Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS, Abdul Aziz meminta agar Pemprov DKI tidak terburu-buru memberikan izin untuk konser musik di Ibu Kota. Dia menyoroti penerapan protokol kesehatan saat konser.
“Saya mengimbau agar jangan terburu-buru memutuskan hal ini. Sangat sulit memastikan prokes untuk kegiatan konser,” kata Aziz kepada wartawan, Minggu (14/11/2021).
Aziz kemudian menyinggung mengenai aturan di tempat ibadah dan sekolah. Menurutnya kegiatan di masjid dan sekolah hingga saat ini masih dibatasi.
“Sampai saat ini ibadah di masjid dan sekolah saja masih harus terapkan prokes dan dibatasi,” katanya.
Pemprov DKI Jakarta telah mengizinkan konser musik digelar kembali dengan kapasitas maksimal 75 persen. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta akan melakukan uji coba penerapan prokes pada konser pertama di masa pandemi pekan ini.
“Yang pertama permohonan (konser) acara Hedi Yunus, kita lagi mau coba bagaimana protokolnya dalam minggu ini,” kata Kepala Seksi Pengawasan Disparekraf DKI Jakarta Iffan saat dihubungi, Sabtu (13/11).
Aturan konser musik di Jakarta diizinkan kembali ini tertuang dalam Surat Keputusan Disparekraf No 676 Tahun 2021. Hal itu tertuang dalam poin 17 jenis aktivitas usaha pariwisata yang dapat beroperasi dengan pemberlakuan PPKM level I COVID-19. DKI Jakarta saat ini sudah masuk PPKM level I.
Sebanyak 22 desa di Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng) terendam banjir. Hal ini dikarenakan intensitas hujan yang cukup tinggi beberapa hari terakhir.
“Laporan dan hasil pemantauan kami, banjir di beberapa lokasi memang ada kenaikan. Kami mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi ini,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur, Rihel, dilansir dari Antara, Senin (15/11/2021).
Ada 8 kecamatan yang terdampak banjir di antaranya Kecamatan Tualan Hulu, Mentaya Hulu, Cempaga Hulu, Kota Besi, Parenggean, Mentawa Baru Ketapang, Baamang dan Cempaga. Sebanyak 576 kepala keluarga terdampak banjir.
Banjir yang terjadi sejak Selasa (9/11) lalu ini telah merendam puluhan rumah dan 2 bangunan sekolah. Banjir terparah terjadi di kecamatan Cempaga Hulu.
Sementara 2 desa terdampak banjir paling parah ada di Kecamatan Cempaga Hulu yaitu Tumbang Koling dan Sudan. Ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter.
BPBD berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa setempat untuk terus memantau perkembangan banjir. Banjir dikhawatirkan akan terus meluas karena intensitas hujan yang tinggi.
“Koordinasi akan terus kami tingkatkan, selain tim kami juga turun langsung ke sejumlah lokasi banjir. Mudah-mudahan saja banjir ini segera surut,” kata Rihel.
Jembatan yang menjadi jalur alternatif di Desa Lebani, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), rusak. Jembatan tersebut rusak usai diterjang arus banjir.
“Jembatan Lebani rusak parah dan sulit dilalui kendaraan roda empat setelah dirusak banjir akibat hujan deras yang turun,” kata seorang warga, Hajrul, kepada Antara, Senin (15/11/2021).
Jembatan tersebut berada di pesisir Kabupaten Mamuju. Jembatan Lebani merupakan penghubung antara Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju.
“Jalur Trans-Sulawesi antara Kabupaten Mamuju dan Majene sering mengalami kemacetan akibat bencana longsor yang sering kali menutup jalan di beberapa titik, sebagian masyarakat memilih jalur alternatif melintasi pesisir pantai tersebut,” tuturnya.
Ia berharap bantuan pemerintah untuk memperbaiki jembatan tersebut agar mobilitas warga tidak terganggu.
“Pemerintah di Kabupaten Mamuju maupun Pemerintah Provinsi Sulbar diminta memperbaiki jembatan Desa Lebani karena jembatan tersebut juga merupakan jalur masyarakat melakukan aktivitas ekonominya,” ungkap Hajrul.
Ia meminta masyarakat untuk sementara waktu untuk tidak memaksa menyeberangi jembatan Lebani. “Jembatan Desa Lebani mengalami longsor ke sungai sehingga akan berbahaya dilintasi dan perlu diperbaiki sebelum dilalui,” katanya.
