Jakarta –

Sekitar 40 orang diciduk dari kantor jasa penagihan pinjaman online (pinjol) di Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel). Salah satunya ialah warga negara (WN) asal China.

Kapolres Kotabaru AKBP M Gafur Aditya Harisada mengatakan WN China tersebut berperan sebagai konsultan di kantor penagihan pinjol tersebut. Belakangan diketahui, WN China itu juga diduga melanggar aturan imigrasi.

“Ada 1 orang asing diamankan warga negara China dan akan kita serahkan ke Imigrasi Batulicin karena visanya sudah habis dan visa kunjungan. Posisi orang asing ini sebagai konsultan dari pinjol,” kata AKBP Gafur, Kamis (21/10/2021).

Penggerebekan dilakukan di sebuah ruko di Jalan Brigjen H Hasan Basri Desa Semayap, Kecamatan PL Utara, Kabupaten Kotabaru pada Selasa (19/10) pukul 14.00 Wita. Polisi masih mendalami kasus ini.

Barang bukti hasil penggerebekan kantor jasa penagihan pinjol ilegal (dok Polda Kalsel)

“Sampai saat ini kita masih melakukan pemeriksaan sekitar 40 orang lebih yang menjadi pekerja di perusahaan tersebut,” ucapnya.

Penggerebekan ini bermula dari adanya aduan masyarakat. Korban kasus ini berasal dari Kalsel dan luar daerah.

Perusahaan ini disebut baru berjalan 2 bulan dan kantor pusatnya di Jakarta. Perusahaan ini menawarkan pinjaman kredit dengan cara mudah melalui SMS atau WA dengan beberapa persyaratan.

Kepada debitur, perusahaan ini tak ragu menebarkan ancaman.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Wali Kota Bogor Bima Arya menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang telah mengubah metode penurunan status level PPKM untuk wilayah aglomerasi. Atas keputusan tersebut, Kota Bogor kini berubah status menjadi level 2 atau lebih baik dari sebelumnya yang tertahan cukup lama di level 3.

Perubahan metode tersebut dilakukan lantaran ada beberapa wilayah yang tertahan untuk turun level. Cakupan vaksinasi di salah satu wilayah aglomerasi belum mencapai 50 persen.

“Kami bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat dalam mempertimbangkan kembali sistem aglomerasi dalam penentuan level ini didengar. Sehingga Kota Bogor bisa turun ke level dua. Karena capaian vaksin kita baik (hampir 90 persen),” ungkap Bima Arya dikutip dari laman Pemkot, Kamis (21/10/2021).

Untuk itu, kata dia, Kota Bogor siap berkolaborasi dengan Kabupaten Bogor untuk sama-sama menuntaskan vaksinasi. “Kita menerima vaksinasi dari warga kabupaten dan non-KTP Kota Bogor lainnya yang mau divaksin ya dipersilahkan. Kita siap untuk membantu kabupaten sama-sama kita tuntaskan vaksinasi,” jelasnya.

Mengenai relaksasi level 2, Bima menyebut akan menyosialisasikan peraturan terbaru untuk disesuaikan oleh sektor-sektor di lapangan. Misalnya, mal sekarang sudah bisa menerima pengunjung anak-anak, kemudian juga tempat tempat publik, tempat hiburan bisa dibuka dengan pembatasan kapasitas.

“Ada beberapa lagi yang akan kita sosialisasikan untuk disesuaikan di lapangan. Namun dengan catatan, prokesnya tetap diperketat,” kata Bima.

Untuk diketahui dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 yang dikeluarkan Mendagri Muhammad Tito Karnavian pada 18 Oktober 2021 disebutkan bahwa:

– Bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 persen. Kecuali SLB 62 persen, PAUD 33 persen.

– Kemudian tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 2 (dua) dengan maksimal 75 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama.

– Selain itu, supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan jam 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 75 persen. Khusus supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Anak di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua.

– Adapun kafe, resto, warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan jam 21.00 dengan maksimal pengunjung makan 50 persen dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 menit yang pengaturan teknis diatur oleh Pemerintah Daerah. Restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi sampai dengan maksimal jam 00.00.

Halaman Selanjutnya Relaksasi Perhotelan hingga Kegiatan Seni

Sumber: DetikNews

Manado –

Polisi mendalami kasus Sekolah Tinggi Theologia Elohim Indonesia (STTEI), di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara (Sulut), yang mencetak ijazah palsu dan menggelar perkuliahan secara ilegal. Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw minta warga untuk tak terbuai tawaran palsu.

“Jangan cepat terbuai dengan tawaran-tawaran palsu seperti ini,” ujar Steven, Kamis (21/10/2021).

Steven mengatakan penertiban kampus ilegal harus dilakukan oleh semua komponen. Menurutnya tindakan itu mencoreng sektor pendidikan di Sulut.

“Saya yakin masih ada praktek-praktek seperti ini. Pemprov mengapresiasi pihak kepolisian yang cepat bertindak. Kami dukung upaya-upaya penertiban lembaga-lembaga pendidikan yang nakal. Komponen masyarakat harus awasi praktek seperti ini,” ucapnya.

