JAKARTA, Tribunriau – Kemungkinan adanya serangan siber selama Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019 menjadi perhatian sendiri Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Kemenhan menyebut, pihaknya telah siap untuk mengantisipasi hal tersebut.
“Media sosial sudah menjadi hal mengkhawatirkan bagi pertahanan dan itu yang harus disikapi dan itu masuk ranah cyber,” ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahahan Marsma Yusuf Jauhari di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12).
Yusuf juga mengatakan, untuk menangkal serangan siber di media sosial selama pesta demokrasi juga bekerja sama dengan pihak lain. Apalagi saat ini serangan siber mulai masalah politik hingga sosial.
“Banyak langkah harus kami tempuh dengan melibatkan semua pihak dengan terkoordinir baik dengan aktivis dan sektor swasta. Dan termasuk ancaman baru malware virus,” kata dia.
Yusuf mencontohkan saat pelaksanaan Pilpres di Amerika Serikat tahun lalu. Serangan siber di AS saat itu hanya level teknis. Oleh sebab itu, Kemenhan, TNI, Polri dan Kemkominfo sudah membuat aturan menindak tegas pelaku serangan siber.
“Untuk menhadapi pilpres ya memang pelik karena teknologi celahnya bergeser. Amerika jadi contoh tapi waktu itu serangan teknis. Itu juga disikapi dalam arti kami bergerak komunitas terkait keamanan menyatukan barisan dan secara teknis memcari celah keamanan. Sehingga bolong-bolong bisa kita eliminir, itu teknisnya,” tutur dia.***
PEKANBARU, Tribunriau – Selama 15 hari berturut-turut, dari tanggal 13 hingga 28 Desember 2017, sebanyak 640 orang berhasil diamankan dalam Kegiatan Kepolisian yang Ditingkatkan (K2YD),dengan target pemberantasan premanisme yang digelar serentak oleh Polda Riau serta Polres jajaran.
Dari 640 orang yang terjaring operasi tersebut, 47 orang diantaranya naik ke tahap penyidikan, lantaran diduga melakukan tindak pidana.
Jumlah 640 orang tersebut merupakan rangkuman dari seluruh kegiatan yang digelar oleh Polda serta masing-masing Polres. Tercatat, Polres Kuansing tempati urutan teratas dari jumlah mereka yang diamankan, yakni sebanyak 151 orang hanya dari tujuh kali operasi.
Disusul kemudian Polres Dumai, dengan mengamankan sebanyak 104 dari total 35 kegiatan. Sementara tempat ketiga adalah Polres Inhu, yang mengamankan 59 orang hanya dari tiga kali penindakan. Bahkan delapan diantaranya berlanjut dengan proses penyidikan.
Sementara posisi paling rendah jumlah tangkapannya adalah Polres Bengkalis, di mana hanya mengamankan 10 orang dari total tujuh penindakan, selama 15 hari digelarnya K2YD, dengan target pemberantasan premanisme tersebut.
Kepala Bidang Humas Polda Riau Kombes Guntur Aryo Tejo, Jumat (29/12) malam menuturkan, dalam waktu 15 hari tersebut, tercatat ada 97 giat K2YD digelar oleh Polda dan Polres jajaran. Dari total 640 orang yang terjaring ini, 593 diantaranya diberikan pembinaan.
“47 orang lainnya menjalani proses penyidikan,” singkat Kombes Guntur Aryo Tejo. Untuk diketahui, K2YD dengan sasaran pemberantasan premanisme tersebut, juga sekaligus untuk menciptakan Kamtibmas di tengah-tengah masyarakat, terutama sebelum Natal kemarin hingga tahun baru 2018.
Di Polresta Pekanbaru, K2YD yang digelar aparat berwajib berhasil menjaring sedikitnya 51 orang, hanya dari dua kali operasi. Dua diantaranya diproses penyidikan serta 49 lainnya dibina. Tempat-tempat yang disasar, salah satunya termasuk hotel hingga wisma. ***
DUMAI, Tribunriau – Di tahun 2018, DPRD Kota Dumai akan meningkatkan tiga fungsi DPRD sebagai pengawasan, legislasi dan anggaran. Terlebih lagi fokus pada dua fungsi, yaitu pengawasan dan legislasi. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Dumai, Fridarson, Jumat (29/12)
“Pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Pengawasan terhadap pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Dumai,” ujar Fridarson.
