Jakarta –

Sebuah utas di Twitter membahas soal RSUD di Jakarta penuh pasien anak mengidap pneumonia viral di media sosial. Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan.

Postingan ini disampaikan oleh akun twitter @desperadroo. Melalui cuitannya, dia mengaku bekerja di salah satu RSUD di Ibu Kota.

“Di RSUD mendadak lagi banyak banget pasien anak dengan pneumonia sampai ruangan pneumonia-nya penuh,” ujarnya.

Dia menduga kondisi ini sebagai efek dari lemahnya penerapan social distancing di tengah masyarakat. Di sisi lain, dia pun mengakui tak semua pneumonia anak dikatakan sebagai kasus COVID-19 hingga hasil tes PCR keluar.

“Semua pneumonia anak di kala pandemi sampai hasil PCR keluar negatif harus dicurigai COVID-19 sehingga tetap butuh pengawasan. Dan prokes yang baik nggak cuma mencegah COVID-19, tapi beragam penyakit lain yah,” terangnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan Dinas Kesehatan telah menelusuri utas viral tersebut. Secara keseluruhan, keterisian ruang rawat pasien anak dengan pneumonia di RSUD di Jakarta masih normal.

“Jawaban dari Dinkes yang kami terima itu masih batas wajar ya, normal, tidak ada peningkatan sebagaimana yang disampaikan,” kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (27/10/2021).

Di sisi lain, Riza menyampaikan tak menutup kemungkinan apabila terdapat RSUD yang banyak menangani pasien anak dengan pneumonia. Namun, sekali lagi dia menegaskan jumlah pasien masih wajar.

“Mungkin kebetulan di rumah sakit tersebut ada peningkatan tetapi secara umum di Jakarta tidak ada peningkatan masih normal dan wajar,” ujarnya.

Riza melaporkan saat ini tingkat keterisian tempat tidur, atau BOR isolasi di RS COVID-19 DKI Jakarta sebesar 7%. Sedangkan keterisian tempat tidur ICU sebesar 20%.

Jumlah ini mengalami peningkatan pada Senin (25/10) lalu, di mana BOR isolasi hanya sebesar 6% dan ICU sebesar 19%.

“Masih normal ya, ICU kita masih 20%, tempat tidur 7%,” terangnya.

(taa/lir)

Sumber: DetikNews

Medan –

Polda Sumatera Utara (Sumut) mengungkap awal mula terjadinya dugaan pencabulan oleh oknum anggota Polsek Kutalimbaru terhadap istri seorang tersangka. Polda menyebut hal itu berawal dari pengungkapan kasus narkoba.

“Memang benar ini diawali dari pengungkapan kasus narkoba. Setelah itu, ini penangkapannya tanggal 4 Mei 2021,” kata Kabid Propam Polda Sumut, Kombes Donald Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (26/10/2021).

“Ditangkap ada dua tersangka laki-laki dan satu diamankan yang pada saat itu identitasnya belum diketahui,” tutur Donald.

Donald tidak menjelaskan secara detail siapa yang diamankan itu. Namun, dia mengatakan setelah adanya pengaduan resmi dari pengacaranya, pihaknya lalu mendalami kasus itu.

“Nah setelah kemarin ada pengaduan resmi dari pengacaranya, ini baru kita dalami, sesuai dengan yang dilaporkan kepada kita,” ujar Donald.

Donald mengaku selain para tersangka itu, saat penangkapan kasus narkoba, pelapor juga ikut diamankan oleh aparat Polsek Kutalimbaru. “Pada saat itu pelapor ikut diamankan,” ucap Donald.

Donald menyampaikan saat ini pihaknya terus melakukan pemeriksaan. Jika peristiwa itu terbukti, oknum Polsek Kutalimbaru itu bakal dipecat.

“Kita masih melakukan pemeriksaan dulu, karena ada beberapa saksi-saksi yang harus kita minta keterangan, kalau memang nanti keterangan nya terbukti, tentu sanksinya adalah kita lakukan kode etik dengan sanksi PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat),” terang Donald.

