ROHIL, Tribunriau – Dalam rangka memastikan pengelolaan sampah di kota bagan Batu, Kecamatan Bagan sinembah berjalan dengan optimal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rohil Suwandi S.sos ( DLH) beserta staf dan satgas melakukan peninjauan serta memantau pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah mulai dari Simpang Pujud sampai ke jalur 2 sampai Pirdam.
” Sebagaimana di maklumi kota bagan batu merupakan gerbang atau pintu masuk riau dan /dari sumatera utara, bagan batu merupakan wajah provinsi riau harus di jaga kebersihan dan keindahannya, Oleh sebab itu kami bersama dengan petugas satgas sebanyak 15 orang sengaja kami bawa dari bagansiapiapi untuk membantu petugas kebersihan yang ada di bagan batu, Setiap tumpukan sampah ada segera kami angkat dan di buang ke TPA bagan batu,” Kata Suwandi saat dikonfirmasi Rabu (22/10/2025).
Disamping memantau proses pengolahan sampah, jelas Dia, kami juga memantau proses pengolahan sampah yang ada di TPA, termasuk infrastruktur yang ada seperti, jalan masuk, zona pembuangan sampah sampai pemilihan sampah yang ada di TPA.
” Alhamdulillah sepanjang pemantauan yang kami lakukan di lapangan semua nya berjalan dengan baik dan lancar, kita berharap kondisi ini bisa terus kita pertahankan dan kita tingkatkan, disamping itu kami juga menghimbau kepada masyarakat bagan batu agar dapat membantu pemda dalam menjaga kebersihan serta tidak membuang sampah sembarangan termasuk di median jalan,” Sebut Suwandi.
ROHIL, Tribunriau – Hanya 24 jam pasca bentrokan berdarah antara kelompok masyarakat Wanton Siringo Ringo dan PT. Ujung Tanjung Sejahtera (UTS) yang melukai tujuh orang, Wakil Bupati Rokan Hilir Jhony Charles bersama Kapolres AKBP Isa Imam Syahroni berhasil mempertemukan kedua pihak dalam mediasi di Mapolres Rohil, Selasa (21/10/2025) malam, untuk meredam konflik lahan sawit di Balam Sempurna, Balai Jaya.
Kehadiran Wakil Bupati Jhony Charles dalam forum tersebut menjadi penegasan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengambil langkah cepat dan tegas dalam menjaga stabilitas sosial serta mengawal penegakan hukum di wilayah yang terdampak konflik. Dalam sambutannya, Jhony Charles menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa agraria yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial.
“Pemerintah daerah tidak ingin Rokan Hilir dicitrakan sebagai wilayah yang tidak aman bagi investasi. Namun, setiap investasi wajib menghormati hak-hak masyarakat tempatan,” tegas Jhony Charles dalam pernyataannya di hadapan para pihak yang berselisih.
Kapolres Rokan Hilir, AKBP Isa Imam Syahroni, menjelaskan bahwa bentrokan yang terjadi pada Senin, 20 Oktober 2025, antara kelompok masyarakat Wanton Siringo Ringo dan pihak PT. UTS di lahan eks PT. Gunung Mas Raya (Ivomas Group) yang kini berstatus sita hasil operasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyebabkan sedikitnya tujuh orang mengalami luka-luka dari kedua belah pihak. Dua di antaranya telah kembali ke rumah karena mengalami luka ringan, sementara lima lainnya masih menjalani perawatan intensif di RS Awal Bros Bagan Batu.
Konflik tersebut dipicu oleh sengketa pengelolaan lahan Rumbia I dan II yang menjadi obyek sitaan negara. Kedua pihak mengklaim memiliki hak kelola atas area tersebut, yang dalam aspek hukum tengah berada dalam pengawasan Satgas PKH.
“Kami mengambil langkah cepat untuk mencegah eskalasi lebih luas dan mengedepankan pendekatan mediasi. Hukum harus menjadi payung, bukan pemicu perpecahan,” ujar Kapolres.
Dari hasil pertemuan mediasi antara pihak perusahaan dan masyarakat, diperoleh tujuh butir kesepakatan, antara lain:
1. Pihak PT. Ujung Tanjung Sejahtera sepakat memberikan upah panen sebesar Rp350 per kilogram dan upah brondolan sebesar Rp1.000 per kilogram.
