Screenshot video dokter berjoget dan merekam saat operasi di Georgia
GEORGIA,Tribun Riau- Video nge-rap seorang dokter kecantikan asal Georgia Amerika Serikat, Windell Boutte, berujung protes dari sejumlah pasien. Video itu diprotes lantaran Boutte nge-rap saat melakukan proses operasi.
Dilansir dari ABC News, Rabu (6/6/2018), video Boutte nge-rap itu sempat diunggah ke YouTube namun kini telah dihapus.
“Melihat video itu, dengan tubuh saya disayat secara tidak tepat, dan dia menari saat menyayat saya, itu mengerikan,” kata pasien yang ada sedang dioperasi Boutte saat video itu dibuat, Latoyah Archine.
ABC News melaporkan Boutte yang merupakan dokter kulit bersertifikat itu, terlihat berjoget dengan latar belakang musik saat operasi dilakukan.
Archine telah menggandeng Susan Witt sebagai pengacaranya dan berencana mengambil langkah hukum terkait proses operasinya. Tak hanya Archine, disebutkan sejumlah pasien juga telah menggugat Boutte karena sejumlah alasan lain misalnya sedot lemak.
“Saya merasa tidak dihormati dari banyak level,” ujar Archine. Archine juga mengaku tubuhnya ‘cacat’ setelah dioperasi.
Boutte maupun pengacaranya belum memberi tanggapan terkait hal ini. Termasuk apakah akan memberi pernyataan maaf atau tidak. (dtc/red)
MEDAN, Tribun Riau- Ditemukan mayat seorang wanita di dalam kardus dengan kondisi yang sangat mengerikan. Terdapat beberapa luka tusuk ditemukan di lehernya.
“Kita masih melakukan identifikasi jasad wanita yang ditemukan dalam kardus. Ada luka di bagian leher korban diduga bekas tusukan senjata tajam sebanyak 5 atau 6,” kata Kabid Humas Polda Sumatera Utara (Sumut) AKBP Tatan Dirsan Atmaja kepada wartawan, Rabu (6/6/2018)
Selain luka di leher, ditemukan juga luka sayatan di bagian tangan dan kaki. Wajah korban lebam-lebam. Korban diperkirakan berusia 30 tahun.
“Kita tidak menemukan kartu identitas korban. Motor yang ditemukan di lokasi masih kita cek di Samsat.” Jelasnya.
Jasad korban ditemukan warga di JlGang Melati pada sekitar pukul 02.30 WIB dini hari tadi.
“Mayat wanita ini dimasukkan di tas rangsel dan dibungkus dengan kotak kardus persis berada di sisi motor,” ujar Tatan. (dtc/red)
Hal tersebut disampaikan Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kepala Bagian Humas BMKG Hary Tirto Djatmiko pada Rabu (6/5/2018).
Titik lokasi pusat gempa berada pada koordinat 1.41 Lintang Selatan dan 134.96 Bujur Timur di kedalaman 10 km.
Pusat gempa berada pada jarak 106 km barat daya Supiori Papua, 116 km tenggara Manokwari Papua Barat, 119 km tenggara Manokwari Selatan Papua Barat, dan 120 km barat daya Biak Numfor Papua.
“Gempa ini tidak berpotensi tsunami,” demikian kata BMKG. (dtc/red)
JAKARTA,Tribun Riau- Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) No. 13/2018 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Melalui Keppres ini, Presiden menetapkan cuti bersama tahun 2018, yaitu tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19, dan 20 Juni 2018 sebagai Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H dan 24 Desember 2018 sebagai Cuti Bersama Hari Raya Natal.
“Dengan adanya Keppres ini, cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS,” ungkap Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Herman Suryatman melalui pesan tertulis, Selasa (5/6).
Dengan begitu, kata Herman, terdapat delapan hari cuti bersama untuk tahun 2018. Keputusan Cuti Bersama ini didasari pasal 333 ayat (4) PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS, dimana disebutkan bahwa cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Dia mengatakan, cuti bersama diperlukan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja dan memberi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2018. PNS yang melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tetap melaksanakan tugasnya selama cuti bersama, akan diberikan tambahan jumlah cuti tahunan sebagai kompensasi atas jumlah cuti bersama yang tidak digunakan.