Media internasional, Reuters, mengabarkan terkait sejumlah kapal asing yang ditahan oleh otoritas Indonesia dibebaskan usai membayar sekitar $300.000 atau sekitar Rp 4,2 miliar. Pembayaran itu dilakukan oleh pemilik kapal asing kepada perwira angkatan laut Indonesia.
Dilansir Reuters, pembayaran itu dilakukan secara tunai dan melalui transfer bank kepada sebuah perantara. Pihak perantara itu mengaku bahwa mereka mewakili angkatan laut Indonesia.
Menurut 2 pemilik kapal asing, sekitar 30 kapal termasuk kapal tanker, pengangkut curah dan lapisan pipa, telah ditahan oleh angkatan laut Indonesia dalam tiga bulan terakhir. Sebagian besar kapal yang ditahan, dilaporkan telah dibebaskan setelah melakukan pembayaran $250.000 hingga $300.000.
Pembayaran ini dinilai lebih murah daripada potensi kehilangan pendapatan dari kapal yang membawa kargo berharga seperti minyak atau biji-bijian itu bila disita berbulan-bulan.
Reuters tidak dapat mengkonfirmasi terkait siapa perwira angkatan laut yang menerima bayaran itu. Reuters melaporkan pembayaran itu diberitakan pertama kali oleh sebuah web industri bernama Lloyd’s List Intelligence.
Kepala Dinas Penerangan Koarmada I TNI AL Letkol Laut (P) La Ode M. Holib angkat bicara terkait tuduhan tersebut. Holib membantah tuduhan itu.
“Tidak benar tuduhan terhadap TNI AL yang meminta sejumlah uang US$ 250.000 – US$ 300.000 untuk melepaskan kapal-kapal tersebut,” ujar Holib lewat keterangannya, Minggu (15/11/2021).
Menurut Holib ini merupakan tuduhan serius dan berdampak pada pencemaran institusi TNI AL. Holib menyayangkan informasi tersebut beredar cepat tanpa memberikan kesempatan waktu yang cukup bagi pihak TNI AL untuk mengklarifikasi.
Meski begitu, Holib membenarkan ada sejumlah kapal asing yang ditahan. Penahanan dilakukan karena kapal-kapal asing tersebut melanggar hukum perairan territorial Indonesia khususnya perairan Kepulauan Riau.
“Beberapa kapal tersebut berperilaku tidak sewajarnya dalam melaksanakan pelayaran antara lain melakukan lego jangkar tanpa ijin dari otoritas pelabuhan di perairan territorial Indonesia yang bukan area lego jangkar yang ditentukan oleh pemerintah, berhenti atau mengapung dalam waktu yang tidak wajar yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan pelayaran, berlayar tidak mengibarkan bendera sebagai identitas kapal, deviasi atau menyimpang dari track pelayaran tidak sesuai dengan rute,” tegas Holib.
Kembali ke inti persoalan, Holib menegaskan sekali lagi pihak TNI AL tidak pernah menerima bayaran dari pemilik kapal asing tersebut. TNI AL menduga para pemilik kapal membayar untuk kebutuhan service kepada sejumlah agen.
“Sedangkan terkait pemilik kapal yang membayar sejumlah uang antara US$250.000-US$300.000 seperti yang disampaikan, TNI AL tidak pernah menerima uang itu,” jelas Holib.
“Namun kemungkinan pemilik-pemilik kapal mengeluarkan sejumlah uang kepada agen yang mereka tunjuk untuk keperluan atau kebutuhan services antara lain untuk pengurusan surat/administrasi lego jangkar, port clearance, biaya pandu, sewa sekoci, logistik kapal (BBM), serta kebutuhan hidup awak kapal selama proses hukum yang dibayarkan agen kepada pihak ketiga yang menyediakan jasa pelayanan, bukan kepada TNI AL,” lanjutnya.
Holib mengatakan TNI AL tidak tidak pernah menunjuk mediator atau agen perantara penyelesaian proses perkara. Holib menyebut tindakan TNI AL sudah seusai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang.
“Selama proses penyelidikan dan penyidikan di Pangkalan TNI AL, tidak dilakukan penahanan terhadap awak kapal termasuk nakhoda atau kapten kapal. Pada saat proses hukum seluruh awak kapal tetap berada di atas kapalnya, kecuali dalam rangka pemeriksaan di pangkalan untuk dimintai keterangan dan setelah selesai dikembalikan ke kapal,” pungkasnya.