Dia mendorong Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera mengambil langkah tegas serta harus melakukan pengawasan ketat agar kasus serupa tidak terulang.

“Dikti sebagai institusi yang membawahi harus punya pengawasan yang ultra ketat,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Rektor Sekolah Tinggi Theologia Elohim Indonesia (STTEI) Marten alias MK ditangkap polisi. Polisi mengatakan Marten kini berstatus tersangka.

“Hasil gelar perkara kami yaitu Saudara MK kewenangannya sebagai rektor yang bertanggung jawab masalah aktivitas belajar-mengajar yang ilegal dan juga mengeluarkan ijazah tanpa hak,” ucap Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara (Sulut), Kompol Feri Sitorus, Rabu (20/10).

(idn/idn)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Sejumlah pihak mengkritik pemerintah terkait sanksi dari World Anti-Doping Agency (WADA) kepada Indonesia. Menpora Zainudin Amali telah membentuk tim investigasi terkait sanksi tersebut, Zainudin mengatakan tim investigasi tersebut telah diberangkatkan ke Eropa untuk bernegosiasi.

Awalnya sejumlah pihak mengkritik insiden memalukan bendera Merah Putih tak bisa berkibar di Thomas Cup, sebagian mempertanyakan kinerja Menteri Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali. Kritikan itu datang dari sejumlah pihak seperti politisi hingga masyarakat.

Kini Menpora telah memberangkatkan tim investigasi ke Eropa untuk bernegosiasi, berikut ini perjalanan kasusnya.

Komisi X DPR Malu Kalau Merah Putih Sampai Dilarang di MotoGP Mandalika

Komisi X DPR menyebut akan memalukan jika Merah Putih juga dilarang di kejuaraan lain, termasuk MotoGP Mandalika. Komisi X menilai pihak Kemenpora harus berkomunikasi lebih lanjut dengan WADA terkait sanksi tersebut.

Untuk diketahui, Badan Antidoping Dunia (WADA) mengirim formal notice terkait status Indonesia yang dinilai tidak mengikuti standar test doping plan (TDP) pada 15 September 2021. WADA memberikan kesempatan 21 hari kepada Indonesia untuk memberikan klarifikasi. Jika klarifikasi tidak dilakukan, Indonesia akan menerima sanksi berupa pelarangan menyelenggarakan event olahraga internasional di Tanah Air ataupun pelarangan pengibaran bendera Merah Putih di luar negeri.

Sanksi resmi WADA pun jatuh, rencana penyelenggaraan event olahraga internasional di Indonesia seperti gelaran MotoGP Mandalika, Piala Dunia U-21, hingga Formula E juga terancam. Selain itu, dengan adanya sanksi resmi dari WADA ini, kesempatan Indonesia untuk ikut bidding berbagai turnamen internasional menjadi terancam.

“Kalau sampai MotoGP Mandalika saya kira memalukan kita sebagai bangsa. Sehingga Kemenpora dalam hal ini LADI harus segera berkomunikasi intensif dengan WADA tidak hanya puas dengan kata berjawab via surat,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih kepada wartawan, Selasa (19/10/2021).

Abdul Fikri Faqih menyebut wajar Menpora meminta maaf karena itu diperlukan. Namun, dia meminta Menpora tak sekadar meminta maaf, tapi bekerja secara nyata menghadapi permasalahan ini.

“Permintaan maaf itu perlu karena banyak yang kecewa. Tapi tentu harus diikuti dengan usaha diplomasi yang maksimal ke WADA. Agar sanksi segera dicabut,” katanya.

Selengkapnya halaman berikutnya.

Sumber: DetikNews

Palembang –

Zulfahmi mengungkap makna dari nama anaknya ABCDEF GHIJK Zuzu. Menurut Zul, bukan tidak ada maknanya dia membuat nama itu, melainkan ada sebuah harapan disana.

“Ada sebuah harapan di nama panjang Adef. Bukan sembarangan saya membuat nama itu,” kata Zulfahmi, Rabu (20/10/2021).

Zul menjelaskan kata pertama dan kedua di nama itu bermakna huruf barisan abjad yang artinya bahasa sastra Indonesia. Dengan itu dia berharap agar anaknya bisa meneruskan cita-citanya yang tidak terwujud, yakni sebagai seorang penulis yang menguasai sastra Indonesia.

“Kalau yang ABCDEF GHIJK itu ya maknanya abjad. Dimana abjad di pelajari dalam pelajaran bahasa sastra atau bahasa Indonesia. Ya harapan saya dengan nama itu dia bisa menjadi seorang penulis sastrawan seperti cita-cita yang saya impikan dahulu,” ungkapnya.

Sementara, pada akhiran nama yaitu Zuzu, dia mengatakan itu juga memiliki arti, dimana Zuzu itu merupakan singkatan namanya dan nama istrinya.