2. Sistem pengangkutan tandan buah segar (TBS) akan dibagi secara proporsional antara pihak Suroso dan masyarakat.
3. Seluruh hasil panen akan disalurkan ke Pabrik Kelapa Sawit PT. UTS.
4. Vendor tenaga kerja akan ditunjuk oleh Penjabat Penghulu Balam Sempurna, yang juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
5. Tenaga pengamanan (security) dari luar daerah akan dipulangkan ke Pekanbaru, dan sistem keamanan selanjutnya akan melibatkan personel TNI-Polri dengan standar pelatihan resmi Satpam atau Komcad.
6. PT. UTS menanggung seluruh biaya pengobatan bagi tujuh korban bentrokan tanpa pengecualian.
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi dasar pemulihan hubungan industrial dan sosial di wilayah Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Jhony Charles mengapresiasi inisiatif cepat Kapolres Rokan Hilir yang berhasil mengendalikan situasi hanya dalam waktu kurang dari 24 jam pascainsiden berdarah itu. Ia juga meminta agar setiap perusahaan yang beroperasi di Rokan Hilir secara terbuka melaporkan wilayah kerjanya kepada Pemerintah Kabupaten guna mengantisipasi potensi tumpang tindih lahan di masa depan.
“Kami meminta pihak camat dan penghulu untuk memberdayakan masyarakat setempat di area kerja sama operasi PT. UTS, agar konflik sosial tidak lagi muncul dari ketimpangan ekonomi maupun informasi,” ujar Jhony Charles.
Pemerintah daerah, lanjutnya, memastikan bahwa setiap penyelesaian sengketa agraria harus berlandaskan asas keadilan sosial serta penghormatan terhadap hukum positif dan hak adat masyarakat.
Kegiatan press release tersebut tidak hanya menjadi ajang penyampaian hasil mediasi, tetapi juga sebagai wujud transparansi aparat penegak hukum dalam menginformasikan status hukum lahan yang disita Satgas PKH. Melalui forum ini, Polres Rokan Hilir berupaya mencegah disinformasi publik, spekulasi, dan potensi provokasi yang dapat memperkeruh situasi keamanan.
Dengan tercapainya kesepakatan dan komitmen damai kedua belah pihak, suasana kondusif di wilayah hukum Polres Rokan Hilir kembali terjaga. Press release ditutup pada pukul 22.00 WIB dalam kondisi aman dan terkendali.
DUMAI — Massa dari Aliansi Rakyat untuk Keadilan (ARUK) Dumai menggelar aksi damai di Polres Dumai serta menutup akses masuk kendaraan menuju pelabuhan PT Pelabuhan I Dumai, Rabu (22/10/2025) sekira pukul 10.00 WIB sampai 12.00 WIB.
Massa bergantian menyampaikan orasi di depan Polres Dumai dan Pelindo mulai dari Riski Kurniawan, Ahmad Martilius, Datok Darwis, Bayu dan sejumlah orator lainnya.
Tak hanya itu massa yang datang membawa poster bertuliskan Pelindo bunuh rakyat pelan pelan hanya 1 kata lawan, di poster lain Pelindo mano janji 13 tahun lalu. Debumu melayang paru paru kami terancam.
Banyak janji janji manis yang dilontarkan Pelindo Dumai, namun kesemuanya itu bohong dan hanya menguntungkan merek saja.
“Masyarakat Dumai yang menderita, apalagi sejak dilakukan penutupan lima anak sungai, kota Dumai jadi kerap kebanjiran, ” kata Riski diaminkan Datok Darwis dan lainnya.
Dalam pernyataan sikapnya ARUK Dumai menyikapi dugaan pencemaran lingkungan akibat kegiatan bongkar muat curah di kawasan Pelindo Dumai yang semakin parah.
“Kami aliansi Rakyat untuk Keadilan merupakan gabungan Ormas, LSM dan masyarakat peduli lingkungan mendesak Presiden Prabowo melalui Gakkum kementrian lingkungan hidup Riau melakukan audit dan intervensi menyeluruh terhadap kegiatan PT Pelindo Dumai, ” tegas Bayu didampingi H Denew Indra.