Survei Poltracking yang dirilis hari ini diambil dari sampel 2.046 responden yang tersebar di 29 provinsi dengan menggunakan metode multistage random sampling. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan protokol kesehatan pada minggu pertama bulan Oktober sampai dengan minggu keempat bulan Oktober. Margin of error sekitar 2,17%.
“Ada tiga nama capres yang secara konsisten memiliki rating tertinggi berdasarkan temuan survei, yaitu Ganjar Pranowo (31,57%), Prabowo Subianto (28,10%), dan Anies Baswedan (24,58%),” keterangan dari survei DTS Indonesia, Minggu (14/11/2021).
DTS juga melakukan survei capres unggulan dari berbagai skenario, yakni 21 nama, 10 nama dan 7 nama. Hasilnya Ganjar, Prabowo, dan Anies selalu menempati 3 urutan teratas.
“Meski ketiga kandidat selalu menempati urutan teratas dalam beberapa skenario yang disusun (21 nama, 7 nama, 3 nama), dinamika dan perubahan distribusi pemilih masih terjadi,” pernyataan DRS Indonesia.
Dengan kata lain belum ada kandidat yang secara konsisten superior terhadap kandidat lainnya. Dalam skenario 3 nama capres, bila Prabowo Subianto tidak mencalonkan diri, maka persaingan akan lebih ketat.
“Jika tiga capres itu adalah Ganjar, Anies dan Ridwan Kamil, maka selisih rating Ganjar dan Anies akan tipis. Komposisinya Ganjar (33,33%), Anies (32,70%), dan Ridwan Kamil (13,49%). Pendukung Prabowo sebagian besar akan berpindah dukungan ke Anies,” pernyataan DRS.
Sementara jika tiga nama capres itu Anies, Ganjar dan Erick Thohir, maka Anies akan mengungguli Ganjar, dengan komposisi Anies (38,51%), Ganjar (34,31%) dan Erick (4,59%). Sebagian besar pendukung Prabowo berpindah ke Anies.
Lalu bila tiga pasangan capres itu Prabowo, Anies dan Erick Thohir, maka Prabowo sedikit unggul dari Anies, dengan komposisi Prabowo (34,85%), Anies (33,09%) dan Erick (10,41%). Pendukung Ganjar akan berpindah ke Prabowo dan sebagian kecil ke Erick Thohir.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) mengomentari unggahan foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai outfit of the day (OOTD) saat menjajal Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, NTB. RK mengatakan bahwa 4 dari 5 outfit Jokowi adalah produk Jabar.
“(Sebanyak) 4 dari 5 yang dipakai Bapak adalah produk kreatif Jawa Barat,” kata Ridwan Kamil dalam komentar di unggahan Instagram Jokowi seperti dilihat, Minggu (14/11/2021).
Ridwan Kamil pun mengatakan produk Jabar juara untuk Indonesia hebat.
“Produk Jabar juara untuk Indonesia hebat,” lanjutnya.
Jokowi sebelumnya mengunggah outfit saat menjajal lintasan Sirkuit Mandalika pada Jumat (12) lalu. Dalam foto itu Jokowi juga sekaligus menyebut kalau keseluruhan yang dipakai itu merupakan produk anak bangsa.
‘OUTFIT KARYA ANAK BANGSA’ demikian tulisan yang sekaligus menjadi topik foto tersebut.
Adapun produk dalam negeri itu adalah, Jaket Rabbit & Wheels dari Bandung, Jawa Barat, Helm RSV Helmet juga dari Bandung.
Masih dari kota yang sama yakni sepatu yang dipakai Jokowi. Sepatu itu dari NAH Project Tipe YAS Flexknit 3.0- Carbon Black. Kemudian sarung tangan dari Bellissimo Tangerang, serta celana dari Continmoto dari Cimahi.
Jokowi mengatakan apa yang dipakai itu sekaligus mendukung produk dalam negeri. Jokowi menilai produk tersebut nyaman dipakai.
“Saya menjajal Sirkuit Mandalika sepenuhnya dengan dukungan produk dalam negeri. Helm, jaket, celana,sarung tangan, sampai sepatu yang saya gunakan adalah karya tangan-tangan terampil anak bangsa. Nyaman dipakai serta aman untuk digunakan. Dan cukup bergaya, bukan?” demikian tulis Jokowi.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang menerjunkan personel dan alat berat untuk membersihkan sampah yang menyelimuti Kali Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembersihan sudah dimulai dari Sabtu kemarin.
“Tim kebersihan sedang berusaha hanya baru kayunya aja yang bisa dinaikkan. Selain personel kita juga menurunkan alat berat untuk membantu pembersihan sampah,” kata Kepala Dinas LHK, Achmad Taufik saat dihubungi, Minggu (14/11/2021).