Pengawasan juga dilakukan terhadap program pemerintah daerah yang sudah direncanakan, yang berjalan dan tertunda.
“Selain itu, kita bagaimana terbitnya peraturan daerah (perda) untuk Pemerintah Kota Dumai dan internal DPRD Dumai. Agar ketiga fungsi tersebut bisa berjalan dengan baik,” kata Fridarson.
Koordinasi dan konfrontasi antara legislatif (DPRD) dan eksekutif (Pemerintah Daerah) harus lebih ditingkatkan lagi.
“Perlunya dijalin komunikasi yang baik, sehingga legislatif dan eksekutif dapat bersinergis dalam menjalankan program pemerintah daerah,” tambah Sekwan.
Mendorong agar DPRD Kota Dumai dalam menjalankan fungsinya lebih baik, mantan Ketua DPRD Kota Dumai, Zainal Effendi mengatakan, agar lebih meningkatkan fungsi pengawasan.
“Pemerintah Daerah memiliki program yang sudah direncanakan, berjalan dan tertunda. Bagaimana DPRD Kota Dumai mampu mengingatkan pemerintah daerah terhadap program yang tertunda dan mengawasi perencanaan, serta jalannya program pemerintah sudah sesuai aturan atau tidak,” ujarnya.
Ia juga mengharapkan setiap anggota dewan mampu memperjuangkan pembangunan daerah di pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah tidak serta merta mengandalkan APBD. Namun bisa mengandalkan APBN.
“Tentunya dalam mengambil APBN ada strategi yang dijalankan DPRD Kota Dumai dan Pemerintah Kota Dumai,” jelas politisi PAN itu.
DPRD dan Pemerintah Daerah sama-sama memiliki peran dalam terlaksananya pembangunan di daerah, sesuai fungsi dan tupoksinya masing-masing.(GR/tn)
DUMAI, Tribunriau- Warga yang berprofesi sebagai petani pemilik lahan di Rukun Tetangga (RT) 08 dan RT 09 Kelurahan Gurun Panjang, Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai menuntut pertanggung jawaban Pemerintah Kota Dumai yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) maupun sejenisnya setelah lahan perkebunan sawit mereka diserobot PT Satria Perkasa Agung (SPA).
Dituntutnya pertanggung jawaban Pemko Dumai yang telah mengeluarkan SKGR atau sejenisnya itu , untuk 255 hektar kebun sawit milik petani pasca di klim PT SPA sebagai lahan konsesi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) nomor P.12/menlhk-II.2015 tentang pembangunan hutan tanaman Industri dengan mengandeng kelompok tani lengkung sejahtera Kabupaten Bengkalis.
Hal in disampaikan juru bicara petani sekaligus pemilik lahan yang telah diserobot dan dirusak PT SPA, Khaidir, Kamis (28/12/2017) di lokasi lahan perkebunannya saat berjaga jaga dari alat berat milik PT SPA.
“Kami berharap pemerintah Dumai “melek” dengan situasi ini. Perusahaan mengaku punya izin, petani juga punya surat dan sudah menjadi lahan perkebunan dan perkampungan. Kalau kedua-duanya saling ngotot, enggak akan ada penyelesaian. Yang ada justru, petani akan semakin menderita dan bisa jadi ada yang tewas. Sebab perusahaan tak segan-segan menurunkan ratusan security yang dibackup aparat. Sementara petani mau menurunkan apa?,” ujarnya dilansir dari Wasiatnews.com.
Diungkapkanya, petani tidak mau lagi bentrok dengan perusahaan meski awalnya petani sempat bentrok dengan perusahaan lantaran mempertahankan kebunnya. Bahkan sejak bulan Nopember 2017, lebih dari 5 alat berat milik perusahaan sudah melululantakkan sebahagian kebun kelapa sawit masyarakat dan sudah lebih dari 70 hektar kebun warga rusak berat bahkan ada rumah warga yang dihancurkan.
