Mertua Vanessa Angel, Faisal menduga adanya unsur kelalaian dari Tubagus Joddy yang menyebabkan kecelakaan maut di Tol Jombang-Mojokerto, Jawa Timur (Jatim). Kecelakaan itu diketahui merenggut nyawa menantunya dan anaknya, Febri Ardiansyah (Bibi).
“Kalau melihat dari kejadian tabrakan, ada rasa kejengkelan sendiri dari diri pribadi saya. Saya melihat ada suatu kelalaian dalam berkendara,” ujar Faisal di rumah Vanessa Angel, Jalan Diamond, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (6/11/2021).
Menurut Faisal, sampai saat ini pihak keluarga Tubagus Joddy juga belum menunjukkan itikad berkomunikasi dengan dirinya. Faisal bahkan mencoba mengontak keluarga Joddy, namun tak direspons.
“Sampai sejauh ini tidak ada, kita coba kontak masih belum belum ada jawaban. Kita tidak di kontak, mereka tidak datang juga,” tambahnya.
Faisal dan keluarga masih menunggu hasil penyelidikan penyebab kecelakaan. Faisal akan mengikuti proses hukum oleh kepolisian.
“Kita saat ini saya mengikuti alurnya, bagaimana tindakan polisi. Saya nanti akan bertanya bagaimana ini kejadiannya. Tapi karena belum ada keputusan polisi, dugaan saya kelalaian,” katanya.
Faisal ingin Tubagus Joddy dihukum jika bersalah. Faisal berharap kejadian yang menimpa Vanessa Angel dan Bibi menjadi pelajaran bagi masyarakat.
“Tidak ada. Keluarganya pun tidak ada obrolan ke arah sana. Saya ingin untuk joddy jika dia salah, hukum ditegakkan. Agar sebagai contoh juga buat driver lain, karena driver harus berfikir dua kali,” pungkasnya.
Sejumlah pengguna media sosial menyebut Tubagus Joddy bukan pertama kali mengalami kecelakaan saat memakai mobil Vanessa Angel. Polisi mengatakan bakal mengecek kabar itu.
“Semua informasi yang ada sekarang kita tampung dan jadi bahan pertimbangan penyidik untuk pemeriksaan si sopir,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko, Sabtu (6/11/2021).
Gatot mengatakan polisi sedang mengusut semua hal terkait Joddy. Dia mengatakan Joddy berstatus sebagai saksi.
“SIM-nya, semua diperiksa. Sekarang masih sebagai saksi,” tuturnya.
Sebelumnya, Vanessa Angel dan suaminya, Febri Ardiansyah (Bibi), tewas dalam kecelakaan pada Kamis (14/11) pukul 12.36 WIB. Vanessa Angel dan Bibi saat itu sedang berada di mobil bersama anaknya, Gala, dan baby sitter Siska Lorensa (26), serta sopirnya Tubagus Joddy.
Kecelakaan terjadi dalam perjalanan menuju Surabaya, Jawa Timur, tepatnya di Km 672+400 Tol Jombang-Mojokerto, Jawa Timur. Vanessa Angel dan Bibi tewas, sedangkan tiga orang lainnya mengalami luka-luka.
Jenazah Vanessa Angel dan suami kemudian dibawa ke Jakarta. Keduanya telah dimakamkan di Jakarta Selatan, Jumat (5/11).
Media sosial Tubagus Joddy menjadi sorotan setelah kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel terjadi. Banyak pengguna media sosial menuding Joddy menghapus banyak komentar serta menghapus Story terakhirnya yang menunjukkan jalanan sesaat sebelum kecelakaan.
Beberapa pengguna media sosial mengungkit momen saat Bibi mengaku harus membeli spion baru mobilnya yang rusak karena insiden yang dilakukan Joddy.