Lain itu mereka mendesak kapolri dan kejaksaan agung melalui kepolisian maupun kejati Riau melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas dugaan tindak pidana lingkungan dan bencana ekologi di kawasan Pelindo Dumai.
Mendesak kementerian BUMN melakukan pembenahan managemen Pelindo Dumai dan memastikan seluruh kegiatan mengacu pada standar K3 untuk keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar daerah operasional.
Mendesak walikota Dumai dan DPRD menindaklanjuti kasus dugaan pencemaran lingkungan dan makin parahnya banjir akibat penutupan 5 anak sungai di kawasan Pelindo.
Mendesak Pelindo memberikan kompensasi terhadap masyarakat terdampak pencemaran lingkungan dalam bentuk jaminan kesehatan penyediaan air bersih gratis melalui PDAM, bantuan sembako dan peluang kerja di Pelindo.
Menyikapi pernyataan sikap yang disampaikan ARUK Dumai, GM Pelindo Jonathan Ginting menyampaikan jawaban pada rinsip bahwa kita ini semua satu bagian masyarakat kami bekerja juga untuk masyarakat.
Namun belum selesai memberikan jawaban massa langsung menarik mic yang diberikan dengan alasan pernyataan GM Pelindo banyak bohongnya.
“Kami tak butuh jawaban, tapi kami butuh tindaklanjut dari pernyataan sikap yang kamu sampaikan. Jika dalam waktu dekat tidak ditindaklanjuti maka kami akan mengerahkan massa lagi ke Pelindo, ” ujar Martilius.
Pukul 11.45 WIB masaa membubarkan diri dengan alasan memasuki waktu sholat zuhur.
Tribunriau – Wakil Bupati Labuhanbatu Utara, Dr. H. Samsul Tanjung, ST., MH., membuka kegiatan Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Percepatan Olah dan Tanam Tahun 2025 di Aula Ahmad Dewi Syukur, Selasa (21/10).
Dalam sambutannya, Wabup menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan tulang punggung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat Labura. Karena itu, peningkatan produktivitas pertanian, khususnya tanaman padi, menjadi prioritas yang harus didorong secara serius dan terukur.
Ia menjelaskan, salah satu langkah strategis pemerintah daerah adalah memperkuat peran Brigade Pangan, yakni kelompok kerja operasional yang beranggotakan petani terlatih dan didukung alat serta teknologi pertanian modern. Brigade ini bertugas mempercepat proses olah tanah dan tanam di berbagai wilayah.
“Brigade Pangan menjadi garda terdepan dalam efisiensi waktu tanam, pemanfaatan lahan optimal, dan penerapan teknologi tepat guna,” ujar Wabup. Ia berharap percepatan ini mampu meningkatkan indeks pertanian, mekanisasi, serta pengelolaan lahan yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Wabup juga mengimbau peserta untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan menyerap ilmu dari narasumber. “Ke depan, Brigade Pangan harus menjadi agen perubahan menuju pertanian yang modern, mandiri, dan berdaya saing,” tambahnya.
Ia turut meminta Dinas Pertanian Labura melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi rutin terhadap kinerja Brigade Pangan, serta memastikan seluruh kebutuhan mereka terpenuhi tepat waktu.
Turut hadir Wakil Direktur Polbangtan Medan Dr. Gusgi Setiawani, STP., MP., Kadis Pertanian Drh. Sudarijah, MM., MH., CPM., LO Swasembada Pangan Labura Elrisa Ramadhani, SP., M.Si., LO Swasembada Pangan Asahan Andi Syahputra, SP., MP., serta perwakilan BPPSSOMP, Polbangtan Medan, dan PJ Brigade Pangan Sumut.
Foto yang beredar di Media Sosial yang diduga adanya pungutan terhadap calon P3K di Labuhanbatu Utara.
Labuhanbatu Utara, Tribunriau – Dua Instansi Pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) diduga kutip uang untuk syarat kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025, Selasa (21/10/25).
Instansi yang diduga mengutip uang hingga jutaan rupiah per tenaga honorer untuk menjadi P3K itu ialah RSUD dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).
Hal ini diketahui dari keluhan salah seorang tenaga honorer di RSUD Aekkanopan Labura, dikatakannya setiap orang harus membayar jika ingin lulus P3K, harga yang harus dibayar juga bervariasi.