Sebelumnya, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2018. SKB Tiga Menteri tetap berlaku bagi pegawai swasta, TNI, dan Polri. (rci/red)
Diisos P3A Rohul Salurkan paket sembako bantuan Pemkab Rohul ke desa-desa dan kelurahan di Rohul
ROKAN HULU,Tribun Riau- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinas Sosial Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disos P3) Rokan Hulu (Rohul), salurkan 7.450 paket bantuan sembilan bahan pokok (sembako) ke 149 desa dan kelurahan se-Rohul.
Itu disampaikan Plt Kadisos P3 Rohul Irfan Rido melalui Sekretaris H.Damri Poti didampingi Kabid Pemberdayaan Sosial Hj Netty Herawati.S.Kep dan Kasi Penanganan Fakir Miskin dan Komoditas Adat Terpencil, Komar Zaman MMA, Senin (5/6/2018).
Damri Poti mengaku, masing -masing desa dan kelurahan mendapat bantuan 50 paket sembako terdiri dari ikan sarden ABC, gula 1 kg, beras 5 kg, minyak goreng 2 liter serta sirup 1 botol. Bantuan diberikan, bersempena Ramadhan dan Idul Fitri sebagai bentuk kepedulian Pemkab Rohul bagi fakir miskin.
“Bantuan diberikan, untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Bantuan paket sembako, langsung disalurkan ke desa-desa yakni 50 paket per desa dan kelurahan,”
“Sistim penyalurannya, dari 16 kecamatan dibagi menjadi 6 wilayah dan petugas kita langsung yang menyalurkannya ke seluruh desa dan kelurahan di Rohul, kemudian paket itu nantinya Kepala desa serta Lurah yang membagikannya ke para penerima bantuan,” kata Damri Poti.
Kemudian jelas Komar Zaman yang membagikan paket sembako untuk PMKS di Desa Bangun Pura mengaku, sedangkan sebagian desa lainnya paket sembako tersebut sudah diserahkan simbolis oleh Bupati Rohul H Sukiman saat pelaksanaan Safari Ramadhan di kecamatan-kecamatan.
“PMKS penerima, mereka katagori miskin yang pendataannya dilakukan masing-masing kades dan lurah di Rohul. Bantuan yang diberikan, sebagai bentuk kepedulian Pemkab Rohul terhadap masyarakat Rohul katagori PMKS,” jelas Komar Zaman.
Diakui Kades Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Risman AmD, bantuan sembako yang diberikan tahun ini oleh Pemkab Rohul melalui Disos P3A, jumlahnya lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dirinya berterima kasih ke Bupati Rohul H Sukiman, serta Disos P3A Rohul atas bantuan yang diberikan tersebut.
“Dengan bantuan sembaako yang diberikan, maka diharapkan dapat membantu ekonomi masyarakat di Rohul. Ini merupakan kegiatan rutin dilakukan Pemkab Rohul bantuan untuk fakir miskin,” terang Kades Risman. (mad)
JAKARTA,Tribun Riau- Perum Bulog tengah menyiapkan langkah strategis untuk menyalurkan beras kualitas dengan harga murah langsung ke masyarakat. Salah satu upayanya adalah mengucurkan beras curah kemasan dan beras renceng atau dalam bentuk saset.
Kepala Perum Bulog Budi Waseso mengatakan sesegera mungkin program beras saset ini bisa disalurkan ke masyarakat dengan menjualnya di warung dan ritel. Nantinya, beras saset ini bisa menggunakan beras lokal yang ada di setiap divre.
“Mudah-mudahan sebelum Lebaran (bisa dijual) tapi saya cek dulu,” ujar Budi Waseso di Istana Negara, Selasa (5/6).
Buwas, sapaanya, tidak menampik ada kesulitan membuat program beras saset berjalan serentak. Sebab untuk mencetak saset beras ini harus memiliki kesamaan mulai dari ukuran hingga kesiapan beras di daerah. Karena ketersediaan beras dengan jenis tertentu tidak bisa sama di semua divre bulog.
