Jakarta –

Mantan asisten rumah tangga (ART) Nirina Zubir, Riri Khasmita diketahui mengagunkan sejumlah sertifikat keluarga Nirina ke bank. Total tanggungan tersebut mencapai Rp 8,4 miliar.

“Dari itu (6 sertifikat) juga ada hak tanggungan di BCA dan BRI nilainya juga tidak kecil. Ada yang Rp 5 miliar dan Rp 1,2 miliar dan Rp 1,2 miliar lagi,” kata Kakanwil BPN DKI Jakarta Dwi Budi Martono dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (18/11/2021).

Dwi menjelaskan, enam sertifikat milik keluarga Nirina Zubir ini telah beralih kepemilikan kepada tersangka Riri Khasmita dan suaminya, Edrianto. Peralihan ini terjadi jauh sebelum Nirina Zubir mengetahui adanya perampasan tanah tersebut.

“Ini peralihannya ada yang terjadi tahun 2016, ada yang 2017 dan terakhir 2019 dari enam (sertifikat) ini,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat menjelaskan secara umum tentang peralihan hak milik tanah yakni dengan dua cara.

“Terjadinya peralihan hak atas objek tidak bergerak dengan cara yang salah. Pintunya itu adalah melalui notaris,” ujar Kombes Tubagus Ade dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (18/11/2021).

Tubagus Ade menjelaskan ada 4 cara peralihan hak milik tanah: jual-beli, hibah, warisan, dan putusan pengadilan. Seluruh prosesnya melalui notaris.

“Maka peralihan hak ini bisa terjadi. Sehingga, peralihan hak yang salah dapat dipastikan ada peran notaris di sana,” katanya.

Ada Pelanggaran SOP

Tubagus menerangkan peralihan hak atas tanah secara salah dilakukan dengan melanggar standard operating procedure (SOP).

“Contoh yang paling sederhana, adalah tidak hadirnya para pihak di hadapan notaris dan tidak terselenggaranya kewajiban dari para pihak sehingga bisa beralih,” ucapnya.

Dalam perkara menyangkut Nirina Zubir, Tubagus mengatakan adanya pemalsuan dokumen. Yang pertama adalah pemalsuan akta kuasa menjual.

“Jadi dibuat oleh notaris, seolah-olah tersangka ini berhak menjual terhadap objek itu,” ungkapnya.

(mea/fjp)

Sumber: DetikNews

Medan –

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi meminta para bupati di kawasan Danau Toba mengurus sendiri persoalan keramba yang merusak Danau Toba. Edy mengatakan Pemkab pasti bisa mengurus soal keramba itu.

Hal ini disampaikan Edy dalam rapat bersama sejumlah pemerintah daerah membahas persoalan keramba jaring apung di Sumut. Edy awalnya bicara soal Danau Toba yang merupakan milik masyarakat dunia.

“Toba ini bukan miliknya orang Batak, bukan miliknya orang Sumatera Utara, bukan miliknya orang Indonesia. Toba ini miliknya orang dunia,” ujar Edy dalam rapat di rumah dinas Gubsu Medan, Kamis (18/11/2021).

Dia menilai Danau Toba harusnya dijaga. Namun, katanya, kondisi Danau Toba kini rusak.

“Itu rusak seperti itu siapa yang merusak? Orang-orang dunia ini yang rusak?” ujarnya.

Edy mengatakan dirinya telah beupaya mencegah kerusakan Danau Toba makin parah sejak dirinya menjabat sebagai Pangdam I/BB. Dia kemudian meminta Bupati yang datang dalam rapat itu serius mengurus Danau Toba.

“Dengan niat yang tulus kembalikan dia ke alamnya. Dengan segala kekurangan kita. Provinsi berbuat apa, kemudian apa yang bisa kau (bupati) bantu. Yang paling penting jangan gara-gara ini rakyat yang ada di situ tak makan,” ucap Edy.

Edy berharap kerusakan ekosistem Danau Toba bisa segera diatasi. Dia kemudian menyindir para bupati yang datang.

“Saya berharap persoalan ini tidak lagi ada pertanyaan harus pakai surat sampai ke tingkat menteri. Lagu lama itu. Urus sendiri kabupaten, tak ada yang tidak bisa. Bisa, orang kita korupsi aja bisa, masa ini tidak bisa. Bohong aja kalian,” ucap Edy.