Informasi yang berhasil dirangkum, nilai pungutan dari 5 Juta Rupiah hingga 7 Juta Rupiah.
Selain itu, metode pembayaran juga dibuat serapi mungkin, alias tidak meninggalkan barang bukti, yakni cash.
Lebih rapinya lagi, masing-masing tenaga honor yang sudah lulus P3K diduga juga sudah menandatangani surat pernyataan bahwa tidak ada setoran untuk kelulusan tersebut, namun keberadaan surat itu diduga berada di pihak instansi.
Dugaan pungutan kelulusan P3K ini juga sudah viral di media sosial, tampaknya diposting sebagai bentuk penolakan atas kebijakan tersebut.
Salah seorang honorer di RSUD yang tak ingin namanya dipublikasi mengungkapkan bahwa dirinya dan beberapa rekan dikumpulkan dalam Rapat internal di kantor ruangan RSUD Labuhan Batu pada bulan September 2025 lalu.
Semua yang dikumpulkan tidak diperbolehkan membawa handphone dan sejenisnya ke ruang rapat, dikatakannya, ada tiga orang pegawai RSUD yang tugasnya untuk mengutip uang tersebut.
Ketiga orang pegawai RSUD tersebut belakangan ini Oktober 2025 telah diganti posisinya sebagai penerima setoran dan dilanjutkan oleh ajudan direktur dan Kepala ruangan apotik dan tidak membubuhkan tanda terima atau transfer via bank harus dengan uang tunai.
Hal yang sama juga ditemukan di Dinas Pemadam Kebakaran ( Damkar) kabupaten Labuhanbatu Utara.
Informasi yang berhasil dirangkum, nilai yang dikutip per orang yakni 7 hingga 12 Juta Rupiah per orang.
Kutipan ini juga berlangsung dengan rapi dan tanpa barang bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, Dirut RSUD, dr. Juri Freza dan kepala bidang pelayanan medik dan keperawatan, dr. Rifan Eka Putra Nasution ketika dimintai tanggapan melalui pesan WhatsApp tidak merespon, meskipun status pesan sudah tersampaikan.
Sementara itu, kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Ahmad Sofan yang berjanji bertemu pada Senin (20/10) kemarin, namun juga tidak berhasil ditemui untuk dimintai tanggapan.
Penulis: Tumpal Simorangkir
Editor: Iskandar Zulkarnain
Tribunriau.com. Sungai Pakning — Forum Peduli Pemuda dan Masyarakat (FPPM) Kecamatan Bukit Batu bersama Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Muhammad Rafee, mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu memperjuangkan hak dan kesempatan kerja bagi putra-putri daerah agar dapat bekerja di lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU II Sungai Pakning.
Ajakan itu disampaikan oleh Ketua Umum FPPM Bukit Batu, Syaiful Bahri, AR, dalam pertemuan bersama Anggota DPRD Bengkalis H. Muhammad Rafee, Ketua Laskar Melayu Riau (LMR) Bukit Batu Erwin Syah Putra S.Psi, pengurus PWI Bengkalis Andi Paris, serta Ketua Forum Wartawan Bukit Batu, Bandar Laksamana dan Siak Kecil (FWBS) Darmayanto dan anggota Edi Suhemi di Sungai Pakning, Senin (21/10/2025).
Menurut Syaiful Bahri, perjuangan FPPM selama ini murni untuk membuka ruang bagi putra-putri daerah agar menjadi prioritas dalam setiap rekrutmen tenaga kerja di subkontraktor Pertamina Sungai Pakning. Ia menegaskan, perjuangan ini tidak berorientasi pada kepentingan pribadi atau materi.
“Kami berjuang tulus untuk anak negeri. Tidak ada satu rupiah pun yang kami pungut dari tenaga kerja yang kami bantu perjuangkan. Ini soal harga diri dan masa depan generasi Bukit Batu,” tegas Syaiful Bahri.
Ia juga menjelaskan bahwa hasil perjuangan FPPM mulai menunjukkan dampak nyata. Beberapa subkontraktor di lingkungan Pertamina Sungai Pakning kini telah mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2022, yang mengatur kewajiban perusahaan mempekerjakan minimal 70 persen tenaga kerja lokal.
