Jakarta –

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mempertahankan eksistensi bidang pendidikan di masa pandemi yang mengharuskan seluruh sektor bertransformasi menggunakan teknologi informasi.

Menurut Ning Ita, sapaanya, tenaga pendidik memegang peranan penting dalam bidang pendidikan di era disrupsi digital seperti saat sekarang ini. Sebagai transfer knowledge, seorang guru harus siap menghadapi tantangan perubahan zaman, dan salah satunya adalah transformasi digital.

“Ketika guru bisa memahami dan melaksanakan tugasnya dengan rasa nyaman, tentu ilmu yang akan di transfer akan mudah difahami oleh anak didiknya. Maka dari itu kami mengadakan Teaching Challenge bagi guru untuk membuat modul pembelajaran inovatif, guna mengejar ketertinggalan penyerapan materi oleh siswa selama PJJ,” ujar Ning Ita dalam keterangan tertulis, Selasa (09/11/2021).

Hal itu diungkapkannya saat menjadi salah satu pemateri dalam Webinar Series Batch 1: Edu Talk yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dengan tema ‘Revitalisasi Pendidikan Indonesia Sebagai Upaya Adaptif Di Era Disrupsi Digital’ pada Minggu (7/11) lalu.

Ning Ita menegaskan kalau anak-anak yang lahir dalam disrupsi digital tidak serta merta selalu memiliki dampak negatif. Dia justru melihat hal tersebut sebagai potensi prestasi jika ditopang dengan kerja sama dan sinergitas antara pemda dan pihak penyelenggara pendidikan.

“Ini akan berpotensi sebagai prestasi asalkan harus ada kerja sama, sinergitas antara pemda, pihak penyelenggara pendidikan, bersama bisa kita gandeng dan bekerja bersama- sama untuk mewujudkan prestasi- prestasi pendidikan di era disrupsi digital ini,” tegasnya.

Ning Ita menambahkan kalau Pemkot Mojokerto sudah bekerja sama dengan tiga pilar dalam program rumah satu sarjana dan memberikan program beasiswa bagi mahasiswa asal Kota Mojokerto yang sedang berkuliah di luar kota.

“Selain itu Kami juga bekerja sama dengan tiga pilar dalam program satu rumah satu sarjana, kemudian kami juga memiliki program beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari kota Mojokerto yang sedang berkuliah di luar kota dengan syarat memiliki IPK minimal tiga,” tuturnya.

Sebagai bentuk perhatian terhadap dunia pendidikan di era disrupsi digital, Pemkot Mojokerto juga telah memberikan fasilitas wi-fi di 158 titik secara gratis pada area publik di seluruh Kota Mojokerto.

Selain itu, Pemkot Mojokerto juga memberikan akses pembelajaran internet gratis beserta sarana dan prasarananya melalui ‘Mobil Telecenter’. Mojokerto kini menjadi kota pertama di Indonesia yang memberikan paket internet gratis untuk para pelajar di masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

“Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemkot Mojokerto tersebut merupakan langkah dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Mojokerto agar memiliki kualitas yang lebih baik demi mendukung rencana pembangunan Nasional 2045, Indonesia memiliki generasi emas,” pungkasnya.

(ncm/ega)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Sebuah unggahan di media sosial memuat pengakuan seorang wanita yang menjadi korban pelecehan seksual di daerah Pamahan, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban mengaku menjadi korban ‘begal pantat’ saat tengah lari pagi.

Dalam unggahannya korban mengaku peristiwa pelecehan seksual itu terjadi pagi tadi. Korban saat itu sedang berolahraga tiba-tiba pantatnya dipegang oleh pelaku yang menggunakan sepeda motor.

“Cowok gendut–naik motor semacam Megapro/Vixen (gak jelas karena saya ga pake kacamata, alias rabun)—telah memegang pantat sebelah kanan saya. Mau nangis tapi tetap harus compose myself, ini ngetik tweet ini juga tangan gemetar. Saya marah. Pengen ngeluarin banyak kata2 kotor,” tulis korban dalam akun Twitter pribadinya seperti dilihat detikcom, Selasa (9/11/2021).

Dikonfirmasi terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Rahmat Sujatmiko mengatakan pihaknya belum menerima laporan resmi dari korban. Meski begitu, informasi korban lewat media sosial itu tengah diselidiki.