Taufik mengatakan sampah yang diangkat ke darat akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir Jatiwaringin. Dia juga mengungkapkan penyebab sampah menjejali Kali Dadap karena air laut pasang.
“Nah posisi Kali Dadap ada di hilir. Untuk mengantisipasi sampah-sampah yang rutin datang dari hulu, ada petugas yang monitor dan angkut sampah saat masih sedikit. Apabila air pasang pun insya Allah sudah ada langsung petugas yang menginfokan kepada kami, supaya cepat diangkut sampahnya,” ujar Taufik.
Taufik mengaku Kali Dadap menjadi tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Dia mengatakan jika saling menunggu, persoalan sampah di Kali Dadap tidak kunjung selesai.
“Jika kondisi sampahnya sedang biasa dua orang. Namun jika kondisinya seperti sekarang baik personel maupun armada kami turunkan tentunya tetap menyesuaikan kondisi,” jelasnya.
Sebelumnya, tampak kondisi Kali Dadap diselimuti tumpukan sampah. Terpantau sampah tersebut dari berbagai jenis, baik kayu dan sampah rumah tangga.
Sampah ini terlihat jelas jika melalui Jembatan Kali Dadap yang berada di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Bahkan sampah ini sampai menutupi air yang ada sehingga dari atas terlihat hanya tumpukan sampah bukan air Kali Dadap.
Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak dan Kiki Taufik dilaporkan ke Polda Metro Jaya usai mengkritisi pidato Presiden Joko Widodo soal deforestasi di KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia. Leonard dan Kiki dilaporkan terkait dugaan menyebarkan berita bohong.
Pelaporan ini dilayangkan oleh Husin Shahab selaku Ketua Cyber Indonesia. Pelaporan tersebut dibuat di Polda Metro Jaya pada Selasa (9/11). Husin mengatakan pihaknya merasa dirugikan atas pernyataan Greenpeace Indonesia terkait data deforestasi di Indonesia yang tidak sesuai fakta.
“Informasi yang disampaikan Greenpeace menyesatkan, karena data yang disampaikan soal deforestasi tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Justru selama pemerintahan Jokowi yang berusaha untuk menekan peningkatan deforestasi dari tahun ke tahun dan tidak terjadi kebakaran hutan,” ujar Husin dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Sabtu (13/11).
Menurut Husin Shahab, Greenpeace telah memutar balikkan fakta dengan menyebut bahwa deforestasi di Indonesia meningkat dari yang sebelumnya 2,45 juta ha (2003-2011) menjadi 4,8 juta ha (2011-2019).
“Di situ letak kebohongan dari Greenpeace, kalau dibuatkan dalam bentuk grafis dari tahun ke tahun dan pada kebijakan pemerintahan siapa juga dijelaskan secara detail dan jika pada tahun 2,45 juta ha (2003-2011) adalah kebijakan SBY, kemudian pada tahun 2011 sampai 2019 (ada 2 kebijakan di periode ini) menjadi 4,8 juta ha akan kelihatan jelas di grafik tersebut penurunannya,” papar Husin.
“Pada periode tahun 2015-2016, deforestasi 629,2 ribu ha (beberapa izin prinsip sudah keluar di masa pemerintahan sebelumnya), tahun 2016-2017, deforestasi 480 ribu ha, tahun 2017-2018, deforestasi 439,4 ribu ha, tahun 2018-2019, deforestasi 462,5 ribu ha, tahun 2019-2020, deforestasi turun drastis ke 115,5 ribu ha, nah, itu kan jelas, coba kalau dilihat dari bentuk grafik pasti akan terlihat menurun, kenapa Greenpeace kok malah bilang meningkat? Itu kan bohong?,” jelasnya.
Oleh karena itu, menurut Husin, pernyataan Greenpeace ini menimbulkan keonaran. Husin melaporkan Leonard Simanjuntak dan Kiki Taufik dengan dugaan menyebarkan berita bohong sebagaimana Pasal 14 & 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan atas dugaan ujaran kebencian atas nama antar golongan (SARA) sesuai Pasal 28 (2) Juncto Pasal 45A (2) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Laporannya itu tertuang dalam nomor LP/B/5623/XI/2021/SPKT/Polda Metro Jaya.
