JAKARTA, Tribun RIau- Bakal calon wakil presiden (cawapres), Sandiaga Salahuddin Uno, pada Senin (27/8) membacakan surat pemberhentian dirinya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta di hadapan anggota DPRD dan jajaran SKPD Pemprov DKI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, ia mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh warga Jakarta.

“Saya juga mohon maaf tidak bisa menjalankan amanah lima tahun ke depan,” ujar dalam pidato pernyataan pengunduran dirinya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/8).

Sidang Paripurna dalam rangka pembacaan surat pernyataan berhenti sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut berlangsung kurang dari satu jam. Ia datang bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Sekda DKI Jakarta Saefullah, beberapa pejabat Pemprov DKI lainnya.

Pada awal pidatonya, Sandiaga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang sudah memberikan kepercaan kepada dirinya dan Gubernur Anies Baswedan untuk menjabat selama lima tahun. Namun, sejalan dengan perkembangan dinamika politik di tingkat nasional, ia terpilih sebagai bakal cawapres dari Koalisi Partai Gerindra berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Dengan tidak menunda tugas dan kedinasan, saya berinisiatif mengajukan surat pemberhentian tanggal 9 Agustus kepada Gubernur DKI Jakarta untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Sandiaga.

Sandiaga Salahuddin Uno mengundurkan diri dari jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta setelah 10 bulan menjabat. Surat itu disampaikan Sandiaga setelah mengikuti deklarasi bersama bakal calon presiden (capres) RI Prabowo Subianto pada Kamis (9/8).

Bersama Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik, Sandiaga menyerahkan surat tersebut ke Ruang Gubernur pada Jumat (10/8). Surat itu diterima langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan ditindaklanjuti oleh anggota DPRD DKI Jakarta supaya bisa diberitahukan pada Kementerian Dalam Negeri.

Seusai pidato di hadapan DPRD DKI Jakarta, kepada wartawan, Sandiaga mengakui dirinya masih berutang untuk menjalankan program-program pembangunan di DKI Jakarta. Sebab, dirinya baru menjalankan peran sebagai Wakil Gubernur hanya selama 10 bulan.

“Semua program berutang, karena kan program kami lima tahun. Saya baru jalani 10 bulan,” kata Sandi kepada awak media di Balai Kota, Senin (27/8).

Namun, dirinya menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tidak mengeluhkan perihal program-program apa yang memberatkan Anies selepas ditinggal oleh Sandi. Dia hanya menyebut, Anies harus bekerja lebih kuat.

“Tidak ada, dia (Anies) bilang sekarang ya harus double saja karena tidak ada wagub. Nunggu Wagub ditunjuk yang baru. Beliau harus kerja dua kali lebih kuat,” ungkap dia.

Oleh sebab itu, dirinya berharap Anies dan juga Pemprov DKI dapat melaksanakan dan menyelesaikan program-program yang masih tersisa. Dia juga meminta media untuk terus mengingatkan program-program yang harus diwujudkan.

Namun, dia menyebut tak lagi berkoordinasi dengan Anies perihal program-program untuk DKI Jakarta. Menurutnya, dirinya telah memiliki tugas baru.

“Saya sudah punya tugas baru sekarang. Nanti kalau setelah penetapan Insya Allah nanti tanggal 20 September pasti akan disibukkan untuk penyusunan tim, penyiapan program-program menyapa seluruh rakyat Indonesia dan itu kan dari Sabang sampai Merauke,” kata dia.

Oleh sebab itu, dia berkonsisten untuk berhenti dari jabatan Wagub DKI. Tujuannya, agar tidak ada politisasi di Pemprov DKI.

“Saya ingin DKI ini menjadi tentunya yang terbebas dari beban politik. Pak Anies bisa bekerja langsung. Sebentar lagi akan ada proses penunjukan wakil dan mereka bisa nggak bisa ikut agenda politik nasional,” jelas Sandi. (rci/red)

MATARAM,Tribun Riau- Pendi tampak gusar. Jemarinya terus memainkan telepon seluler (ponsel) untuk mendengarkan pesan suara dalam layanan aplikasi WhatsApp. Teriakan-teriakan bahwa air laut naik berbunyi begitu ia menekan tombol play.

Tanpa pikir panjang, pedagang warung makan di daerah Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, itu langsung mengambil sepeda motornya menuju jalan raya di Kota Mataram. “Pokoknya pikiran saya saat itu keluar dulu deh dari kos. Cari tempat yang lebih tinggi,” ujarnya sembari mengingat kejadian mencekam pada Ahad (5/8) malam.

