JAKARTA,Tribun Riau- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Jawa Barat Partai Demokrat segera mengambil sikap terkait keputusan Deddy Mizwar yang memilih menjadi salah satu juru bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Saat ini, Deddy Mizwar tercatat sebagai ketua Majelis Pertimbangan Daerah Partai Demokrat Jawa Barat.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyatakan, DPD Partai Demokrat wilayah Jawa Barat segera menggelar pertemuan dengan Deddy Mizwar. “Tadi malam saya sudah ditelepon oleh ketua DPD Jabar. Mereka berjanji akan bertemu dengan Pak Deddy Mizwar hari Kamis besok untuk mengetahui secara langsung soal bagaimana berita yang muncul kemarin perihal kemungkinan kepindahan Deddy ke koalisi Joko Widodo,” kata Hinca Pandjaitan di Kompleks Parlemen, Rabu (29/8).

Hinca melanjutkan, hingga saat ini Partai Demokrat belum menentukan seperti apa status Deddy Mizwar ke depan. Sebab, kata dia, Deddy sendiri belum menyampaikan kepada partai soal keputusannya yang ingin bergabung dengan kubu pejawat.

“Kita tunggu saja, karena berkaitan dengan sikap politik, partai harus mendengarkan langsung,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga belum memberikan tanggapan. Hinca menegaskan, dalam waktu dekat Partai Demokrat akan memberikan tanggapan. Andai pun benar, Deddy Mizwar menjadi Jubir Jokowi-Ma’ruf, ia menilai tak akan memberikan dampak apa pun terhadap pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang diusung oleh Demokrat.

Sebelumnya, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menunjuk mantan wakil gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar sebagai salah satu juru bicara Tim Kampanye Nasional pasangan Jokowi-Ma’ruf. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan, penunjukan Deddy Mizwar sebagai bagian dari penggalangan dan juga upaya meningkatkan efektivitas tim kampanye.

“Maka, kami telah memutuskan dan sesuai dengan hasil koordinasi dengan Bapak Jokowi bahwa Bapak Deddy Mizwar itu sebagai salah satu juru bicara di dalam tim kampanye nasional pasangan Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf,” kata Hasto di Media Center KIK, Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta.

Hasto menyebut, alasan dipilihnya Deddy sebagai salah satu jubir karena pengalaman luas dan kemampuan komunikasi politik yang sangat baik. Latar belakang Deddy yang fokus pada kesenian dan kebudayaan juga menjadi salah satu pertimbangan.

Hasto juga mengklaim, penunjukan Deddy sebagai juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma’ruf sudah mendapat konfirmasi dari Deddy Mizwar. Ia pun tak mempersoalkan Deddy yang pernah menandatangani pakta dukungan kepada calon presiden yang diusung Partai Demokrat. (rci/red)

JAKARTA,Tribun Riau- Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai, aparat negara tidak netral dalam kasus pemulangan Neno Warisman dari Pekanbaru saat hendak menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden. Menurutnya, dugaan tindakan persekusi dan pemaksaan pulang Neno menodai 20 tahun reformasi.

“20 tahun reformasi telah ternoda oleh dugaan tindakan persekusi dan pemaksaan pulang terhadap aktivis Neno Warisman dalam kegiatan politik di Pekanbaru. Terkesan aparat negara tidak netral, mengikuti kemauan sepihak orang-orang tertentu,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/8).

Didi mengatakan, aparat negara khususnya kepolisian, seharusnya melindungi dan memberikan kesempatan kepada Neno tetap bisa berekspresi dan menyatakan pendapatnya. Ia menganggap gerakan ganti presiden ialah gerakan yang wajar di negara demokrasi. Menurutnya, kebebasan menyatakan pendapat dijamin dan diatur undang-undang.

Misalnya, kata Didi, pelarangan Neno Warisman menghadiri acara deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru dan pengepungan Ahmad Dhani Prasetyo di Surabaya dilakukan dengan cara represif dan membiarkan tindakan premanisme.

“Tidak sejalan dengan iklim demokrasi yang sedang kita bangun. Serta tidak menunjukkan netralitas aparat dalam mengayomi masyarakat,” katanya.

Lanjut Didi, sejauh gerakan politiknya tidak anarkis, tidak perlu khawatir berlebihan terhadap gerakan ganti presiden. Menurutnya, aparat hendaknya memberikan pembelajaran demokrasi kepada masyarakat dengan tidak memihak. Serta dapat memfasilitasi dan mengatur unjuk rasa agar terhindar dari konflik di lapangan.

“Sejauh aktivis #2019GantiPresiden tetap bergerak dalam koridor peraturan perundangan dengan cara-cara santun, bermartabat dan patuh terhadap hukum. Maka kenapa ada pihak yang harus takut?” tuturnya.

Sebelumnya, Polda Riau membantah melakukan persekusi terhadap Neno Warisman yang hendak menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden di Pekan Baru, Ahad (26/8). Polda Riau hanya mengamankan Neno Warisman, sebelum akhirnya dipulangkan ke Jakarta dari Bandara Sultan Syarif Kasis II Pekanbaru, pada Sabtu (25/8) malam.

“Tidak ada persekusi, yang ada polisi mengamankan semua pihak dari potensi gangguan. ‘Kan ada lempar-lemparan. Polisi berupaya mengamankan semua pihak,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau Kombes Sunarto dalam konfrensi pers di Pekanbaru, Ahad.

Oleh karena itu, akibat adanya massa pro dan kontra, kepolisian harus mengambil langkah. Hal tersebut supaya tidak timbul masalah yang lebih besar sehingga sebelum terjadi perlu dicegah. Ia mengatakan bahwa pada saat kedatangan Neno Warisman di Bandara Pekanbaru terjadi pro dan kontra di lapangan. Massa pertama mencegat rombongan Neno di pintu pagar. Hal ini, menurutnya harus diatasi jarak aman agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolres Kota Pekanbaru Kombes Susanto menambahkan, bahwa pertimbangan Neno Warisman tidak bisa melanjutkan perjalanan adalah potensi besar massa pro dan kontra. Oleh sebab itu, pihaknya berkoordinasi dengan pihak bandara agar Neno Warisman bisa kembali ke Jakarta.

“Ketika polisi melaksanakan pengamanan, lalu ada massa pro dan kontra, tugas kepolisian adalah menjaga keselamatan seluruhnya, termasuk Ibu Neno. Pertimbangan Ibu Neno tidak bisa melanjutkan perjalanan karena massa pro dan kontra punya potensi yang besar terhadap keselamatannya,” ujarnya.

Hal tersebut, lanjut dia, terlihat dari bentrok yang terjadi. Ada sejumlah orang yang diamankan dari kedua belah pihak, termasuk pengacara Neno yang dimintai keterangan. Soal kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Minggu (26/8), yang rencananya akan dihadiri Neno Warisman, Kapolres mengatakan bahwa pihaknya tetap mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017. Polresta membuat rekomendasi ke Polda, kemudian diberikan surat tanda penerimaan.

“Kalau tidak ada, ya, tentu aturan dan ketentuan itu yang digunakan,” ucapnya. (rci/red)