“Yang pertama tentu kita dalami dulu informasi yang beredar seperti apa,” kata Rahmat saat dihubungi.

Dia menyebut korban pun diminta untuk membuat laporan resmi ke pihak kepolisian. Dia memastikan pihaknya akan menyelidiki kasus itu hingga tuntas.

“Nanti kita cek korbannya, aduannya seperti apa,” imbuh Rahmat.

(ygs/fas)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat menyampaikan eks laskar FPI sempat mencekik salah seorang anggotanya sebelum akhirnya ditembak mati di dalam mobil. Selain mencekik, laskar FPI juga dilaporkan menyerang dan hendak merebut senjata anggota.

Hal itu disampaikan Tubagus saat menjadi saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan dugaan tindak pidana pembunuhan (unlawful killing) terhadap 4 anggota eks laskar FPI di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (9/11/2021). Awalnya JPU menanyakan siapa saja anggota yang ikut membawa empat laskar FPI.

“Siapa yang membawa 4 orang laskar ke Polda Metro Jaya?,” tanya JPU.

“Elwira, para terdakwa ini dua, jadi ada 3,” jawab Tubagus.

“Mereka melaporkan seperti apa, apa yang terjadi di dalam mobil?,” tanya JPU.

“Hasil laporan daripada anggota, pada saat di dalam mobil itu dipertanyakan kepada mereka, saat mobil berjalan tidak terlalu lama dari lokasi rest area km 50 mereka diserang oleh keempat anggota laskar tersebut, diserang dan juga untuk merebut senjata, ini hasil laporan,” kata Tubagus.

“Kemudian secara spontan, mereka mengambil langkah untuk mengamankan daripada senjata tersebut, kemudian mereka melakukan tembakan ke arah anggota laskar dan akibatnya meninggal dunia, itu yang dilaporkan anggota,” lanjut Tubagus.

JPU kemudian menanyakan proses penyerangan yang dilakukan laskar FPI terhadap anggota Polri saat berada di dalam mobil. Tubagus kemudian menjawab berdasarkan hasil laporan yang diterimanya, laskar mencekik anggota dan berupaya merebut senjata salah seorang anggota.

“Penyerangan yang dilakukan laskar seperti apa?,” tanya JPU.

“Hasil laporan anggota dicekik, kemudian berupaya diambil senjata yang dimiliki,” ucap Tubagus.

“Yang mau diambil senjatanya siapa?,” tanya JPU lagi.

“Saudara Fikri,” sebut Tubagus.

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) menuai kontroversi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berbicara mengenai pentingnya nilai-nilai agama.

“Jadi kita perlu untuk menghindarkan diri dari aktivitas kejahatan seksual tetapi apa makna kejahatan seksual dan bagaimana mekanisme pencegahannya. Jadi ada norma nilai yang terkait dengan agama, ada norma yang nilai terkait dengan kebiasaan di tengah masyarakat dan juga ada norma nilai yang hidup di tengah masyarakat. Nah itu nggak bisa dilepaskan,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, di Jakarta Pusat, Selasa (9/11/2021).

Niam mencontohkan mengenai hubungan seksual yang harus dibingkai dengan perkawinan yang sah. Niam mengatakan hubungan seksual yang tak didasari perkawinan sah sebagai sesuatu yang ilegal.

“Misalnya soal hubungan seksual suka sama suka tetapi kalau dia tidak dibingkai dengan perkawinan yang sah maka sungguhpun suka sama suka itu tidak diperkenankan. Itu statusnya illegal maka melegalkan suatu yang ilegal itu perbuatan yang nggak berbudaya,” ujar Niam.

Lebih lanjut, Niam menjelaskan pada prinsipnya pendidikan itu merupakan proses untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan beradab. Karena itu, Niam berharap seluruh aturan didesain dalam rangka keadaban dan kebudayaan.

“Saya kira itu, memuliakan sisi kemuliaan manusia dan mencegah terjadinya aktivitas yang merendahkan derajat kemuliaan manusia. Saya kira itu intinya. Karenanya seluruh aturan harus didesain dalam kerangka tujuan mulia pendidikan itu dan tidak boleh ada satupun aturan yang mendegradasi kemuliaan manusia,” ujar Niam.