“Kalau legalitas yang dikeluarkan Pemko Dumai melalui Rukun Tetangga (RT) dan Lurah hingga Kecamatan itu benar, otomatis Pemerintah turun tangan mengusir perusahaan yang mengklaim lahan tersebut. Tapi kalau tidak, secara langsung sudah melakukan penipuan. Mengeluarkan surat di atas hak orang lain,” tegas Khaidir.
Ditambahkanya, setiap warga yang membeli lahan di sana mesti membayar uang pembuatan Surat bukti kepemilikan lahan dari satu juta hingga tiga juta rupiah tergantung besar kecil lahan yang dimiliki warga, melalui ketua RT dan juru ukur serta penandatanganan bukti kepemilikan di tingkat kelurahan hingga kecamatan.
Biar masalah ini tidak berlarut-larut kata Khaidir yang di dampingi Sutrisno, petani meminta aparat penegak hukum, termasuk inspektorat Kota Dumai untuk menelusuri aliran duit pembuatan Surat dan fee transaksi tadi. Lalu pemerintah membentuk tim investigasi menelusuri asal muasal surat yang dimiliki oleh PT SPA yang mengakui diperoleh dari Mentri Kehutanan dan Kabupaten Bengkalis tapi bukti kepemilikan pisik di keluarkan oleh pemerintah Kota Dumai yang kini dipegang warga.
“Selagi semua itu berproses, sebaiknya aparat penegak hukum bersama Pemko Dumai mengeluarkan surat pernyataan status quo atas lahan yang diklaim oleh perusahaan. Biar semuanya jelas. Pemerintah dan aparat penegak hukum jangan tajam ke bawah, jangan hanya masyarakat yang disalahkan. Ingat, masyarakat di sana bukan petani penggarap, tapi pembeli lahan. Kalau kelurahan tidak bisa mengeluarkan surat, petani enggak akan berani membeli lahan di sana,” jelasnya.
Sementara itu, sesuai dari catatan media ini Camat Bukit Kapur Syamsir Amran Ssos telah berusaha melakukan mediasi mulai dari Ketua RT09 hingga lurah mengenai terjadinya perusakan lahan. Hal hasil menemukan pihak perusahaan PT SPA dengan masyarakat, tetapi gagal. Karena pihak perusahaan mengklaim lahan itu masuk ke konsesi milik mereka sesuai izin dan petunjuk dari Kelompok Tani Lengkung Sejahtera Kabupaten Bengkalis sesuu Mou yang telah ditangani kedua pihak mengenai lahan seluas 1770 Ha yang terbagi dua wilayah yakni kebih kurang 524 Ha area tanaman kehidupan sosial (masyarakat) dan 1246 Ha tanaman kelola produksi yang melibatkan masyarakat melalui kelompok tani lengkung sejahtera dengan sistem bagi hasil 10000 perton setiap satu Ha empat tahun sekali berupa tanaman akasia.
Mendengar permasalahan tersebut, keributan pun pecah, warga menolak tawaran dan kesepakatan yang telah merugikan petani pemilik lahan di RT09 dan RT08 Kelurahan Gurun Panjang, Karena secara tidak langsung pihak perusahaan memaksa para petani merelakan perkebunan sawitnya yang menghasilkan dengan jerih payah menjadi lahan akasia dengan istilah tanaman kehidupan.
Pada kesempatan itu, Syamsir mengambil kebijakan dengan menunda pertemuan dua minggu setelah kejadian tersebut, dengan menghadirkan, pihak hukum, pihak manajemen perusahaan yang bisa membuat kebijakan dan kelompok tani lengkung sejahtera dan perwakilan masyarakat. Selama proses ini perusahaan dilarang untuk beroperasi dan.masyarakat tidak boleh bercocok tanam.
