Labuhanbatu –

Polisi menangkap seorang pria dan seorang wanita di Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara (Sumut), saat melakukan serah terima narkoba. Polisi menyita sabu seberat 100 gram, sebagai barang bukti.

Pria berinisial F alias Rudi (33), warga Kampung Pajak Labuhanbatu Utara (Labura) merupakan kurir yang mengantar narkoba. Sedangkan wanita berinisial IKS alias Indah (26) warga Rantauprapat, merupakan istri pemilik narkoba.

“Pemilik narkoba ini inisialnya AK. Dia menyuruh Rudi mengantarkan sabu ke Indah. AK ini merupakan DPO kita,” kata Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu AKP Martualesi Sitepu kepada wartawan, Senin (4/10/2021).

Martualesi mengungkapkan penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan selama sepekan. Yang dilakukan oleh tim dari Unit 2 Satres Narkoba Polres Labuhanbatu.

Martualesi mengatakan kedua tersangka ditangkap Senin (27/9) silam, di depan SPBU Jl Adam Malik Rantau Utara. Tepatnya dari sebuah ruko kosong yang dijadikan tempat pertemuan.

“Jadi berdasarkan beberapa informasi awal yang telah kita kantongi, kita menerjunkan tim yang bekerja kontinyu di lapangan. Mudah mudahan ini merupakan hasil awal,” katanya .

Ketika ditangkap Rudi baru tiba dari Aek Kanopan, Labura, tempat sabu tersebut berasal, yang juga merupakan domisili AK. Jarak nya 60 km dari Rantauprapat.

Kepada polisi Rudi mengaku dijanjikan upah sebesar Rp 1 Juta untuk pekerjaanya ini. Rencananya upah tersebut akan dibayarkan oleh Indah.

Sementara Indah mengaku baru kali ini mencoba untuk menjualkan sabu milik suaminya. Dia melakukannya karena kesulitan keuangan setelah terpaksa hidup terpisah dari suaminya.

Indah mengatakan AK hidup berpindah pindah tempat sejak menjadi buruan polisi. Itu sebabnya mereka harus hidup secara terpisah meski baru 6 bulan berumah tangga.

“Menurut Indah sabu tersebut dibeli suaminya dengan harga Rp 430 Ribu per gramnya. Nantinya akan dijual seharga Rp 470 gramnya,” kata Martualesi.

Martualesi menyebutkan, polisi telah berupaya mengembangkan kasus ini, sesaat setelah kedua tersangka ditangkap. Polisi segera menuju Aek Kanopan, Labura, memburu AK ke kediamannya.

Namun polisi tidak menemukan AK ditempat yang disebut oleh tersangka. Polisi menduga AK sudah melarikan diri, karena mengetahui istri dan kurirnya telah di tangkap.

“Akan terus kita buru,” katanya.

Kepada kedua tersangka, polisi menjerat dengan pasal 114 ayat (2) subsider pasal 112 ayat (2) UU Narkotika tahun 2009. Ancaman maksimalnya 20 tahun penjara.

(dwia/dwia)

Sumber: DetikNews

Manado –

Sejumlah mal di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) mewajibkan pengunjung menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 sebagai bukti telah divaksin. Pihak keamanan menyatakan ada ratusan pengunjung yang tidak diizinkan masuk karena tidak memiliki sertifikat vaksin.

Pantauan Detikcom, Senin (4/10/2021), hingga pukul 21:07 WITA, sejumlah mal seperti di Manado Town Square (Mantos), Mega Mall (MM) serta di IT Center masih ramai dikunjungi.

Terpantau, sejumlah pengunjung sebelum masuk mal harus melewati sejumlah protokol kesehatan seperti, mencuci tangan dan diarahkan petugas untuk melakukan scan QRcode aplikasi Peduli Lindungi.

Tak hanya itu, terlihat setiap pengunjung mal mengukur suhu tubuhnya.

“Ada banyak sekitar 200 orang yang tidak bisa masuk. Sempat terjadi adu mulut, namun setelah dijelaskan mereka memahami,” kata Vikram petugas keamanan di Manado Town Square (Mantos), kepada wartawan.

Vikram mengatakan ada pengunjung yang tidak diizinkan karena tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksin.