“Inget ga jod? Ketika papi gala pernah sgin u bawa mobil sama dia terus kaca mobil nya tersenggol truk dan itu mami gala yg beli baru dan mami gala jg sgin. tapi di situ u ketawa, u pernah mikir ga itu nyawa? w khawatir dan feeling ga enak saat itu, w kasian sama gala dia masih umur 1 tahun lebih tapi u ga mikir bawa mobil ngebut padahal di dalam mobil ada 1 keluarga. w gabisa nuduh u kalo itu kelalaian u atau takdir, semoga, kak vanessa angel dan kak bibi tenang di Surga, aminn,” tulis akun @cla****.
Beberapa netizen lainnya juga langsung mengingat kejadian tersebut. Mereka cerita soal Tubagus Joddy yang nyetir di tol dan mobil Pajero milik Vanessa Angel bersenggolan dengan truk.
Bengkalis (Pinggir), Kelurahan Titian Antui menyerahkan BST (Bantuan Sosial Tunai) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis program dari Bupati Kasmarni dan Wakil Bupati Bagus Santoso, untuk masyarakat sebanyak 1759 KK dari 12 RW dan 62 RT.Dan bantuan yang terpapar/terkena covid-19 sebanyak 56 orang, di kantor Lurah Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Sabtu (06/11/21).
Menurut keterangan Lurah Titian Antui Rhedo Naslin mengatakan, bahwa penyerahan bantuan dana covid tahun ini selain BST kepada warga, juga diberikan kepada yang terpapar/terkena covid-19 sebanyak 56 orang.Penyerahan kepada warga berlangsung 2 hari yakni, Jumat dan Sabtu (05-06/11/21).
“Khusus yang terpapar covid-19 sebanyak 56 orang, dalam hal ini yang menerima bukan per KK tapi per orang.Bisa saja dalam satu KK yang terpapar covid-19 ada 2 atau 3 orang, maka 2 atau 3 orang itu yang menerima.Dihitung berdasarkan perharinya Rp.75.000 per orang dikalikan selama 14 hari, maka jumlahnya Rp.1.050.000, diterima warga,” kata Rhedo.
Sementara kalau BST lurah menerangkan, setiap KK yang sudah masuk daftar penerima BST, menerima sejumlah Rp.200.000 untuk 1 bulan yaitu bulan Oktober.
“Penerimaan BST sebenarnya 3 bulan, tetapi warga kami hanya mendapat 1 bulan tahap 1, untuk tahap ke 2 bulan November dan tahap ke 3 Desember, menunggu penyerahan dana dari dinas sosial Bengkalis,” pungkas Rhedo.
Pantauan wartawan tribunriau.com selama 2 hari berlangsung, penyerahan bantuan dana covid-19 mengikuti prokes covid-19, dimana semua warga yang datang sudah memakai masker.Dan 2 orang petugas linmas dengan memakai baju pelengkap warna hijau muda mengatur parkir kendaraan. (jlr).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan vaksinasi di wilayah Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), sudah mencapai 70 persen. Dia mengapresiasi peran penting tokoh lintas agama yang terus mendorong akselerasi vaksinasi sebagai upaya mengatasi pandemi COVID-19.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau vaksinasi massal yang dilakukan di Gereja Paroki Roh Kudus, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Sabtu (6/11/2021). Dalam agenda ini, keduanya berdialog dengan para tokoh lintas agama wilayah Manggarai Barat.
Sigit mengatakan, ada sejumlah hal yang dibahas bersama para tokoh lintas agama. Salah satunya upaya mendukung wilayah NTT, khususnya Labuan Bajo, agar lebih baik ke depan. Dia juga menyerap aspirasi dari para tokoh lintas agama.
