Beranda blog Halaman 830

Novel dkk Wajib Teken 3 Surat Pernyataan Jika Lolos Jadi ASN Polri

Jakarta

Aturan Kapolri soal pengangkatan khusus Novel Baswedan dan 56 eks pegawai KPK lainnya menjadi ASN di lingkungan Polri telah terbit. Aturan itu berisi proses mekanisme pengangkatan Novel dkk jadi ASN Polri.

Peraturan itu dikeluarkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan nomor 15 tahun 2021. Terdapat 10 pasal yang mengatur mekanisme proses pengangkatan di dalamnya.

Proses itu diawali dengan identifikasi dan seleksi kompetensi. Hal ini tertuang dalam pasal 2-5. Usai lolos seleksi nantinya para eks pegawai KPK yang lolos akan meneken surat pernyataan bersedia menjadi PNS.

Aturan penandatanganan surat itu tertulis dalam pasal 6 ayat (1). Para eks pegawai yang lolos juga harus setia dan taat kepada UUD 1945 dan tidak terlibat dalam organisasi yang dilarang pemerintah.

Berikut bunyi lengkap pasal 6 ayat (1):

Pasal 6
(1) Sumber daya manusia dari 57 (lima puluh tujuh) Eks Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang:
a. tercantum dalam daftar usulan berdasarkan hasil pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5; dan
b. telah menandatangani surat pernyataan:
(1) bersedia menjadi PNS;
(2) setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; dan
(3) tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan,

Sebelumnya, Salah satu eks pegawai KPK, Hotman Tambunan, menyambut baik kabar tersebut dan mengatakan bahwa niat perekrutan semakin jelas. “Baguslah jika sudah selesai, segala sesuatunya akan menjadi jelas,” kata Hotman kepada detikcom, Jumat (3/12/2021).

Hotman mengatakan Polri tak lama lagi akan berkoordinasi dengan pihaknya. Diketahui, Hotman dan 56 pegawai lainnya, termasuk Novel Baswedan, dipecat KPK setelah tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

“Tentu dalam waktu dekat kepolisian akan melakukan sosialisasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Polri melakukan pengangkatan khusus terhadap 57 eks pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan, menjadi ASN. Pengangkatan khusus ini tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021.

“Betul, sudah keluar Perpol,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dimintai konfirmasi, Jumat (3/12).

(eva/idh)

Sumber: DetikNews

TB Hasanuddin: Hanya Presiden-Wapres yang Dibenarkan Gunakan Ajudan TNI

Jakarta

Anggota Komisi I DPR Fraksi NasDem Hillary Brigitta Lasut meminta ajudan pribadi dari TNI melalui KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin menilai hanya Presiden dan Wakil Presiden yang berhak menggunakan ajudan dari TNI.

“Menurut UU nomor 34/2004 tentang TNI, yang menggunakan ajudan atau ADC dari TNI itu hanya Presiden RI dan Wakil Presiden RI saja. Di luar itu tidak dibenarkan menurut UU,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Jumat (3/12/2021).

Dia juga bicara soal Peraturan Menteri Pertahanan nomor 85 tahun 2014 tentang Tenaga Profesi Prajurit Tentara Nasional yang Bertugas di Luar Institusi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Hasanuddin mengatakan Permenhan itu mengatur prajurit TNI dapat diperbantukan hanya kepada satuan atau lembaga organisasi, bukan perorangan.

“Bagaimana menurut Permenhan? Menurut Permen ini tenaga TNI dapat diperbantukan hanya kepada satuan atau lembaga atau organisasi, bukan kepada perorangan. Profesi dimaksud seperti pilot, dokter spesialis, navigator dan lain-lain tidak termasuk ajudan,” tuturnya.

Sebelumnya, pemintaan anggota DPR RI termuda, Hillary Brigitta Lasut, mendapat pengamanan dari TNI disetujui KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. Fraksi NasDem DPR dan Komisi I DPR mengkonfirmasi permintaan Hillary dikawal TNI disetujui Jenderal Dudung.