Berikut pernyataan Greenpeace Indonesia yang dilaporkan oleh Husin. Pernyataan ini dikutip dari situs resmi Greenpeace Indonesia di www.greenpeace.org:
Tanggapan Greenpeace Indonesia Terhadap Isi Pidato Presiden Joko Widodo di Konferensi COP 26 Glasgow
Jakarta, 2 November 2021. Greenpeace Indonesia menyayangkan isi pidato Presiden Joko Widodo dalam perhelatan COP 26 di Glasgow, Senin (1/11) waktu setempat, yang tidak memperlihatkan komitmen serius dan ambisius yang merupakan inisiatif pemerintah sendiri. Sebagai anggota G20 dan bahkan memegang presidensi G20 di 2022, Indonesia seharusnya bisa menjadi contoh bagi banyak negara berkembang untuk memutus ketergantungan terhadap energi kotor, mewujudkan nol deforestasi, serta tidak bergantung pada dukungan internasional.
“Sebagai bagian dari 20 ekonomi terbesar di dunia, dan 10 negara pengemisi terbesar, seharusnya Indonesia memimpin dengan komitmen ambisius dan aksi nyata untuk dekarbonisasi ekonominya. Yaitu dengan berkomitmen untuk mencapai karbon netral pada 2050, menghentikan dominasi batubara pada sektor energi, dan tidak menggantungkan diri pada perdagangan karbon yang merupakan solusi palsu terhadap krisis iklim,” ucap Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia.
Berikut tanggapan Greenpeace Indonesia terhadap sejumlah pernyataan yang disebutkan oleh Presiden Jokowi:
-Presiden Jokowi menyebutkan, laju deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir.
Deforestasi di Indonesia justru meningkat dari yang sebelumnya 2,45 juta ha (2003-2011) menjadi 4,8 juta ha (2011-2019). Padahal Indonesia sudah berkomitmen untuk menekan laju deforestasi. Tren penurunan deforestasi dalam rentang 2019-2021, tidak lepas dari situasi sosial politik dan pandemi yang terjadi di Indonesia sehingga aktivitas pembukaan lahan terhambat. Faktanya dari tahun 2002-2019, saat ini terdapat deforestasi hampir 1,69 juta hektar dari konsesi HTI dan 2,77 juta hektar kebun sawit. Selama hutan alam tersisa masih dibiarkan di dalam konsesi, deforestasi di masa depan akan tetap tinggi. Deforestasi di masa depan, akan semakin meningkat saat proyek food estate, salah satu proyek PSN dan PEN dijalankan. Akan ada jutaan hektar hutan alam yang akan hilang untuk pengembangan industrialisasi pangan ini.
-Kebakaran hutan diklaim turun 82% di tahun 2020.
Penurunan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2020 jika dibandingkan 2019 yang mencapai 296.942 hektar ini adalah angka kebakaran yang luasnya setara dengan 4 kali luas DKI Jakarta. Penurunan ini juga disebabkan gangguan anomali fenomena La Nina bukan sepenuhnya hasil upaya langsung pemerintah. Pemerintah tidak boleh menganggap sepele angka tersebut, sebab ongkos sesungguhnya harus ditinjau dari masalah kesehatan masyarakat, biaya penanggulangan, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan yang sangat besar. Tingkat keseriusan pemerintah harus ditindaklanjuti dengan proaktif menyasar lahan gambut yang dieksploitasi atau dikeringkan oleh perusahaan yang berawal dari pemberian izin-izin pembukaan lahan di atas ekosistem lahan gambut. Selain itu, pemerintah bisa mengevaluasi kebijakan sebelumnya yang melegalisasi atau mempercepat terjadinya degradasi gambut. Komitmen ini harus ditindaklanjuti dengan penindakan tegas dengan mencabut izin usaha dan ganti rugi pemulihan lingkungan sehingga memberikan efek jera, ketimbang sanksi administrasi yang lunak bagi perusak lingkungan.
Indonesia sulit berharap terbebas dari karhutla tahunan dalam waktu dekat, pasalnya pemerintah masih bersikap permisif memberi kelonggaran kepada industri menggarap lahan gambut. Penelitian Greenpeace Indonesia terbaru mengungkapkan hampir sepertiga dari Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) di 7 provinsi prioritas restorasi gambut, berada pada level kritis yang disebabkan penggunaan lahan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan sawit skala besar.
-Indonesia disebut telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar sampai di 2024.