“Hari ini saya bersama Panglima TNI dan pejabat utama Mabes TNI-Polri berkesempatan mendengar langsung terkait hal-hal dan harapan tokoh lintas agama untuk mendukung dan mewujudkan NTT siap menjadi wilayah destinasi superprioritas dan mengangkat pertumbuhan ekonomi di NTT, khususnya di Manggarai Barat,” kata Sigit.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau vaksinasi di Labuan Bajo, NTT. (Foto: dok. Istimewa)
Sigit juga berterima kasih atas dukungan tokoh lintas agama dalam upaya akselerasi vaksinasi di wilayah Labuan Bajo. Dari data yang didapat, Sigit mengatakan, vaksinasi di wilayah Manggarai Barat saat ini sudah mencapai 70 persen.
“Ini penting karena kami sudah berkeliling, ada di beberapa tempat yang sampai saat ini sangat sulit dilaksanakan vaksinasi karena muncul hoaks, muncul isu vaksin itu bertentangan dengan kaidah agama, sehingga perlu ada penjelasan cukup panjang dan sampai sekarang hal tersebut masih kita hadapi,” ucap mantan Kapolda Banten ini.
Sigit melihat, di wilayah Manggarai Barat, hampir semua masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan vaksinasi. Menurutnya, ini bisa terjadi berkat kerja sama antara pemda, TNI-Polri, relawan, dan tokoh lintas agama yang ikut mendukung dan mensosialisasikan vaksinasi ke masyarakat.
“Vaksin ini penting untuk meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuh dari serangan COVID-19,” ucap Sigit.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau vaksinasi di Labuan Bajo, NTT. (Foto: dok. Istimewa)
Sigit menyatakan data 70 persen masyarakat yang sudah tervaksin menjadi modal penting untuk wilayah Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo. Sebab, pemerintah sudah menentukan Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi superprioritas.
“Tentunya kita memiliki kepentingan bersama bagaimana Labuan Bajo kita siapkan betul-betul menjadi destinasi superprioritas yang bisa menerima kehadiran turis domestik dan luar negeri,” kata Sigit.
Dalam satu setengah tahun pandemi COVID-19, Sigit menyebut wilayah Labuan Bajo yang sudah dipersiapkan menjadi destinasi superprioritas terkena dampak pandemi COVID-19. Untuk itu, penting membuktikan kepada dunia bahwa Labuan Bajo sudah siap menerima kedatangan turis baik dari mancanegara maupun domestik.
Adapun kesiapan menerima kedatangan para turis, lanjut Sigit, dengan tetap menjaga akselerasi vaksinasi dan tetap patuh terhadap protokol kesehatan (prokes). Hal itu semua bisa dilakukan dengan kerja sama antara pemda, TNI-Polri, para tokoh lintas agama, dan masyarakat.
“Kalau kita menjaga pengendalian angka COVID dan ada kegiatan event internasional, kita yakin selanjutnya ini berdampak pertumbuhan ekonomi bisa kita pulihkan,” ujar eks Kabareskrim Polri ini.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama para tokoh lintas agama. (Foto: dok. Istimewa)
Sigit juga menyampaikan, kunci lain agar dunia luar percaya bahwa Indonesia tempat aman untuk berkegiatan dan berwisata adalah dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Semua harus ikut berpartisipasi menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang ramah menyambut para wisatawan baik luar maupun dalam negeri.
“Walaupun negara kita terdiri atas berbagai macam suku, agama, bahasa, tapi kita bisa menunjukkan Indonesia aman. Masyarakat ramah dan itu semua bisa kita lakukan kalau kita menjaga persatuan dan kesatuan. Dari sisi fasilitas, masyarakat, kesiapan dan keramahan kita tunjukkan kita mampu. Ini terjadi apabila penanganan COVID baik, kamtibmas kondusif, masyarakat yang baik menerima, sehingga kita bisa menjadikan NTT khususnya Labuan Bajo siap menyambut wisatawan internasional dan domestik,” papar Sigit.
Dalam kesempatan ini, Panglima TNI dan Kapolri juga menyempatkan diri untuk menyapa secara virtual guna melihat langsung proses vaksinasi massal.