Pihak Perusahaan PT Satria Perkasa Agung yang diwakili Sunarwan dan Cillmaglien menstujui permintaan camat Bukit Kapur itu. (rls)
PEKANBARU, Tribunriau – Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Riau Indrawati Nasution secara langsung meresmikan Kantor Kas Bank Riau Kepri di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Petala Bumi Provinsi Riau, Rabu (27/12/17). Peresmian Kantor Kas ini guna melayani transaksi Perbankan di lingkungan RSUD Petala Bumi Provinsi Riau terkait pembayaran berobat untuk para pasien, pembayaran payrol gaji untuk seluruh pegawai dilingkungan rumah sakit serta transaksi operasional RSUD dan pelayanan kepada masyarakat.
Penandatangan prasasti dan pengguntingan pita oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Riau Indrawati Nasution menandai peresmian kantor kas ini. Kegiatan ini juga turut disaksikan langsung oleh Kepala Kantor OJK Riau Yusri beserta Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Petala Bumi Provinsi Riau Sylvana Estherlita, Direktur Utama Bank Riau Kepri Irvandi Gustari, Direktur Operasional Denny M Akbar, Komut HR. Mambang Mit bersama Komisaris Independen Taufiqqurahman dan perwakilan dari Polsek Limapuluh B. Yusuf.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Riau Indrawati Nasution menyampaikan saat ini Bank Riau Kepri memiliki manajemen yang profesional dan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Ia juga menjelaskan sebagai bank yang mengelola keuangan daerah, Bank Riau Kepri telah menjadi mitra masyarakat dalam meningkatkan kegiatan perekonomian.
Sebagai BUMD terbaik milik Pemerintah Provinsi Riau dan Kepri Bank berlogo tiga layar terkembang ini harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya melalui penyelenggaraan yang akuntabel, transparan dan tanggap sebagaimana cita-cita pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab.
Dalam kata sambutannya Direktur Utama Bank Riau Kepri Irvandi Gustari menyampaikan untuk wilayah Kota Pekanbaru saat ini terdapat sebanyak 26 jaringan Kantor Bank Riau Kepri yang terdiri dari 1 Kantor Pusat Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, 3 Kantor Cabang yaitu Cabang Utama, Cabang Pekanbaru dan Cabang Syariah Pekanbaru, 8 Kantor Cabang Pembantu yaitu Capem Tangkerang, Capem Rumbai, Capem Senapelan, Capem Panam, Capem Tuanku Tambusai, Capem Jalan Riau, Capem A. Yani dan Capem Syariah Panam, 4 Kantor Kedai yaitu Kedai Marpoyan, Kedai Sail, Kedai Durian dan Kedai Pasar Pagi Arengka, Butik Bank Riau Kepri di Mall SKA dan Mall Ciputra Kota Pekanbaru, 8 Kantor kas yaitu Kantor Kas RSUD Arifin Achmad, Kantor Kas Samsat Provinsi Riau, Kantor Kas Walikota Pekanbaru, Kantor Kas Unilak, Kantor Kas Gubernur Riau, Kantor Kas Dispenda Kota Pekanbaru, Kantor Kas Samsat Kota Pekanbaru dan Kantor Kas di lingkungan RSUD Petala Bumi Provinsi Riau ini.
Selanjutnya Ia juga menginformasikan saat ini Bank Riau Kepri terus mengukir prestasi gemilangnya di level nasional, tercatat hingga penghujung tahun 2017 ini Bank Riau Kepri telah meraih 35 award nasional.
Turut hadir dalam kesempatan ini Pindiv Renstra Tengkoe Irawan, Pindiv Operasional Asari, Pindesk Corsec Winovri beserta staff dan Pemimpin Cabang Utama Azhar Effendi bersama Pemimpin Cabang Pekanbaru Wahyudi Gustiawan. (rls)
PEKANBARU, Tribunriau – Lima titik panas di Sumatera hari ini terdeteksi Satelit modis terra dan aqua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tiga diantaranya terdapat di Riau.
Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Pekanbaru, Slamet Riyadi mengatakan, tiga titik panas di Riau itu ada di Kabupaten Siak sebanyak dua titik, dan Pelalawan sebanyak satu titik.