“Ya adalah artinya, Zuzu itu singkatan nama kami nama saya dan nama istri saya. Nama saya kan Zulfahmi dan nama istri saya Zuhro Liani,” jelasnya.

(dwia/dwia)

Sumber: DetikNews

Bangka Selatan –

Seorang wanita berinisial EA (25) di Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung (Babel) ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Korban merupakan pengantin baru.

“Betul, kurang lebih baru 1 bulan menikah,” jelas Kasat Reskrim Polres Bangka Selatan, AKP Chandra Satria Ap kepada detikcom, Rabu (20/10/2021) malam.

Peristiwa penemuan mayat dilaporkan pukul 15.30 WIB, warga setempat pun sempat dihebohkan. Tim identifikasi Satreskim langsung melakukan pengecekan di lokasi kejadian.

“Korban ditemukan tidak bernyawa pada pukul 15.00 WIB oleh saksi yang merupakan keluarga korban. Kondisi mayat terbujur kaku, memakai kaos putih, untuk bawahan ditutupi selimut tidur tanpa bawahan, di kasur,” ujar Chandra.

Lanjut Chandra, orang yang terakhir bertemu dengan korban adalah suami korban inisial MR (21) yang dijumpai saksi pada pukul 09.00 WIB.

“Kata saksi, suami korban Keluar dari kamar korban untuk pergi mengantar paket membawa motor korban dan tidak kembali sampai dengan saat ini,” tegasnya.

Selanjutnya korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan untuk dilakukan visum. Untuk hasil olah TKP tidak ditemukan alat apapun dari penyebab kematian korban.

“Tidak ditemukan alat apapun dari penyebab kematian korban dan tidak ada bercak darah sama sekali, untuk bekas luka menunggu hasil visum,” sebutnya.

Hingga saat ini polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban. Polisi sebut mayat korban terbujur kaku kurang lebih 12 jam sampai dengan saat ini.

(dwia/dwia)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Akun instagram humas Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi sorotan di media sosial. Sebab, admin akun tersebut mencecar seorang netizen melalui direct message (DM) di Instagram.

Tangkapan layar DM dari akun humas Polda Kalteng pun beredar di twitter. Dalam DM tersebut terlihat admin menegur netizen yang berkomentar menggunakan kata ‘mampus’. Komentar ini diketahui diberikan dalam postingan terkait mutasi Aipda Ambarita.

Selain menegur, admin akun Humas Polda Kalteng juga meminta netizen tersebut untuk datang ke Kantor Humas Polda Kalteng. Keduanya juga tampak memperdebatkan arti dari kata ‘mampus’ tersebut.

Menanggapi hal ini, Humas Polda Kalteng melalui akun twitter resminya menyampaikan permohonan maaf.

“Saya Kabidhumas Polda Kalteng meminta maaf atas tindakan admin Humas Polda Kalteng yang kurang berkenan di hati sahabat netizen sekalian, kami mengucapkan terimakasih atas kritikan yang membangun p6olri dan Polda Kalteng untuk menjadi lebih baik dalam,” tulisnya.

Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) Kombes Pol K Eko Saputro mengatakan admin Instagram Humas Polda Kalteng tidak melakukan koordinasi saat melakukan DM. Admin yang disebut berinisial Bripda BG, disebut terpancing emosi saat menjawab.

“Ya dia menjawab saja, tidak koordinasi dengan saya, tidak lapor apa-apa. Dia secara pribadi menanggapi komen dari netizen. Mungkin dia emosi, dijawab di DM,” ujar Eko saat dihubungi, Rabu (20/10/2021).

Eko mengaku sudah menegur anggotanya terkait hal ini. Dia mengakui kesalahan yang dibuat Bripda BG, serta menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut.

“Ya saya tegur anggota saya, saya arahkan kalau komen di medsos tidak seperti itu. Kalau dikritik itu, balas ucapkan ‘terimakasih masukkannya, kami akan memberikan pelayanan lebih baik lagi ke masyarakat’, bukan masalah emosi seperti itu,” kata Eko.

“Itu perbuatan anggota saya, dia memang salah. Saya atas nama Polda Kalteng meminta maaf kepada netizen tersebut, netizen tersebut juga baik, merespons, sama-sama minta maaf (karena sudah viralin). Melalui akun humas Polda Kalteng saya minta dibukakan maaf. (DM anggota) itu salah,” sambungnya.

Eko mengatakan Bripda BG nantinya akan membuat laporan yang berisi penjelasan terkait perbuatannya. Laporan tersebut akan diserahkan dan direspons oleh Propam.

“Nanti akan dibuat laporan oleh dia, laporan polisi, agar dia menjelaskan kenapa dia berbuat seperti itu. Setelah itu Propam akan memproses. Ya dia buat laporan, pada tanggal sekian, siapa, di mana, pukul berapa, melakukan kesalahan apa, kenapa, mengapa, saat itu kondisinya seperti apa. Nanti laporannya kami serahkan ke Propam untuk diperiksa apakah terpenuhi pelanggaran kode etik,” tuturnya.

(dwia/idh)

Sumber: DetikNews