Hillary merupakan anggota DPR dari Fraksi NasDem yang kini duduk di Komisi I. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengungkapkan Jenderal Dudung memutuskan menarik kembali pengamanan yang diberikan kepada Hillary.

“Sudah (bicara ke KSAD). KSAD sampaikan pengamanan sementara ditarik dulu untuk dipelajari urgensinya,” kata Meutya kepada wartawan, Jumat (3/12).

Sumber: DetikNews

Gempar Bocah Kena Peluru Nyasar Oknum Polisi Mabuk

Gorontalo

Seorang bocah berusia 7 tahun terkena peluru nyasar. Peluru nyasar itu diduga berasal dari tembakan yang dilepaskan anggota polisi yang tengah mabuk.

Insiden peluru nyasar itu terjadi di Desa Hulawa Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo pada Rabu (1/12) dini hari. Bocah tersebut pun mengalami luka di paha bagian kanan akibat terkena proyektil tersebut.

Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Aloe Saboe usai terkena tembakan. Saat ini telah dilakukan operasi pengangkatan proyektil tersebut.

Polda Gorontalo yang mendapat laporan lantas langsung turun tangan. Polda Gorontalo kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan menyisir area kejadian dalam radius hingga 1 km.

Polda Gorontalo juga meminta keterangan sejumlah saksi. Akhirnya kasus peluru nyasar itu terungkap dalam waktu kurang dari 24 jam.

Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Wahyu Tri Cahyono, mengungkapkan dari hasil penyelidikan kasus peluru nyasar tersebut mengarah ke salah satu anggota polisi berpangkat bripka berinisial MB. Wahyu mengatakan, pada saat kejadian, Bripka MB dalam kondisi mabuk.

Sebagai informasi, Bripka MB bertugas sebagai Banit Samapta Polsek KP3 Anggrek Polres Gorontalo Kota.

“(Kasus peluru nyasar) ini mengarah pada salah satu oknum anggota Polri Bripka MB. Yang pada saat kejadian dalam kondisi mabuk,” kata Kombes Wahyu Tri Cahyono, Jumat (3/12/2021).

Bripka MB dalam Kondisi Mabuk

Wahyu melanjutkan, saat mabuk itu, Bripka MB melepaskan tembakan saat keluar dari mobil. Hal itu dilakukan pelaku saat berada di Jalan Bengawan Solo Kota Gorontalo.

“Jadi kalau kita lihat dari waktu kejadian antara MB oknum anggota Polri membuang tembakan, dengan waktu kejadian peristiwa yang terjadi di Desa Hulawa Kompleks Pasar Minggu, itu waktunya sama. Sekitar jam 03.00 dini hari pada hari Rabu kemarin,” ungkap Wahyu.

Dia menerangkan, jarak antara pelaku membuang tembakan dengan proyektil peluru jatuh itu berkisar 300 meter.

“Kemarin proyektil kita mau periksa ke Makassar kita tunda, kita fokus memeriksa anggota ini,” tegas Wahyu.

Bripka MB tak sedang bertugas saat melepaskan tembakan. Simak di halaman selanjutnya.

Sumber: DetikNews

KPPU Ungkap Perizinan Lambat, Pemprov Jabar Terus Berbenah

Bandung

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berbenah untuk mempermudah jalan pelaku usaha berinvestasi. Jabar merupakan primadona bagi investor sehingga peluang itu tak akan disia-siakan.

Kepala Dinas Penanam Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat Noneng Komara mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mengoptimalkan masuknya investor. Terutama dalam efisiensi proses perizinan usaha.

“Perizinan di Jabar sendiri terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, banyak upaya yang sudah dilakukan dan diapresiasi. Jabar itu tujuan investasi, kalau tidak mudah dan cepat mungkin hasilnya akan berkebalikan,” ucap Noneng kepada wartawan Jumat (3/11/2021).