Satu titik panas di Kabupaten Pelalawan tersebut terindikasi kuat merupakan kebakaran hutan dan lahan.
“Di Riau, titik panas yang terindikasi kuat merupakan kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat kepercayaan di atas 70 persen ada satu titik di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Pangkalan Kuras,” ungkap Slamet.
Lanjutnya, jarak pandang di Riau hari ini cenderung normal. Seperti di Rengat sejauh 7 kilometer, Dumai 8 kilometer, serta Pekanbaru dan Pelalawan masing-masing sejauh 10 kilometer.(r24/tn)
MERANTI, Tribunriau – Aparat Kepolisian Resor Kepulauan Meranti mengamankan satu buah kapal bermuatan kayu olahan atau gergajian lebih kurang 20 tan (sekitar 27 M3), Sabtu (23/12) sekira pukul 01.30 WIB di perairan Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.
Nakhoda kapal yang merupakan warga Desa Sawang Kecamatan Kundur Barat, Karimun, ditetapkan sebagai tersangka.
Kapolres Kep. Meranti AKBP La Ode Proyek, SH mengungkapkan, pelaku illegal loging tersebut adalah Abdul Hapis (44), warga Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.
“Tersangka diamankan karena dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH),” kata La Ode.
Kapolres memaparkan, kronologi penangkapan bermula pada Jumat (22/12) sekitar pukul 15.00 WIB pihak Polres memperoleh informasi bahwa adanya aktivitas bongkar muat kayu di Sungai Tohor.
Selanjutnya Tim Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Kepulauan Meranti yang dipimpin Ipda AGD Simamora berangkat ke lokasi yang dilaporkan guna melakukan penyelidikan.
Sehari setelah melakukan pengintaian tepatnya Sabtu (23/12) sekira pukul 01.00 WIB, di lokasi aparat berhasil mengamankan pelaku serta barang bukti 1 unit kapal bermuatan kayu olahan (gergajian) sebanyak lebih kurang 20 ton tanpa dilengkapi dokumen SKSHH.
Kata La Ode, berdasarkan keterangan pelaku yang juga nakhoda kapal motor tesebut, kayu-kayu itu akan dibawa ke Tanjung Batu Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.
Aparat kemudian mengamankan pelaku beserta barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. La Ode menyebut, pelaku melanggar pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo pasal 16 Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
La Ode menegaskan, atas perbuatannya pelaku terancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp2,5 miliar.(rls/tn)
DUMAI, Tribunriau – Menyambut Hari Raya Natal 2017 dan Tahun Baru 2018, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I telah mengantisipasi peningkatan konsumsi LPG (Liquid Petroleum Gas/elpiji) 3 kilogram (kg). Penggunaan tabung gas melon ini diprediksi akan mengalami peningkatan jelang natal dan tahun baru di wilayah Riau.
General Manager MOR I, Erry Widiastono melalui press rilisnya mengatakan, Pertamina mengantisipasi lonjakan itu dengan menambah pasokan dan melakukan pendistribusian sesuai kebutuhan.
“Pertamina MOR I telah melakukan antisipasi peningkatan kebutuhan LPG 3 kg dengan menambah pasokan sebanyak 4.000 tabung dari penyaluran harian rata-rata 140.000 tabung,” kata Erry menjelaskan.
Ketahanan pasokan LPG di wilayah Riau ditunjang oleh Depot LPG Dumai dan 11 SPPBE, melalui 78 agen dan 2.987 pangkalan LPG 3 kg. Selain itu Pertamina telah melakukan kegiatan operasi pasar di 54 lokasi, yaitu di wilayah Pekanbaru, Siak, Pelalawan, Bengkalis. Serta berencana memperluas kegiatan operasi pasar di Kabupaten Kuantan Singingi, Rokan Hilir dan Kampar pada periode satgas ini.
Bahan Bakar Minyak di Riau
BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis gasoline di Riau diperkirakan akan mengalami kenaikan juga, sebesar 15 persen hingga 20 persen dari penyaluran rata-rata normal sebesar 75.500 kiloliter menjadi 76.300 kiloliter.
