Jakarta –

Seorang pria menjambret kalung emas milik nenek berusia 83 tahun di Tambora, Jakarta Barat. Aksi pelaku terekam CCTV merampas kalung dari seorang perempuan lansia yang sedang susah payah berjalan kaki.

Peristiwa tersebut terekam CCTV. Penjambretan itu terjadi di gang sempit Jl Pekapuran 3, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat pada Minggu (7/11).

Dalam video terlihat nenek tersebut tengah berjalan kaki secara perlahan. Dia juga terlihat berpegangan pada tembok di gang sempit tersebut.

Semula, pelaku berjalan di belakang seorang perempuan. Tidak lama kemudian pelaku balik arah dan mendekati nenek tersebut.

“Korban sempat curiga dengan pelaku yang berbalik arah saat berada di belakang korban,” tulis narasi dalam video tersebut, seperti dilihat detikcom, Senin (8/11/2021).

Tak berselang lama, pria itu mengarahkan tangan ke leher nenek dan merampas kalungnya. Pelaku langsung kabur dengan berlari sedangkan korban berusaha mengejar pelaku dengan tertatih-tatih.

Disebutkan, akibat aksi penjambretan ini nenek tersebut kehilangan kalung emas putih.

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Titik genangan banjir rob di Pelabuhan Muara Angke, dan Sunda Kelapa Jakarta Utara telah surut. Dilaporkan, kondisi jalan sudah kering malam ini.

“Jam sepuluh malam sudah kering,” kata Kapolsek Sunda Kepala AKP Seto Handoko, saat dihubungi, Senin (9/11/2021).

Seto kemudian mengirim beberapa foto kondisi jalanan yang sudah kering. Di foto tersebut, terlihat aktifitas masyarakat dan lalu lintas sudah normal.

“Kondisi Genangan air pasang Rob di Jl Kerapu nihil. Kondisi genangan air pasang rob di depan Masjid Nurul Bahri, nihil,” katanya.

“Kondisi genangan air pasang rob sekitar PHPT dan Sampahan nihil. Kondisi genangan air pasang rob di sekitar kantor sekretariat RW 022 nihil,” ucapnya.

Seperti diketahui, pada Senin (9/11) siang, terdapat sejumlah titik banjir rob di Pelabuhan Sunda Kepala, dan Muara Angke. Padahal sebelumnya banjir telah surut pada pagi hari.

Berdasarkan laporan Seto, tinggi banjir berbeda-beda. Mulai dari 10 hingga 20 cm.

(aik/aik)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Asosiasi Penyiaran menolak perubahan dan penetapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Progres Siaran (P3SPS) oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Asosiasi Penyiaran merasa bahwa perubahan tersebut melanggar beberapa aturan.

Asosiasi Penyiaran terdiri dari Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Aosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATNI), dan Aosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ASDI). Dalam pernyataan bersama, yang diterima detikcom, Senin (8/11/2021), mereka menyampaikan sikapnya.

Pertama, Asosiasi Penyiaran menyampaikan ada kesulitan akibat COVID-19. COVID-19 memberi dampak terhadap ekonomi Indonesia, yang saat ini belum pulih.

“Kondisi ini makin bertambah berat dengan lanskap industri penyiaran saat ini, dan ke depan di mana perasingan tidak hanya di antara lembaga penyiaran (LP) namun juga dengan over the top (OTT), dan platform new media lainnya seperti YouTube, FaceBook, NetFlix, dan lainnya, yang merupakan raksasa new media asing yang tidak tunduk pada yuridiksi hukum Indonesia baik dalam pengawasan konten dan aturan perpajakan,” kata Asosiasi Penyiaran, dalam keterangannya.

Kedua, Asosiasi Penyiaran berdasar pada Pasal 8 ayat 1 Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam pasal itu KPI harus mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

“Penjelasan Pasal 8 ayat 2 huruf b, bahwa Pedoman Perilaku Penyiaran tersebut harus diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI. Asosiasi Penyiaran tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan perubahan materi P3SPS oleh KPI,” katanya.