Sebagaimana diketahui, Permendikbudristek ini menuai protes dari sejumlah pihak. Muhammadiyah meminta aturan ini dicabut karena dianggap ada pasal yang dianggap bermakna terhadap legalisasi seks bebas di kampus. Sedangkan PKS mempersoalkan masalah ‘consent’ atau ‘persetujuan korban’ yang termuat di aturan tersebut.

Mengenai hal itu, Plt Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud-Ristek Nizam mengatakan anggapan tersebut timbul karena kesalahan persepsi atau sudut pandang.

“Tidak ada satu pun kata dalam Permen PPKS ini yang menunjukkan bahwa Kemendikbud-Ristek memperbolehkan perzinaan. Tajuk diawal Permendikbudristek ini adalah ‘pencegahan’, bukan ‘pelegalan’,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya.

Dilihat detikcom, Selasa (9/11/2021) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi memuat 58 Pasal. Permendikbud ini ditetapkan oleh Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim.

(knv/knv)

Sumber: DetikNews

Medan –

Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah (Ijeck) melepas jenazah anggota DPR Abdul Wahab Dalimunthe untuk dimakamkan. Selain Ijeck, Wali Kota Medan Bobby Nasution juga hadir saat pelepasan jenazah.

“Kita doakan semoga almarhum kembali dalam keadaan khusnul khotimah,” ucap Ijeck saat melepas proses jenazah Abdul Wahab untuk dibawa ke pemakaman di Medan, Selasa (9/11/2021).

Ijeck meminta keluarga yang ditinggalkan untuk bersabar. Dia mengatakan setiap manusia pasti akan meninggal.

“Seluruh keluarga yang ditinggalkan, ibunda dan seluruh anak-anak almarhum sabar dan tabah karena ujian Allah ini pasti kita semua lalui,” ujarnya.

Ijeck kemudian mengenang sosok Abdul Wahab Dalimunthe sebagai orang yang baik. Dia mengatakan Abdul Wahab Dalimunthe merupakan teman ayahnya, almarhum Haji Anif Shah.

Wali Kota Medan Bobby Nasution juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Abdul Wahab Dalimunthe. Bobby mendoakan semua perbuatan baik Abdul Wahab Dalimunthe menjadi pahala.

“Kami mendoakan kepada almarhum agar kiranya apa yang diajarkan kepada kita semua bagaimana menjalankan hidup, sosial, politik. Mudah-mudahan ilmu dari beliau yang kita pakai ini menjadi penerang dalam kubur almarhum,” tutur Bobby.

Abdul Wahab Dalimunthe meninggal dunia pada Senin (8/11/2021). Abdul Wahab meninggal pada usia 82 tahun.

“Innalillahi wainnailaihi rojiun, turut berdukacita atas meninggalnya bapak H. Abdul Wahab Dalimunte ,SH. Anggota DPR RI dari Partai Demokrat,” kata Plt Ketua Partai Demokrat Sumut Herry Zulkarnain.

(haf/haf)

Sumber: DetikNews

Tangerang –

Kebakaran terjadi di salah satu perumahan di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Empat orang tewas dalam kebakaran ini.

Kebakaran ini terjadi di salah satu rumah di perumahan tersebut pada Selasa (9/11/2021) sekitar pukul 04.30 WIB.

“Api diperkirakan berasal dari arus pendek. Saat api padam ada empat korban meninggal di dalam rumah,” ujar Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Abdul Rachim.

Rachim mengatakan ada empat unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi. Menurutnya, api padam sekitar pukul 06.00 WIB.

“Awalnya tetangga rumah, Ronny mendengar suara gaduh dan keluarnya asap. Saat dia ke luar api di rumah sebelah kirinya sudah membesar dan dia berteriak meminta pertolongan,” ujar Rachim.

Empat korban tewas di dalam rumah itu bernama Johan (35), Elvina (31), Jason (5), dan perempuan yang belum diketahui namanya umurnya sekitar 60 tahun.

“Kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp 600 juta. Ada dua sepeda motor dan satu mobil yang terbakar di rumah ini,” ujar Rachim.

Kepala BPBD Kota Tangerang, Deni Koeswara, mengatakan keempat korban tewas merupakan satu keluarga. Lokasi kebakaran saat ini diberi garis polisi.