Dengan cara ini dia berharap tidak ada permainan yang bisa mengalihkan dari beras medium menjadi beras premium seperti yang sempat terjadi belakangan. Sebab untuk kemasan kecil seperti ini akan minim dioplos. Dengan cara ini pun Bulog berharap agar tatanan harga beras ke depan tidak berubah secara mendadak, walaupun sekarang mekanisme pasar tetap berjalan.
Menurut Buwas, hal ini juga bisa dilakukan pelaku usaha beras lain. Karena pada intinya Bulog mendorong agar semua masyarakat isa mengkonsumsi beras, dan gelisah dengan kelangkaan beras, sehingga membuat ada ketakutanan di masyarakat tidak bisa makan nasi.
Dengan membuat beras saset dari jenis premium, maka harga yang dipatok yaitu sekitar Rp 2.500. Jumlah beras dalam saset ini diprediksi bisa dibuat untuk tiga piring makan.
“Ke depan kami bicara yang medium. Yang penting jangan sampai ada komplain berasnya jelek,” ujar Buwas.
Meski harganya terbilang murah, Buwas memastikan bahwa yang paling pentig adalah ketersediaan beras di semua daerah, bukan hanya sekadar mencari keuntungan. (rci/red)
Pj Sekda Rohul Abdul Haris, berikan bantuan saat Safari Ramadhan di Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam
ROKAN HULU,Tribun Riau- Bupati Rokan Hulu (Rohul) H. Sukiman yang diwakili Pejabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Rohul, H. Abdul Haris Lubis S.Sos, M.Si, Safari Ramadhan ke Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Senin (4/6/2018) malam.
Kegiatan Safari Ramadhan dipusatkan di Surau Suluk Syekh Muhammad Kayo, dihadiri Tim Safari Ramadhan Pemkab Rohul, warga, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta Kepala Desa Sontang Zulfahrianto.
Kades Sontang Zulfahrianto serta Tokoh Masyarakat di Kecamatan Bonai Darussalam, berterima kasih serta mengucapkan selamat datang ke Tim Safari Ramadhan Pemkab Rohul di desanya.
Zulfahrianto menyampaikan aspirasi warganya ke Pj Sekda Rohul Abdul Haris, bahwa Surau Suluk Syekh Muhammad Kayo berada di dekat aliran sungai Rokan.
Dengan dekatnya ke bibir sungai, tanah surau terus tergerus air saat banjir. Sehingga Zulfahrianto berharap Pemkab Rohul bisa membangun turap di surau suluk tersebut.
“Karena surau kami sudah berada di bibir sungai, sehingga perlu adanya pembangunan turap,” harap Zulfahrianto.
Selain itu, Zulfahrianto menyatakan, desanya juga masih memerlukan perhatian di bidang pendidikan, kesehatan, dan sangat krusial adalah permasalahan infrastruktur jalan lingkungan di Desa Sontang.
Zulfahrianto juga mengajak, agar masyarakat di Kecamatan Bonai Darussalam terus mendukung program Pemkab Rohul, sehingga geliat pembangunan semakin maju ke depannya.
“Karena Rohul ini milik kita bersama, tanpa adanya kerjasama tentunya Rohul tidak akan maju,” ucap Kades yanag juga Ketua KNPI Rohul.
Kades Zulfahrianto mengatakan, bahwa warga Desa Sontang akan selalu siap mendukung program yang tengah digalakkan Pemkab Rohul. Dirinya mengharapkan, komunikasi pemerintah daerah dengan pemerintah desa tetap berjalan baik ke depannya.
Pj Sekda Rohul Abdul Haris dalam arahannya mengatakan, Safari Ramadhan merupakan kegiatan rutin dilakukan Pemkab Rohul di bulan suci, sebagai upaya untuk menjalin tali silaturrahmi antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
“Safari Ramadhan juga sebagai sarana untuk melihat pembangunan yang sudah dilaksanakan dan yang belum oleh pemerintah daerah,” ucap Abdul Haris.