Donald pun menyebut petugas masih mendalami apakah ada kesepakatan hingga si pelapor mau dijemput oleh oknum itu di kos-kosannya. Sejauh ini, kata Donald, pelapor belum menjelaskan secara detail terkait hal itu.

“Ini masih kita dalami. Kalau dari keterangan pelapor sendiri bahwa memang untuk saat ini belum menjelaskan secara rinci apa kira- kira alasannya sehingga mereka bisa bersama- sama di dalam hotel untuk melakukan persetubuhan. Ini masih didalami,” jelas Donald.

Selain itu, Donald menegaskan bahwa dari hasil pemeriksaan. Diduga benar si korban dalam kondisi hamil.

“Pada saat itu sesuai dengan keterangan yang kita dapatkan memang si korban dalam kondisi hamil,” ucap Donald.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak wanita yang tergabung dalam Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia (BM IWI) untuk mendukung perbaikan bangsa. Salah satunya dengan memberikan dukungan penguatan DPD RI lewat amandemen konstitusi ke-5.

“Tujuan utama dari amandemen adalah mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, yakni terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan buat kepentingan DPD. Ini untuk kepentingan bangsa, seluruh rakyat,” kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Selasa (26/10/2021).

Saat menerima audiensi BM IWI di Ruang Delegasi Lantai VIII, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, dia mengatakan dalam amandemen DPD RI juga berkeinginan agar bangsa ini memberi ruang kepada calon pemimpin di luar jalur partai politik.

“Harus ada penyeimbang. DPD RI ini non-parpol. Harus bisa menjadi saluran bagi warga negara non partisan untuk memunculkan calon pemimpin yang mereka kehendaki,” jelasnya.

Senator asal Jawa Timur ini menyebut dukungan kaum wanita akan berpengaruh besar dalam perjuangan DPD RI. Mengingat wanita secara kuantitas sangat besar dan punya peranan strategi dalam keluarga serta masyarakat.

“Pengaruh para ibu-ibu atau kaum wanita ini luar biasa. Apalagi yang aktif berorganisasi pasti pengaruhnya lebih besar. Dalam skala kecil saja, dalam rumah tangga, para ibu ini berpengaruh bagi anak dan suaminya,” jelas LaNyalla.

Sementara itu, Ketua Presidium BM IWI, Nelly N Maa’rif mengaku siap mendukung langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh DPD.

“Kita mempunyai anggota 34 ormas wanita Islam. Jadi sebenarnya potensinya sangat besar kalau bisa dikembangkan. Kita pun siap dukung DPD soal amandemen, asalkan hal itu didasari niat baik dan tujuan utamanya untuk rakyat,” kata Nelly.

Nelly juga curhat soal kantor BM IWI yang bisa dibilang masih nomaden. Karena itu dia meminta kepada DPD untuk memberikan solusi terkait hal tersebut.

“Kami selama 17 tahun mempunyai kantor di Komplek Masjid Istiqlal. Tapi pada tahun 2019 terpaksa keluar dari sana karena Istiqlal direnovasi. Namun setelah renovasi selesai kita tidak terakomodir. Kita difasilitasi kantor oleh Pemprov DKI namun masih kurang representatif sebagai kantor. Kita mohon dukungan dari DPD,” tuturnya.

Khusus mengenai kantor, LaNyalla meminta Senator DKI Jakarta Sylviana Murni untuk menindaklanjuti ke Pemerintah Provinsi DKI terkait renovasi bangunan yang kini ditempati oleh BM IWI.

Sebagai informasi, turut hadir dalam audiensi Pengurus BM IWI antara lain, Prof Dr Hj Nelly N Maa’rif (Ketua Presidium BM IWI), Padlia P (Sekjen), Ani Kartika (Bendahara), Yerita Bestina (Wakil Bendahara) dan sejumlah pengurus lainnya. Sedangkan Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainudin, Sylviana Murni (DKI Jakarta) dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin.