“Bahkan ada yang sudah mencapai 90 persen tenaga kerja lokal, seperti di PT Orbit, PT Kami Sartoyo, dan anak perusahaan PMC Tanki. Total sudah ada 57 orang putra daerah yang berhasil bekerja lewat perjuangan ini,” ungkapnya bangga.
Syaiful menegaskan bahwa perjuangan ini belum berakhir. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, baik Ormas, LSM, LMR LAMR, Forum Wartawan, maupun tokoh-tokoh masyarakat, untuk bergandeng tangan memperkuat barisan perjuangan.
“Kalau kita bersatu, kita kuat. Kita tidak boleh hanya jadi penonton di negeri sendiri,” ujarnya penuh semangat.
Sementara itu, Anggota DPRD Bengkalis H. Muhammad Rafee memberikan apresiasi tinggi atas langkah FPPM Bukit Batu yang konsisten memperjuangkan hak tenaga kerja lokal.
“Langkah FPPM ini patut didukung. Perjuangan ini bukan hanya soal pekerjaan, tapi tentang kemandirian dan martabat masyarakat kita. Saya mendukung penuh agar putra-putri daerah punya tempat di industri strategis seperti Pertamina,” kata H. Muhammad Rafee yang juga Dewan Penasehat FPPM ini.
Senada, Ketua FWBS, Darmayanto, menyatakan pihaknya siap bergabung dalam perjuangan bersama FPPM. Menurutnya, media dan masyarakat harus menjadi kekuatan moral yang menjaga agar kebijakan pro-lokal benar-benar diterapkan.
“Kami tidak ingin putra-putri daerah hanya menjadi penonton di tanah sendiri. FWBS siap berdiri di barisan depan bersama FPPM dan masyarakat,” tegas Darmayanto.
Sementara itu, Andi Paris, perwakilan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bengkalis, juga menyampaikan dukungan serupa. Ia menilai langkah yang dilakukan FPPM patut menjadi contoh bagi organisasi lain dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
“Apa yang dilakukan FPPM Bukit Batu adalah bentuk nyata kepedulian terhadap generasi muda daerah. Ke depan, kami dari PWI juga akan ikut mengawal dan memperjuangkan agar putra-putri Bengkalis tidak tertinggal di tanah sendiri,” ujar Andi Paris.
Dengan semangat kebersamaan yang mulai terbentuk, perjuangan FPPM Bukit Batu dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat diharapkan menjadi kekuatan baru dalam memastikan bahwa setiap peluang kerja di kawasan industri Sungai Pakning benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal. ( R461L )
ROHIL, Tribunriau – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiks) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar acara serah terima jabatan (sertijab) sekaligus pisah sambut Sekretaris Kominfo, Jabatan yang sebelumnya dipegang oleh Aljabar kini diserahkan kepada Juliandra, S.H, senin (20/10/2025) diaula media center kantor Diskominfotiks Rohil, Bagansiapiapi.
Dalam sambutannya, mantan Sekretaris Diskominfotiks Rohil, Aljabar, mengatakan rotasi jabatan adalah hal yang lumrah dalam birokrasi pemerintahan. “Adanya pergantian ini merupakan bagian dari upaya pimpinan untuk mencari birokrat yang berkompeten demi kemajuan Kominfo Rohil,” Sebutnya.
Aljabar juga menekankan pentingnya pengembangan di bidang digitalisasi. “Diskominfotik Rohil harus terus meningkatkan pengembangan aplikasi, pengelolaan informasi statistik, serta komunikasi publik dan persandian,” tegasnya.
Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Rohil,H. Mursal,S.H. menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi Aljabar. “Terima kasih atas motivasi yang sudah diberikan kepada rekan-rekan PNS. Semoga kedisiplinan dalam bekerja menjadi lebih baik lagi,” kata Mursal.
Sementara itu, Sekretaris Kominfo yang baru, Juliandra,S.H. mengimbau seluruh PNS Kominfo Rohil untuk selalu disiplin dan meningkatkan kualitas kinerja. “Mari kita pertahankan kekompakan. Ambil hal baik dari pengalaman sebelumnya, dan perbaiki hal-hal yang masih kurang,” ajaknya.
