Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengomentari soal aksi warga dari Liang Melas Datas, Karo, yang mendatangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta perbaikan jalan dengan membawa jeruk. Edy menilai hal itu terjadi karena warga emosi jalan rusak terlalu lama.
“Dengan jalan rusak yang terlalu lama, rakyat itu adalah emosi dia, tak bisa dia berbuat,” kata Edy di rumah dinas Gubsu, Medan, Senin (13/12/2021).
Namun begitu, kata Edy, langkah yang diambil warga Karo itu tidak tepat. Edy mengatakan jalan yang rusak itu merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Kabupaten Karo.
“Rakyat tidak tahu bahwa itu sebenarnya kerjaannya kabupaten. Tetapi karena ketidaktahuan, datang ke Jakarta. Tetap saja nanti kabupaten yang harus mengerjakan,” ujarnya.
Edy Rahmayadi kemudian mengatakan Pemkab Karo sendiri tidak memiliki dana yang cukup untuk perbaikan jalan itu. Edy mengatakan dirinya tidak bisa membantu karena ada jalan lain menjadi tanggungjawab provinsi untuk diperbaiki.
“Ada 3.000 km jalan itu yang tanggung jawab Pemprov, ada 1.800 km itu tanggungjawab nasional, ada 160 km sekian yang tanggungjawabnya Karo. Tapi yang pastinya kabupaten tidak mencukupi dananya,” jelas Edy.
Terkait jalan provinsi ini, Edy mengatakan akan ada dana Rp 2,7 triliun yang disiapkan untuk perbaikan jalan. Dana itu akan diambil dari APBD dan mulai dikerjakan pada tahun 2022.
“Ada dana jamak namanya, ada dana multi years yang didahulukan dikerjakan di 2022, nanti kita bayar secara bertahap menggunakan APBD kita. Tetapi pekerjaan kita maksimalkan di 2022. Di 4 bulan di 2023, di 450 km dari 3000 km jarak panjang jalan provinsi,” jelas Edy Rahmayadi.
Seperti diketahui, sejumlah warga di Liang Melas Datas, Karo, datang ke Istana Presiden membawa satu truk buah jeruk. Mereka datang untuk meminta agar Presiden Jokowi memperbaiki jalan di desa mereka.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, menyebut pihaknya siap menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan baik. Apalagi produk-produk regulasi yang mencakup Peraturan Pemerintah (PP), Permenkeu, Permenaker, hingga aturan dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan telah rampung.
“Artinya kita harus mengedepankan pengertian agar program pemerintah terkait JKP ini dapat benar-benar kita laksanakan. Karena semangat JKP saat pembahasaan terkait UU Cipta Kerja, ingin menghadirkan negara dalam setiap persoalan ketenagakerjaan ketika seseorang kehilangan pekerjaan. Atau mereka ter-PHK, negara tetap hadir, ” kata Anwar dalam keterangan tertulis, Senin (13/13/2021).
Pada sosialisasi manfaat akses Informasi Pasar Kerja (IPK) program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Jakarta hari ini, dia menjelaskan ada tiga manfaat yang diterima pekerja/buruh ter-PHK sebagaimana diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JKP. Yakni uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Menurutnya, manfaat uang tunai bertujuan membantu pekerja/buruh saat berada di waktu tak memperoleh penghasilan setelah kehilangan pekerjaan.
“Saat tak menerima penghasilan, pekerja/buruh akan menghadapi persoalan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga kita hitung berapa cash benefit yang diberikan, agar saat pekerja/buruh ada bantalan sosial yang dijadikan sebagai landasan agar kalau jatuh tak terlalu sakit,” terangnya.
Manfaat kedua JKP adalah akses informasi pasar kerja diberikan dalam bentuk dua layanan. Anwar menyebut layanan informasi pasar kerja yang disediakan oleh Ditjen Binapenta berupa kanal informasi pasar kerja dalam negeri maupun pasar kerja luar negeri. Nantinya informasi lowongan pekerjaan akan ditampilkan dan dapat diakses bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK.
“Hal ini sangat penting, ketika pekerja/buruh kehilangan pekerjaan, dia tetap akan mencari di mana tempat kerja berikutnya,” tuturnya.
Sedangkan manfaat kedua informasi pasar kerja yaitu berupa layanan bimbingan jabatan. “Layanan ini sangat penting pada program JKP, karena peran Konselor Karir sangat dibutuhkan,” paparnya.