(prf/ega)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Pemprov DKI Jakarta tengah menelusuri penyebab pencemaran paracetamol di Teluk Jakarta. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengatakan indikasi pencemaran air laut belum tentu karena tingginya konsumsi paracetamol oleh warga di Ibu Kota.

“Belum tentu ya, apakah itu betul-betul sumber dari mana, kita kan nggak tahu, apakah betul (dari) konsumsi masyarakat atau sumber lain,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (26/10/2021).

Widyastuti menuturkan paracetamol termasuk ke dalam obat-obatan yang bebas dijual tanpa menggunakan resep dokter. Sehingga, peredarannya sulit dipantau.

Kendati demikian, pihaknya terus menggencarkan edukasi penggunaan obat-obatan di tengah masyarakat.

“Kami terus koordinasi dengan BPOM untuk memberikan pembekalan terhadap para pengguna,” jelasnya.

Terkait kepastian sumber pencemaran, Widyastuti menyebut saat ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta tengah menelusurinya.

“Ke Dinas Lingkungan Hidup,” ujarnya.

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Presiden Joko Widodo meminta agar para kepala daerah berhati-hati dan mewaspadai kenaikan kasus COVID-19 sekecil apapun di daerahnya. Pasalnya, sejumlah daerah sempat mengalami kenaikan kasus meskipun sedikit.

Beberapa daerah tersebut di antaranya Maluku Utara tiga minggu yang lalu, di Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara dua minggu yang lalu, dan di Gorontalo, Kalimantan Barat, serta Sulawesi Tenggara di minggu kemarin.

“Meskipun kecil merangkak naik, tetap harus diwaspadai. Artinya apa? Kenaikan itu ada meskipun kecil. Oleh sebab itu, saya minta Gubernur, Pangdam, Kapolda mengingatkan kepada Bupati, Wali Kota, kepada Kapolres dan juga Dandim, Danrem agar tetap meningkatkan kewaspadaan, memperkuat tracing dan testing, dan juga tes betul-betul kontak eratnya dengan siapa,” ujar Jokowi di kutip dari laman Kemendagri, Selasa (26/10/2021).

“Kemudian juga ada 105 kabupaten/kota di 30 provinsi yang kasus positifnya naik. Meskipun, sekali lagi, meskipun sedikit tetapi tetap ini harus diwaspadai. Ada 105 kabupaten dan kota,” imbuhnya saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Indonesia secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/10).

Jokowi pun mengingatkan agar semua pihak memaksimalkan penggunaan platform aplikasi PeduliLindungi, utamanya di mal, di tempat-tempat wisata dan di pasar-pasar. Pasalnya, dia melihat masih ada tempat-tempat tersebut yang belum ada QR code PeduliLindungi tetapi tetap dibuka.

“Controlling seperti ini harus diingatkan kepada keluarga kita, tempat-tempat wisata, mal, dan lain-lainnya harus terus diwaspadai dan dikontrol,” katanya.

Di samping itu, Jokowi mengingatkan seluruh kepala daerah untuk terus mempercepat vaksinasi untuk melindungi rakyat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Hingga hari ini, vaksinasi COVID-19 di Indonesia telah mencapai 182 juta dosis, yaitu 54 persen dosis pertama dan 32 persen dosis kedua.

“Perlu saya ingatkan untuk daerah-daerah yang vaksinasinya masih rendah, masih di bawah 50 (persen) agar dikejar untuk bisa mencapai di atas 50 (persen) di bulan November, dan bisa mencapai di atas 70 (persen) di akhir Desember, akhir tahun, karena ini penting sekali dalam kita menjaga, melindungi rakyat kita dari terpaparnya COVID-19 dan juga yang berkaitan dengan pert

(akd/ega)

Sumber: DetikNews