“Jika ada persoalan, mari selesaikan secara internal. Kita adalah satu keluarga besar,” imbuhnya rangkaian acara ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan cenderamata sebagai bentuk penghargaan serta kenang-kenangan.
PEKANBARU, Tribunriau – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir resmi menggandeng Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Medan untuk mengatasi krisis dokter spesialis yang masih membayangi layanan kesehatan daerah.
Kerja sama strategis ini dijajaki melalui pertemuan di Pekanbaru, Kamis (16/10/2025) malam, dengan komitmen menghadirkan pendidikan kedokteran lanjutan dan tenaga medis spesialis bagi RSUD Pratomo.
Dalam pertemuan itu, Bupati Rokan Hilir beserta jajaran pejabat tinggi pratama menerima delegasi UNPRI dipimpin oleh Wakil Rektor IV, Dr. dr. Ali Napiah Nasution, MKT, MRM, SPKKLP, didampingi Dr. dr. Muhammad Faridz Syahrian, MKM, Direktur RS Khusus Mata Prima Vision Medan; Dr. Salman Faris, MM, Direktur UNPRI PSDKU Pekanbaru; Juliana Boru Ginting, SP, Kepala Bagian Umum dan Keuangan UNPRI Pekanbaru; serta Rasdan Hamdi, M.Psi., Psikolog, Kepala Program Studi S1 Psikologi.
Dalam sambutannya, Bupati Rokan Hilir H Bistamam menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan komitmen UNPRI dalam memperluas jejaring pendidikan serta pelayanan kesehatan di daerah.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dari Universitas Prima Indonesia. Semoga konsultasi dan diskusi yang dilakukan hari ini menjadi awal terjalinnya kerja sama yang konstruktif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan,” ujar Bupati.
Dalam kesempatan itu, Dr. dr. Ali Napiah Nasution menjelaskan bahwa UNPRI telah berkembang pesat sejak berdiri pada tahun 2005 dan resmi bertransformasi menjadi universitas pada tahun 2008.
Dalam perjalanannya, UNPRI telah membentuk berbagai rumah sakit pendidikan, di antaranya RS Royal Prima dan RS Khusus Mata Prima Vision, yang menjadi pusat pembelajaran dan pelayanan kesehatan terpadu di Sumatera.
“Kami berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan kedokteran melalui Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) di Pekanbaru, yang telah dilengkapi fasilitas enam lantai dan sarana penunjang modern. Ke depan, kami berencana membangun Royal Prima Pekanbaru untuk memperkuat ekosistem pendidikan dan kesehatan di Riau,” ungkapnya.
Dr. Ali juga menambahkan bahwa UNPRI membuka sejumlah program spesialis, antara lain jantung, mata, perinatologi, dan anestesi, dengan dukungan Kementerian Kesehatan dalam program percepatan pendidikan tenaga medis spesialis.
“Kami siap menjalin kolaborasi teknis dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, terutama dalam peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan penyediaan layanan medis spesialis di daerah,” ujar Ali
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Fauzi Efrizal, menyambut positif wacana kerja sama tersebut. Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah sejalan dengan visi dan misi Bupati.
“Kami menyadari betapa pentingnya sektor kesehatan sebagai pelayanan dasar masyarakat. Keterbatasan APBD tidak boleh menjadi penghalang bagi upaya peningkatan mutu layanan. Oleh karena itu, sinergi dengan perguruan tinggi seperti UNPRI sangat kami harapkan,” ujar Fauzi Efrizal.
Hal senada disampaikan Asisten I Sekda, Rahmatul Zamri, yang menyoroti pentingnya kemitraan untuk mengatasi persoalan kesehatan masyarakat, khususnya stunting. “Rokan Hilir masih menghadapi tantangan gizi dan keterbatasan fasilitas rumah sakit.
Kami mendukung penuh upaya kerja sama ini agar pelayanan kesehatan daerah semakin berkualitas,” ujar Rahmatul Zamri.
Dalam kesempatan tersebut, dr.Tri Buana Tungga Dewi, M.Kes, Direktur RSUD Dr. Pratomo, menyampaikan bahwa saat ini RSUD hanya memiliki 24 dokter spesialis dengan sembilan bidang keahlian, jauh dari kebutuhan ideal.