Manfaat ketiga JKP adalah pelatihan kerja. Menurut Anwar pelatihan kerja diperlukan pencari kerja agar memiliki keyakinan dan kepercayaan diri untuk memenangkan kompetisi dengan pencari kerja lain. Arah pelatihan dalam layanan bimbingan jabatan ini, tidak seluruhnya ditujukan untuk menjadi pekerja kembali, melainkan juga diarahkan menjadi Tenaga Kerja Mandiri (TKM) atau wirausaha.
Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono mengajak para Srikandi Pemuda Pancasila untuk memiliki daya saing di era saat ini. Ia mengatakan era 4.0 dan 5.0 merupakan era dengan beberapa perubahan fundamental dan mendasar. Bahkan, era 5.0 menjadi era teknologi lama ‘serba fisik’ diganti dengan teknologi digital.
“Digitalisasi mengubah hampir semua tatanan kehidupan. Fenomena menggeser aktivitas-aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata ke dunia maya,” kata Ma’ruf dalam keterangannya, Senin (13/12/2021).
“Konsep society 5.0 memungkinkan kita menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern seperti AI, robot, untuk kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman,” imbuhnya saat menghadiri Musyawarah Nasional II Srikandi Pemuda Pancasila di Hotel Bumiwiyata, Depok, Sabtu (11/12).
Melihat kondisi saat ini, Ketua Keluarga Alumni Fakultas Hukum (KAFH) Unsoed ini mengungkapkan berbagai keterampilan baru semakin diperlukan. Oleh karena itu, mantan Plt Sekretaris Jenderal DPD (2017 -2018) mendorong Srikandi Pemuda Pancasila untuk memiliki daya saing. Beberapa di antaranya dengan memiliki prasyarat meliputi, creativity (kreativitas), critical thinking (berpikir kritis), communication (komunikasi), dan collaboration (kolaborasi).
“Kemampuan memecahkan masalah, kognitif, dan sosial menjadi semakin penting, kebutuhan keterampilan fisik akan semakin berkurang,” jelasnya.
“Kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan cara yang baru dan tidak lazim yaitu dengan kemampuan untuk menemukan cara pemecahan yang unik dalam menghadapi masalah,” lanjutnya.
Berpikir kritis, kata Ma’ruf merupakan proses berpikir mendalam dan mencakup kemampuan untuk evaluasi diri. Sementara prasyarat komunikasi adalah kemampuan menyampaikan makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami.
“Kolaborasi artinya proses partisipasi beberapa orang, kelompok, dan organisasi yang bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan,” katanya.
Untuk memiliki daya saing, Ma’ruf menambahkan diperlukan juga kemampuan literasi, seperti numerasi, sains, informasi, finansial, budaya, dan kewarganegaraan. Selain itu, Srikandi Pemuda Pancasila juga perlu memiliki karakter bangsa layaknya yang terkandung dalam Pancasila.
“Dan yang terpenting memiliki perilaku (karakter) yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila,” paparnya.
Terkait karakter bangsa, Ma’ruf menilai proses pembentukan karakter bangsa memerlukan revaluasi. Sebab, menurutnya, beberapa persoalan yang kini dihadapi berawal dari ketidaktepatan dalam penerapan konsep awal kebangsaan.
“Ketidaktepatan inilah yang dapat menjerumuskan Indonesia seperti yang ditakutkan Soekarno, ‘menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa’. Bahkan kekhawatiran Soekarno, menjadi bangsa pengemis dan pengemis di antara bangsa-bangsa,” kata Ma’ruf
Dalam acara bertema ‘Mewujudkan Srikandi Pemuda Pancasila yang Berkarakter dan Berdaya Saing’, Ma’ruf ini, Ma’ruf pun mengungkapkan beberapa hal yang termasuk dalam pembangunan karakter. Pertama, kemandirian atau menurut istilah Presiden Soekarno adalah berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Kedua, martabat nasional.
“Masyarakat demokratis yang ingin dicapai adalah sebagai pengganti dari masyarakat warisan yang feodalistik,” ungkap alumni Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) ini.