Gempa berkekuatan magnitudo 7 Skala Richter (SR) pada malam itu membuat panik hampir seluruh warga di Pulau Lombok, termasuk di Kota Mataram, yang menjadi ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Ruas jalan raya yang biasanya lengang menjadi begitu padat oleh kendaraan.

Padamnya aliran listrik kian menambah suasana mencekam. Selang berapa jam kemudian, kondisi berangsur normal setelah adanya pengumuman bahwa potensi tsunami yang sempat dikeluarkan BMKG dinyatakan berakhir.

Hari-hari berikutnya, gempa seolah tak mau pergi dari Pulau Seribu Masjid, meski dalam guncangan yang relatif lebih kecil. Pelan-pelan, masyarakat mulai menata diri, meski banyak yang memilih tidur di luar rumah atau kos.

“Saya masih tidur di luar kos. Soalnya ada info akan ada gempa susulan lagi, jadi masih khawatir,” kata pemuda berusia 26 tahun tersebut.

Pendi merupakan satu dari sekian banyak warga Lombok yang menerima pesan berantai tentang adanya gempa susulan dengan skala besar. Terlebih, kata dia, ada juga informasi tentang komplotan pencuri yang diterjunkan untuk mengambil barang-barang milik warga. Belum usai isu pencurian, mulai muncul isu tentang adanya telapak tangan atau kaki yang ada di dinding-dinding rumah warga.

Baru-baru ini, Pendi juga menerima kabar tentang akan adanya bencana besar yang terjadi pada Ahad (26/8) dengan alasan bencana besar kerap terjadi pada tanggal 26 yang kebetulan pada 26 Agustus jatuh pada Ahad. Warga masih sangat khawatir lantaran tiga gempa besar yang terjadi sebelumnya juga terjadi pada Ahad (29/7), Ahad (5/8), dan Ahad (19/8).

Sontak, Mataram pada Ahad (26/8) seakan menjadi kota yang tak bergairah. Banyak usaha yang memilih menutup diri, tak sedikit warga, terutama yang berada di pesisir pantai, memilih menjauh ke rumah saudaranya. Sementara warga lainnya, memilih tinggal di tanah lapang berkumpul bersama warga lain.

Pendi sendiri memilih sedikit melawan arus. Ia tetap membuka usaha warung makan. Dia mengaku telah mendapat informasi dari seorang tuan guru (kyai) yang sedang berada di Tanah Suci.

“Tadi Tuan Guru kirimkan pesan suara, intinya meminta warga tetap tenang, dan InsyaAllah apa yang beredar di media sosial tentang adanya bencana besar itu tidak benar,” kata Pendi.

Namun, Pendi tak membuka warungnya sampai malam, seperti biasanya. Ba’da magrib, ia memilih menutup warung karena sepinya pembeli. “Sudah berapa minggu sepi terus karena orang-orang entah pada ke mana, mungkin pada ngungsi kayaknya,” ucapnya.

Sejatinya, pemerintah melalui BMKG, TNI, Polri, maupun pemerintah daerah berulangkali menyampaikan warga untuk tidak menelan mentah-mentah isu yang beredar, karena rentan hoaks. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB Tri Budiprayitno mengakui cukup banyaknya hoaks yang beredar pada masa-masa tanggap darurat.

“Gempa sudah meluluhlantakan bangunan fisik, infrastruktur. Hoaks sudah meluluhlantakkan jiwa, semangat, dan psikis kita semua,” kata Tri.

Ia meminta dengan sangat kepada pihak-pihak yang memproduksi informasi hoaks untuk segera menghentikan sikapnya. Dia memandang, penyebaran hoaks membuat suasana menjadi semakin tidak nyaman dan juga menambah persoalan dalam penanganan korban gempa.

Tri bersama kepolisian sedang mencari tahu pihak-pihak penyebar hoaks agar bisa ditindak karena sangat meresahkan warga. “Ada beberapa kasus hoaks, polisi siber, TNI siber, dan Diskominfotik juga turun sudah bergerak,” ucapnya.

Dia juga meminta peran media arus utama untuk ikut membantu pemerintah dalam menangkal isu hoaks. Kepada masyarakat, Tri mengimbau untuk tidak langsung percaya informasi yang belum jelas kebenarannya dan berasal dari sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Kalau menerima sesuatu informasi yang dirasa tidak jelas, cukup berhenti di HP-nya, tak perlu share ke sana-sini,” kata Tri menambahkan. (rci/red)