Indonesia memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia yaitu 3.489.140,68 ha (tahun 2015) yaitu 23% dari ekosistem mangrove dunia. Namun lebih dari setengah dalam kondisi rusak yaitu seluas 1.817.999,93 Ha. Sampai hari ini alih fungsi lahan gambut untuk tambak, pemukiman, illegal logging, perkebunan, infrastruktur di kawasan pesisir seperti reklamasi, jalan, pariwisata dan pelabuhan, masih terus terjadi. Kondisi ini diperburuk dengan pencemaran dari darat seperti limbah plastik, limbah rumah tangga, tumpahan minyak dan juga sedimentasi akibat rusaknya kawasan hulu sungai.
Rencana pemerintah untuk merestorasi hutan mangrove seluas 600.000 ha di tahun 2024 terdengar sangat hebat, tetapi jika dibandingkan luas hutan mangrove yang rusak di Indonesia yang telah mencapai 1,8 juta hektar, hal ini tidak ambisius mengingat hutan mangrove mempunyai fungsi ekologi yang sangat vital bagi kawasan pesisir yang saat ini sedang menghadapi ancaman krisis iklim.
Selain itu, hal ini sepertinya bertolak belakang dengan kebijakan utama Pemerintah Indonesia yang saat ini lebih mengutamakan laju investasi yang telah menyebabkan masifnya pembangunan kawasan industri dan infrastruktur di kawasan pesisir. Kebijakan utama ini akan mengorbankan dan merusak ekosistem mangrove yang masih ada, dan juga akan menghambat laju pertumbuhan mangrove yang sedang direhabilitasi karena rehabilitasi mangrove membutuhkan kondisi lingkungan yang baik.
-Presiden Jokowi menyebutkan, Indonesia juga telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara 2010-2019
Capaian ini perlu dipertanyakan ulang mengingat terdapat peningkatan laju deforestasi seperti yang disebutkan sebelumnya di atas. Padahal Indonesia sudah berkomitmen untuk menekan laju deforestasi. Walaupun ada klaim penurunan laju deforestasi dari pemerintah dalam 2 tahun terakhir, angka itu menjadi kurang berarti karena adanya pergeseran area-area terdeforestasi dari wilayah barat ke wilayah timur (Papua).
Nasib komitmen moratorium sawit yang tidak jelas sampai saat ini menjadi sinyal perlunya peningkatan target perbaikan tata kelola hutan. Hasil analisis Greenpeace Indonesia dan The Tree Map menemukan seluas 3,12 juta ha perkebunan sawit ilegal dalam kawasan hutan hingga akhir tahun 2019, setidaknya terdapat 600 perusahan perkebunan di dalam kawasan hutan, dan sekitar 90.200 ha perkebunan kelapa sawit berada di kawasan hutan konservasi.
Letak perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan paling luas berada di pulau Sumatera (61,5%) dan Kalimantan (35,7%). Dari kedua pulau tersebut, terdapat dua provinsi dengan ekspansi sawit terbesar yaitu provinsi Riau (1.231.614 ha) dan Kalimantan Tengah (821.862 ha). Kedua provinsi ini menyumbang dua pertiga dari total nasional.
-Pemerintah menyebutkan, sektor kehutanan dan lahan yang semula menyumbang 60% emisi Indonesia akan mencapai carbon net sink pada 2030
Sudah saatnya Indonesia untuk segera mengakhiri deforestasi, didukung oleh undang-undang dan kebijakan yang ketat, yang mengakui hak atas tanah masyarakat adat, melindungi hutan secara total, juga menghilangkan deforestasi melalui rantai pasokan industri berbasis lahan. Masyarakat adat dan praktek pengelolaan berkelanjutan terhadap sumberdaya alam adalah solusi untuk krisis iklim. Hak-hak masyarakat adat dan lokal harus menjadi inti dari semua kebijakan perlindungan alam.
-Terkait sektor energi, pemerintah menjalankan pengembangan ekosistem mobil listrik
Sektor kelistrikan Indonesia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, khususnya batu bara. Bauran energi batu bara pada kelistrikan saat ini mencapai 67% dan tetap mendominasi hingga tahun 2030, yaitu sebesar 59%. Untuk itu, jika pengembangan mobil listrik tersebut dilakukan dengan kondisi jaringan yang masih brown, maka tujuan pengurangan emisi secara signifikan tidak akan tercapai karena hal tersebut sama saja dengan memindahkan emisi dari sektor transportasi ke sektor pembangkitan listrik.
Selain itu, Indonesia juga dihadapkan dengan permasalahan oversupply listrik yang mencapai 45% di Pulau Jawa-Bali dan 55% di Pulau Sumatera dan juga pembangunan PLTU batu bara baru sebesar 12,5 Gigawatt di wilayah-wilayah tersebut. Apabila ekosistem mobil listrik dibuat hanya untuk menyerap kelebihan pasokan listrik dari energi kotor batu bara, maka Indonesia akan semakin jauh dari pencapaian target Paris Agreement.