“Mulai tadi sore, yang tidak punya kartu vaksin disuruh pulang,” kuncinya.

Securty Mega Mal (MM) Haris Ansik menyatakan jika sosialisasi tentang penggunaan aplikasi peduli lindungi sudah disampaikan jauh sebelum kebijakan ini dilakukan. Namun, masih ada pengunjung yang belum tahu.

“Ada yang belum tahu aturan ini. Padahal kami sosialisasi satu minggu sebelumnya. Itu surat edaran,” kuncinya.

Salah satu pengunjung Gloria Palungan mengaku lebih aman menggunakan aplikasi tersebut.

“Senang sih, supaya bisa tahu sudah berapa banyak yang telah divaksin. Saya jadi merasa aman, karena rata – rata pengunjung mall bisa tahu yang berbelanja di sini sudah divaksin,” tukasnya.

Dia mengaku mendukung dengan program tersebut. Karena langkah ini merupakan upaya pemerintah dalam menekan angka penularan COVID, selain itu bisa tahu jumlah kunjungan di mal.

“Saya mendukung. Karena supaya penyebaran COVID bisa lebih ditekan. Kita pun bisa tahu berapa banyak yang masuk di mall,” tuturnya.

Pengunjung lainnya Olivia Karundeng merasa kecewa karena tidak bisa masuk ke mall hanya karena belum mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, padahal sudah pernah divaksin.

“Kecewa sih. Kan saya sudah divaksin. Kenapa nda (tidak) bisa masuk. Handphone saya habis baterai makanya tidak bisa masuk,” kata dia.

(dwia/dwia)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Polres Metro Jakarta Barat (Jakbar) masih menyelidiki kasus dugaan persekusi dan pengusiran Hartono Prasetyo alias Toni (64), warga Perumahan Permata Buana, Kembangan, Jakarta Barat. Sejumlah saksi dan ahli dimintai keterangan polisi.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Ady Wibowo mengatakan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Polisi selanjutnya akan meminta keterangan ahli pidana.

“Belum naik sidik (penyidikan). Terakhir sedang proses klarifikasi dan saksi ahli pidana,” kata Kombes Ady Wibowo saat dihubungi wartawan, Senin (4/10/2021).

Dihubungi terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakbar Kompol Joko Dwi Harsono mengatakan pihaknya masih mendalami laporan korban. Polisi masih mendalami apakah peristiwa yang dilaporkan itu mengandung unsur pidana atau tidak.

“(Laporan) sejak Maret, mungkin nanti kalau memangnya ada (unsur pidana), ya kita objektif aja. Kalau memang belum dapat unsur pidananya, ya kita belum bisa sampaikan status kan,” kata Joko.

Joko kemudian mencontohkan kasus keributan warga dan sejumlah satpam kompleks Permata Buana yang terjadi beberapa waktu lalu. Polisi meningkatkan status satpam sebagai tersangka karena telah memenuhi unsur pidana.

“Tapi kalau yang memang nyata-nyata kayak yang–polisi kan ada videonya ada ininya (bukti)—ya itu kita itu, kita objektif aja. Ada beberapa kasus kalau yang belum cukup untuk dinaikkan ya kita nggak naikkan, kalau buktinya kuat sudah terpenuhi ya kita mainkan gitu aja,” jelasnya.

Korban Diusir hingga ‘Didemo’

Sebelumnya diberitakan, Toni melaporkan kejadian yang menimpa dirinya terkait adanya pengusiran oleh oknum RT dan beberapa warga setempat. Rumah Toni didatangi oknum RT dan beberapa warga, seusai dirinya menyurati Wali Kota Jakarta Barat yang mengeluhkan perihal jalan di depan rumahnya.

“Jadi ada oknum RT-RT dan masyarakat, RT itu tidak cuma satu, ada berapa lah, datang memaksa masuk pekarangan orang dalam keadaan terkunci,” ujar Oktavianus saat dihubungi detikcom, Senin (4/10/2021).

Menurut Oktavianus, rumah kliennya itu didatangi beberapa warga dan oknum RT. Oktavianus mengatakan peristiwa terhadap kliennya itu tak ubahnya seperti didemo.

“(Toni) di dalam pagar, di pekarangan di rumah, pintu gerbangnya itu digoyang-goyang, kayak demo,” ucapnya.