Tribunriau- Akibat dari cuitan di Twiter oleh Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Siti Nurbaya Bakar (3/11/2021) lalu, banyak pihak terutama NGO pecinta Lingkungan Hidup di Indonesia merasa tersinggung atas pernyataan tersebut, yang seharusnya sebagai pembantu Presiden memberi kesejukan di tengah-tengah masyarakat.
Betapa tidak, dengan beraninya Menteri Siti Nurbaya menyebutkan ‘Pembangunan besar – besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi’.
Beragam komentar miring dialamatkan kepada Menteri yang seharusnya sebagai Garda terdepan untuk menyelamatkan Hutan Alam di Indonesia yang sudah mulai rusak parah akibat dari ulah Koorporasi dan cukong-cukong ileggal logging.
“Sebaiknya Menteri Siti Nurbaya sudah selayaknya dicopot dari jabatannya oleh Presiden Jokowi karena kurang keberpihakan terhadap Lingkungan hidup yang lestari. Sebaiknya diganti oleh orang yang proporsional dan yang peka terhadap jeritan rakyat,” tegas Darwis Joon Viker, Direktur Eksekutif AIR (Alam Indonesia Riau) via ponselnya, (5/11/2021).
Sementara, dalam akun Twitter @walhinasional, Walhi menganggap Siti lebih mendukung pembangunan skala besar daripada melindungi lingkungan hidup dan kehutanan sebagai tugas pokok seorang Menteri LHK.
“Menteri Lingkungan Hidup tapi kok malah pro banget sama pembangunan skala besar yang jelas2 berpotensi merusak lingkungan hidup sebuah kementerian yg harusnya menjadi pelindung kan,” tulis Walhi dalam akun Twitter @walhinasional yang dikutip Kompas.com, Kamis (4/11/2021).
Walhi mengingatkan kepada Siti Nurbaya bahwa saat ini dunia sedang menghadapi krisis iklim.
Menurut Walhi, pernyataan Siti Nurbaya memperlihatkan Indonesia masih disibukkan dengan prioritas pembangunan daripada menjaga lingkungan hidup.
Hal senada dikatakan M Iqbal Damanik, Juru Kampanye Greenpeace Indonesia menyayangkan pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya Bakar yang disampaikan melalui akun Twitter.
Siti menyebutkan, pembangunan besar-besaran di era Presiden Joko Widodo tidak boleh berhenti karena emisi karbon dan deforestasi.
“Sangat disayangkan Indonesia memiliki Menteri Lingkungan Hidup yang pro terhadap pembangunan skala besar yang jelas-jelas berpotensi merusak lingkungan hidup,” ujar Iqbal saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (4/11/2021).
Greenpeace juga menegaskan bahwa perlunya merevisi seluruh izin-izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan RI. Karena penggundulan hutan secara tidak teratur akan memperburuk dan merusak ekosistim lingkungan hidup, serta mempercepat perubahan iklim. (rilis)
Walhi riau melakukan aksi damai, di Pekanbaru (5/11/2021) buntut dari pernyataan Menteri LHK Siti Nurbaya di twiter 3 november 2021 lalu yg menyebutkan, "Pembangunan besar - besaran era Presiden jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi".
Pekanbaru- Walhi Riau melakukan aksi damai akibat dari pernyataan Siti Nurbaya di Twiter yang berseberangan dengan pernyataan Jokowi. Peserta aksi menyebutkan, gerakan ini sebagai upaya penyelamatan bumi serta menolak aksi palsu agenda perubahan iklim pemerintah.
Aksi damai diikuti oleh organisasi lingkungan hidup seperti, Perkumpulan Elang, Kaliptra Andalas, lembaga Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Wanapalhi STMIK AMIK Riau, Mapala Suluh FKIP Universitas Riau, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, Laskar Penggiat Ekowisata (LPE) Riau dan Gerakan Puasa Sampah (GPS) Plastik, aksi ini bertempat depan kantor Gubernur Riau, Pekanbaru (5/11/2021).