-Pemanfaatan energi baru dan terbarukan termasuk biofuel
Biofuel merupakan solusi semu bagi transisi energi, karena akan menaikkan laju deforestrasi untuk pemenuhan produksi dan akan memperlebar penyelewengan penggunaan dana pemulihan ekonomi kepada subsidi minyak bumi dan kegiatan ekstensifikasi lahan bagi industri berbasis kelapa sawit atau biomassa (wood pellet, dsb). Jika melihat dari program biodiesel pemerintah yang berbasis minyak sawit, biodiesel yang level blending 30%, akan memerlukan 5,2 juta Ha di atas 16 juta Ha perkebunan sawit yang sudah ada, jika menggunakan skenario tambahan blending 50% maka akan ada penambahan 9 juta Ha pada tahun 2025 di atas perkebunan sawit yang sudah ada.
-Pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara
Presiden Jokowi di dalam pidatonya masih terjebak pada proyek-proyek rekor seperti PLTS terbesar dan kawasan industri hijau terbesar. Indonesia seharusnya menempuh transisi ke ekonomi hijau dalam bentuk perubahan kebijakan mendasar, dan implementasinya seperti transisi energi secara masif dan cepat, untuk mencapai zero emission di 2050. Hal ini menunjukkan Presiden Jokowi belum memiliki komitmen serius dan masih menjadikan isu krisis iklim sebagai isu pinggiran dan solusinya sebagai gimmick.
-Carbon market dan carbon price harus menjadi bagian dari upaya penanganan isu perubahan iklim
Greenpeace secara tegas menolak rencana penyeimbangan karbon atau carbon offset, karena kami berpandangan ini adalah solusi palsu bagi iklim, yang hanya akan memindahkan tanggung jawab, dibanding penurunan emisi karbon secara langsung dan masif yang harus dilakukan segera oleh industri ekstraktif. Sebaliknya, negara-negara di dunia termasuk Indonesia juga harus melakukan perubahan mendasar untuk mencapai zero emission yang sebenarnya melalui transisi hijau.
“Presiden Jokowi perlu menyadari bahwa 2 minggu ke depan dalam COP26 Glasgow ini akan sangat menentukan bagi keberlanjutan kemanusiaan kita. Indonesia perlu menunjukkan kepemimpinan yang nyata, melalui perubahan-perubahan fundamental pada sistem ekonominya yang dapat membantu untuk menghindarkan kita semua dari bencana iklim permanen di akhir abad ini,” ujar Leonard Simanjuntak.
Stafsus Presiden, Billy Mambrasar, menepis anggapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang melakukan pencitraan saat membeli noken di Taman Imbi, Papua. Billy lantas menceritakan kaitan rasa cinta Jokowi dan Papua.
“Foto Presiden Jokowi yang beredar luas di media sosial, membeli noken di Taman IMBI Jayapura, bagi beberapa orang yang kritis, akan menilai, hal tersebut adalah pencitraan. Izinkan saya menceritakan apa yang terjadi, sebagai seseorang yang kerja dekat dengan beliau, dan melihat beliau sebagai sosok yang apa adanya di balik layar kamera,” kata Billy dalam keterangan tertulis, Minggu (14/11/2021).
Billy mengawali penjelasannya dengan cerita kunjungan Jokowi saat pembukaan PON 2021. Billy menuturkan, saat rombongan melalui Jayapura, Jokowi kemudian menunjuk ke arah mama-mama dari Paniai yang berjualan di Taman Imbi.
Jokowi juga sebelumnya sudah membeli noken mama-mama Papua di dekat Bandara Sentani. Selain itu, kata Billy, Jokowi turut memberikan bantuan kepada suster yang memanggilnya di pinggir jalan.
Billy lalu menceritakan momen dirinya diskusi di depan lobi hotel. Jokowi bertanya ke Billy mengenai mama-mama penjual noken tersebut.
“Beliau kemudian berjanji, saat kembali nanti, akan menghampiri mereka. Hal tersebut beliau buktikan, saat kunjungan kerja menutup PEPARNAS kemarin, beliau datang, menyapa, dan membeli Noken dari mama-mama Papua di Taman Imbi tersebut,” ujar Billy.
Billy mengatakan perhatian Jokowi untuk mama-mama Papua bukan hanya dalam momen itu saja. Selain memerintahkan pembangunan pasar untuk mama-mama Papua, Jokowi juga disebut mendorong berbagai program dalam bentuk bantuan modal usaha hingga bantuan sosial.
