.

“Terima kasih pak Gubernur, Wali Kota, Bupati yang telah kerja keras bersama TNI, Polri seluruh nakes dalam kendalikan laju pertumbuhan Covid-19 di Bali,” tutup Sigit.

(mae/imk)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Kerumunan di Pulau Semau, Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai kritikan. Kerumunan itu merupakan acara pertemuan Gubernur NTT Viktor Laiskodat bersama dengan para kepala daerah se-NTT.

“Bagi saya kerumunan ini contoh tidak baik bagi masyarakat terutama ketika penerapan PPKM tingkat 4 sedang berlangsung dan penularan Covid-19 mulai melandai,” ucap tokoh agama di Kupang, Pendeta Emi Sahertian, seperti dilansir kantor berita Antara, Minggu (29/8/2021).

Disebutkan kegiatan itu terjadi pada Jumat (27/8) di mana Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi turut hadir bersama dengan Gubernur NTT Viktor Laiskodat. Sahertian mengaku prihatin kerumunan ini justru dilakukan oleh pihak pemerintahan saat kalangan gereja telah mencoba menerapkan berbagai aturan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19 bahkan menutup kebaktian pada Minggu.

“Namun pada sisi lain aktor-aktor pemerintahan menabrak peraturan itu dengan menggelar kegiatan yang menimbulkan kerumunan,” katanya.

“Aturan kedaruratan untuk mencegah penularan dan menyelamatkan banyak nyawa masyarakat, bila dilanggar ini sekelas dengan tindakan kriminal,” imbuhnya.

Dia pun meminta penjelasan Pemprov NTT. Sebab, kegiatan ini menjadi contoh yang kurang pas.

“Kegiatan berisiko ini akan bisa ditiru masyarakat, bahkan bisa mengancam jiwa sesama karena rentan penularan Covid-19 yang mulai melandai di NTT,” katanya.

Penjelasan Pemprov NTT

Dokumentasi kegiatan itu tersebar viral di media sosial. Dilihat dari video yang diunggah oleh akun Twitter Corr L.A @jagungtiti71, terekam acara di pinggir pantai. Terlihat ada kursi dan meja, serta panggung pertunjukan.

Dalam video berdurasi 23 detik tersebut, terlihat berlangsung konser musik. Lantunan keras musik dan nyanyian membuat beberapa orang yang sebagian besar berbaju putih dan celana hitam berjingkrak. Kebanyakan dari mereka memakai masker.

Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi memberikan pernyataan singkat saat dimintai konfirmasi. Menurutnya, acara itu bukanlah pesta.

“Acara pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Tidak ada pesta,” ujarnya.

Acara yang dimaksud oleh Josef adalah acara pengukuhan TPAKD Kabupaten dan Kota Se-Provinsi NTT. Acara tersebut digelar pada Jumat (27/8), di Desa Otan Kecamatan Semau Kabupaten Kupang. Acara itu dihadiri oleh Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Sekda se-NTT. Acara itu bermaksud untuk mendorong pengembangan sektor UMKM.

Josef tidak mengetahui soal acara konser musik dan sebagainya yang terekam dalam video tersebut.

“Saya jam 4.30 WIB setelah acara pengukuhan pulang ke Kupang,” ujarnya.

Sementara itu, Satgas Penanganan COVID-19 menyebut akan mengecek adanya peristiwa tersebut. “Saya perlu cek dulu,” kata Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Herry Trianto, saat dihubungi terpisah.

(dhn/imk)

Sumber: DetikNews