Provinsi Riau merupakan daerah rawan bencana ekologis, sehingga memiliki peran sangat penting dalam isu krisis iklim dunia dan sekaligus merupakan penyangga bagi keanekaragaman hayati.
Hal ini yang menjadi kekhawatiran sekaligus kepedulian bagi anak muda di Provinsi Riau untuk menyampaikan pesan krisis iklim sudah dekat, krisis iklim muncul akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan, energi fosil yang tidak terbarukan serta timbulkan sampah yang tidak terkelola dengan baik dan menaikkan gas emisi.
“Kita ingin menyampaikan pesan terutama anak muda di Riau agar mulai sadar bahwa ruang hidup mereka mulai terancam akibat eksploitasi ruang-ruang kehidupan masa depan,” ujar M. Redza, dari Mapala Wanapalhi.
Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, 58,03 persen penduduk di Provinsi Riau adalah usia muda, sehingga perlu kesadaran untuk mencegah krisis iklim lebih awal.
Menurut studi terbaru jurnal Science edisi 26 September menyebutkan, ada ancaman bagi anak-anak yang lahir pada 2020 akan menghadapi 6,8 kali lebih banyak gelombang panas, banjir, kekeringan, gagal panen dan kebakaran hutan.
Hal ini akan mereka alami selama hidup sehingga menjadi kelompok paling rentan dari krisis iklim masa depan, Suara anak muda dan perempuan bukan sekedar angka yang dipakai saat kontestasi politik, namun saat terpilih suara mereka tak jarang di bungkam dan jauh dari semangat reformasi.
“Anak muda dan kelompok perempuan harus mendorong pemerintah agar tak bergantung pada fosil, membuat kebijakan yang ramah lingkungan dan menyiapkan konsep mitigasi dan adaptasi perubahan iklim karena mereka berhadapan langsung dengan diskriminasi dan agenda pembangunan,” kata Tio, dari LBH Pekanbaru.
Berdasarkan data audit BPK tahun 2019, dari 6 provinsi di Indonesia, masih ada sekitar 2.749.453 hektare perkebunan sawit yang berada dalam kawasan hutan tidak sah, seperti tidak memiliki hak guna usaha (HGU), kebun plasma belum dibangun, tumpang tindih dengan pertambangan, membuka kawasan di luar izin yang sudah diberikan pemerintah, kebun di hutan lindung, hutan konservasi dan gambut.
Namun, melalui omnibus law Undang-undang Cipta Kerja, pemerintah justru melakukan pemutihan kejahatan korporasi. “Ketidak pastian hukum yang jadi pintu masuk pejabat untuk melakukan korupsi sektor kehutanan, seperti kasus dugaan penerima hadiah dari pemberian perizinan perkebunan di Kabupeten Kuansing.
Pemuda merupakan pemilik dan pewaris sah negara ini. Sehingga harus meningkatkan kesadaran dan berkonsolidasi memastikan praktik korupsi dan dampak perubahan iklim akan merugikan kehidupan masa depan mereka dan kita semua.” Kata Eko Yunanda, Manajer Pengorganisasian dan Keadilan Iklim, WALHI Riau.
Tahun 2019, luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 1,6 juta hektare, di mana 1,3 juta Hektare atau 82 persen terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan.
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau mencatat, sepanjang 2019 hingga 2020, 9 Kabupaten dan Kota ini tak luput dari kejadian kebakaran hutan dan lahan, diantaranya Kabupaten Bengkalis (2.268,44 ha), Rokan Hilir (1.993,7 ha), Indragiri Hulu (1.746,55 ha), Pelalawan (664,55 ha), Kota Dumai (469,85 ha), Kepulauan Meranti (430,2 ha), Siak (167,64 ha), Rokan Hulu (91,75 ha) dan Kuansing (28,10 ha).