“Kementerian Kesehatan telah menugaskan RSUD Pratomo untuk menjadi pengampu layanan penyakit katastropik seperti kanker, jantung, dan urologi. Untuk mewujudkannya, kami sangat membutuhkan dukungan dari UNPRI dalam penyediaan tenaga medis spesialis, khususnya dokter jantung,” Tribuana Tungga Dewi.
Pihak UNPRI merespons positif kebutuhan tersebut dan membuka peluang bagi dokter umum di Rokan Hilir untuk melanjutkan pendidikan spesialis melalui skema Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), termasuk program Kedokteran Keluarga Layanan Primer (KKLP) yang mendapat beasiswa penuh dari Kementerian Kesehatan.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Rokan Hilir, Yulisma menegaskan bahwa peningkatan kualitas ASN, termasuk tenaga kesehatan, harus mengikuti ketentuan peraturan terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Dalam penjelasannya, Yulisma menyebutkan Pasal 59 ayat (1) dan (4), yang mengatur bahwa calon PNS atau PPPK yang telah mendapatkan nomor induk wajib melaksanakan tugas pada instansi asal paling singkat selama 10 tahun, dan apabila mengajukan pindah sebelum masa tersebut, dianggap mengundurkan diri.
“Regulasi ini harus dipahami bersama agar tidak terjadi pelanggaran administratif. ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan, termasuk program magister dan doktoral, wajib mengantongi izin belajar dari BKPSDM,” terangnya.
Lebih lanjut, Yulisma berharap agar UNPRI dapat mendukung pola pengembangan kompetensi ASN melalui sistem perkuliahan yang fleksibel.
“Kami sangat berharap Universitas Prima Indonesia dapat memfasilitasi pola pembelajaran daring atau melalui Zoom, mengingat ASN kami memiliki beban kerja cukup padat dari Senin sampai Jumat. Jika bisa dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu, tentu akan sangat membantu,” jelasnya.
Terkait pembiayaan, Yulisma juga mengusulkan agar mekanisme pembayaran biaya pendidikan dapat dilakukan secara bertahap atau per bulan, sehingga tidak memberatkan peserta.
“Misalnya untuk biaya Rp30 juta per semester, bisa diangsur sekitar Rp5 juta per bulan. Dengan begitu, ASN yang berminat akan semakin banyak. Kami juga membuka peluang kolaborasi dengan CSR perusahaan untuk membantu biaya pendidikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, BKPSDM akan menyiapkan regulasi dan administrasi bagi ASN yang akan melanjutkan studi lanjutan, serta mengatur penyesuaian ijazah setelah lulus. “Setelah ASN menyelesaikan studi S3, ijazahnya akan disesuaikan dengan jabatan dan usulan ke BKN melalui BKPSDM. Kami siap membantu proses tersebut secara administratif,” tutupnya.
Mengakhiri pertemuan, Bupati Rokan Hilir menegaskan bahwa Pemkab siap memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif kerja sama dengan UNPRI, baik dalam bentuk fasilitasi administrasi, penyediaan lahan, maupun dukungan kebijakan.
Ia berharap Universitas Prima Indonesia dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam memperkuat layanan pendidikan tinggi, terutama di bidang kesehatan.
Semoga sinergi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas SDM dan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah pesisir kami,” tutup Bupati. Pertemuan itu diakhir dengan penandatangan MoU dan bertukar cendramata antara UNPRI dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
Bengkalis (Bathin Solapan), Tribunriau – Polsek Mandau dengan mendukung kegiatan pengelolaan lahan Program Gerakan Penanaman Jagung seluas 1 juta hektar Polri, dalam Program 100 Hari Asta Cita Presiden Republik Indonesia, melaksanakan Program Ketahanan Pangan menanam Jagung Pipil bersama unsur pemerintah dan masyarakat petani, di Jl. Lestari RT03 RW01 Desa Bathin Sobanga, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Kamis (16/10/25).
Kegiatan penanaman Jagung Pipil ini dikomandoi oleh Kompol Primadona selaku Kapolsek Mandau, diikuti Sertu Sutiman (mewakili Danramil 03/Mandau), Tasarudin (Pj. Kepala Desa Bathin Sobanga), Bastanta Ginting (PT. Intan Sejati Andalan), Yohanri (Ka. UPT Pertanian Bathin Solapan), Kepala Dusun, RT/RW, dan masyarakat kelompok tani Desa Bathin Sobanga.