“Indonesia tidak perlu mengorbankan martabat atau kedaulatannya sebagai bangsa yang merdeka untuk mendapatkan prestise, pengakuan dan wibawa di dunia internasional,” imbuhnya
Ketiga, persatuan nasional. Dalam konteks saat ini, Ma’ruf menyebut hal ini dapat diwujudkan dengan kebutuhan untuk melakukan rekonsiliasi nasional antar berbagai kelompok yang pernah bertikai ataupun kelompok mengalami diskriminasi. Dan keempat, yakni martabat nasional.
“Pada konteks ke-Indonesiaan, rasa kebersamaan (kebangsaan-nasionalisme) menyiratkan sebagai keberhasilan yang tertopang oleh landasan idiil, yaitu Pancasila,” sambungnya.
Dalam membangun karakter bangsa, Ma’ruf menyebut nasionalisme juga menjadi hal yang perlu dimiliki untuk menciptakan persatuan bangsa.
“Rasa kebangsaan tersebut melahirkan persatuan antar masyarakat suatu bangsa tanpa melihat perbedaan latar belakang seperti agama, suku, ras, golongan, bahasa dan lain-lain yang ingin hidup merdeka dan bebas dari penindasan dan penjajahan,” ujarnya.
Terkait paham nasionalisme, Ma’ruf menegaskan masyarakat dapat menerapkan teori nasionalisme dari Soekarno, yang mengacu pada kemanusiaan.
“Nasionalisme kita haruslah nasionalisme yang tidak mencari gebyarnya atau kilaunya negeri keluar saja, tetapi haruslah mencari selamatnya manusia. Nasionalisme kita haruslah lahir dari pada kemanusiaan,” ungkapannya.
Menurutnya, dengan rasa nasionalisme bangsa Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan, dan ancaman ideologi. Selain itu, nasionalisme juga dapat melindungi bangsa dari tantangan politik, seperti KKN, konflik internal partai politik, persoalan fungsi pendidikan politik, hingga pemilu.
“Ancaman ideologi itu berupa komunis, radikal kanan, dan ideologi lainnya,” pungkasnya.
Jakarta – Polda Metro Jaya menyikapi serius adanya oknum polisi yang ‘menolak laporan korban perampokan’ di Jakarta Timur. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran memberikan arahan tegas kepada jajaran agar hal serupa tak terulang.
“Tadi pagi Bapak Kapolda dalam anev (analisis evaluasi) mingguan sudah memerintahkan kepada seluruh Kapolres dan Kapolsek se-Polda Metro Jaya agar memperbaiki pelayanan agar melindungi, melayani masyarakat dengan baik,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan saat dihubungi, Senin (13/12/2021).
Fadil juga mengingatkan seluruh jajaran untuk menerima setiap pengaduan masyarakat. Jajarannya diminta tidak mempersulit masyarakat ketika melapor ke polisi.
“Untuk anggota Polri yang bertugas di lapangan khusus di bagian penerimaan pengaduan masyarakat di SPKT itu harus menjadi sosok Polri yang pelindung dan pengayom masyarakat. Yang menerima setiap laporan aduan masyarakat karena pada prinsipnya kita ketahui masyarakat yang melapor kepada kepolisian itu adalah orang yang sedang dirundung masalah. Tentunya ini harus direspon dengan baik,” terang Zulpan.
Polisi Evaluasi Pelayanan Masyarakat
Menurut Zulpan, dalam pertemuan dengan jajaran Polda Metro Jaya, Kapolda Metro pun mengingatkan penerapan sanksi kepada tiap anggota yang melakukan pelanggaran. Zulpan mengatakan sanksi tegas akan diberikan pihaknya kepada tiap anggota yang melakukan pelanggaran dan mencoreng institusi.
“Kepada mereka yang membuat pelanggan seperti Aipda Rudi Panjaitan ini tentunya nanti akan diberikan sanksi tegas. Tindakan disiplin akan disiapkan. Ke depan kami akan memperbaiki diri dalam rangka ke dalam untuk anggota agar lebih baik lagi dalam melayani masyarakat,” tutur Zulpan.
Dua pria di Bener Meriah, Aceh ditangkap polisi karena diduga mencuri besi jembatan. Akibatnya, jembatan jadi berbahaya bila dilintasi truk.
“Kedua tersangka kita tangkap HW (25) dan HMR (18). Tersangka HW merupakan residivis kasus pencurian,” kata kasat Reskrim Polres Bener Meriah Iptu Bustani kepada wartawan, Senin (13/12/2021).