Sumber: DetikNews

Depok –

Penutup gorong-gorong di Jalan Margonda Raya, Depok, raib dicuri kawanan yang naik angkot. Polisi saat ini masih menyelidiki para pelaku.

Pencurian gorong-gorong pedestrian di Jl Margonda Raya ini bukan hal baru. Sebelumnya, Polsek Beji pernah mengungkap para pelaku pencurian penutup gorong-gorong yang juga terjadi di Jl Margonda Raya.

“Ini ternyata kelompok berbeda, yang kemarin kan kita udah tangkap. Ini kita sedang telusuri yang kemarin udah nih ketangkap. Sekarang kita lagi telusuri,” kata Kapolsek Beji Kompol Agus Khaeron saat dihubungi detikcom, Senin (8/11/2021).

Agus mengatakan ada tiga penutup gorong-gorong di Jl Margonda yang dicuri para pelaku. Para pelaku diketahui menggunakan angkot dalam melakukan aksinya.

Namun, dia menyebut ada titik terang dalam penyelidikan kasus ini. Menurut Agus, identitas terduga pelaku telah dikantongi pihak kepolisian.

“Insyaalah ini segera tertangkap. Kalau teridentifikasi kita perlu pembuktian. Tapi mengarah ke sana (terduga pelaku) ada,” tutur Agus.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya…..

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Pengumuman PPKM hari ini 2021 jadi informasi penting yang tak boleh dilewatkan. Pelaksanaan PPKM dievaluasi untuk mengetahui sebaran kasus Corona hingga vaksinasi di berbagai daerah.

Dalam pengumuman hari ini, ada beberapa hal yang disampaikan, salah satunya perpanjangan PPKM di luar wilayah Jawa-Bali dan evaluasi di wilayah Jawa-Bali.

Terkait pengumuman tersebut, detikcom sudah merangkum informasinya berikut ini.

PPKM Luar Jawa Bali Diperpanjang

Pengumuman PPKM hari ini 2021 terkait perpanjangan di wilayah luar Jawa Bali. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan PPKM luar Jawa-Bali diperpanjang dua minggu ke depan, yakni hingga 22 November 2021.

“Perpanjangan PPKM luar Jawa-Bali pada periode 9 November sampai 22 November atau diperpanjang 2 minggu,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin (8/11/2021).

Meski diperpanjang, namun Airlangga menilai kondisi COVID-19 di luar Jawa-Bali kian membaik. Hal itu tercermin dari 27 provinsi di luar Jawa-Bali, kini sudah tidak ada daerah yang berstatus PPKM level 3 dan level 4.

“Dari 27 provinsi luar Jawa-Bali tidak ada yang di level 4, kemudian tidak ada di level 3, ini kita bicara provinsi dan 22 provinsi di level 2 dan 5 provinsi di level 1,” ucap Airlangga dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (8/11/2021).

Adapun untuk kabupaten/kota juga sudah tidak ada level 4. Hanya ada 4 kabupaten/kota yang berada di level 3, 231 kabupaten/kota di level 2 dan 151 kabupaten/kota di level 1.

Vaksin di 6 Provinsi Luar Jawa-Bali di Atas Angka Nasional

Dalam pengumuman PPKM hari ini 2021, Airlangga juga menyampaikan ada enam provinsi yang capaian vaksinnya di atas angka nasional. Keenamnya yakni:

1. Kepulauan Riau
2. Bangka Belitung
3. Kalimantan Utara
4. Kalimantan Timur
5. Nusa Tenggara Barat
6. Sulawesi Utara

Lalu, bagaimana dengan capaian vaksinasi di provinsi lain? Menurut Airlangga, capaian vaksinasi di provinsi lain masih di bawah nasional.

“Sementara yang sudah 2 dosis itu beberapa di luar Jawa-Bali yang capaiannya di atas nasional yaitu Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara. Sementara yang lain masih di bawah nasional,” katanya.

Pemerintah Naikkan Status PPKM di Wilayah Tertentu

Terkait pengumuman PPKM hari ini 2021, Airlangga juga menyinggung soal daerah yang vaksinasinya masih di bawah 50%.