Dikatakan Kapolsek Mandau Kompol Primadona, bahwa kegiatan ini merupakan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini Polri mendorong kelompok masyarakat, pemerintahan serta pemilik perkebunan untuk memanfaatkan lahan, sehingga dapat dipergunakan untuk penanaman Jagung dengan pola tumpang sari.
“Pengeolaan dan penanaman lahan Jagung di Desa Bathin Sobanga oleh Kelompok Tani Lestari Mekar Jaya pimpinan sdr. Asmariadi.Lahan yang digunakan untuk penanaman Jagung seluas +/- 2 Ha di lahan PT. Intan Sejati Andalan,” ujar Kapolsek.
“Aktifitas kegiatan penanaman dan pengelolaan Jagung akan di laksanakan secara berkala, serta setiap kegiatan berkoordinasi dengan Polsek Mandau dan Pemerintahan setempat,” terang Kapolsek.
PEKANBARU, Tribunriau – Bupati Rokan Hilir H. Bistamam menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (16/10/2025), guna membahas evaluasi realisasi APBD Tahun 2025 dan strategi pengendalian inflasi di wilayah Provinsi Riau.
Rakor tersebut bertujuan untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap capaian realisasi APBD tahun berjalan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas fiskal serta menekan laju inflasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya menyampaikan sejumlah catatan strategis yang perlu menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah di Riau. Ia menekankan pentingnya optimalisasi serapan anggaran sebagai faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pemerintah daerah perlu meningkatkan realisasi belanja daerah tahun 2025 ini, karena hingga saat ini angkanya baru mencapai sekitar 64 persen. Ini momentum bagi daerah untuk mempercepat kinerja APBD agar berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Bima Arya.
Lebih lanjut, Wamendagri mengapresiasi langkah-langkah sinergis yang telah ditempuh Pemerintah Provinsi Riau bersama kabupaten/kota dalam menekan inflasi melalui kolaborasi lintas wilayah. Menurutnya, kerja sama antardaerah yang telah berjalan merupakan model implementatif yang perlu terus diperkuat, seiring dengan perbaikan formula Dana Bagi Hasil (DBH) dan kebijakan fiskal lainnya yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi daerah.
“Kerja sama antardaerah telah menunjukkan hasil signifikan. Kami juga menerima sejumlah masukan strategis terkait penyesuaian formula DBH dan langkah-langkah koordinatif lainnya,” jelasnya.
Bima Arya turut mengingatkan agar pemerintah daerah menjaga kesehatan fiskal dan keberlanjutan APBD dengan prinsip efisiensi, transparansi, serta tata kelola keuangan yang akuntabel. Ia menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan penguatan perencanaan dan efektivitas belanja publik.
Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid dalam laporannya menyampaikan bahwa hingga Oktober 2025, realisasi APBD Provinsi Riau baru mencapai 64 persen. Pemerintah Provinsi terus berupaya mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan prioritas agar serapan anggaran dapat meningkat signifikan menjelang akhir tahun.
“Kami berharap dukungan dan arahan dari Kementerian Dalam Negeri agar hasil rapat ini dapat diteruskan kepada pemangku kebijakan di tingkat pusat, termasuk tindak lanjut terhadap aspirasi yang disampaikan oleh para Bupati dan Wali Kota se-Riau,” ungkap Gubernur Wahid.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Rokan Hilir H. Bistamam menyampaikan bahwa kegiatan rakor ini memiliki arti penting dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya antara pemerintah pusat dan daerah, guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Kami berharap rapat ini menjadi momentum penguatan sinergi antarpemerintah dalam mewujudkan tata kelola fiskal yang sehat dan pengendalian inflasi yang berkesinambungan,” ujar Bupati Bistamam.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Riau, Sekretaris Daerah, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Kegiatan berjalan lancar dan produktif dengan penekanan pada komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi, mempercepat realisasi APBD, serta menekan inflasi melalui kebijakan ekonomi daerah yang adaptif dan kolaboratif.