Bustani mengatakan HW dan HMR diduga mencuri besi jembatan bailey di Kampung Wer Tingkem, Kecamatan Mesidah, Bener Meriah. Jembatan tersebut merupakan aset Pemprov Aceh.
Kedua tersangka diduga memotong besi jembatan menggunakan mesin las. Usai mendapat laporan pencurian, polisi melakukan penyelidikan dan menangkap kedua orang tersebut pada Jumat (10/12).
Polisi juga menyita barang bukti berupa satu unit mobil pikap dan satu buah tabung oksigen untuk memotong besi jembatan. Tersangka dan barang bukti kini diamankan di Polres Bener Meriah.
“Kondisi jembatan tersebut kini sangat membahayakan kalau dilintasi kendaraan bermuatan berat seperti truk,” jelas Bustani.
Polisi masih memeriksa kedua tersangka untuk mengetahui motif pencurian besi jembatan tersebut. Keduanya bakal dijerat dengan Pasal 363 dan Pasal 362 KUHP dengan ancaman 8 tahun penjara.
Warga di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara (Sumut) membuat ‘kuburan’ di tengah-tengah jalan sebagai bentuk protes jalan rusak. Anggota DPRD Batu Bara Syahril Siahaan menyebut perbaikan jalan rusak itu bakal dilakukan 2022.
“Itu sudah masuk di tahun anggaran 2022, nanti di bulan 6 (pembangunannya),” kata Syahril kepada wartawan, Senin (13/12/2021).
Dia mengatakan jalan yang bakal diperbaiki sepanjang 800 meter. Dia berharap warga bersabar menunggu proses pembangunan jalan.
“Itu aku yang masukkan semalam itu, panjangnya ada sekitar 800 meter,” kata politikus Partai Demokrat ini.
Warga di Batu Bara sebelumnya menyampaikan protes terhadap kondisi jalan rusak dengan membangun ‘kuburan’ lengkap dengan nisan dari kayu serta taburan bunga di atasnya. Aksi warga kemudian viral di media sosial.
Dilihat detikcom, Rabu (8/12), ada beberapa foto ‘kuburan’ yang beredar salah satunya di Instagram. Lokasi ‘kuburan’ itu berada di Dusun III, Desa Bagan Baru, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara.
“Saya hanya mendokumentasikan. Tadi pagi saya lewat di situ kuburannya sudah ada,” kata seorang warga setempat, Surya.
Surya mengatakan jalan di desa tersebut sudah rusak parah dan belum pernah diperbaiki. Dia menyebut jalan di lokasi itu masih berupa tanah.
“Kalau dilihat itu kondisi jalannya tanah. Setahu saya sejak saya kecil jalan itu masih begitu. Tambah parah kalau musim hujan,” ujarnya.
Seorang napi narkoba kabur dari di Lapas Kelas I A Tangerang, Banten, sejak lima hari lalu. Waketum Gerindra Habiburokhman mengaku bingung dengan kejadian napi kabur di lapas ini yang terus berulang.
“Beberapa waktu lalu WN China Cai Changpan juga berhasil melarikan diri. Pertanyaan besarnya apakah evaluasi pengamanan LP dilakukan secara reguler atau tidak ada evaluasi sama sekali,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Minggu (12/12/2021).
Kemudian, dia menyoroti cara kabur napi kali ini yang begitu sederhana. Habiburokhman menduga bahwa napi yang kabur itu ada kongkalikong dengan penjaga lapas.
“Metode kaburnya sederhana sekali, mungkin saja ada penjaga yang ikut terlibat. Harus ada penyelidikan yang maksimal untuk mencari siapa saja yang membantu pelarian itu,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Kakanwil Kemenkumham Banten, Agus Toyib, menegaskan seorang napi narkoba kabur bukan dengan cara melompat tembok Lapas Tangerang. Napi tersebut, kata dia, sempat izin keluar dari lapas.
“Jadi bukan kabur dari dalam lompat tembok, tapi napi ini ada proses izin keluar. Kemudian, saat berada di luar itu lari begitu saja,” kata Agus kepada wartawan saat dimintai konfirmasi, Minggu (12/12).
Napi narkoba tersebut diketahui keluar dari Lapas Tangerang sejak Rabu (8/12). Napi itu memang mendapatkan izin keluar dari lapas untuk pembinaan kegiatan kerja.
“Dia pembinaan kegiatan kerja. Izin untuk kegiatan kerja,” kata Pelaksana Harian Kepala Lapas Kelas IA Tangerang Nirhono Jatmokoadi, kepada wartawan saat dimintai konfirmasi, Minggu (12/12).