Usai rapat, Edy menjelaskan pihaknya bakal mengalihkan usaha keramba milik rakyat ke pertanian dan perkebunan. Menurutnya, hal itu bisa membantu mengatasi kerusakan ekosistem Danau Toba.

“Kita nolkan. Habis itu alih kegiatan masyarakat yang biasanya dia bekerja di keramba-keramba- tadi nanti kita siapkan yang pertanian, perkebunan dan peternakan. Itulah hari ini yang kita sepakati,” jelas Edy.

“Nanti kita bikin ikan di situ, jadi kembali seperti masa lalu. Rakyat ingin makan ikan dia mancing di situ dia bisa dapat, pakai perahu dia bisa dapat. Tidak lagi dengan keramba-keramba itu,” sambungnya.

(haf/haf)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

GP Ansor menyampaikan pandangannya mengenai penangkapan anggota komisi fatwa MUI nonaktif, Zain An Najah, oleh Densus 88. GP Ansor meminta tak ada pihak yang menghasut umat untuk mendukung terorisme.

Hal itu disampaikan Ketua GP Ansor, Luqman Hakim, dalam keterangan tertulis, Kamis (18/11/2021). Sikap GP Ansor ini disampaikan mengingat ada narasi yang menyebutkan bahwa penangkapan terduga teroris merupakan serangan terhadap para ulama. GP Ansor menepis mentah-mentah narasi itu.

“Sepenuhnya mendukung Densus 88 Antiteror Polri melakukan operasi pemberantasan terorisme dengan melakukan tindakan tegas dan keras tehadap semua pihak yang terhubung dengan jaringan terorisme tanpa memandang latar belakang mereka,” ujar Luqman.

Luqman juga menyindir sejumlah elite yang kerap memanipulasi sentimen agama Islam. Dia meminta tak ada yang menghasut umat untuk mendukung terorisme.

“Kepada kalangan elite tertentu yang sering memanipulasi sentimen agama Islam, termasuk memanipulasi terorisme dengan label gerakan dakwah Islam yang sesungguhnya hanya taktik meraih kekuasaan politik, kami minta segera berhenti dan beralihlah kepada cara-cara politik yang terhormat dan mencerdaskan umat. Jangan hasut umat untuk menjadi permisif apalagi mendukung kegiatan-kegiatan terorisme,” ujar Luqman.

Berikut keterangan lengkap GP Ansor yang disampaikan Luqman Hakim:

1). Sepenuhnya mendukung Densus 88 Antiteror Polri melakukan operasi pemberantasan terorisme dengan melakukan tindakan tegas dan keras tehadap semua pihak yang terhubung dengan jaringan terorisme tanpa memandang latar belakang mereka. Apabila dibutuhkan, GP Ansor melalui Satuan Koordinasi Nasiona (Satkornas) Banser siap memberikan bantuan personel terlatih kepada Densus 88 Antiteror Polri. Terorisme bukan saja ancaman bagi keamanan negara, tetapi juga ancaman bagi agama Islam dan agama-agama lain yang menjunjung tinggi dan melindungi hak hidup setiap manusia, menghormati perbedaan dan mengajarkan kasih sayang dan menghendaki perdamaian.

2). Meminta kepada MUI agar menggandeng Badan Intelejen Negara (BIN), Densis 88 Antiteror Polri dan BNPT untuk melakukan pemeriksaan internal jajaran kepengurusan dalam rangka membersihkan MUI dari pengaruh jaringan radikalisme dan terorisme. Tindakan ini penting, demi memulihkan kembali kepercayaan masyarakat kepada organisasi MUI di waktu mendatang.

3). Menghimbau kepada masyarakat, khususnya umat Islam, untuk tetap tenang dan tidak menghiraukan provokasi pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang menyebarkan hasutan bahwa penangkapan sejumlah terduga teroris oleh Densus 88 Antiteror Polri sebagai serangan negara terhadap Islam, ulama dan ustaz. Terorisme dan kejahatan lainnya dapat dilakukan oleh manusia dengan latar belakang apa pun; pengangguran, pedagang, petani, pemuka agama, ASN, Polri/TNI, politisi, akademisi, musisi dan sebagainya. Sekedar mengingatkan, pembunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib (Khulafaurrasyidin ke-4 dan menantu Nabi) adalah pemuka Islam Khawarij, ahli puasa dan penghafal Al-Qur’an bernama Abdurrahman bin Muljam.