“Mengapa harus Papua? Mengapa Jokowi ‘ngotot; PON dan PEPARNAS 2021 ini ini harus di Papua? Bahkan hadir di pembukaan PON dan penutupan PEPARNAS? Mengapa beliau mendorong pembangunan Papua Youth Creative Hub untuk menciptakan pengusaha muda Papua, dan pelaku digital start up, juga penciptaan petani mileninal? Mengapa beliau sibuk sekali memberikan perhatian untuk mama-mama Papua?” ujar Billy.
“Saya tidak ingin membantah, atau menggunakan teori khusus untuk menjelaskan alasannya. Lalu ada apa di antara Jokowi dan Papua? penjelasan sederhananya hanyalah: rasa cinta. Yang membaca tulisan ini dan sedang jatuh cinta, coba jelaskan, gunakan teori ekonomi, sosial, politik, teknik atau matematik, kenapa anda jatuh cinta sama cewek atau cowok pujaan anda? Tidak bisa kan? Karena memang rasa cinta tidak ada kerangka berpikir rasionalnya, ini adalah masalah: rasa dan perasaan,” sambung Billy.
Billy juga mengingat pesan Jokowi soal pentingnya belajar dan bekerja keras. Jokowi juga ingin Billy memastikan fondasi pelayanan masyarakat Papua kuat.
“Pesan itu terus saya pegang, bahwasanya pemimpin adalah pemimpin yang melayani, dan rasa cinta adalah dasarnya, fondasi, kekuatan dan sumber energi untuk melakukan pelayanan itu, walaupun kita dicibir, difitnah, dengan rasa iri dan dengki,” ujar Billy.
Jokowi, menurut Billy, sangat percaya perubahan terutama bila didorong anak muda. Jokowi ingin anak muda Papua terlibat penuh dalam proses pembangunan.
“… ‘Jangan hanya bangun infrastruktur nya saja, tapi harus, bahkan lebih penting, kita bangun manusianya’. Begitu saya mengutip ucapan Pak Presiden sebagai ingatan permanen bagi saya dan tularan semangatnya. Beliau lakukan dalam aksi nyatanya yang getol mendorong INPRES NO. 9 Tahun 2020, tentang percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, yang nafasnya adalah Pembangunan Manusia Papua,” ujar Billy sembari menirukan pesan dari Jokowi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar kesiapsiagaan menghadapi bencana La Nina tak hanya diterapkan di Jakarta. Anies menilai banjir akibat La Nina tak melihat domisili maupun kartu identitas masyarakat.
Hal ini disampaikan Anies saat menghadiri apel kesiapsiagaan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam menghadapi bencana La Nina di Taman Waduk Pluit, Jakarta Utara pagi ini.
“Saya ingin sampaikan kepada semua bahwa harapan untuk bersiaga itu jangan hanya di wilayah Jakarta, tapi semuanya. Karena fenomena La Nina ini tidak milih-milih alamat KTP, dia terjadi fenomena global yang berdampak pada kita juga,” kata Anies Baswedan kepada wartawan, Minggu (14/11/2021).
Di sisi lain, Anies berbicara mengenai kesiapan Jakarta menghadapi fenomena La Nina. Anies menuturkan key performamce indicator (KPI) yang paling utama yaitu memastikan tak ada korban jiwa akibat banjir.
“Ketika terjadi banjir, banjirnya itu tidak melihat wilayah administrasi KTP. Jadi banjir terjadi di semua wilayah, karena itu saya berharap kesiapsiagaan ini juga pesan kepada semuanya bahwa di Jakarta kami bersiap. Kami selalu garisbawahi KPI nomor 1 adalah semua warga selamat, tidak ada yang meninggal karena terdampak akibat banjir,” jelasnya.
Anies kemudian menyoroti di peristiwa banjir beberapa tahun silam, Jakarta kerap dihadapi risiko warga meninggal akibat sengatan listrik. Karena itu, Anies meminta agar peristiwa ini bisa dicegah.
“Tahun-tahun sebelumnya kita menghadapi risiko meninggal karena pada saat banjir, utamanya bukan karena air, ada kasus 1-2, tapi utamanya karena sengatan listrik. Karena itu pengelolaan listrik menjadi penting sekali,” jelasnya.
“Kita sudah bicara dengan PLN, dan PLN sudah antisipasi supaya timnya supaya bisa ikut mengamankan pada saat terjadi banjir,” sambungnya.