Selebgram Rachel Vennya divonis bersalah dalam kasus kabur dari karantina usai pulang dari Amerika Serikat (AS). Meski divonis bersalah dan mengaku memberi suap, Rachel Vennya tak ditahan.
Rachel Vennya menjalani sidang kasus kabur dari karantina bersama kekasihnya, Salim Nauderer dan manajernya, Maulida Khairunnia. Sidang digelar di PN Tangerang, Jalan Taman Makam Pahlawan, Tangerang, Banten pada Jumat (10/12/2021).
Sidang berlangsung kilat sejak siang sampai sore. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU) menjelaskan cara Rachel Vennya dkk kabur dari karantina di tengah pandemi COVID-19 sepulang dari AS. Rachel disebut kabur dibantu orang lain untuk memuluskan aksinya.
Jaksa mengatakan Rachel Vennya meminta bantuan seseorang bernama Ovelina Pratiwi untuk membantu kabur dari pos penjagaan karantina Satgas COVID-19 di Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Jaksa mengatakan Rachel Vennya sudah berencana kabur sejak masih berada di AS.
“Ovelina diminta tolong membantu kedatangan saudara Terdakwa Rachel Vennya yang dalam hal ini dilakukan penuntutan secara terpisah, bersama dengan dua orang lainnya, yakni terdakwa Salim Nauderer dan terdakwa Maulida, kembali ke Tanah Air setelah dari Amerika Serikat dengan menggunakan pesawat,” kata.
Jaksa mengatakan Rachel Vennya berkomunikasi dengan Ovelina Pratiwi sebelum tiba di RI. Jaksa menyebut Rachel Vennya kabur dibantu oleh Ovelina dan sejumlah petugas di Bandara.
“Ketika mau landing, Rachel Vennya kemudian memberikan chat WA ‘Mbak, saya landing’ kemudian informasi tersebut terdakwa Ovelina sampaikan kepada saksi Eko Periadi, lalu menghubungi saksi Jarkasih, lalu saksi menghubungi petugas yang ada di Bandara, yaitu Satria, untuk menjemput saksi Rachel, Salim, dan Maulida,” papar jaksa.
Sesampainya di Soetta, Rachel Vennya dkk dibantu kabur oleh petugas bernama Fatah Satria. Sebagai informasi, ada prajurit TNI berinisial FS yang membantu Rachel Vennya kabur. Jaksa menyebut Fatah menukar stempel karantina Rachel Vennya dkk dari harusnya stempel karantina di hotel menjadi stempel karantina wisma.
Usai pembacaan dakwaan oleh jaksa, sidang berlanjut ke pemeriksaan saksi-saksi. Ada lima orang saksi yang diperiksa dalam persidangan ini.
Dalam pemeriksaan saksi ini lah terungkap ada duit Rp 40 juta yang dikeluarkan Rachel Vennya untuk memuluskan rencananya kabur dari karantina. Rachel Vennya lebih dulu mengakui telah memberikan uang Rp 40 juta ke Ovelina.
Awalnya, hakim bertanya siapa saja yang membantu Rachel agar tidak menjalani karantina. Rachel mengaku dirinya hanya meminta bantuan kepada Ovelina Pratiwi.
Hakim kemudian bertanya berapa uang yang dibayarkan Rachel Vennya kepada Ovelina untuk membantunya lolos dari karantina sepulang dari AS. Rachel Vennya mengaku membayar Rp 40 juta kepada Ovelina. Namun, uang itu kini sudah dikembalikan.
“Waktu itu Saudara membayar berapa?” tanya hakim.
“Rp 40 juta,” ungkap Rachel.
“Uangnya sudah dikembalikan sekarang?” tanya hakim lagi.
“Sudah dikembalikan,” sahut Rachel.
“Semuanya?” tanya hakim dan dijawab ‘iya’ oleh Rachel.
Video sejumlah bocah berlarian menyelamatkan diri saat bencana erupsi Gunung Semeru viral di media sosial. Anggota DPR RI Fraksi NasDem H. Charles Meikyansah sempat bertemu dengan salah satu bocah yang turut menyelamatkan diri tersebut.
“Masih ingat dengan adik kecil ini? Dia adalah salah satu saksi ketika Semeru erupsi,” kata Charles saat bertemu Nurfida, salah seorang anak tersebut, seperti dalam keterangannya, Senin (13/12/2021).