Dalam dokumen Riau Hijau dijelaskan penguasaan lahan dari 5.406.492 ha luasan kawasan hutan Provinsi Riau terdapat 151 unit pemanfaatan dengan luasan sebesar 1.904.637,92 ha, dimana pemanfaatan yang terbesar digunakan untuk hutan tanaman industri sebesar 45 unit seluas 1.512.138,92 ha dan paling sedikit digunakan untuk perhutanan sosial dalam bentuk hutan adat seluas 407,80 ha.
Selain itu Provinsi Riau dimana sebelum wabah Covid-19 melanda, angka kemiskinan di Riau 7,2%, atau lebih-kurang 500 ribu jiwa. Malangnya, 80% dari jumlah penduduk miskin itu, atau sekitar 400 ribu jiwa, adalah masyarakat adat Melayu. Aktifitas seperti perampasan tanah ulayat, eksklusi sosial, hingga pemiskinan dan kelaparan yang masyarakat adat rasakan selama ini.
Untuk mengurangi resiko krisis iklim serta menyelesaikan sengkarut tata kelola kehutanan, seperti penertiban izin perkebunan illegal, pembalakan kayu, lahan kritis, eksistensi masyarakat adat dan ruang hidup masyarakat untuk hidup bersih dan sehat sesuai amanat undang-undang, Walhi Riau bersama lembaga jaringan desak pemerintah nasional dan daerah agar segera lakukan;
• Penolakan terhadap praktik perdagangan karbon berbasis mekanisme pasar;
• Pembahasan Loss and Damage akibat krisis iklim;
• Percepatan phasing out PLTU batubara sebelum 2030 dan penghentian solusi iklim palsu;
• Penyelamatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dari dampak krisis iklim;
• Pendekatan negosisasi berbasis hak bagi masyarakat adat, kelompok muda, perempuan dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;. (rilis)
Calon Panglima TNI terpilih Jenderal Andika Perkasa menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI. Andika Perkasa menyampaikan visi utamanya sebagai Panglima TNI.
“Jadi, kalau berangkat dari vision statement, saya memilih TNI adalah kita. Memang sangat singkat sekali, tapi justru di sini saya ingin masyarakat Indonesia, masyarakat internasional, untuk melihat TNI ini sebagai kita atau bagian dari mereka,” kata Andika Perkasa saat menyampaikan visi-misi di ruang rapat Komisi I DPR RI, kompleks MPR/MPR, Jakarta, Sabtu (6/11/2021).
Andika lantas menjelaskan maksud visi TNI adalah kita, yakni sebagai pandangan agar masyarakat tidak berharap terlalu tinggi. Menurutnya, TNI tetap sebagai organisasi dengan segala keterbatasan dan kelebihan.
“Ini sebetulnya menunjukkan bahwa kami tidak terlalu, saya tidak ingin orang melihat kita berharap terlalu tinggi. Karena apa? Karena kita dengan segala keterbatasan, dengan kelebihan, keanekaragaman semuanya, ya inilah kita,” ucapnya.
Lebih lanjut Andika menyebut TNI selalu ingin bertindak secara profesional untuk masyarakat. Namun dia mengatakan TNI masih tetap sebagai organisasi yang apa adanya dengan segala kekurangan dan perbaikan yang terus dilakukan.
“Kita bisa saja ingin profesional, ingin lebih banyak lagi, tetapi itu kan proses yang terus kami bangun, tetapi juga saya ingin masyarakat kita, sesuai dengan pelajaran yang saya jalani waktu itu, yaitu public policy dan public administration, saya ingin masyarakat kita melihat TNI ini sebagai organisasi yang apa adanya. Dengan segala kekurangan dan perbaikan yang harus kami jalani,” ujarnya.
Meski demikian, Andika memastikan kondisi TNI dengan segala kekurangan bukan berarti tidak bisa berbuat apa pun. Dia menekankan TNI tetap bisa berbuat banyak di tengah kekurangannya.