Apapun latar belakang seseorang, apabila ia menjadi bagian dari jaringan terorisme, maka wajib hukumnya bagi Densus 88 Antiteror Polri untuk menangkap dan memproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4). Menyarankan kepada Polri dan BNPT agar membangun kerjasama dengan pemerintah daerah guna menumbuhkan kembali partisipasi dan kewaspadaan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan terdekatnya dengan melibatkan pengurus RT dan RW di masing-masing daerah. Program bina lingkungan ini bermanfaat untuk deteksi dini dan mempersempit ruang pergerakan dan perekrutan jaringan terorisme.

Pananganan terorisme sebagai extraordinary crime, tidak akan efektif jika hanya mengandalkan perangkat negara seperti Densus 88 Antiteror Polri dan BNPT, tetapi harus mendapatkan dukungan dan keterlibatan masyarakat luas.

5). Kepada kalangan elit tertentu yang sering memanipulasi sentimen agama Islam, termasuk memanipulasi terorisme dengan label gerakan dakwah Islam yang sesungguhnya hanya taktik meraih kekuasaan politik, kami minta segera berhenti dan beralihlah kepada cara-cara politik yang terhormat dan mencerdaskan umat. Jangan hasut umat untuk menjadi permisif apalagi mendukung kegiatan-kegiatan terorisme!

(knv/fjp)

Sumber: DetikNews

Labuhanbatu –

Wanita bernama Nurhalimah Rambe (53) ditemukan tewas di kebun karet. Nurhalimah ditemukan tewas dengan luka gorok pada leher dan sayatan pada tubuhnya.

Mayat tersebut ditemukan tewas di Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bilah Hulu, Labuhanbatu, Sumatera Utara (Sumut). Warga mencari Nurhalimah karena tak kunjung pulang ke rumah.

“Ya benar. Ditemukan warga,” kata Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu AKP Parikhesit saat dimintai konfirmasi, Kamis (18/11/2021).

Parikhesit mengatakan pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut. Suami Nurhalimah juga masih dicari.

“Masih dalam proses penyidikan. Masih mencari dan kejar tersangka,” katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Nurhalimah dan suaminya diketahui pergi ke kebun mereka pada Selasa (16/11). Beberapa warga menyebut suami korban sempat terlihat pulang ke rumah pada siang hari dan kemudian pergi lagi.

(haf/haf)

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Aset-aset senilai Rp 17 miliar milik keluarga Nirina Zubir dirampas oleh asisten rumah tangga (ART), Riri Khasmita. Nirina Zubir marah dan sakit hati melihat ART hidup mewah yang dia duga dari hasil merampas aset-aset keluarganya.

Hal itu diungkapkan Nirina Zubir saat mendatangi Polda Metro Jaya, Rabu (17/11) kemarin. Nirina Zubir begitu kecewa, padahal ibundanya sendiri sebagai pemilik aset hidup sederhana.

“Saya sakit hati dan marah karena saya tahu ibu saya sederhana sekali karena ibu saya nggak pernah nikmati uangnya sendiri. Tapi dia (Riri dan Endrianto) beli mobil baru, dia jalan-jalan ke luar negeri, dia modalin adiknya sekolah di Malaysia dari hasil ibu saya,” kata Nirina Zubir.

Diduga ART Agunkan Sertifikat buat Modal

Ada 6 bidang tanah milik keluarga Nirina Zubir yang telah dirampas oleh ART tersebut. Dua bidang lahan dijual, sementara empat lainnya diagunkan sertifikatnya ke bank.

Nirina Zubir menduga, Riri Khasmita mengagunkan sertifikat tanah tersebut untuk modal bisnis frozen food. Riri Khasmita, disebut Nirina, punya 5 cabang usaha frozen.

“Enam surat ditukar sama mereka, sebagian diagunkan ke bank dan sebagian lagi di jual dan dugaan kami uangnya dipakai untuk bisnis ayam frozen yang sudah punya 5 cabang,” lanjut Nirina Zubir.

Manfaatkan Kebaikan Ibunda

Riri Khasmita adalah ART yang bekerja pada keluarga Nirina Zubir sejak 2009. Nirina Zubir tidak menyangka Riri berbuat setega itu, padahal selama ini terlihat baik.