Untuk kabupaten/kota yang vaksinasinya di bawah 50%, Airlangga menambah status PPKM. Artinya, status PPKM di wilayah tersebut naik 1 level.

“Sehingga 156 kabupaten/kota asesmen level 2 karena vaksinasi di bawah 50% sehingga dinaikkan level 3 sehingga level 3 ada 160 kabupaten/kota. Kemudian di level 2 total 175 kabupaten/kota dan level 1 ada 51 kabupaten/kota,” jelasnya.

Baca selengkapnya soal Pengumuman PPKM hari ini 2021 di halaman selanjutnya.

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Vaksin booster rencananya akan diberikan secara gratis tahun depan. Vaksin booster ini akan diberikan setelah vaksinasi dosis kedua sudah mencapai lebih dari 50 persen.

“Kita merencanakan booster diberikan sesudah 50 persen dari penduduk Indonesia divaksin dua kali, dan hitung-hitungan ini di akhir Desember,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam raker Komisi IX DPR RI, Senin (8/11/2021).

Simak informasi di bawah ini mengenai vaksin booster yang akan diberikan tahun depan.

Vaksin Booster: Untuk Lansia-Anggota BPJS

Vaksin booster COVID-19 akan diprioritaskan bagi lansia karena mereka paling rentan terhadap paparan virus Corona. Kemudian diberikan kepada penerima bantuan iuran (PBI) BPJS jaminan kesehatan dari pemerintah.

“Rencana kedepannya kita sudah bicarakan dengan bapak presiden, pertama prioritasnya lansia dulu, karena beresiko tinggi,” kata Budi

Baru selanjutnya vaksin booster akan dijual secara komersial kepada para individu. Mereka bisa memilih merek vaksin sesuai keinginannya.

“Jadi mohon maaf Bapak/Ibu anggota DPR yang memang penghasilannya cukup nanti kita minta bayar sendiri dan itu nanti akan dibuka boleh pilih mau yang mana,” lanjutnya.

Vaksin Booster: Indonesia Harus Memenuhi Syarat

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa negara-negara yang memulai booster dilakukan sesudah 50% penduduknya disuntik vaksin 2 kali. Di Indonesia diperkirakan akan terjadi pada Desember.

“Dari penghitungan kami kan di akhir Desember itu mungkin 59% kita bisa capai vaksin dua kali, dan 80% sudah dapat vaksin pertama. Jadi adalah saat yang lebih proper, lebih pas untuk kita memberikan vaksin booster kedepannya” ujar Budi.

Budi mengatakan pihaknya telah membicarakan hal ini dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Suntik booster vaksin ini akan dilakukan pada 2022 mendatang.

Vaksin Booster: Merek Vaksin

Vaksin COVID-19 booster atau dosis ketiga di Indonesia ditargetkan dimulai pada Januari 2022. Saat ini, uji klinis tengah dilakukan untuk membandingkan pemberian merek vaksin COVID-19 booster yang sama atau berbeda dengan dosis 1 dan 2.

“Kita juga sekarang sedang melakukan uji klinis dengan teman-teman dari perguruan tinggi apakah sama atau campur. Jadi istilahnya homologus atau heterologus. Diharapkan akhir Desember ini bisa selesai,” ujarnya dalam Rapat Kerja DPR RI Komisi IX bersama Menteri Kesehatan RI, Senin(8/11/2021).

“Contohnya Sinovac-Sinovac-Sinovac, dibandingkan dengan Sinovac-Sinovac-AstraZeneca, dibandinkan Sinovac-Sinovac-Pfizer. Ini akan menjadi salah satu di dunia,” sambung Menkes.

Setelah mengetahui tentang vaksin booster yang akan dilakukan tahun depan. Simak informasi berikut ini mengenai vaksinasi anak usia 6-11 tahun yang masuk dalam anggaran tahun 2022.

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Pemprov DKI Jakarta batal menerapkan sanksi tilang bagi kendaraan bermotor yang tidak lolos uji emisi pada 13 November mendatang. Kepala Dinas Lingkungan DKI, Asep Kuswanto menuturkan penerapan sanksi tilang akan ditunda hingga tahun depan.