“Pemilik rumah Bapak Johan, Elvina istrinya, Jason anaknya, dan yang belum diketahui identitasnya ibu mertuanya,” jelasnya.

(haf/haf)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Permendikbud-Ristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permen PPKS) menuai polemik lantaran dinilai melegalkan seks bebas. Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda meminta agar Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim merevisi terbatas beberapa substansi permendikbud tersebut.

“Tidak ada salahnya Mas Nadiem merevisi terbatas Permendikbud ini secara cepat untuk lebih menegaskan norma konsensual agar mempunyai kekuatan yang lebih mengikat, sehingga siapa saja yang hendak melakukan hubungan seksual bisa dicegah,” kata Syaiful saat dihubungi, Senin (8/11/2021) malam.

Syaiful mengakui memang ada definisi kekerasan seksual dalam Permendikbud 30/2021 yang bisa memicu multitafsir. Kendati demikian, menurutnya definisi kekerasan seksual dalam Permendikbud ini harus lebih tegas lagi, terlebih norma konsesual yang menjadi factor dominan untuk menilai terjadi atau tidaknya kekerasan seksual.

“Persetujuan dua belah pihak dalam melakukan hubungan seksual harus ditautkan dalam aturan resmi, baik secara norma hukum negara, maupun agama, sehingga kekuatan hukum yang mengikat. Jangan sampai persetujuan itu dikembalikan kepada masing-masing individu karena bisa jadi saat menyatakan konsesual hal itu tidak benar-benar menjadi konsesus,” ucapnya.

Meski begitu, Politisi PKB ini meminta agar semua pihak melihat semangat di balik pembentukan Permendikbud 30 tahun 2021 ini. Dia menyebut sejatinya Permendikbud ini dibuat agar mencegah terjadinya lebih banyak korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, khususnya kampus.

“Lahirnya Permendikbud 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus harus dilihat dari bagian upaya untuk mencegah lebih banyaknya korban kekerasan seksual. Harus diakui jika saat ini banyak sekali korban kekerasan seksual di lingkungan kampus yang membutuhkan perlindungan hukum,” ujarnya.

“Untuk pencegahan kekerasan seksual misalnya dalam Permendikbud 30/2021 cukup detail diatur pembatasan pertemuan civitas akademika secara individu di luar area kampus maupun di luar jam operasional kampus. Bahkan jika ada pertemuan tersebut harus ada izin dari pejabat kampus dalam hal ini ketua jurusan atau ketua program studi,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Syaiful mengungkapkan dibentuknya Permendikbud ini juga lantaran tren kekerasan seksual di kampus-kampus di Indonesia juga terus menunjukkan peningkatan. Ironisnya, kata dia, kekerasan seksual tersebut tidak hanya terjadi di antara mahasiswa tetapi juga kerap dilakukan oleh oknum dosen maupun karyawan kampus.

“Data kekerasan kampus yang berhasil direcord terdapat 174 kasus kekerasan seksual di 79 kampus dan 29 kota. Kasus sebenarnya bisa jadi jauh lebih tinggi karena banyak kasus yang tidak dilaporkan karena korban merasa malu atau karena factor lain. Sedangkan secara umum korban kekerasan seksual berdasarkan catatan dari Komnas Perempuan dari tahun 2017-2019, kasus kekerasan seksual di Indonesia mencapai 17.940 yang artinya terdapat 16 korban mengalami kekerasan seksual setiap harinya,” tuturnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali menyita ratusan kotak amal yang diduga dipakai kelompok teroris untuk menghimpun dana operasional. Kali ini ada 300 lebih kotak amal yang disita di Lampung.

Penyitaan ratusan kotak amal dari yayasan itu dilakukan setelah Densus 88 menangkap sejumlah tersangka teroris di Lampung.

“Penyitaan barang bukti berupa kotak amal yang selama ini mendanai terorisme dan dilakukan penangkapan oleh Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri merupakan upaya pengembangan,” kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad, Kamis (4/11/2021).

Lebih dari 300 kotak amal disita dari Yayasan Ishlul Umat Lampung yang berlokasi di Jalan Pekon Klaten, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Selain kotak amal, di lokasi tersebut juga disita dokumen-dokumen hingga spanduk yayasan tersebut.