Riri pandai mengambil hati ibunda, kata Nirina Zubir. Bahkan Riri pernah menggunakan uang ibunda Nirina Zubir untu bisnis angkot hingga arisan.

“Sebelumnya saya tahu dia gunakan uang ibu saya untuk bisnis angkot dan arisan. Jadi berkembang terus dari Rp 5 juta, R0 10 juta, Rp 15 juta, dan Rp 100 juta sampai tanah sekarang diincar,” katanya.

Namun, tidak ada perminataan maaf dari keluarga Riri atas hal ini. Justru Nirina Zubir mendapat perlakuan tidak mengenakkan dari keluarga Riri.

“Dari ibunya, Khasnisyah dari Bukit Tinggi nggak ada permohonan maaf bahkan kami satu keluarga dimaki-maki dan dihasut ke satu kompleks bahwa kami anak tak tahu diri, tapi ya sudahlah. Ibu manapun melindungi anaknya tapi anaknya sudah ditahan dan ditetapkan tersangka,” tambahnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya….

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menilai Revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran harus menjadi bagian solusi dari permasalahan kesehatan yang dihadapi negeri ini. Hal ini ia sampaikan dalam Focus Group Discussion bertema ‘Pergantian UU Pendidikan Kedokteran Sebagai Solusi Disrupsi Pelayanan Kesehatan dalam Revolusi Industri 4.0’.

“Belajar dari pandemi sampai hari ini, perlu diakui kita memiliki sejumlah kekurangan dalam sistem pelayanan kesehatan yang perlu segera dibenahi,” kata Lestari dalam keterangan tertulis, Kamis (18/11/2021).

Menurut Lestari, pelayanan kesehatan yang belum maksimal saat ini antara lain disebabkan belum meratanya penyebaran dokter di Tanah Air. Ia menilai, hal ini bukan dikarenakan dokter yang tidak mau ditugaskan, akan tetapi ia menilai bahwa jumlah dokter saat ini memang jauh lebih sedikit dari kebutuhan.

Ia menilai pembenahan pelayanan kesehatan bisa dilakukan melalui perbaikan sistem pendidikan, secara spesifik pendidikan kedokteran. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini juga menambahkan perlunya pembenahan sistem pelayanan kesehatan dan ketersediaan fasilitas pendukung menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi.

Guna mewujudkan hal tersebut, perempuan yang akrab disapa Rerie ini menekankan perlunya langkah dan gerakan bersama dari para pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembenahan dan peningkatan pelayanan kesehatan di Tanah Air.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI, Willy Aditya mengungkapkan usulan perbaikan undang-undang terkait pendidikan kedokteran sangat berkaitan dengan upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) secara umum di negeri ini.

Terkait kondisi pelayanan kesehatan saat ini, Willy menilai perlunya revisi UU No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Adapun tujuan dari revisi ini menurutnya tidak hanya untuk meningkatkan kualitas dokter di Indonesia, tapi juga untuk memperbaiki kualitas layanan kesehatan di Tanah Air.

Hal ini dimungkinkan sebab Willy menyebutkan ada dua kementerian terkait dalam proses pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Kesehatan. Willy pun berharap tidak ada ego sektoral dalam pelaksanaan aturan nantinya.

Selain itu, Willy menegaskan demi mewujudkan peningkatan kualitas dokter dan layanan kesehatan nasional, perlu langkah afirmasi dari negara untuk menciptakan kondisi yang mendukung lahirnya dokter yang berkualitas dan merata di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Dekan FKIK Universitas Airlangga, Prof. Dr. H. Budi Santoso berharap dalam upaya revisi undang-undang pendidikan kedokteran harus ada kolaborasi dari semua pihak untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata di tanah air

Budi menyebutkan salah satu hal yang harus diupayakan adalah besaran biaya pendidikan kedokteran harus ditetapkan oleh peraturan pemerintah, atau ada keterlibatan pemerintah agar biayanya lebih terjangkau.

Ia pun menambahkan, kemudahan ini juga harus diberikan pada dokter dalam berlatih. Saat ini, jelas Budi, pelatihan dokter terkait penerapan sejumlah metode pengobatan seringkali terkendala keterbatasan peralatan. Budi menegaskan, dalam hal peningkatan kualitas dokter, uji kompetensi sangat penting dan harus dipertahankan.