Dia menuturkan pelayanan perizinan usaha di Jabar sejauh ini sudah jauh membaik. Hal itu bisa dilihat dari penilaian banyak lembaga kompeten dari mulai Kemenpan RB hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari hasil penilaian pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas PMPTSP Jabar pada Tahun 2020 mencapai 85,36 dengan peringkat Mutu Pelayanan “B” dan kategori Kinerja Pelayanan “Baik”.

Tahun ini IKM DPMPTSP Jabar juga kembali menunjukkan kenaikan. Tahun 2021 Triwulan 3 adalah sebesar 85,57. Nilai tersebut merepresentasikan mutu pelayanan yang diperoleh adalah B yang berarti kinerja pelayanannya berada pada kategori Baik.

“Dari segi waktu penyelesaian pelayanan indexnya mencapai 78,71 artinya bernilai baik. Dari indikator sistem, mekanisme dan prosedur indexnya mencapai 84,29 yakni baik. Hasilnya Maret 2021 DPMPTSP Jabar mendapatkan penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima (A) Tahun 2020 dari Kementerian PAN RB,” tuturnya.

Dia menjelaskan pihaknya juga membuka layanan pengaduan bagi pelaku usaha secara langsung & tidak langsung, melalui media sosial, website serta call center (022-2112-5000) yang terdiri dari SMS/chatbot & whatsapp.

“Tercatat 293 pengaduan tahun 2019, dan seluruhnya sudah terselesaikan 100 persen. Lalu ada 294 pengaduan tahun 2020, dan seluruhnya sudah terselesaikan 100 persen. “Tahun ini, sejumlah 254 pengaduan sampai Agustus 2021, dan seluruhnya sudah terselesaikan 100 persen,” paparnya.

Menurutnya dari sisi realisasi investasi, Jabar jadi yang tertinggi di Indonesia yakni sebesar Rp107 triliun periode Januari-September 2021. Hal itu juga diapresiasi oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut sejumlah pelaku usaha terkendala saat hendak berinvestasi di Jabar. Lambatnya proses perizinan dinilai sebagai biang kerok.

Hal itu diungkapkan Kepala KPPU Kantor Wilayah (Kanwi) III Jabar, DKI Jakarta dan Banten Lina Rosmiati. Menurut Lina, hal tersebut berdasarkan survei indeks persaingan usaha yang dilakukan KPPU Jabar.

“Terdapat hambatan untuk memasuki pasar di Provinsi Jawa Barat karena masalah perizinan yang lambat dan permodalan,” ujar Lina di kantor KPPU Jabar, Jalan PHH Mustofa, Kota Bandung, Kamis (2/12/2021).

(dir/eva)

Sumber: DetikNews

Waket MPR Ungkap 3 Peran Purna Paskibaraka buat Jaga Pancasila

Jakarta

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menegaskan bendera Merah Putih harus terus berkibar di setiap pelosok Tanah Air. Hal ini perlu dilakukan di tengah banyaknya pihak yang berupaya memecah belah bangsa ini, baik pihak di dalam dan luar negeri.

Pernyataan itu disampaikan Ahmad Basarah saat menjadi pembicara dalam acara Lokakarya Nasional Peningkatan Kapasitas dan Peran Strategis Purna Paskibraka Indonesia hari ini.

Ahmad Basarah mengatakan bendera adalah simbol kedaulatan negara yang harus terus dikibarkan di tengah upaya pihak-pihak tertentu mereproduksi politik devide et impera jilid kedua di Indonesia.

“Mereka yang saat ini ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain ingin sekali mengganti bentuk negara NKRI dengan bentuk negara lain. Saya tegaskan, lewat upaya itu sebenarnya mereka sedang mereproduksi apa yang saya sebut politik devide et impera jilid kedua,” kata Ahmad Basarah dalam keterangannya, Jumat (3/12/2021).

Ahmad Basarah juga menaruh harapan besar kepada alumni Paskibraka yang tersebar di seluruh Indonesia untuk terus mengibarkan Merah Putih di daerah masing-masing.