“Kayanya akan kita tunda ya, karena memang dirasa kesiapan jumlah kendaraan yang sudah diuji emisi kan masih sangat sedikit, jadi akan kita tunda. Dan penundaanya sampai kapan, mudah-mudahan sih di awal Januari tahun depan,” kata Asep di DPRD DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (8/11/2021).

Asep mengatakan, Pemprov DKI akan menggencarkan sosialisasi kepada pemilik kendaraan bermotor serta penambahan lokasi uji emisi bagi kendaraan roda empat dan roda dua. Bahkan, Asep menargetkan penambahan lokasi uji emisi hingga 500 bengkel.

“Memang ada kebutuhan kita kan sampai 500 bengkel, sekarang ini baru 254, mudah-mudahan ke depan kita akan tambah lagi bengkel-bengkel untuk uji emisi,” jelasnya.

Selain itu, Pemprov DKI juga berkoordinasi dengan daerah penyangga, atau Bodetabek terkait penyelenggaraan uji emisi. Mengingat banyak warga daerah penyangga yang beraktivitas di Ibu Kota.

“Kita juga akan berkoordinasi dengan daerah Depok Jabodetabek lah ya. Supaya penerapannya bisa sama, tapi kita masih fokus dulu untuk DKI sampai menunggu progres diskusi kita dengan daerah sekitar,” terangnya.

“Karena memang kan mobil ada dari Depok ke Jakarta, Bogor ke Jakarta tapi kita fokus dulu untuk Jakarta,” sambungnya.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya berencana memberlakukan sanksi bagi kendaraan bermotor yang tak lulus uji emisi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan hal ini menjadi langkah untuk memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota.

“Mudah-mudahan upaya menciptakan udara bersih di Jakarta ini didukung oleh semua pihak,” kata Asep dalam keterangannya, Selasa (26/10).

Pemberlakuan sanksi tilang itu sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Adapun sanksi mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu motor didenda maksimal Rp 250 ribu dan mobil maksimal Rp 500 ribu.

(taa/zap)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menagih utang PT Usaha Mediatronika Nusantara (PT UMN) senilai Rp Rp 22,6 miliar. Perusahan tersebut diketahui milik keluarga Bakrie.

Dari keterangan pers tertulis Satgas BLBI yang diterima, Senin (8/11/2021) tertera PT UMN telah melakukan dua kali pembayaran kepada negara. Total utang yang telah dibayar kepada negara sebesar Rp 10,3 miliar.

Berikut rinciannya:

a. Pembayaran I sebesar Rp. 909.090.909 (20 September 2021)
b. Pembayaran II sebesar Rp. 9.390.909.091 ( 28 Oktober 2021)

Dengan demikian, total pembayaran adalah sebesar Rp. 10.300.000.000. dan sisa kewajiban PT UMN adalah sebesar Rp. 12.377.129.206.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md membeberkan sejumlah nama obligor dan debitur BLBI yang telah melunasi utangnya kepada negara. Dia mengatakan pemerintah akan bersikap adil.

“Pemerintah harus adil melalui Inpres 8/2020. Pemerintah telah menentukan hutang masing-masing obligor dan debitur dan banyak di antara mereka bayar dan selesai. Misal Antoni Salim langsung bayar lunas selesai, Bob Hasan lunas selesai, Sudwi Karmono lunas selesai, Ibramin Risad lunas selesai,” kata Mahfud saat konferensi pers di Kemenko Polhukam hari ini.

Mahfud menegaskan pemerintah akan bersikap adil menagih utang obligor dan debitur BLBI yang belum lunas. Mahfud mempersilakan obligor dan debitur yang merasa nilai utangnya tidak sesuai untuk menemuinya mengkalrifikasi hingga mencocokkan data.

“Ini nggak adil kalau orang yang sesudah ditetapkan punya utang lalu membayar, tapi yang lain nggak mau bayar, lari dan minta nego terus. Nah kita akan berlaku adil ini akan dikejar harus bayar dan posisikan berapa sebenarnya kalau dia merasa utang, saya bukan begitu, hayo berapa utangnya. Datang ke meja saya, tutup, gitu,” ujarnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Sumber: DetikNews