Toni kemudian keluar dan menemui warga bersama RT tersebut. Dalam video yang diterima, seorang sekuriti saat itu menjelaskan bahwa RT hendak menemui Toni, namun Toni tidak membukakan pintu dan malah masuk ke dalam rumah. Padahal, saat itu Toni hendak mengambil kunci pagar rumahnya.

“Klien saya sudah renta, sudah usia, dia pikir kok ramai-ramai mau apa? Mau keluar dia nggak jadi, lagi ngobrol di depan pintu tiba-tiba bergantung poster dua biji ‘Usir Toni’ pakai kardus gede, ‘Usir Toni keluar dari sini, tinggal di hutan’,” Oktavianus membacakan kembali tulisan di poster.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya

Sumber: DetikNews

Makassar –

Simulasi pembelajaran tatap muka (PTM) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah mulai diterapkan. Wali Kota Makassar, Ramadhan ‘Danny’ Pomanto langsung mengecek penerapan protokol kesehatan (prokes) dalam simulasi PTM.

Danny Pomanto meninjau SMP 6 Makassar di Jalan Ahmad Yani untuk melihat langsung kesiapan sekolah dalam menyambut pelaksanaan PTM nantinya. Dia ingin kesehatan dan keamanan siswa diutamakan.

“Meski saat ini Kota Makassar sudah berada di level 2 namun saya tidak ingin tergesa-gesa untuk membuka sekolah. Berdasarkan rapat koordinasi kemarin, simulasi PTM dimulai serentak hari ini di semua kecamatan dan saya harapkan semua sekolah memastikan kondisi pelajar sehat sebelum melaksanakan tatap muka,” kata Danny, Senin (4/10/2021).

Siswa-siswi yang akan belajar sebelumnya melakukan tes antigen terlebih dahulu untuk menghindari adanya klaster sekolah.

Simulasi pembelajaran tatap muka (PTM) di Kota Makassar sudah mulai diterapkan. Wali Kota Makassar minta keamanan dan kesehatan siswa diutamakan. (Ibnu Munsir/detikcom)

“Tes antigen dulu untuk jaga-jaga. Semua pelajar wajib antigen. Ini untuk memastikan semuanya sehat. Jika ada yang teridentifikasi maka tidak boleh ikut PTM, tapi harus isolasi dulu,” jelas Danny.

Danny meminta konsep simulasi PTM dibuat tidak membosankan. Dia didampingi Plt Kadis Pendidikan Nielma Palemba dan Ketua Komisi D DPRD Makassar bidang pendidikan Wahab Tahir saat meninjau sekolah.

“Sudah dua tahun tidak injak sekolah. Konsep untuk mengajak pelajar agar fokus perlu diperhatikan. Dengan format hybrid dan juga outing class di harapkan mampu menjadikan pelajar generasi yang cerdas dan tanggap akan keadaan sekarang,” ucapnya.

Berkeliling melihat simulasi proses PTM, Danny mengatakan setelah tes antigen dilakukan, lalu 14 hari selanjutnya akan dites genose, dan bulan berikutnya kembali akan tes lengkap jika dibutuhkan.

(jbr/jbr)

Sumber: DetikNews

Banda Aceh –

Pengurus Masjid Raya Baiturrahman, Aceh kembali membolehkan jamaah merapatkan saf ketika salat berjamaah. Ketentuan kembali merapatkan saf tersebut berkaitan dengan menurunnya kasus COVID-19 di Tanah Rencong.

“Kasus COVID memang cenderung menurun, mungkin juga itu menjadi pertimbangan Pak Imam (Imam Besar Masjid Baiturrahman Prof Azman Ismail),” kata Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Alidar saat dikonfirmasi detikcom, Senin (4/10/2021).

Diketahui, pengelolaan Masjid Raya Baiturrahman berada di bawah Dinas Syariat Islam. Ketentuan merapatkan kembali diberlakukan mulai Salat Zuhur, Minggu (3/10).

Sejak awal pandemi, pengurus masjid meminta jamaah menjarakkan saf. Alidar menyebut pertimbangan merapatkan kembali saf salat di masjid kebanggaan masyarakat Aceh itu menjadi kewenangan Imam Besar masjid.