Kemudian, terkait beberapa aspirasi disampaikan Kades Sontang, Pj Sekda Rohul mengaku Pemkab Rohul tetap menerima masukan dari masyarakat, namun untuk setiap pembangunan di segala bidang perlu proses, dan tergantung keuangan daerah.
“Apapun yang diminta masyarakat terkait pembangunanan di segala bidang, tentunya akan kita proses, namun harus disesuaikan dengan anggaran,” pesan Abdul Haris.
Di Safari Ramadhan, Pj Sekda Rohul Abdul Haris menyerahkan bantuan 30 Al Quran, pendistribusian zakat dari BAZNas, bantuan rumah sehat seharga 1 unit, santunan anak yatim Rp 5 juta, secara kesuluhan bantuan diserahkan sekitar Rp80 juta. (mad)
MALAYSIA, Tribun Riau- Setelah berhasil membentuk pemerintahan, tantangan bagi Pakatan Harapan sekarang adalah untuk memastikan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dari pemerintah sebelumnya. Hal itu dikatakan langsung oleh Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad.
“Sekarang kita adalah pemerintah, kita harus selalu menjunjung aturan hukum dan mengikuti prosedur dengan ketat sehingga tidak akan ada ruang untuk penyalahgunaan,” kata dia dilansir The Star, Selasa (5/6).
“Kami harus tetap berpegang pada ikrar untuk menegakkan keadilan dan bersikap adil serta transparan dalam administrasi,” katanya saat berbuka puasa dengan anggota Parti Pribumi Bersatu Malaysia.
Mahathir mengatakan Pakatan bertekad untuk membangun kembali Malaysia meskipun masalah yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya cukup rumit. Salah satu masalah, katanya, adalah bahwa pegawai negeri telah diajarkan untuk tidak melayani negara dan pemerintah tetapi melayani partai yang berkuasa.
Itu sebabnya mereka melakukan instruksi yang bertentangan dengan hukum. Ini tidak akan terjadi di pemerintahan ini. Pemerintah kami tidak akan membiarkan mereka melawan hukum bahkan jika pesanan datang dari atas, tambahnya.
Sebelumnya, Pakatan mengklaim selalu menjunjung Islam, namun baru-baru ini mereka menunjukkan bahwa pemerintah sebelumnya telah melakukan tindakan yang tidak mencerminkan ajaran agama Islam. (rci/red)
ROKAN HULU, Tribun Riau- Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR), siagakan satu paket alat berat guna melayani arus mudik dan arus balik di hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah.
Kebijakan itu, guna memberika kelancaran dan kenyaman mudik serta arus balik bagi masyarakat pengguna jalan untuk balik kampung dan kembali ke tempat masing-masing, sejak H-7 hingga H +7 Idul Fitri mendatang.
Alat berat yang disiagakan di jalan lintas provinsi dan ruas jalan kabupaten , berupa Bomag, Grader dan Beco Loader. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Dinas PUPR Rohul Anton ST MM senin (4/6/2018) terkait upaya pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan masyarakat yang pergi mudik lebaran Idul Fitri 1439 Hijriyah.
Dikatakan Anton, sepekan menjelang lebaran Idul Fitri, sejumlah titik ruas jalan yang rusak dan berlubang, baik kewenangan kabupaten maupun provinsi telah dilakukan perbaikan oleh pemerintah dijalur mudik Idul Fitri yang ada di wilayah Rohul.
Perbaikan titik ruas jalan yang rusak dan penempatan alat berat di sejumlah kecamatan yang jadi jalan arus mudik di Rohul lanjut Anton, sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Pemkab Rohul, dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang akan laksanakan mudik lebaran Idul Fitri ke kampung halamannya.
Lalu, untuk perbaikan ruas jalan provinsi di Rohul merupakan kewenangan dari Pemerintah provinsi Riau. Sejumlah titik ruas jalan yang rusak menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan, seperti ruas jalan Rantau Berangin-Pasirpengaraian-Tambusai hingga perbatasan Riau-Sumatera Utara.