Ia mengingatkan kemerdekaan Indonesia yang didapat dengan susah payah oleh para pendiri bangsa tak boleh disia-siakan oleh generasi penerus. Peran Purna Paskibraka sangat penting dan relevan dalam mengisi dan merawat kemerdekaan yang dimaksud.

“Ada tiga peran yang bisa dilakukan oleh Purna Paskibraka untuk menjaga Pancasila dan NKRI dari ancaman devide et impera. Peran pertama, pengibar bendera Merah Putih ikut mengantarkan kemerdekaan Indonesia sehingga generasi penerusnya pun wajib mengisi dan mengawalnya menuju cita cita masyarakat adil dan makmur,” ujar Ahmad Basarah.

Peran kedua, lanjut Ketua DPP PDI Perjuangan ini, pasal 7 ayat (1) Perpres Nomor 13 tahun 2021 tentang pembinaan ideologi Pancasila kepada generasi muda, melalui program pengibar bendera pusaka menetapkan Purna Paskibraka sebagai duta-duta Pancasila.

“Untuk itu para purna paskibraka harus bertanggung jawab menjaga Pancasila, mematuhi konstitusi, memperkokoh NKRI, dan mengembangkan kehidupan berbhineka tunggal ika. Ini adalah peran ketiga,” tutur Ahmad Basarah.

Ia juga bercerita kepada semua peserta lokakarya tentang sejarah heroik pengibar bendera Merah Putih di era revolusi. Katanya, bendera pusaka adalah bendera yang dijahit Ibu Fatmawati dan dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta, lalu disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta.

Oleh sebab itu, wakil ketua MPR ini menjelaskan pentingnya bagi generasi muda sekarang untuk mengetahui suasana kebatinan saat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dibacakan dan sang saka Merah Putih dikibarkan. Ada kemegahan yang dirasakan oleh Proklamator Bung Karno, di samping keharuan dan kebanggaan.

“Upacara itu berlangsung sederhana. Tetapi apa yang kami rasakan kurang dalam kemegahannya kami penuhi dalam harapan. Aku berjalan ke stasiun radio Jepang mengucapkan proklamasi itu, istriku Ibu Fatmawati telah membuat bendera dari 2 potong kain, sepotong kain putih sepotong kain merah ia menjahitnya dengan tangan. Inilah bendera resmi pertama dari Republik,” kata Ahmad Basarah, mengutip pernyataan Bung Karno yang dicatat dalam buku ‘Penyambung Lidah Rakyat Indonesia’.

Ia melanjutkan bahwa menjadi ironis ketika Bung Karno merasa terharu saat Merah Putih dikibarkan. Akan tetapi generasi sekarang tidak bersemangat mengibarkan Sang Saka Dwi Warna itu di berbagai pelosok Tanah Air.

Jika itu terjadi, ia khawatir apa yang selama ini hanya menjadi bahan diskusi bahwa ada berbagai upaya merongrong Indonesia untuk menggagalkan negara proklamasi Bung Karno dan Bung Hatta menjadi kenyataan.

“Karena itu, saya ingin mengingatkan kita semua tentang konsensus dasar negara kita NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai suatu hal yang tidak bisa dinegosiasikan lagi, sesuatu hal yang tidak bisa dikompromikan lagi, antara bagian Pancasila sebagai dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bentuk negara yang lain,” tandas Ahmad Basarah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua BPIP Yudian Wahyudi dalam sambutannya mengatakan, Pancasila harus dijaga. Seorang Purna Paskibraka yang sesungguhnya harus senantiasa meningkatkan kompetensi kemampuan dan keterampilan. Hal itu untuk menyiapkan diri sebagai calon pewaris dan pemimpin Indonesia di masa depan.

(ncm/ega)

Sumber: DetikNews

Gubernur: Kalteng Harus Ambil Bagian Penting Ibu Kota Negara Baru

Jakarta

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran terus melakukan berbagai upaya dan terobosan dalam mengembangkan potensi dan kekayaan alam di Kalimantan Tengah. Ia mengatakan Kalteng memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun belum dikelola dengan maksimal.