Diperkirakan lonjakan konsumsi tertinggi akan terjadi pada H-3 hari raya Natal, yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2017. Pasokan BBM ke masyarakat di Riau disuplai dari 4 terminal BBM, yakni TBBM Sei Siak, TBBM Dumai, TBBM Tembilahan, dan TBBM Jambi melalui 150 SPBU yang tersebar di seluruh wilayah Riau.
Guna menjaga pasokan bahan bakar, Pertamina MOR I telah mempersiapkan SPBU Kantong di SPBU Kampar dimana lokasi yang menjadi pusat konsumsi BBM tertinggi di wilayah Riau, yaitu di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Penyediaan kantong SPBU berupa mobil tangki dengan muatan BBM agar pelayanan dan distribusi dapat lebih cepat mengantisipasi jalur yang padat di jalan.
Kesiapan Bahan Bakar Penerbangan (Avtur)
Menjelang natal dan tahun baru, Pertamina MOR I memprediksi akan terjadi peningkatan kebutuhan bahan bakar Avtur di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru.
Penyaluran harian normal avtur di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II sebesar 180 kiloliter per hari diperkirakan akan melonjak hingga 11 persen menjadi 200 kiloliter perhari.
Ketahanan Stok Avtur di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II ditunjang oleh Depot Pengisian Pesawat Udara Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II.
Erry juga menyampaikan, bahwa Pertamina MOR I juga membentuk tim satgas Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 (NARU) guna menjaga keamanan saluran distribusi produk.
Tim satgas akan bersiaga di kantor region Pertamina MOR I, kantor cabang, TBBM hingga Depot LPG di seluruh wilayah MOR I. Periode satgas dimulai pada tangal 18 Desember 2017 dan berakhir pada tanggal 7 Januari 2017.
Erry menambahkan, bahwa pengamanan pasokan pada masa satgas berfokus di daerah yang menjadi pusat kegiatan masyarakat.
“Fokus pengamanan pasokan adalah lokasi yang menjadi pusat konsentrasi masyarakat yang merayakan natal, serta lokasi yang menjadi tujuan wisata masyarakat terkait libur tahun baru yang berbarengan dengan libur sekolah, dan jalur lintas sumatera”, ungkap Erry.
Apabila terdapat keluhan dan informasi terhadap layanan dan produk Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Contact Center Pertamina 1-500-000.(GR/rls)
ROHIL, Tribunriau – Jajaran Polsek Tanah Putih berhasil menangkap RS alias Silo dan BPN alias Horas atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Daun Ganja Kering.
Silo ditangkap pada Sabtu (23/12) sekitar pukul 09.30 wib, dari tangannnya, Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa, enam paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis Daun Ganja.
Kapolres Rokan Hilir AKBP Sigit Adiwuryanto SIK MH yang dikonfirmasi melalui Paur Humas Aiptu Yusran Pangeran Chery menjelaskan bahwa awalnya, Polisi menangkap Silo di belakang salah satu rumah warga yang berada di Simpang Solah Kelurhan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih.
Penangkapan ini sendiri bermula dari informasi masyarakat bahwa di daerah Simpang Solah Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih sering terjadi transaksi Narkotika.
Tersangka mengatakan bahwa Narkotika Jenis Daun Ganja itu didapat dari BPN alias Horas.
Tak mau menyianyiakan waktu, Opsnal Polsek Tanah Putih langsung melakukan pengembangan atas informasi yang diberikan Silo.
Sekitar pukul 12.00 wib, BPN berhasil dibekuk di rumahnya yang berada di jalan Lintas Riau – Sumut Dusun Pematang Padang Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih.
Dan dari hasil penggeledahan, di ruang tamu didapat berupa dua buah kaleng rokok merk Gudang Garam Merah dan didalamnya terdapat 8 bungkus paket kecil Narkotika jenis Daun Ganja.
“Saat ini kedua tersangka bersama barang bukti sudah diamankan di Mapolsek Tanah Putih untuk pengembangan selanjutnya,” ujar Aiptu Yusran Pangeran Chery.(SR/red)