“Tapi juga bukan berarti bahwa kita dengan keadaan kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetap banyak yang bisa kita lakukan karena memang sebagai orang yang punya keterbatasan pun kita pasti punya cara yang berbeda dalam mengejar apa yang harus kita selesaikan. Pasti bisa,” tuturnya.
Jenderal Andika Perkasa akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon Panglima TNI hari ini. Pengamat militer dan intelijen, Nuning Kertopati, memberi saran soal poin-poin penting yang harus diperhatikan anggota DPR saat uji kelayakan.
“Dengan pertimbangan kebutuhan organisasi TNI dalam kurun waktu ke depan sebagai bagian modernisasi alutsista sehingga dibutuhkan Panglima TNI memiliki kemampuan manajemen tempur dan diplomasi militer yang handal,” ujar Nuning kepada wartawan, Sabtu (6/11/2021).
Nuning menilai DPR juga harus memperhatikan pertimbangan perkembangan lingkungan strategis hingga peningkatan fungsi diplomasi pertahanan. Menurutnya, dibutuhkan sosok Panglima TNI yang disegani militer negara lain.
“Ada pertimbangan perkembangan lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Meningkatkan fungsi diplomasi pertahanan di tingkat internasional. Oleh karenanya dibutuhkan sosok Panglima TNI yang memiliki dampak penangkalan bagi petinggi militer internasional. Penting sekali jika Panglima TNI disegani dunia internasional,” tuturnya.
Dia menilai DPR juga perlu memperhatikan peningkatan kualitas prajurit TNI dalam berbagai bidang. Nuning menilai hal tersebut penting karena Indonesia menghadapi berbagai ancaman jenis baru di tengah perkembangan teknologi.
“Kualitas prajurit TNI harus mulai dibangun agar unggul dibandingkan dengan prajurit negara-negara lain, apalagi kini tak dapat dihindari adanya perang siber. Kualitas prajurit harus ditingkatkan sejalan dengan era revolusi industri 4.0. Proses pendidikan dan latihan di lingkungan TNI harus memanfaatkan teknologi informasi dan digitalisasi agar diperoleh keuntungan organisasi pendidikan berupa efisiensi,” tuturnya.
“Ini penting untuk interoperabilitas komunikasi TNI dan pihak lain. Keuntungan lain adalah pengajaran kepada peserta didik atas pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dalam penugasan selanjutnya di Kotama Operasional dan/atau Kotama Pembinaan,” sambungnya.
PSI DKI Jakarta menyampaikan bahwa rencana dana hibah yang diterima oleh Nahdlatul Ulama (NU) sebesar Rp 1,8 Miliar, sementara MUI sebesar RP 10,6 miliar. PWNU DKI Jakarta bercerita pernah tidak dianggarkan dana hibah oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Dua tahun pernah tidak dikasih (dianggarkan), saya protes lewat DPRD, baru dikasih. Tahun 2021, kita dapat Rp 1,2 (miliar) apa ya. Itu berdarah-darah karena nggak dapat. Saya lapor ke anggota dewan, lalu dimasukkan (anggaran). Tiga tahun lalu juga pernah kejadian sama. Akhirnya mendatangi DPRD,” kata Ketua PWNU DKI Jakarta Syamsul Ma’arif, saat dihubungi, Jumat (5/11/2021).
Syamsul berharap pemerintah adil dalam menentukan anggaran hibah untuk organisasi keagamaan. Penilaian harus didasari oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
“Mestinya bantuan hibah itu berbasis kegiatan. Banyak jumlah kegiatan (NU). Pak Gubernur (Anies Baswedan) tahu. Pak Gubernur tahu, pernah datangi kegiatan NU tiga kali. Itu satu hari loh,” katanya.