Guna mengembangkan potensi SDA di Kalteng, Sugianto melakukan kunjungan kerja ke DAS Barito untuk melihat langsung potensi yang menonjol di daerah tersebut. Adapun hal ini dilakukan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat setempat. Terlebih jika nantinya Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara baru dalam beberapa tahun ke depan.

“Kita harus mempersiapkan semuanya apabila perpindahan ibu kota negara (IKN) baru terealisasi, Kalteng harus ambil bagian dan menjadi bagian penting dari IKN. Sektor perekonomian harus tumbuh, kita sudah ditetapkan oleh presiden untuk proyek strategis nasional program estate, sekarang tinggal kita, kemauan kita untuk melaksanakannya dengan baik,” ujar Sugianto dalam keterangan tertulis, Jumat (3/12/2021).

Hal ini ia sampaikan saat meninjau budidaya ikan lokal di Desa Danau Sadar, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan hari ini.

Dalam draf RUU Ibu Kota Negara (IKN) yang dibahas di DPR, dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa IKN akan dipindahkan mulai semester I tahun 2024. Untuk itu, Sugianto mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus melakukan upaya dan terobosan potensi daerah, dengan menitikberatkan karakteristik daerah masing-masing.

Salah satunya seperti wilayah Desa Danau Sadar di Kabupaten Barito Selatan, yang berpotensi dalam pengembangan budidaya ikan. Menurut Sugianto, pengembangan budidaya ini harus dilakukan maksimal dengan manajemen modern dan teknologi yang sudah maju.

“Danau Sadar ini luar biasa, harus dikembangkan secara komprehensif, jangan berhenti pada urusan budidaya ikan saja, kembangkan secara terintegrasi dengan sektor lain, pariwisata misalnya, apalagi danau ini sungguh bagus, panoramanya sangat indah, dengan demikian perekonomian di sekitarnya akan tumbuh,” ucap Sugianto.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Sugianto mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat bersama para Bupati Das Barito untuk membahas potensi di wilayah tersebut.

“Akan disusun perencanaan yang matang, komoditi apa saja yang ditonjolkan di Das Barito seperti pertanian secara luas, palawija, ubi-ubian termasuk budidaya ikan lokal di Desa Danau Sadar ini,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Desa Danau Sadar memiliki cikal bakal budidaya ikan lokal, yakni ikan keramba dengan komoditas ikan jelawat dan ikan toman yang masih dibudidayakan secara tradisional.

Desa Danau Sadar Kabupaten Barito Selatan memiliki kondisi wilayah, topografi dan sumber daya alam yang sangat layak untuk dikembangkan khususnya sektor perikanan yang terintegrasi. Selama kunjungan, Sugianto turut didampingi Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri, Kepala perangkat daerah provinsi dan kabupaten.

(ncm/ega)

Sumber: DetikNews

DPRD Setujui Ranperda RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026

ROHIL, Tribunriau – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian laporan pembahasan Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 oleh Pansus Pembahasan DPRD sekaligus pengambilan keputusan, Jumat (3/12/2021) di Bagansiapiapi.

Rapat itu dipimpin Ketua DPRD Rohil Maston didampingi wakil ketua DPRD Abdullah, Hamzah dan Basiran Nur Efendi. Bupati Rohil Afrizal Sintong dan Wakil Bupati H Sulaiman hadir langsung dalam paripurna itu bersama seluruh kepala OPD.

Dalam laporannya, Ketua Pansus Ranperda RPJMD mengatakan, Pansus bersama tim dari Pemda Rohil secara maraton telah menggesa melakukan pembahasan RPJMD tersebut.

“Dari kesimpulan pendapat akhir dari berbagai fraksi di DPRD Rohil, kita sepakat menerima Ranperda RPJMD ini untuk ditetapkan menjadi Perda RPJMD Kabupaten Rohil Tahun 2021-2026,” ungkapnya.

Usai dibacakan hasil rapat Pansus, Ketua DPRD Rohil Maston Pasaribu meminta persetujuan secara lisan dari seluruh anggota DPRD yang hadir dalam paripurna itu. Secara serentak, anggota DPRD Rohil menyatakan setuju agar RPJMD tersebut disahkan sebagai Perda.