Ketua DPD NasDem Lumajang ini bersama dengan rombongan DPD NasDem Kabupaten Probolinggo, sengaja datang ke lokasi untuk menghibur sekaligus membantu apa yang dibutuhkan oleh mereka. Dia menyebut trauma healing kepada anak-anak menjadi salah satu fokus bantuan yang diberikan.
“Dan sekarang Alhamdullillah bersama keluarga aman dan sedang menetap untuk sementara waktu di Posko Balai Desa Sumbermujur, Candipuro,” ucap Charles.
Tak hanya itu, Charles juga sempat menghibur Nurfida. Tak hanya kepada Nurfida, berbagai bantuan seperti rehabilitasi psikis (trauma healing) juga terus diberikan dengan berbagai metode dan kolaborasi serta pendirian posko darurat dan dapur umum bagi para korban erupsi Semeru.
“Tetap tersenyum ya adik cantik. Masa depan gemilang Insyaallah ada di genggaman,” ujar Charles.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggandeng PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) dalam program deradikalisasi mantan napi kasus terorisme (napiter). BNPT memberikan pengelolaan UMKM berupa warung, di Stasiun Malang Baru dan Stasiun Surabaya Gubeng, Jawa Timur, kepada 8 mantan napiter dan penyintas kasus terorisme.
“Aktivitas perekonomian UMKM di warung ini kita berikan kepada eks napiter dan penyintas sebagai bentuk pemberdayaan berbasis kesejahteraan,” kata Kepala BNPT Boy Rafli Amar dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/12/2021).
UMKM yang diberikan secara gratis kepada 8 napiter dan penyintas kasus terorisme tersebut diberi nama Warung NKRI. Kepanjangan Warung NKRI, yakni Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI.
Boy Rafli menjelaskan pemberian pengelolaan UMKM ini merupakan bagian program deradikalisasi, melalui pendekatan lunak atau soft approach. Para eks napiter dan penyintas kasus terorisme tersebut bisa berjualan berbagai produk kilner dan kerajinan tangan.
Pemberian pengelolaan ini dilakukan secara langsung di Warung NKRI yang berada di Stasiun Malang Baru dan Stasiun Surabaya Gubeng, Jumat (10/12). Boy Rafli berharap, dengan adanya Warung NKRI ini, para eks napiter dan penyintas kasus terorisme dapat berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan baik.
“Menyambungkan eks napiter dan penyintas agar rukun. Mereka guyub dalam menatap hari depan, dan mereka harus yakin ideologi kekerasan radikalisme dan terorisme tidaklah cocok,” harap Kepala BNPT.
Warung NKRI memiliki nuansa berbeda dibandingkan warung lainya. Warung NKRI disertai ornamen kebangsaan, seperti bendera Merah Putih, lambang Pancasila, dan lainnya.
PT KAI menyatakan akan mendukung upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Pendirian Warung NKRI dan dialog tentang wawasan kebangsaan anti-radikalisme untuk pegawai KAI, merupakan salah satu dukungan dalam upaya penanggulangan terorisme di Tanah Air.
“Pendirian Warung NKRI merupakan salah satu kolaborasi untuk menindaklanjuti perjanjian kerja sama, yang sebelumnya telah dibuat bersama. Sementara itu, dialog wawasan kebangsaan dapat membangkitkan rasa nasionalisme terhadap insan KAI, serta menciptakan linkungan kerja yang bebas paham terorisme,” tutur Direktur Utama PT KAI Didik Hartantyo, yang diwakili Direktur Keselamatan dan Keamanan PT KAI John Roberto.
Sebelumnya, Warung NKRI juga telah diresmikan di Stasiun Solo Balapan, Jawa Tengah. Dialog tentang wawasan kebangsaan sebelumnya telah dilaksanakan di Stasiun Gambir, Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta, Stasiun Madiun, dan Ketapang pada Rabu (8/12).
Kepala BNPT bersama jajarannya dan petinggi PT KAI menggunakan Kereta Inspeksi 4 untuk mengunjungi setiap stasiun yang terletak di sepanjang Pulau Jawa ini. Maraknya aksi terorisme di Jawa Timur tentunya menjadi pekerjaan rumah bersama, antara pemerintah pusat maupun daerah, lembaga atau instansi terkait, juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