Pengusutan jaringan teroris ini dilakukan Densus 88 bersama Polres Pringsewu.

Anwar Abbas Kritik Densus 88

Penindakan berupa penyitaan kotak amal dari yayasan penghimpun dana aksi terorisme menarik pro kontra. Pengamat sosial-ekonomi dan keagamaan, Anwar Abbas, menyoroti hal tersebut.

Polisi menyita ratusan kotak amal dari yayasan di Lampung yang diduga menghimpun dana untuk aksi terorisme. (dok Polda Lampung)

Anwar Abbas meminta Densus 88 juga ikut andil memberantas teroris KKB di Papua.

“Masalah radikalisme dan terorisme memang menjadi ancaman bagi masa depan bangsa dan negeri ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Densus 88 ini hanya sibuk mencari kelompok-kelompok radikal saja? Sementara mereka (Densus 88) tidak terdengar beritanya terjun di Papua bagi mencari dan menangkap para pelaku yang memang sudah jelas-jelas bersenjata, bahkan sudah banyak membunuh para tentara dan warga masyarakat kita yang ada di sana,” kata Anwar dalam keterangannya, Sabtu (6/11).

Anwar Abbas menegaskan potensi Papua lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap terbuka. Apalagi jika masalah KKB di Papua tidak tertangani dengan baik.

“Padahal kita semua tahu, kalau masalah ini tidak diseriusi dan tidak tertangani dengan baik oleh pemerintah pusat, maka tidak mustahil Papua bisa lepas dari NKRI yang sama-sama kita cintai ini,” sebutnya.

Karena itu, Anwar Abbas berharap Densus 88 ikut andil dalam memberantas teroris KKB di Papua. Anwar Abbas diketahui juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Untuk itu, kita sangat mengharapkan agar Densus 88 lebih fokus ke masalah Papua, dan jangan terlalu sibuk mengambil kotak-kotak amal yang ada,” ucapnya.

Simak pernyataan MUI dan Densus 88 terkait sorotan dari Anwar Abbas di halaman selanjutnya.

Sumber: DetikNews

Jakarta –

KAI Daop 1 Jakarta mengantisipasi cuaca ekstrim dengan memantau sejumlah titik rawan dan siapkan alat material untuk siaga (AMUS). KAI telah memetakan daerah mana yang rawan bencana saat cuaca ekstrim.

“Pemantauan dan pengecekan yang lebih ekstra juga dilakukan oleh petugas pemeriksa jalur di sejumlah lokasi rawan banjir dan longsor untuk meminimalisir resiko dan mempercepat penanganan jika sewaktu-waktu terdapat dampak dari cuaca ekstrim pada operasional KA,” ucap Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Chairunisa, dalam keterangannya, Senin (9/11/2021).

Tak hanya memantau, beberapa upaya lain pun dilakukan. Upaya-upaya itu untuk memastikan bahwa jalur kereta aman dilintasi.

“Selain itu antisipasi juga dilakukan melalui pengecekan dan pembersihan maupun normalisasi saluran air di area jalur KA,” katanya.

Kemudian, untuk AMUS, telah disiagakan di 28 titik rawan bencana di wilayah Daop 1. Sehingga, AMUS bisa langsung dikirim ke daerah yang bemasalah.

“Upaya yang dilakukan Daop 1 Jakarta antara lain dengan menyiapkan alat material untuk siaga (AMUS) dibeberapa titik yang dapat menjangkau lokasi apabila terjadi hambatan akibat cuaca ekstrim seperti banjir, amblesan dan tanah longsor,” katanya.

Adapun AMUS ini terdiri dari batu balas, bantalan rel, pasir, karung, besi (untuk jembatan), alat penambat rel, dan alat siaga lainnya.

PT KAI Daop 1 Jakarta pun mengimbau kepada masyarakat untuk ikut peduli dan menjaga tel kereta api. “Agar operasional perjalanan KA dapat berjalan dengan lancar,aman dan selamat,” kata Eva.

“Masyarakat juga dihimbau untuk tidak membuang sampah, beraktifitas maupun membuat perlintasan liar disekitar jalur KA,” katanya.

(aik/aik)

Sumber: DetikNews