Selanjutnya, bupati Rohil bersama Ketua DPRD dan wakil ketua DPRD menandatangani MoU penetapan Perda itu. Setelah ditandatangani, Maston menyerahkan SK DPRD Rohil tentang perda RPJMD 2021-2026.

Atas disahkannya RPJMD itu, Bupati Rohil Afrizal Sintong mengucapkan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Rohil. Meskipun harus melalui berbagai dinamika selama pembahasan, bupati juga mengucapkan terimakasih atas masukan dan saran yang telah disampaikan oleh Pansus.

“RPJMD ini telah disesuaikan dengan janji politik dan visi misi kami dengan tujuan dan sasaran yang jelas serta program prioritas daerah dengan tujuan kesejahteraan masyarakat Rohil,” ujar Afrizal sintong.

Sementara itu Maston menambahkan, dengan tuntas nya pembahasan RPJMD ini, selanjutnya hasil tersebut akan diserahkan kepada Gubernur Riau untuk dilakukan evaluasi.

“Selanjutnya tinggal kita menunggu ini dijalankan sebagai visi misinya. Kita berharap ini bisa berjalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rokan Hilir baik infrastruktur dan pendukung lainnya sehingga ini bisa berarti untuk orang banyak,” kata maston.

(Hen)

Bus Siswi Sepolwan Tabrak Pohon di Tangsel, Empat Orang Terluka

Tangerang Selatan

Bus yang ditumpangi siswi sekolah polisi wanita (Sepolwan) mengalami kecelakaan di Tangerang Selatan (Tangsel). Empat orang terluka akibat kecelakaan itu.

Peristiwa ini terjadi pada Jumat (3/12/2021) sekitar pukul 15.40 WIB. Korban mengalami luka ringan akibat terkena pecahan kaca.

“Ada empat siswi yang mengalami luka ringan karena terkena pecahan kaca dan sempat dirawat di Puskesmas Parigi. Tetapi untuk saat ini sudah diperbolehkan pulang,” ujar Kanit Laka Polres Tangsel Iptu Nanda kepada wartawan, Jumat (3/12/2021).

Nanda mengatakan kecelakaan terjadi di Jalan Graha Raya Bintaro, Pondok Aren. Dia menyebut kecelakaan berawal saat bus akan menjemput siswi Sepolwan di Polsek Pondok Aren.

“Sesampainya di pom bensin Parigi sopir hendak memutar balik menuju Polsek Pondok Aren. Setelah itu melaju sekitar 100 meter karena sopir tidak melihat dahan pohon di pinggir jalan sehingga menabrak hingga bodi bus bagian kiri ringsek,” tutur Nanda.

Nanda menyebut seluruh penumpang bus tersebut merupakan siswi Sepolwan. Dia belum mengetahui detail berapa jumlah penumpang yang ada di bus saat kecelakaan terjadi.

“Jumlah penumpangnya belum ada infonya saya,” ujarnya.

(haf/haf)

Sumber: DetikNews

Minta Jalan Diperbaiki, Warga Karo Sumut Kirim Jeruk 1 Truk ke Jokowi

Medan

Warga di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut), mengirimkan satu truk berisi buah jeruk ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Warga berharap Jokowi memerintahkan jajarannya untuk memperbaiki jalan di desa mereka.

Pantauan detikcom di Simpang Pos, Medan, Jumat (3/12/2021), truk pengangkut jeruk itu tiba dari Karo sekitar pukul 17.40 WIB. Truk ini kemudian dilepas untuk berangkat ke Jakarta oleh tokoh masyarakat Karo di Kota Medan.

“Kami mau ngantar oleh-oleh sama bapak Presiden kita Joko Widodo, kami dari Liang Melas Datas. Jadi itu lah tujuan kami, mengantar oleh-oleh atau buah jeruk,” kata tokoh masyarakat Liang Melas Datas, Setia Sembiring.