Dia lalu meminta detikcom mengkonfirmasi langsung alasan saf kembali dirapatkan ke Imam Besar masjid. Namun Azman tidak merespons saat dihubungi.

Menurut Alidar, pihaknya belum mengeluarkan instruksi terbaru terkait saf salat untuk masjid di Aceh. Dia mengatakan, saf salat berpedoman ke tausyiah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan imbauan Satgas COVID-19.

“Selama ini hal tersebut dipertimbangkan sendiri oleh pengurus masjid masing-masing dengan mempedomani tausyiah MPU dan instruksi gubernur/Satgas COVID,” jelas Alidar.

(agse/aud)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Soal penataan Stasiun Manggarai, Dinas Perhubungan DKI menyatakan belum ada shelter ojek online (ojol) yang disiapkan melainkan sekadar titik pengendapan saja di pinggir jalan. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, memastikan pihaknya akan membuat shelter ojol di Stasiun Manggarai.

“Semuanya pasti disiapkan (shelter ojol). Jadi, transit, stasiun terintegrasi yang dibuat selama ini itu mulai dari LRT, commuter, semua sampai dengan busway, angkot, sampai ojol, juga disiapkan. Semua moda transportasi di Jakarta, diintegrasikan, sampai bajaj-pun kita integrasikan,” kata Riza di Balai Kota, Jakarta, Senin (4/11/2021).

Riza mengakui jalanan di sekitar Stasiun Manggarai menjadi sempit apabila para ojol menunggu penumpang. Penyempitan jalan kata Riza, terjadi karena ojol memakan badan jalan untuk menurunkan dan menaikan penumpang. Bila nantinya ojol tetap menunggu di Stasiun Manggarai usai penataan, maka aktivitas ojol bakal diatur supaya tertib.

“Memang ada badan jalan yang kena, tapi semua sudah diatur mekanisme aturannya. Dan juga titik-titiknya. Titik jemput dan antar sudah disiapkan,” ujrnya.

Meski demikian, Riza menilai penataan di stasiun Manggarai saat ini sudah berjalan baik. Menurutnya, selain moda transportasi yang saling terintegrasi, suasana di sekitar lokasi juga disebut nyaman dan bersih.

“Kita lihat semuanya jadi baik. Tidak hanya bersih, rapih. Terintegrasi. Tapi juga lebih aman, nyaman, dan menggunakan digital,” imbuhnya.

Diketahui, sebelum kawasan Stasiun Manggarai ini ditata, sebagian bahu jalan di dekat pintu masuk Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, dijadikan tempat mangkal para ojol.

Sebelumnya, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta Rudy Saptari mengatakan, lahan di sekitar Stasiun Manggarai memang minim sehingga area ojol juga tidak begitu luas.

“Prinsipnya itu pick up dan drop off dengan menggunakan geofancing dari masing masing operator mengingat lahan yang tersedia sangat minim,” kata Rudy kepada detikcom, Rabu (29/9) pekan lalu.

Diketahui, jalan di kawasan Stasiun Manggarai menyempit gegara banyaknya ojol yang melakukan penurunan dan penjemputan penumpang di tepi jalan.

Sempat disebutkan Rudy, ojol di sana akan mendapatkan shelter, namun hingga saat ini, shelter yang dimaksud belum dibangun. Belakangan, Rudy Saptari menjelaskan yang disediakan bukanlah shelter ojol melainkan lokasi pengendapan saja.

“Betul, untuk lokasi ojol memang hanya lokasi pengendapan saja, bersebelahan dengan halte TJ dan lokasi pengendapan Bajaj,” kata Rudy.

(dnu/dnu)

Sumber: DetikNews

Yahukimo –

Sekitar 1.000 warga pendatang di Kabupaten Yahukimo, Papua dikabarkan mengungsi usai kericuhan antara kelompok masyarakat Suku Yali dan Suku Kimyal terjadi di wilayah itu. Warga pendatang mengungsi ke Polres setempat karena termakan berita bohong atau hoax.

“Menurut informasi awalnya ada 1.000-an masyarakat mengungsi ke Polres, pada umumnya masyarakat pendatang,” ujar Direktur Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Faizal Ramdhani dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (4/10/2021).