Juga ruas jalan Simpang Kumu-Sontang Kecamatan Bonai Darussalam menuju Duri Kabupaten Bengkalis. Ruas jalan simpang Dalu-Dalu-Mahato hingga perbatasan Kabupaten Rokan Hilir. Lalu, perbaikan ruas jalan dalam ibukota Kabupaten Rohul Pasir Pangaraian, kini sedang tahap perbaikan oleh Dinas PUPR Rohul. (mad)
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan
JAKARTA,Tribun Riau- Menjadi sejarah baru, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, selama ini belum pernah terjadi penundaan pengesahan draf Peraturan KPU (PKPU) oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
KPU secara resmi sudah menyerahkan draf PKPU Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Kemenkumham pada Senin (4/6) sore kemarin..
“Sepengetahuan saya selama hampir 20 tahun menjadi anggota KPU, belum pernah ada PKPU yang pengesahannya tertunda gara-gara sikap Kemenkumham yang tidak sependapat dengan norma-norma yang ada dalam (draf) PKPU,” ujarnya.
Wahyu menjelaskan, secara substansi draf PKPU soal pencalonan caleg itu sudah ditandatangani oleh Ketua KPU berdasarkan hasil rapat pleno. Setelah diserahkan kepada kemenkumham, maka hanya tinggal diundangkan saja. “Jadi, pemerintah tidak dalam posisi menolak atau tidak menolak. Namun, kami tetap akan mengkomunikasikan dengan pemerintah sebagai mitra kerja kami,” katanya.
Wahyu melanjutkan, KPU juga sudah mempersiapkan diri untuk mematangkan argumentasi mengenai landasan dimasukkannya larangan caleg dari mantan narapidana korupsi dalam draf PKPU pencalonan anggota dpr, dprd provinsi dan kabupaten/kota. Ini dilakukan sebagai persiapan jika ada pihak-pihak yang nantinya mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).
“Kami sudah mulai berdiskusi dengan akademisi, kelompok pemerhati pemilu, ahli hukum pidana, ahli hukum tata negara untuk membangun landasan yang kokoh soal norma yang ada dalam draf PKPU itu, ” ujarnya lagi.
Berdasarkan revisi terakhir draf PKPU pencalonan anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten/kota yang saat ini telah diserahkan ke Kemenkumham, larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg tercantum pada pasal 7 ayat 1 huruf (h). Aturan itu berbunyi ‘Bakal calon anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi’.
Sementara itu, pada draf sebelumnya, aturan ini tertuang dalam pasalpasal 7 ayat 1 huruf (j) rancangan PKPUpencalonan anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten/kota.Peraturan itu berbunyi “bakal calon anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten/kota adalah WNI dan harus memenuhi syarat bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi”.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahyana, sebelumnya mengatakan ada sejumlah mekanisme yang harus dilakukan KPU saat mengajukan draf PKPU pencalonan anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten/kota untuk disahkan. Jika draf PKPU itu bertentangan dengan peraturan di atasnya, Kemenkumham bisa menolak pengesahan itu.
Menurut Widodo, pengesahan draf PKPU menjadi PKPU tidak hanya sekedar diberi nomor. Ada mekanisme dan ketentuan agar draf PKPU itu bisa disahkan. “Pihak yang mengajukan peraturan, dalam hal ini KPU , harus membuat pernyataan yang isinya hasil telaah mereka terhadap aturan yang diajukan. Pernyataan tertulis tersebut antara lain menjelaskan dua hal,” ujar Widodo ketika dihubungi Republika, Ahad (3/6).
Pertama, aturan yang diajukan oleh KPU dipastikan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Kedua, aturan yang diajukan untuk disahkan itu juga tidak boleh bertentangan dengan putusan pengadilan, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK).
Dengan demikian, Widodo membenarkan jika proses pengesahan draf PKPU yang memuat aturan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg itu membutuhkan waktu. “Tidak bisa sehari-dua hari (pengesahannya),” tutur dia. (rci/red)