Setia berharap Jokowi memberi perhatian kepada daerahnya. Dia mengatakan jalan yang rusak itu terdapat di enam desa dan tiga dusun di Liang Melas Datas.

“Mudah-mudahan jadi perhatian Bapak, Desa Liang Melas, sebab kondisi jalan agak susah. Dengan adanya kami mengantar oleh-oleh, mungkin nanti bisa jadi perhatian bapak,” ujarnya.

Dia mengatakan kerusakan jalan di wilayahnya sudah terjadi 40 tahun. Dia menyebut jalan di desanya sempat diperbaiki, namun rusak lagi.

“Ada (perbaikan), tapi sekadar saja. Rusak lagi. Sudah beberapa kali ini kami bilang sama Bupati Karo, dana kurang gitu (jawab Bupati). Jadi kami ingin bilang sama Bapak Jokowi agar dia bisa membantu daerah Karo, khususnya Liang Melas,” jelas Setia.

Setia menyebut transportasi untuk membawa hasil pertanian dari daerah itu terhambat akibat jalan yang rusak. Menurutnya, buah yang dipanen sering tidak bisa dijual ke pasar karena tak bisa diangkut.

“Untuk mengangkut barang nggak bisa keluar, mobilnya ditarik-tarik. Kalau jalannya bagus, bagus kondisi pertanian kita. Ada jeruk, jagung. Jagungnya kadang nggak bisa lagi dibawa ke pekan (pasar), nggak sesuai harga dengan ongkos angkat jagungnya,” paparnya.

(afb/haf)

Sumber: DetikNews

Letnan Kolonel Dwi Indra Wirawan Resmi Jabat Kapendam Jaya

Jakarta

Letnan Kolonel Cpm Dwi Indra Wirawan resmi menjabat sebagai Kapendam Jaya. Indra resmi dilantik sebagai Kapendam Jaya oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji.

Proses pelantikan dilaksanakan hari ini, Jumat, (3/12/2021) sekitar pukul 09.30 WIB di Kodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur. Indra menjabat sebagai Kapendam Jaya menggantikan Kolonel Arh Herwin Budi Saputra.

“Ya hari Jumat ini tanggal 3 Desember secara resmi saya sudah dilantik oleh Bapak Pangdam Jaya untuk menjabat sebagai Kepala Penerangan Kodam Jaya menggantikan Kolonel Arh Herwin Budi Saputra,” kata Kapendam Jaya, Letnan Kolonel Cpm Dwi Indra Wirawan di Kodam Jaya, Jumat, (3/12/2021).

Indra mengatakan kedepan dirinya akan membuka kerja sama yang sebelumnya sudah dikerjakan. Indra juga akan melanjutkan program-program yang sebelumnya dikerjakan oleh Herwin.

“Kita makin dekat lagi dengan media, memberitakan berita berita positif tentang TNI, TNI Angkatan Darat ataupun Anggota Kodam Jaya,” sambungnya.

Selanjutnya, Indra mengatakan selama ini Herwin telah memberikan contoh yang baik selama menjabat sebagai Kapendam Jaya. Indra akan meniru hal-hal baik itu sebagai penerus Herwin.

“Jadi kalau dari beliau, beliau ini senior saya, beliau sudah memberikan contoh yang baik selama menjabat disini. Itu akan saya tiru sebagai penerus beliau sebagai Kapendam Jaya,” tutur Indra.

Terakhir, Indra menuturkan harapan yang terbaik untuk Kodam Jaya karena Kodam Jaya merupakan satuan yang sudah lama berdiri. Indra juga berharap dirinya melaksanakan tugas pokok Kodam Jaya secara optimal.

“Tentunya yang terbaik karena Kodam Jaya ini satuan besar, satuan yang sudah lama berdiri. Kita harapkan kedepan apa yang menjadi tugas pokok Kodam Jaya saya akan laksanakan secara optimal untuk membantu tugas pokoknya,” jelas Indra.

(isa/isa)

Sumber: DetikNews

Terbaru

Populer