Menurut Syamsul, dalam satu tahun, NU mengeluarkan miliaran rupiah untuk kegiatan di masyarakat. Bahkan saat pandemi, NU mengeluarkan anggaran sekitar Rp 27 miliar hanya untuk penanganan COVID-19.
“Kemarin kita kegiatan pencegahan COVID, kalau diuangkan kurang lebih Rp 27 miliar. Saya sampaikan ke Pak Anies di pidato saya. Vaksinasi 40 titik kurang lebih, memberi makan isolasi mandiri 2.400 selama satu bulan. Itu baru item COVID-19, belum kegiatan lain,” katanya.
Syamsul pun menyebut anggaran hibah digunakan untuk kegiatan. Mereka tidak menggunakan itu untuk honor atau anggaran kepada anggota atau pengurus.
“Terus terang, ada lembaga keagamaan yang menggunakan dana hibah untuk keperluan honor pengurus, tapi ya tiap tahun tetap diberikan danah hibah sepuluh kali lipat dari ormas lain yang betul- betul padat dengan kegiatan,” katanya.
Diketahui, PSI menyoroti ketimpangan dana hibah dari Pemprov DKI ke NU dan Muhammadiyah Jakarta. PSI mengungkap dana hibah dari Pemprov DKI ke MUI Jakarta sebesar Rp 10 miliar.
“Jika kita lihat dalam rancangan, hibah PWNU Jakarta senilai Rp 2,07 miliar dan PW Muhammadiyah Jakarta senilai Rp 1,89 miliar sangat timpang dibanding misalkan kepada MUI Jakarta sebesar Rp 10,6 miliar,” ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dari F-PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo dalam keterangannya yang diterima, Jumat (5/11/2021).
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka hotline untuk menampung aduan masyarakat terkait polantas ‘nakal’. Sudah ada ratusan aduan masyarakat yang masuk sejak hotline tersebut dibuka.
“Yang pasti sudah banyak sudah hampir 300-an,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono saat dihubungi, Jumat (5/11/2021).
Argo tidak memerinci jenis aduan yang disampaikan masyarakat. Namun, aduan itu tidak hanya yang terkait kejadian di wilayah Jakarta tetapi juga di luar Jakarta.
“Yang dilaporkan itu macam-macam ada yang dilaporin di Bogor, dan lainnya. Jadi nggak hanya di Polda Metro,” ungkap Argo.
Untuk diketahui, Ditlantas Polda Metro Jaya membuka hotline untuk menampung aduan masyarakat apabila menemukan polantas nakal. Masyarakat bisa melaporkan via WhatsApp ke nomor hotline tersebut.
“Laporkan Polantas nakal di Polda Metro Jaya di hotline: 0812-9891-1911,” tulis sebuah poster milik Ditlantas Polda Metro jaya seperti dilihat detikcom, Rabu (3/11).
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan hotline tersebut siaga 24 jam. Masyarakat bisa melaporkan apabila menemukan polantas nakal, lebih baik jika disertai bukti-bukti, seperti foto dan video.
“Kalau ada (bukti foto dan video) lebih baik lagi,” ujar Sambodo.
Sebelumnya, kejadian polisi minta sekarung bawang kepada sopir yang ditilang di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, menjadi bahan evaluasi Polda Metro Jaya. Sambodo menyatakan pihaknya akan menindak tegas oknum polisi nakal.
“Kita akan tindak tegas anggota yang masih melakukan pelanggaran,”kata Sambodo kepada detikcom, Selasa (2/11).
Oknum berinisial Aipda PDH itu pun kini telah dicopot dari Satlantas Polresta Bandara Soetta. Dia kini ditahan di Polda Metro Jaya selama proses pemeriksaan di Propam.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau vaksinasi di Labuan Bajo, NTT. (Foto: dok. Istimewa)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau vaksinasi di Labuan Bajo, NTT. (Foto: dok. Istimewa)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama para tokoh lintas agama. (Foto: dok. Istimewa)