Klik halaman selanjutnya >>

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Jenderal Dudung Abdurachman resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Sambutan dan tantangan dari anggota DPR RI pun menyambut Dudung sebagai KSAD baru.

Dudung dilantik sebagai KSAD pada Rabu (17/11/2021), di Istana Negara, Jakarta. Kini, Dudung pun resmi menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang didapuk menjadi Panglima TNI.

Selain dilantik menjadi KSAD, Dudung juga dinaikkan pangkatnya. Saat ini, Dudung mengemban pangkat sebagai jenderal bintang empat.

“Menetapkan kesatu, memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Letjen TNI Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat,” kata Sekretaris Militer Presiden Marsma TNI Tonny Harjono membacakan Kepres yang diteken Jokowi.

Pesan Jokowi

Dudung pun mendapatkan pesan dari Presiden Jokowi usai dilantik sebagai KSAD. Jokowi Jokowi meminta TNI AD selalu membantu program-program pemerintah.

“Ada pesan dari Bapak Presiden bahwa segala bentuk apa pun dari TNI Angkatan Darat harus membantu pemerintah di dalam melaksanakan programnya,” kata Dudung dalam konferensi pers seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11/2021).

Dudung pun memastikan TNI AD siap membantu pemerintah, terutama demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

“Kami TNI Angkatan Darat siap membantu pemerintah demi kesejahteraan masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, pesan lain yang disampaikan Jokowi ke Dudung adalah soal kesejahteraan prajurit TNI AD. Dudung mengatakan, Jokowi meminta dirinya meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI AD.

“Pesan berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan prajurit,” kata Dudung.

Simak ucapan selamat untuk Dudung dari DPR RI di halaman selanjutnya.

Sumber: DetikNews

Jakarta –

Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana hibah sebesar RP 486 juta untuk Yayasan Pondok Karya Pembangunan (PKP) di Jakarta Timur. Alokasi dana hibah itu tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2022.

Dilihat dari dokumen data hasil input komponen KUA-PPAS yang diterima detikcom, hibah senilai Rp 486 juta itu terdapat di anggaran Dinas Sosial DKI Jakarta melalui program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi.

“Hibah kepada Yayasan Pondok Karya Pembangunan, rekening anggaran Rp 486.000.000,” demikian tulis dokumen yang dilihat, Rabu (17/11/2021).

Yayasan PKP masuk memiliki nama rekening belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar. Selain Yayasan PKP, terdapat pula yayasan lainnya yang terdaftar di dalam rekening yang sama dengan total anggaran dana hibah mencapai Rp6.342.018.000.

Masih dalam dokumen yang sama, yayasan tersebut berada di urutan ketiga penerima hibah tertinggi setelah hibah Karang Taruna DKI Jakarta sebesar Rp 1 Miliar serta Yayasan Bunda Pintar Indonesia yang mendapatkan hibah sebesar Rp 900 juta.

Dikutip dari situs hibahbansosdki.jakarta.go.id, Yayasan PKP diketuai oleh KH Amidhan Shaberah yang tak lain merupakan Ayah dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani pernah tercatat menjadi pembina Yayasan Bunda Pintar Indonesia yang menerima hibah tertinggi kedua untuk tahun 2022 mendatang senilai Rp 900 juta.

Sebagai perbandingan, sejumlah yayasan nirlaba lainnya rata-rata mendapatkan dana hibah kisaran Rp 25-75 juta. Seperti misalnya, hibah untuk yayasan Al-Barkah Daruqutni sebesar Rp 50 juta dan Yayasan Bersinar Tunas Bangsa sebesar Rp 75 juta.

Kemudian, pemberian hibah terendah pada yayasan Cheshire Indonesia senilai Rp 18 juta.

Wagub Riza Patria mengaku belum mengetahui detail pemberian dana hibah kepada sejumlah yayasan. Dia hanya mengatakan, dalam mengalokasikan anggaran Pemprov DKI pasti mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat.

“Nanti kita lihat ya, prinsipnya harus sesuai dengan ketentuan ya, kita harus mengakomodir semua kepentingan,” kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/11/2021) malam.

Politikus Gerindra itu akan memastikan besaran dana hibah untuk yayasan di tahun 2022 mendatang. Prinsipnya, seluruh uang yang dianggarkan maupun dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan.

“Semuanya harus dicek, semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

(taa/eva)

Sumber: DetikNews