Faizal mengungkapkan, pihaknya hingga saat ini masih mendalami penyebab kericuhan yang diduga terjadi akibat kematian mantan bupati Yahukimo Abock Busup. Selain itu, berita hoax yang disebar dan menyebabkan masyarakat pendatang mengungsi sedang diusut.

“Kita sedang dalami. Memang kita menduga ini akibat adanya berita Hoax yang disebar melalui media sosial,” jelas Faizal.

Hingga kini, polisi menerima laporan 6 orang warga meninggal dunia dan 43 orang lainnya mengalami luka.

Sementara itu, 56 orang yang diduga menjadi penyebab kericuhan diamankan di Polres Yahukimo. Kondisi di Yahukimo saat ini juga sudah mulai kondusif.

“Ada 56 orang diduga pelaku sudah diamankan dan saat ini masih periksa di Polres” ujar Faizal.

Dari 43 orang yang terluka, 10 orang dievakuasi ke Jayapura dan 33 orang dirawat di RSUD Yahukimo.

“Sampai saat ini yang luka berat ada 10 orang akan dievakuasi ke Jayapura, dan 33 orang yang dirawat RSUD Yahukimo,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, kericuhan antara kelompok masyarakat Suku Yali dan Suku Kimyal di Yahukimo menewaskan 6 orang dan 41 orang terluka. Polda Papua menduga kericuhan itu dipicu dari kematian mantan Bupati Yahukimo Abock Basup.

“Aksi penyerangan tersebut terjadi terkait berita duka yang diterima oleh masyarakat suku kimyal atas meninggalnya mantan Bupati Yahukimo Abock Busup,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal, dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (3/10).

(nvl/nvl)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Saat ini, pandemi COVID-19 belum usai. Angka penularan masih harus dijaga supaya tidak kembali tinggi. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (PB HMI) menyampaikan aspirasinya menolak pembukaan tempat hiburan malam untuk saat ini.

“Memberi izin atau uji coba untuk pembukaan hiburan malam belum pas dilakukan di tegah kondisi pandemi saat ini,” kata Ketua Bidang Pariwisata dan Kebudayaan PB HMI, Sanipar, dalam keterangan pers tertulis PB HMI, Senin (4/10/2021).

PB HMI mengajak semua pihak menahan diri, termasuk pengusaha hiburan malam juga menahan diri. Khusus di DKI Jakarta, wilayah yang pernah menjadi daerah tertinggi penularan kasus COVID-19, pembukaan hiburan malam rentan menjadi biang lonjakan kasus COVID-19.

“Jika semua diberi izin untuk buka, kasus COVID-19 akan cepat meningkat. Sebaiknya kita lebih baik bisa menahan diri dari pada nanti kasus COVID-19 meningkat kembali dan membuat kita menguras tenaga lebih banyak,” kata Sanipar.

PB HMI juga menyoroti target vaksinasi yang menurutnya belum tercapai. Target vaksinasi pemerintah 208.265.720 orang hingga saat ini target masih belum mencapai target. Dosis pertama yang telah diterima masyarakat 92.661.146 (44,49%) dari target vaksin yang ditetapkan pemerintah sedangkan dosis kedua 52.015.164 (24,98%).

“Melalui kesempatan ini harus saya sampaikan di tengah kondisi negara yang sedang diserang wabah COVID-19 dengan keadaan negara yang belum stabil. Kepada pihak pemerintah untuk lebih mengutamakan keselamatan masyarakat daripada kepentingan sebagian pihak. Ini demi keselamatan masyarakat Indonesia”. Tegas Sanipar

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria untuk meminta izin pembukaan tempat hiburan malam. Riza disebut mengarahkan agar Asphija menghadap ke Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).

“Belum ada kabar (kapan izin diberikan). Saya disarankan untuk bersuara ke pemerintah pusat, ke Pak LBP, Mendagri, Kemenpar,” kata Ketua Asphija, Hana Suryani, kepada wartawan, 30 September lalu.

Sebelumnya, Riza bertemu dengan Asphija. Riza mengatakan Asphija meminta pembukaan tempat hiburan malam di masa pemberlakuan penerapan kegiatan masyarakat (PPKM).

“Tadi asosiasi dari pengusaha hiburan malam, yang meminta agar segera dibuka,” kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, 29 September.

(dnu/dnu)

Sumber: DetikNews